Beranda blog Halaman 723

Pemkab PPU Siapkan Terobosan untuk Implementasi Program Makan Bergizi Gratis

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Pj Bupati PPU, Zainal Arifin saat diwawancarai beberapa waktu lalu. (Robbi/MKN)

PPU – Penjabat (Pj) Bupati PPU, Zainal Arifin, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh program makanan bergizi yang menjadi bagian dari kebijakan nasional di bawah arahan Presiden RI, Prabowo Subianto. Program ini bertujuan meningkatkan gizi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara terpadu.

“Memberikan makanan bergizi gratis adalah program Nasional yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden. Sebagai bagian dari pemerintahan, kita wajib mendukung penuh dan berkolaborasi untuk memastikan pelaksanaannya berjalan baik,” ujar Zainal.

Menurutnya, Pemkab PPU akan mencari berbagai alternatif pelaksanaan program sesuai dengan potensi dan kekuatan anggaran daerah. Ia menyebut bahwa program ini tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat tetapi juga menjadi bagian dari langkah strategis untuk memperkuat kesejahteraan secara keseluruhan.

“Kami melihat program ini sebagai paket lengkap yang mencakup penguatan gizi, peningkatan kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Pemkab PPU akan menyiapkan langkah-langkah konkret dan terobosan guna mendukung implementasi kebijakan ini di tingkat daerah,” jelasnya.

Program makanan bergizi gratis ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat PPU. Terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia.

Pemkab PPU berkomitmen untuk mengintegrasikan program ini dengan kebijakan lokal lainnya guna menciptakan ekosistem yang mendukung peningkatan kualitas hidup warga. Zainal menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat direalisasikan dengan efektif.

“Semua sektor kebijakan pemerintah harus terlibat. Kita harus kreatif dan mencari solusi terbaik agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

Bela Beli Serambi Nusantara, Langkah Strategis PPU Dukung Petani Lokal

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Asisten I Sekkab PPU, Nicko Herlambang saat diwawancarai beberapa waktu lalu. (Robbi/MKN)

PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus menggalakkan program untuk mendorong pemberdayaan produk lokal, salah satunya melalui rencana kebijakan pembelian beras lokal oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Asisten I Sekkab PPU, Nicko Herlambang, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur program bertajuk Bela Beli Serambi Nusantara.

“Kami ingin tidak hanya ASN, tetapi seluruh masyarakat PPU ikut mendukung konsumsi produk lokal. Namun, khusus ASN, kami targetkan minimal pembelian 5 kilogram beras lokal per bulan. Ini adalah langkah awal untuk mendukung petani lokal dan memperkuat perekonomian daerah,” ujar Nicko.

Menurut Nicko, kebijakan ini sejalan dengan visi Pemkab PPU untuk memberdayakan produk lokal secara luas. Namun, ia menekankan bahwa implementasi kebijakan tersebut memerlukan mekanisme yang matang, termasuk memastikan ketersediaan dan distribusi beras lokal.

“Yang sedang kami pikirkan adalah mekanismenya. Siapa yang akan menyiapkan beras, bagaimana distribusinya, dan memastikan bahwa produk yang dikonsumsi benar-benar dari petani lokal,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) PPU terkait Bela Beli Serambi Nusantara sudah memasuki tahap finalisasi dengan target rampung pada akhir tahun ini. Dengan Perbup tersebut, Pemkab berharap dapat menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan produk lokal, tidak hanya terbatas pada beras tetapi juga produk lainnya.

Langkah diyakini ini mendapatkan respons positif dari berbagai pihak. Terutama para pelaku usaha dan petani lokal, yang berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Ini adalah bagian dari upaya Pemkab PPU untuk memastikan bahwa produk lokal tidak hanya menjadi pilihan, tetapi juga prioritas masyarakat. Jika ASN sudah menjadi contoh, kami optimis masyarakat umum juga akan mengikuti,” tutup Nicko. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

Dinas KUKM Perindag PPU Dorong UMKM Lokal Optimalkan Teknologi Digital

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Kepala Dinas KUKM Perindag PPU, Margono Hadi Sutanto. (Robbi/MKN)

PPU – Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan (KUKM Perindag) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Margono Hadi Sutanto, menyoroti tantangan dan peluang bagi pelaku UMKM dalam menghadapi era digital. Ia mengungkapkan pentingnya kesiapan pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi digital secara optimal, terutama dengan hadirnya dukungan dari platform besar seperti Shopee.

