TANJUNG REDEB – Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Frans Lewi meminta kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk meningkatkan pemahaman terkait materi Peraturan Daerah (Perda).

Hal itu menurutnya sangat penting untuk meningkatkan kualitas jajaran Satpol PP di Bumi Batiwakkal. Sebab, Satpol PP merupakan salah satu pilar dalam menjaga penegakan hukum di suatu daerah.

“Saya mengimbau kepada teman-teman Satpol PP mari kita bersama memperdalam materi tentang Peraturan Daerah. Karena mereka juga adalah salah satu pilar menjaga penegakan hukum di daerah dalam naungan pemerintah daerah,” ujarnya, Rabu (27/11/2024).

Selain itu, pemahaman terkait perda juga akan mempermudah jajaran Satpol PP Berau dalam melaksanakan tata tertib kemasyarakatan di Bumi Batiwakkal.

“Jika Satpol PP memiliki pemahaman di atas rata-rata tentang perda maka tata tertib ilmu sosialisasi kemasyarakatan kedaerahan makin kuat,” jelasnya.

Ia berharap, Satpol PP Berau dapat melaksanakan seminar sosialisasi perda dengan memanggil pemateri yang berkompetensi dari luar daerah maupun dari Kabupaten Berau.

Kemudian, pengelolaan manajemen keanggotaan Satpol PP juga diharapkan dapat terpenuhi dengan maksimal, agar mempermudah Satpol PP dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

“Satpol PP harus bisa humanis juga kepada masyarakat dan kalaupun ada aktivitas penurunan sarpras yang melanggar kebijakan perda harus jelas menjelaskan atau sosialisasi ke masyarakat,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Gideon Andris meminta peran serta masyarakat dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal di Kabupaten Berau.

Menurutnya, pelestarian budaya lokal bukan hanya peran dari pemerintah daerah saja, tetapi perlu dukungan dan kepedulian masyarakat dalam mengembangkan budaya lokal Berau.

“Untuk melestarikan budaya itu tergantung dari kepedulian masyarakat itu sendiri. Dan sebenarnya yang bisa melestarikan budaya dalam suatu daerah, bukan tergantung pada pemerintah saja melainkan peran masyarakat itu sendiri,” ujarnya, Rabu (27/11/2024).

Dikatakannya, pemerintah daerah telah melakukan upaya yang cukup maksimal dalam menjaga kelestarian budaya lokal. Sebab, dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam pelestarian kebudayaan dan kearifan lokal di Kabupaten Berau.

“Meskipun saat ini era modern banyak budaya kekinian, tapi budaya lokal harus tetap dijaga kelestariannya,” ucapnya.

Kemudian, lanjut Gideon, sinergitas antara pemerintah daerah dan masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal di Bumi Batiwakkal. Ia berharap, pelestarian budaya lokal dapat terus dipertahankan di tengah gempuran era modernisasi saat ini.

“Intinya sinergitas keduanya harus terjalin dengan baik. Harus kita akui, Pemerintah Daerah tidak akan bisa maksimal kinerjanya tanpa masyarakat, begitupun sebaliknya,” bebernya.

Lebih lanjut, Gideon mengimbau para generasi muda, agar selalu semangat melestarikan budaya di Kabupaten Berau.

“Mengikuti tren itu penting agar tidak ketinggalan. Tapi budaya juga tetap harus dilestarikan,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Ratna Kalalembang mengimbau pemerintah daerah untuk memberikan perhatian terhadap kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kabupaten Berau.

Menurutnya, kader posyandu perlu diberi peningkatan kapasitas ilmu kesehatan anak, baik melalui pelatihan maupun workshop yang melibatkan kader posyandu di setiap kecamatan. Pasalnya, kader posyandu merupakan garda terdepan dalam memantau tumbuh kembang anak.

“Jadi para kader posyandu berhak mendapatkan upgrade ilmu pengetahuan tentang kesehatan secara berkala,” ujarnya, Rabu (27/11/2024).

