TANJUNG REDEB – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Rudi Parasian Mangunsong, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk menyusun strategi cadangan pangan, demi mewujudkan ketahanan pangan yang kuat untuk “Bumi Batiwakkal”.

Tujuan strategi pencadangan pangan itu, kata Rudi, untuk menciptakan komoditas unggulan dari Kabupaten Berau. Seperti beras, jagung, kedelai, daging sapi, minyak goreng dan telur ayam.

“Berau memiliki potensi pertanian dan peternakan yang bagus dan bernilai ekonomis. Semua ini bisa dikembangkan untuk mewujudkan ketahanan pangan kita,” ucapnya.

Maka dengan pola akses ketersediaan tersebut, juga akan menjadikan pangan itu terjangkau. Hal ini juga untuk mengantisipasi ketika terjadinya kekeringan ketika musim kemarau.

Kemudian yang perlu dipersiapkan, yakni peta eksisting pangan. Hal ini juga sangat dibutuhkan, mengingat keberadaan lahan pertanian yang terus berkurang, karena beralih fungsi menjadi perkebunan dan penggalian.

“Alih fungsi lahan ini juga harus jadi perhatian kita bersama. Karena jika dibiarkan, khawatir sektor pertanian kita akan semakin berkurang,” paparnya.

Namun, dengan adanya peta eksisting tersebut, akan didapati kawasan komoditas andalan di tiap daerah di “Bumi Batiwakkal”.

“Harapannya, Pemkab Berau memiliki formula tepat, agar pencadangan pangan itu maksimal,” tandasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Masih banyak wilayah di Kabupaten Berau yang belum memiliki fasilitas penunjang perkebunan dan pertanian, seperti jalan usaha tani. Padahal fasilitas penunjang itu disebut menjadi penyangga kedua sektor tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota DPRD Berau, Suriansyah. Dia mengatakan, masih banyaknya jalan usaha tani yang belum terpenuhi di beberapa wilayah harus menjadi target yang segera dipenuhi oleh pemerintah.

“Masyarakat juga berharap fasilitas itu dipenuhi. Akses jalan sudah menjadi kebutuhan utama,” sebutnya.

Dia menilai, kebutuhan jalan usaha tani dapat memicu peningkatan ekonomi suatu wilayah. Khususnya, wilayah atau masyarakat yang mengantungkan ekonomis mereka dari bertani maupun berkebun.

“Saya harap dapat direalisasikan dan bisa memberi manfaat kepada masyarakat,” harapnya.

Menurutnya, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak merealisasikan jalan usaha tani tersebut. Apalagi, sektor pertanian dan perkebunan menjadi salah satu sumber pendapatan utama sebagian besar masyarakat di Kabupaten Berau.

“Dengan baiknya seluruh fasilitas penunjang, saya yakin pertanian dan perkebunan kita bisa lebih baik,” tandasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Setelah beberapa tahun absen dalam ajang penghargaan Adipura, DPRD Kabupaten Berau meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk meningkatkan upaya kebersihan dan tata kota.

Anggota DPRD Berau, Sa’ga, menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh di berbagai sektor demi mengembalikan citra kota yang bersih dan nyaman.

“Adipura bukan sekadar penghargaan, ini soal citra dan kenyamanan kota. Kami ingin OPD serius dalam mengelola objek-objek penilaian agar memenuhi standar kebersihan,” ujar Sa’ga.

Sa’ga menyoroti sejumlah lokasi strategis yang perlu perhatian khusus, seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA), RSUD dr Abdul Rivai, Pasar Sanggam Adji Dilayas (SAD), dan jalan utama.

Ia menilai bahwa perbaikan berkelanjutan di lokasi-lokasi ini harus menjadi prioritas, bukan hanya untuk penghargaan, tetapi juga demi pelayanan publik yang lebih baik.

“Fungsi utama fasilitas ini harus diutamakan. Adipura adalah bonus dari upaya kebersihan dan tata kelola yang baik,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sa’ga mendorong setiap OPD untuk melakukan evaluasi menyeluruh guna mengidentifikasi kekurangan dan menyusun strategi pembenahan yang tepat. Ia menekankan pentingnya sinergi antarinstansi agar perbaikan berjalan efektif dan efisien.