“Semangat masyarakat kita tinggi, tetapi perlu diingat, pasar saat ini masih terbatas. Tidak cukup hanya mengandalkan konsumen lokal. Dengan teknologi, peluang memperluas jangkauan pasar terbuka, tetapi pelaku UMKM harus benar-benar siap, terutama ketika pasar mulai didominasi oleh kebutuhan berskala besar,” ujarnya belum lama ini.

Seperti diketahui, Pemkab PPU telah melaunching Program Nge-live Yuk! di Pasar Induk Penajam, Kamis (24/10/2024) lalu. Melanjutkan pelatihan yang dilakukan sebelumnya, dan diikuti sekira 50 pelaku usaha lokal.

Menurut Margono, kerja sama dengan salah satu platform e-commerce menjadi salah satu langkah strategis. Platform ini tidak hanya menyediakan teknologi untuk memasarkan produk UMKM lokal, tetapi juga memberikan pelatihan khusus kepada pelaku usaha.

“Shopee mendukung dengan membuka akses teknologi, memfasilitasi pembuatan akun hingga memberikan pelatihan langsung untuk mengoptimalkan penjualan di platform mereka,” tambahnya.

Ia juga menyinggung peran lembaga perbankan dalam mendukung pengembangan UMKM melalui pendanaan dan akses modal. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan ekosistem digital tidak hanya ditentukan oleh jumlah pelaku usaha yang terlibat, tetapi juga oleh konsistensi mereka dalam memanfaatkan teknologi secara mandiri.

“Kita berharap pelaku UMKM semakin terbiasa dengan teknologi digital. Targetnya, mereka tidak hanya bergantung pada pendampingan, tetapi juga mampu mengelola aktivitas digitalnya secara mandiri,” jelas Margono.

Dinas KUKM Perindag PPU akan terus memfasilitasi dan menjadwalkan sesi pendampingan. Serta memastikan pelaku UMKM memiliki waktu yang cukup untuk mengelola platform online.

“Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem digital di PPU dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional,” tutup Margono. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

Percepat Pembanguna RSUD Muara Badak, Pemkab Kukar Bentuk Tim Khusus

Penulis
redaksi2
-
0
Foto : Sekkab Kukar, Sunggono (Istimewa)

TENGGARONG – Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Badak menjadi salah satu proyek strategis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar). Rumah sakit ini dirancang untuk mempermudah akses layanan kesehatan bagi masyarakat di tiga kecamatan pesisir, yakni Muara Badak, Marangkayu, dan Anggana.

Selama ini, warga di kawasan tersebut harus menempuh perjalanan jauh ke Samarinda atau Bontang untuk mendapatkan layanan kesehatan memadai. Dengan berdirinya RSUD ini, Pemkab Kukar berharap masyarakat pesisir bisa menikmati layanan kesehatan lebih dekat, cepat, dan terjangkau.

“Pembangunan fisik rumah sakit sedang berlangsung di bawah Dinas PU, namun kami juga memprioritaskan pemenuhan alat kesehatan, tenaga medis, dan tata kelola agar pelayanan optimal saat operasional,” ujar Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, Senin (18/11/2024).

Pemkab Kukar telah membentuk tim khusus untuk mempercepat penyelesaian rumah sakit, mulai dari pembangunan fisik, penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM), hingga persiapan manajemen operasional. Penetapan direktur rumah sakit juga tengah diproses untuk memastikan fasilitas ini siap melayani masyarakat sesuai target.

“Kami targetkan rumah sakit ini mulai beroperasi pada Juli 2025. Untuk itu, saya rutin mengunjungi lokasi pembangunan untuk mengevaluasi progres agar sesuai rencana,” tambah Sunggono.

Keberadaan RSUD Muara Badak bukan hanya meningkatkan akses layanan kesehatan, tetapi juga menjadi langkah strategis Pemkab Kukar dalam pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah pesisir. Dengan fasilitas ini, masyarakat tidak lagi perlu mengandalkan rumah sakit di kota tetangga untuk kebutuhan darurat maupun perawatan medis jangka panjang.