Dengan adanya peningkatan pengetahuan tersebut, kader posyandu dapat menjadi lebih produktif khususnya dalam menumbuhkan inovasi terkait program peningkatan gizi anak.

“Program-program yang dilakukan untuk menunjang tumbuh kembang anak juga perlu. Karena akan membantu menurunkan angka stunting,” ucapnya.

Selain itu, adanya peningkatan pengetahuan tersebut juga dapat memberikan semangat kepada para kader posyandu untuk menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, ketersediaan tenaga kesehatan di setiap posyandu juga perlu dilakukan untuk menjangkau layanan kesehatan yang lebih maksimal di tingkat posyandu.

“Saya mendukung program-program peningkatan kapasitas maupun pengetahuan bagi kader posyandu demi kemajuan pelayanan kesehatan dari tingkat mendasar,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – DPRD Kabupaten Berau menggelar rapat paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) pada Selasa (26/11/2024), menandai resmi dilantiknya Nurung dari Partai NasDem sebagai anggota baru menggantikan Madri Pani yang mundur sebagai Anggota DPRD Berau karena maju sebagai calon Bupati Berau pada Pemihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Acara yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Berau ini dilaksanakan untuk menggantikan Madri Pani, yang kini maju sebagai calon dalam Pilkada Berau 2024.

Pelantikan Nurung dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.1.4.2/54/B.POD.II/2024 tentang peresmian pengangkatan PAW Anggota DPRD Kabupaten Berau.

Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto menyampaikan bahwa jabatan sebagai anggota DPRD adalah amanah rakyat yang membutuhkan komitmen penuh untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Ini adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan tanggung jawab. DPRD adalah corong rakyat dalam menyuarakan kebijakan publik,” ungkapnya.

Selain itu, Dedy juga mengapresiasi pengabdian Madri Pani selama menjabat sebagai anggota DPRD Berau periode 2024-2029. Dady menyebut bahwa kontribusi Madri dalam berbagai pembahasan kebijakan publik memberikan dampak positif bagi masyarakat Berau.

“Kami menghargai keputusan yang diambil oleh Madri Pani, semoga sukses di jalan yang dipilih. Untuk Nurung, saya ucapkan selamat telah dilantik menjadi anggota DPRD Berau. Semoga dapat menjalankan amanah, tugas dan fungsi sebagai Anggota DPRD Berau,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Berau, Nurung yang baru saja dilantik menyampaikan rasa syukur atas amanah baru ini. Ia berjanji untuk melanjutkan perjuangan aspirasi rakyat yang sebelumnya diemban oleh Madri Pani.

“Saya akan bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat Berau,” ujar Nurung usai pelantikan.

Pelantikan ini menjadi bagian penting dari upaya menjaga stabilitas kinerja legislatif di Kabupaten Berau. Sebagai anggota baru, Nurung berharap dapat segera beradaptasi dan memberikan kontribusi maksimal di DPRD Berau.

Dengan pelantikan ini, DPRD Berau siap melanjutkan agenda-agenda strategis demi kemajuan daerah, termasuk memastikan proses legislasi berjalan optimal untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Berau.

Dirinya pun menegaskan akan lebih amanah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di Kabupaten Berau. Khususnya, di Daerah Pemilihan (Dapil) empat yang merupakan dapilnya.

“Tidak menutup kemungkinan di dapil lainnya akan saya perhatikan. Untuk menyuarakan aspirasi masyarakat tidak ada batasannya. Semua daerah perlu diperjuangkan,” tandasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Kabupaten Berau memiliki beberapa objek wisata unggulan yang terkenal hingga mancanegara. Hal tersebut tentunya menjadi peluang bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah objek pariwisata.

Menanggapi itu, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Rudi Parasian Mangunsong mengatakan bahwa objek pariwisata harus didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana (sarpras) maupun infrastruktur yang memadai.