Dengan langkah serius dan konsisten, Sa’ga optimistis Berau dapat kembali meraih penghargaan Adipura yang diidamkan warganya. Hal ini, menurutnya, juga akan memperkuat citra positif Kabupaten Berau sebagai daerah yang peduli terhadap kebersihan lingkungan.

“Harapan kami, Berau kembali mencetak prestasi di bidang kebersihan dan memberikan rasa bangga bagi masyarakat,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi mengingatkan pentingnya langkah antisipatif dari Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan (Diskoperindag) untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok (Bapok) di pasaran.

Ia menyoroti risiko lonjakan harga akibat meningkatnya permintaan dan kemungkinan praktik penimbunan yang dilakukan oleh oknum pedagang atau distributor.

“Kami minta Diskoperindag tidak hanya memantau pasar, tetapi juga langsung mengawasi distributor dan pemasok utama. Pastikan stok aman dan harga tetap stabil,” ujarnya.

Politisi PKS ini menegaskan bahwa pemantauan distribusi bahan pokok, terutama di Bulog, menjadi langkah krusial untuk memastikan masyarakat dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.

“Bulog harus jadi prioritas pengawasan. Jangan sampai masyarakat kekurangan bahan pangan, apalagi jika harga tiba-tiba melonjak,” tambahnya.

Sumadi juga menekankan perlunya evaluasi terhadap praktik perdagangan di lapangan, khususnya untuk mengidentifikasi dan menindak pedagang nakal yang menimbun barang untuk keuntungan pribadi. Menurutnya, tindakan semacam itu hanya akan memperburuk situasi dan merugikan masyarakat.

“Pedagang yang hanya memikirkan keuntungan sendiri harus diawasi dengan ketat. Ini bukan soal bisnis semata, tetapi kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.

Selain itu, Sumadi meminta Diskoperindag untuk terus berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan pasokan bahan pokok di Berau tetap lancar selama musim perayaan.

“Yang penting ada evaluasi berkala agar distribusi tetap terkendali dan masyarakat tidak merasa dirugikan,” ujarnya.

Dengan langkah-langkah ini, Sumadi berharap tidak ada lagi keluhan dari masyarakat terkait kelangkaan atau mahalnya bahan pokok di Kabupaten Berau selama perayaan Nataru.

“Ini tanggung jawab bersama, dan kami ingin semua pihak serius menjaga stabilitas bahan pokok,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk merelokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bujangga ke TPA baru di Pegat Bukur mendapat perhatian dari Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong.

Dengan anggaran tahap awal mencapai Rp 16 miliar dan total kebutuhan hingga Rp 170 miliar, politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran serta pengelolaan sampah yang lebih modern.

Menurut Rudi, pembangunan TPA Pegat Bukur harus didasari pada kajian yang matang agar tidak hanya menjadi proyek fisik, tetapi juga menciptakan solusi jangka panjang terhadap masalah sampah.

“Sampai sekarang kami belum menerima pemaparan terkait desain pengolahannya. Penting untuk memastikan metode yang dipakai efektif dan efisien,” ujarnya.

Ia juga menyarankan agar proyek ini dijalankan secara bertahap, sehingga tidak membebani keuangan daerah.

“Kalau memang perlu bertahap, tidak apa-apa. Sambil jalan, anggaran bisa dialihkan untuk kebutuhan mendesak lainnya,” tambahnya.

Selain itu, Rudi menilai bahwa masalah sampah bisa menjadi peluang ekonomi jika dikelola dengan benar. Salah satu opsi yang diusulkan adalah melibatkan pihak ketiga sebagai investor.

Ia mencontohkan bagaimana sampah dapat didaur ulang menjadi produk bernilai jual, yang tidak hanya mengurangi limbah tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

“Sampah jangan dianggap musuh. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa menjadi sumber pendapatan,” tegasnya.

Rudi berharap Pemkab Berau dapat lebih transparan dalam proses pembangunan TPA baru ini, sekaligus membuka peluang kerja sama yang melibatkan sektor swasta.