“Kami ingin memastikan pembangunan ini membawa manfaat langsung bagi masyarakat, sehingga seluruh warga di pesisir dapat menikmati layanan kesehatan yang berkualitas,” tutupnya. (Yudi/Adv)

Pemkab Kukar Akan Optimalkan Gedung Pusdiklat di Tenggarong Seberang

Penulis
redaksi2
-
0
Foto : Gedung Pusdiklat di Tenggarong Sebrang (Istimewa)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) akan optimalkan fungsi dari Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) di Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang.

Pusdiklat Kukar dirancang sebagai sarana terpusat untuk pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan luas lahan yang memadai dan bangunan yang representatif, gedung ini memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan SDM di Kukar.

Nanun sayangnya, sejak selesai dibangun pada 2014 silam, Pusdiklat ini kurang dimanfaatkan. Padahal fakislitas pelatihan ini memiliki fasilitas megah dan dirawat secara rutin.

Sekretaris Kabupaten (Sekab) Kukar, Sunggono, mengungkapkan bahwa revitalisasi gedung ini menjadi salah satu prioritas Pemkab Kukar di bawah koordinasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

“Dua bulan lalu, kami mengundang Kepala BKPSDM untuk melakukan inventarisasi masalah dan kebutuhan gedung. Gedung ini harus segera dioperasikan kembali, dan anggaran sudah dialokasikan di APBD Perubahan tahun ini,” ujar Sunggono, Senin (18/11/2024)

Hasil inventarisasi menunjukkan bahwa kendala utama gedung ini adalah kapasitas listrik yang masih kurang memadai. Namun, Pemkab Kukar berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini secara bertahap, bersamaan dengan pemenuhan infrastruktur lainnya.

“Untuk saat ini, kami fokus pada perawatan kecil sambil mengupayakan penambahan kapasitas listrik. Ke depan, beberapa kegiatan pelatihan dan pendidikan akan dialihkan ke sini sehingga tidak perlu dilakukan di luar daerah,” tambahnya.

Sunggono optimis, dengan revitalisasi gedung Pusdiklat ini dapat mengurangi biaya pelatihan yang selama ini dilakukan di luar daerah. Selain itu, fasilitas ini dapat menjadi pusat pengembangan kompetensi bagi pegawai pemerintah dan masyarakat umum di Kukar.

“Kami optimistis gedung ini bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan SDM lokal. Ini langkah nyata untuk memanfaatkan aset yang sudah ada dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat,” tukasnya. (Yudi/Adv)

DPRD Berau Minta Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Ditambah

Penulis
redaksi2
-
0
Anggota DPRD Berau, M. Ichsan Rapi.

TANJUNG REDEB – Sektor Pendidikan dan Kesehatan merupakan dua hal penting untuk mendorong kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu, Anggota DPRD Berau M. Ichsan Rapi meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk menambah anggaran pendidikan dan kesehatan.

Menurutnya, penambahan itu merupakan suatu hal yang wajar mengingat pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan mendasar.

Pasalnya, semua masyarakat berhak mendapat pendidikan. Begitupula setiap orang harus sehat.

“Kalau menurut undang-undang anggaran untuk pendidikan kan minimal 20 persen. Kesehatan 10 persen. Kalau lebih lagi justru lebih baik,” ungkapnya.

Disampaikannya, anggaran Rp 6 triliun APBD Berau sangat cukup untuk membangun pendidikan dan kesehatan di Berau bila direncanakan dan dikelola secara baik.

“Yang kita tidak mau itu kalau anggarannya kurang dari yang ditetapkan undang-undang. Dan kalau dikelola dengan baik pasti tidak ada lagi keluhan terkait RKB yang kurang, pelayanan kesehatan yang tidak layak, dan sebagainya,” tegasnya.

Diakuinya, saat ini pemerintah daerah lebih banyak menggelontorkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan, gedung, dan pembangunan fisik lainnya.

“Padahal kalau jalan rusak bisa saja diatasi. Contoh di kampung-kampung masyarakat bahkan bisa swadaya. Tapi kalau pendidikan dan kesehatan tidak diperhatikan, rusak masa depan Berau,” bebernya.

Dirinya berharap pembangunan jangka panjang harus terencana dengan matang. Pemerintah daerah sejak saat ini pun diajak untuk mulai memikirkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai dasar pembangunan yang lain.