“Karena kita mempunyai beberapa destinasi wisata unggulan yang sangat mendunia. Harus ada upaya yang dilakukan oleh pihak terkait untuk meningkatkan itu,” ujarnya.

Menurutnya, peran serta dari pemerintah daerah sangat penting, terutama dalam meningkatkan sarpras dan infrastruktur menuju objek wisata. Dengan itu, kunjungan wisatawan dan perekonomian masyarakat semakin meningkat. Bahkan, akses menuju objek wisata pun semakin mudah.

“Yang paling utama adalah pemenuhan sarana dan prasarana maupun infrastruktur terlebih dahulu,” ucapnya.

Dikatakan Rudi, objek wisata di Kabupaten Berau sebagian besar dikunjungi oleh wisatawan menengah keatas. Ia ingin pemerintah daerah dapat membangun cottage atau penginapan yang murah meriah untuk masyarakat lokal, khususnya masyarakat menengah kebawah.

“Wisata kelas dunia tetapi bisa dijangkau oleh masyarakat menengah kebawah. Jangan terlalu mahal dan jangan terlalu murah, paling tidak masyarakat menengah bisa menjangkau,” jelasnya.

Dirinya juga mengimbau kepada pemerintah daerah agar membuat objek wisata semakin menarik dengan melaksanakan event-event kesenian setiap minggunya. Selain menambah kunjungan wisatawan, hal itu juga dapat meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tempat wisata tersebut.

“Agar masyarakat bisa menikmati kesenian-kesenian. Bahkan UMKM kita juga bisa hidup disitu,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Pemerintah Pusat bakal melatih sebanyak 850 guru untuk mengikuti Program Pelatihan Guru (PPG) pada 2025 mendatang. Bahkan, sebanyak 606 guru bakal mendapatkan tunjangan sertifikasi.

Hal itu mendapat tanggapan dari Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Grace Warastuty Langsa.

Ia mengatakan bahwa, dirinya sangat mendukung program PPG tersebut sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan, dan kompetensi para guru.

“Melalui program ini, keahlian guru kita akan semakin meningkat. Kesejahteraan guru di daerah pedalaman dan daerah terluar Berau bisa terpenuhi haknya,” ujarnya, Selasa (26/11/2024).

Program tersebut, kata dia, tentunya akan memberikan dampak positif bagi guru-guru di Kabupaten Berau. Dirinya berharap Dinas Pendidikan Berau dapat merespon hadirnya program tersebut di Bumi Batiwakkal.

“Harapan saya Dinas Pendidikan bisa memberikan perhatian terhadap hak mereka tentang PPG dan Tunjangan Sertifikasi tersebut,” harapnya.

Menurutnya, perhatian dan dukungan pemerintah daerah sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan guru di Kabupaten Berau, salah satunya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan.

“Ini sangat bagus untuk kesejahteraan guru dan peningkatan kualitas mengajar kepada siswa agar berkompeten,” ucapnya.

Kemudian, Grace pun meminta Dinas Pendidikan Berau gencar melakukan pendataan kepada guru-guru yang berkompeten di bidangnya untuk diberikan perhatian lebih. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas para guru di Bumi Batiwakkal.

“Bantu mereka untuk mengikuti kegiatan sertifikasi nasional pada bidang pendidikan yang mereka kuasai. Kemudian arahkan untuk diterapkan di Berau,” jelasnya.

Lebih lanjut, dengan ada program PPG tersebut, ia berharap pemahaman maupun kinerja para guru di Kabupaten Berau dapat lebih meningkat, terutama dalam memberikan pemahaman kepada para pelajar.

“Saya harap guru dapat semakin giat dalam mengajar dan melahirkan siswa berkualitas,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Elita Herlina, menyambut baik rencana kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Berau yang dijadwalkan akan diumumkan paling lambat, 30 November 2024.