“Hal ini dinilai dapat mengoptimalkan anggaran sekaligus membawa inovasi dalam pengelolaan sampah di Berau,” tutupnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto soroti beberapa daerah di wilayah perkotaan, terutama di Kecamatan Tanjung Redeb masih banyak ditemukan kendaraan yang parkir sembarangan di bahu sisi jalan.

Menurutnya, jika kendaraan tersebut tidak ditertibkan akan sangat mengganggu bagi pengguna jalan lain. Contohnya di Jalan H Isa I, banyak sekali kendaraan pribadi yang parkir di bahu jalan, seperti truk dan mobil yang mempersempit ruas jalan di jalan tersebut. Jika hal ini tidak segera ditangani, akan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Selain itu, Dirinya menuturkan, bila masih banyak pengendara yang tidak tertib terkait dengan parkir liar maka pengerjaan pelebaran jalan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau tidak akan dapat digunakan maksimal.

“Percuma ada pelebaran jalan, bila dipingir jalan baik sisi kiri atau kanan masih banyak kendaraan,” ungkapnya.

Menurut Politikus NasDem itu, bila parkir liar terus dibiarkan akan membahayakan pengguna jalan lainnya. Terlebih di jalan lalu lintas yang padat pengguna.

Dedy mendorong agar adanya solusi untuk mengatasi parkir liar tersebut. Baik itu dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) atau di kawasan-kawasan padat dibuatkan persewaan parkir yang diatur dimasing-masing kelurahan.

“Jadi jalanan tetap lebar dan rapi jangan banyak kendaraan Seperti kendaraan yang besar parkir di bahu jalan, itu akan mempersempit,” tuturnya.

Dikatakan, Agar masyarakat memahami persoalan parkir di bahu jalan itu tidak diperbolehkan, Syarifatul menyebut perlu pendekataan yang persuasif terhadap pemilik kendaraan. “Karena ini sangat memengaruhi keindahan Kota Tanjung Redeb,” imbuhnya.

Kendati demikian, seringkali fenomena parkir di pinggir jalan dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang wajar, dengan anggapan mereka tidak mengganggu pengendara yang lain.

Padahal, secara tidak langsung mereka menyumbang faktor kemacetan yakni mempersempit lajur kendaraan.

“Hal ini perlu dengan tindaklanjut Perda atau regulasi yang ada. Tentunya berkoordinasi dengan pihak terkait,” tandasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Permasalahan abrasi di beberapa pantai di Kabupaten Berau cukup memprihatinkan. Seperti di Pulau Derawan, Pulau Maratua dan beberapa pantai di Kecamatan Biduk-Biduk.

Untuk itu, Ketua Komisi III DPRD Berau, Liliyansyah meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk membuat kajian terlebih dahulu sebelum membangun pengaman pantai di semua daerah pesisir yang terdampak abrasi.

Menurutnya, kajian diperlukan agar masalah yang terjadi menemukan solusi yang berarti. Termasuk ketersediaan yang anggaran yang cukup untuk proyek yang hendak dibangun.

Lebih penting dari itu, kajian diperlukan agar abrasi yang terjadi dapat dicegah. Berikutnya, keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah tersebut dapat dilindungi.

“Yang penting manusianya dulu. Kalau abrasi terus dan tidak bisa ditangani maka habis masyarakat ini,” tegasnya.

Baginya, abrasi menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani secara bersama. Karena itu, perlu ada kerja sama antara Pemkab Berau dan Pemerintah Provinsi Kaltim jika diperlukan. Terutama terkait penganggaran.

“Ada beberapa hal yang sudah kita laksanakan seperti meminta Bankeu dari provinsi seperti yang kita lakukan di Kecamatan Maratua dan Biduk-Biduk,” bebernya.

“Jadi semua yang berpotensi abrasi kita memang harus bangun penahan abrasi. Termasuk Pulau Derawan,” sambungnya.

Dirinya berharap agar pemerintah daerah dapat mencari solusi terbaik dalam mengatasi abrasi tersebut. Bangunan pengaman pantai yang dibangun suatu saat nanti juga harus tetap menjaga ekosistem yang ada.

“Seperti di Pulau Derawan, membangun tanggul pengaman pantai tidak boleh mengganggu habibat penyu yang ada di pulau tersebut,” tandasnya. (ADV/KN)