“SDA melimpah bagaimanapun melimpahnya tanpa SDM yang unggul tidak akan maju. Makanya kalau anggaran besar, pendidikan dan kesehatan ini harus ditambah juga,” akhirnya. (ADV/KN)

Jelang Libur Panjang, DPRD Berau Minta Standar Keselamatan Diperketat

Penulis
redaksi2
-
0
Anggota DPRD Berau, Thamrin.

TANJUNG REDEB – Kabupaten Berau memiliki banyak destinasi wisata bahari yang akan ramai wisatawan yang akan berkunjung pada saat libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru) pada Desember mendatang.

Pastinya Dinas terkait yang mengelola pariwisata harus berbenah sesegera mungkin untuk kelengkapan fasilitas pariwisata di destinasi wisata. Tanpa terkecuali, keselamatan perjalan ke wisata bahari.

Untuk itu, Anggota DPRD Berau, Thamrin meminta kepada Pemkab Berau melalui Dinas terkait untuk memperketat standar keselamatan penumpang menuju wisata bahari. Seperti Pulau Derawan, Kakaban, Sangalaki hingga Maratua.

Dirinya mengusulkan agar setiap speedboat reguler yang berada di Dermaga Tanjung Redeb maupun Dermaga Tanjung Batu untuk dilengkapi dengan Life Jacket.

“Nataru tinggal satu bulan lagi, sudah sepatutnya Dinas Perhubungan, BPBD, dan pemerintah daerah melakukan pengecekan serta pengadaan peralatan keselamatan seperti life jacket di setiap speedboat penumpang,” ujarnya.

Thamrin berharap tidak ada insiden kecelakaan laut yang membahayakan bahkan merenggut nyawa selama musim liburan Nataru. Mengingat besarnya antusiasme wisatawan yang berkunjung ke lokasi wisata seperti Derawan dan Maratua.

“Saya berharap tidak ada kecelakaan laut fatal saat wisatawan datang. Oleh karena itu, perlu peningkatan langkah-langkah keselamatan bagi para penumpang,” tambahnya.

Ia juga mengimbau kepada pemilik speedboat bermesin 40 PK agar memastikan keselamatan penumpang sebagai prioritas utama selama pelayaran.

“Intinya, jangan melebihi kapasitas, dan untuk speedboat bermesin dua atau tiga, harus diperhatikan kelayakan mesin, terutama bulan Desember mendatang saat kondisi ombak sering kali berubah-ubah,” tegas Thamrin.

Lebih lanjut, Thamrin meminta Dinas Perhubungan dan BPBD segera merencanakan pengecekan berkala terhadap mesin dan kelengkapan speedboat demi memastikan keselamatan penumpang.

“Pengecekan ini perlu dilakukan dalam beberapa pekan ke depan untuk kenyamanan penumpang, sekaligus sosialisasi keselamatan dan pemeriksaan kesehatan motoris,” pungkasnya. (ADV/KN)

Sa’ga Minta Pengolahan Sampah Secara Profesional di Maratua

Penulis
redaksi2
-
0
Anggota DPRD Berau, Sa'ga.

Anggota DPRD Berau, Sa’ga soroti pengolahan sampah di Kecamatan Maratua. Sebagai pulau terluar di Kabupaten Berau dan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan, tentu pengolahan sampah menjadi keperluan mendasar bagi pulau tersebut.

Berkaitan dengan itu, Sa’ga menjelaskan Pemerintah Kecamatan Pulau Maratua telah menyiapkan lahan yang bisa dipergunakan untuk pengolahan sampah secara profesional.

“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau perlu mengkaji ulang di lahan tersebut. Motode apa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah di Pulau Maratua,” ujarnya.

Politikus PPP itu menyebut, jangan sampai Kabupaten Berau menggaungkan destinasi wisata Pulau Maratua tapi tidak dibarengi dengan infrastruktur atau fasilitas yang memadai. Terutama dalam pengolahan sampah.

Ditambahkannya, setiap tahunnya jumlah kunjungan wisata di Pulau Maratua digadang-gadang akan meningkat. Baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Berkaitan dengan itu, tentu jumlah sampah pun akan meningkat.

“Maka diperlukan penanganan yang baik untuk membatasi peningkatan sampah di Pulau Maratua. Baik yang dihasilkan dari masyarakat Pulau Maratua maupun wisatawan,” tegasnya.