Menurutnya, kenaikan ini sejalan dengan harapan masyarakat dan menjadi langkah penting untuk menyesuaikan upah pekerja dengan kondisi ekonomi daerah.

“Kami menyambut baik wacana kenaikan UMK ini. Mudah-mudahan besaran yang ditetapkan nanti benar-benar sesuai dengan kebutuhan pekerja, mengingat biaya hidup di Berau ini cukup tinggi,” ujar Elita Herlina, Selasa (26/11/2024).

Ia mengungkapkan, pada tahun 2023 UMK Berau telah mengalami kenaikan sebesar 4,25 persen, atau sekitar Rp156 ribu, sehingga mencapai kisaran Rp3,8 juta. Kenaikan tersebut dinilai cukup membantu, tetapi ia berharap penyesuaian tahun 2024 mampu lebih mencerminkan kebutuhan ekonomi lokal yang terus berkembang.

Elita juga menegaskan agar seluruh perusahaan di Kabupaten Berau mematuhi besaran UMK yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, kepatuhan terhadap kebijakan ini adalah bentuk tanggung jawab sosial dan hukum dari dunia usaha.

“Himbauan saya untuk perusahaan, UMK yang telah ditetapkan harus dipatuhi. Jika ada yang melanggar, tentunya ada sanksi sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Pihaknya berharap kenaikan UMK dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong daya beli masyarakat, sehingga memberi dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kesejahteraan pekerja adalah kunci keberlanjutan ekonomi Berau,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong, mengungkapkan keprihatinannya terhadap meningkatnya kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kabupaten Berau.

Bahkan, beberapa contoh kasus pelecehan seksual yang terjadi, sebagian besar kasus tersebut dilakukan oleh keluarga terdekat, termasuk ayah kandung korban.

“Kejadian seperti ini tidak bisa dibiarkan. Ini sudah seperti tindakan predator seksual. Kasus seperti ini adalah persoalan serius yang harus segera dituntaskan,” tegasnya.

Rudi menekankan pentingnya memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai bahaya pelecehan seksual. Menurutnya, banyak korban yang tidak menyadari bahwa mereka mengalami pelecehan, sehingga sosialisasi tentang bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh siapa pun, termasuk keluarga terdekat, menjadi sangat penting.

“Anak-anak harus diberi pengetahuan tentang bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, bahkan oleh ayah atau kakek mereka. Ini langkah awal untuk mencegah terjadinya pelecehan,” ujarnya.

Rudi juga menyoroti dampak buruk pelecehan seksual terhadap anak, baik dari segi psikologis, fisik, maupun sosial. Menurutnya, kasus seperti ini tidak hanya merusak korban secara individu tetapi juga memengaruhi hubungan sosial mereka di masa depan.

“Pelecehan seksual harus dicegah sejak dini, agar masa depan anak-anak kita bisa terselamatkan,” ungkapnya.

Ia mengimbau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk lebih aktif dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak dan keluarga.

Ditambahkannya, Sosialisasi ini harus mencakup cara melindungi diri dari kekerasan seksual serta menciptakan lingkungan keluarga yang aman bagi anak.

“Salah satu langkah konkret adalah dengan rutin mengadakan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Keluarga harus menjadi tempat yang aman bagi anak untuk bercerita dan berkeluh kesah,” tambahnya.

Rudi berharap pemerintah daerah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk menangani persoalan ini, sehingga anak-anak di Kabupaten Berau dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan terlindungi dari ancaman kekerasan seksual.

“Kita semuanya ingin anak-anak kita tumbuh cerdas dan memiliki masa depan yang cerah. Jangan sampai akibat dari pelecehan seksual yang dialaminya meruntuhkan semuanya,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Saga, menekankan pentingnya peran aktif Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Berau dalam mengoptimalkan pengelolaan produksi ikan di Kampung Tanjung Batu.