Dirinya berharap, jangan sampai terkesan bahwa Pemkab Berau hanya menjual potensinya saja. Namun, segala sesuatu yang berkaitan dengan daya dukung penunjang pembangunan Pulau Maratua maupun pariwisatanya tidak ditangani dengan baik.

“Itu sudah menjadi tugas pemerintah untuk memikirkan solusi sampah ini. Baik membangun Tempat Pembungan Akhir (TPA), pengadaan kapal pengangkut sampah, dan sebagainya,” tandasnya. (ADV/KN)

Pj Bupati PPU Ajak ASN Beli Beras Lokal sebagai Upaya Dukung Ekonomi Daerah

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Pj Bupati PPU, Zainal Arifin saat diwawancarai beberapa waktu lalu. (Robbi/MKN)

PPU – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Zainal Arifin, menyambut baik ide Dinas KUKM Perindag PPU untuk mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) membeli beras lokal sebagai bagian dari upaya mengatasi deflasi dan mendukung produk-produk lokal, terutama yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.

“Kita akan memperluas cakupannya, termasuk untuk mengatasi deflasi. Surplus beras dari kita cukup besar, namun pemasaran yang kurang optimal dapat mengganggu harga pasar. Oleh karena itu, kami akan mewajibkan ASN untuk ikut membeli produk lokal, khususnya beras yang saat ini ada dalam surplus,” ungkap Zainal Arifin.

Lebih lanjut, Zainal menekankan bahwa gerakan ini tidak hanya bertujuan untuk menanggulangi deflasi, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap produk-produk lokal. Menurutnya, membeli produk lokal, termasuk beras, akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi perekonomian daerah, tetapi juga bagi keberlanjutan UMKM yang ada di PPU.

“Ke depan, kita ingin mendorong semua pihak, khususnya ASN, untuk lebih bangga membeli produk lokal. Produk UMKM kita sangat banyak, dan ini adalah bagian dari upaya kita untuk terus mendukung perekonomian daerah,” pungkasnya. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

Tingkatkan Ekonomi Lokal, Dinas KUKM Perindag PPU Ajak Masyarakat Beli Beras Lokal

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Kepala KUKM Perindag PPU, Margono Hadi Sutanto. (Robbi/MKN)

PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mendorong konsumsi produk lokal sebagai bentuk dukungan nyata terhadap petani daerah. Upaya ini dilakukan melalui berbagai inisiatif strategis.

Dalam hal ini, khususnya dalam mempromosikan beras lokal PPU yang menjadi salah satu produk unggulan. Kepala Dinas KUKM Perindag PPU, Margono Hadi Sutanto, mengungkapkan pentingnya langkah konkret untuk membantu para petani menghadapi tantangan ekonomi, terutama terkait fluktuasi harga beras.

“Surplus beras kita sebenarnya sudah ada berapa ton. Harapannya, masyarakat PPU bisa membeli produk lokal. Kasihan juga petani kita. Saat tidak bisa panen, harga beras tinggi. Begitu panen, malah harga anjlok,” ujarnya, belum lama ini.

Menurut Margono, sering kali harga beras lokal merosot tajam saat panen melimpah. Kondisi ini berdampak pada kesejahteraan petani, sehingga pemerintah mengambil langkah awal dengan menginisiasi pembelian beras lokal di lingkup internal pemerintahan.

“Kami memulai dari internal. Minimal, pegawai pemerintah di PPU membeli beras lokal, misalnya dengan membeli 5 kilogram di outlet-outlet resmi yang telah disiapkan. Ini dilakukan secara sadar dan kolektif,” tambahnya.

Selain itu, Margono menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Dinas Perikanan, untuk memastikan stok beras lokal tersedia di berbagai wilayah. Langkah ini juga mendukung gerakan nasional seperti Bela Beli Produk Nusantara.

Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan perekonomian petani. Tetapi juga membangun kebanggaan masyarakat PPU terhadap produk daerah mereka sendiri.

“Kami bersama-sama menyiapkan program ini. Gerakan ini menjadi momentum yang tepat untuk mengutamakan produk lokal. Dengan begitu, beras lokal PPU lebih mudah diakses oleh masyarakat,” pungkasnya. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

1...722723724...1,266Halaman 723 dari 1,266