Terutama setelah beroperasinya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang baru saja dibangun dengan bantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Menurut Saga, keberadaan TPI di Tanjung Batu merupakan langkah strategis untuk memusatkan aktivitas pendaratan dan pembongkaran ikan, sehingga kegiatan nelayan di wilayah tersebut dapat lebih terkontrol.

“Kehadiran TPI ini sangat positif, karena pendaratan ikan menjadi lebih terfokus, dan aktivitas nelayan dapat terpantau lebih baik,” ucapnya.

“Hal ini penting dilakukan untuk menjaga potensi perikanan di Kampung Tanjung Batu, yang merupakan salah satu sentra penghasil ikan terbesar di Kabupaten Berau,” tambahnya.

Untuk itu, Saga mengingatkan Diskan Berau untuk segera merancang strategi yang efektif guna memaksimalkan potensi TPI tersebut. Ia juga berharap keberadaan TPI bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan.

“Diskan harus inovatif dalam mengelola produksi nelayan, khususnya di wilayah perairan Pulau Derawan dan sekitarnya,” ujarnya.

Ditambahkannya, dengan sistem yang terstruktur, hasil tangkapan nelayan tidak hanya terkendali, tapi juga mampu meningkatkan pemasukan daerah.

Namun, Saga menyoroti kendala yang selama ini terjadi, di mana banyak nelayan menjual hasil tangkapan mereka langsung kepada pengepul, sehingga sulit bagi Diskan untuk mengawasi dan mencatat produksi ikan secara menyeluruh.

“Situasi ini membuat Diskan kesulitan mengontrol produksi. Jika tidak segera ditangani, ini akan berdampak buruk pada PAD dan pengelolaan sumber daya perikanan. Kehadiran TPI harus menjadi solusi untuk mengatasi persoalan ini,” tuturnya.

Ia berharap dengan adanya TPI, para nelayan dapat terintegrasi dalam sistem pelelangan yang lebih transparan, sehingga mereka bisa mendapatkan harga jual yang lebih baik.

“Ke depan, dengan sistem yang lebih terstruktur, nelayan bisa mendapat manfaat ekonomi yang lebih besar, sementara PAD dari sektor perikanan juga meningkat. Ini menjadi win-win solution bagi semua pihak,” tutupnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Thamrin, mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) agar memberikan perhatian lebih dalam membenahi sektor pariwisata.

Menurutnya, keanekaragaman destinasi wisata yang dimiliki Berau memiliki daya tarik besar bagi wisatawan lokal maupun asing, namun masih terkendala aksesibilitas dan pengelolaan.

“Salah satu kendala utama adalah akses jalan menuju destinasi wisata yang dinilai masih sulit dan memakan biaya tinggi. Ini harus segera diatasi agar pariwisata Berau dapat berkembang maksimal,” ucapnya.

Selain infrastruktur, Thamrin juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata. Ia menilai kehadiran pemandu wisata yang terampil dan berpengetahuan luas sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan.

“Berau harus menyiapkan SDM yang berkualitas untuk pengelolaan sektor pariwisata. Kehadiran pemandu wisata profesional sangat penting untuk memberikan pengalaman terbaik bagi para wisatawan,” jelasnya.

Thamrin juga menegaskan perlunya kolaborasi antara Pemda, dinas terkait, dan pihak ketiga untuk memaksimalkan potensi pariwisata. Menurutnya, upaya ini tidak bisa sepenuhnya bergantung pada pemerintah saja.

“Dukungan dari pihak ketiga sangat diperlukan, baik dalam bentuk investasi maupun inisiatif lain yang mendukung pengembangan sektor ini,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu kontributor penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berau. Sebagai salah satu daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), potensi pariwisata Berau diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

“Saya yakin, dengan prioritas yang tepat, Berau bisa menjadi daerah andalan yang mendukung IKN, terutama melalui sektor pariwisata yang kaya potensi,” pungkasnya. (ADV/KN)