Beranda blog Halaman 693

Ketua DPRD Kaltim: Pembangunan Harus Berbasis Prinsip Hijau untuk Masa Depan

0
Foto: Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas'ud. (Ist)

SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menekankan pentingnya penerapan prinsip pembangunan hijau dalam keberlanjutan pembangunan di provinsi ini.

Menurutnya, pembangunan yang mengabaikan aspek lingkungan hanya akan membawa dampak buruk jangka panjang bagi masyarakat dan ekosistem.

“Lingkungan hidup adalah elemen vital yang mendukung keberlanjutan pembangunan. Kita harus memastikan bahwa pembangunan saat ini juga memberikan manfaat bagi generasi mendatang,” ujar pria yang akrab dipanggil Hamas ini.

Ia mengingatkan bahwa fokus pada keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem akan menimbulkan permasalahan lingkungan serius di masa depan. Oleh karena itu, setiap proyek pembangunan wajib melalui analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang ketat.

“Pemprov Kaltim perlu lebih tegas memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan tidak hanya membawa keuntungan ekonomi tetapi juga mendukung kesejahteraan sosial dan lingkungan secara berkelanjutan,” tegasnya.

Hasanuddin juga menggarisbawahi pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Ia mencontohkan bahwa pemanfaatan sumber daya yang tidak memperhatikan keberlanjutan akan merugikan provinsi ini dalam jangka panjang.

Untuk menciptakan pembangunan ramah lingkungan, ia menyerukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

“Pembangunan berkelanjutan adalah tanggung jawab bersama. Hanya dengan kerja sama, kita bisa menjaga alam sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkasnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

Pansus DPRD Kaltim Bahas Renja 2026: Evaluasi dan Inovasi untuk Kinerja Berkualitas

0
Foto: Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalimantan Timur Pembahas Rencana Kerja DPRD (Renja DPRD) Tahun 2026. (Ist)

BALIKPAPAN – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalimantan Timur Pembahas Rencana Kerja DPRD (Renja DPRD) Tahun 2026 menggelar rapat internal bersama Pimpinan DPRD Kaltim di Hotel Astara, Balikpapan, Rabu (4/12/2024).

Ketua Pansus, Sarkowi V Zahry, memimpin jalannya rapat, didampingi Wakil Ketua Pansus, Muhammad Darlis Pattalongi, serta dihadiri anggota Pansus lainnya seperti Abdurraman KA, Budianto Bulang, dr. Andi Satya Adi Saputra, Safuad, Fuad Fakhruddin, La Ode Nasir, dan Didik Agung Eko Wahono. Dari Pimpinan DPRD Kaltim, hadir Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud bersama Wakil Ketua Ekti Imanuel dan Ananda Emira Moeis.

Sarkowi menjelaskan bahwa Rencana Kerja DPRD merupakan pedoman strategis bagi anggota dewan untuk menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. “Renja DPRD adalah bagian dari sistem perencanaan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004. Dokumen ini memuat target kinerja dan program strategis DPRD setiap tahun,” ujarnya.

Ia menambahkan, selain menyusun rencana kerja, Pansus juga mengevaluasi capaian program dari tahun sebelumnya untuk perbaikan di masa mendatang. “Program rutin maupun inovasi baru menjadi fokus pembahasan, tetapi tetap mempertimbangkan efisiensi dan kebutuhan anggaran yang jelas,” jelasnya.

Menurut Sarkowi, rencana kerja DPRD tidak hanya tentang merancang program, tetapi juga memastikan tindak lanjut dari setiap kegiatan yang disusun. “Komitmen DPRD dalam menjalankan tugas-tugasnya merupakan amanah masyarakat Kaltim yang harus dipertanggungjawabkan secara serius,” tegasnya.

Ia berharap, melalui Renja 2026, fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD Kaltim dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa APBD benar-benar berpihak kepada kebutuhan rakyat Kaltim,” tutup Sarkowi. (Adv)

Penulis: Hanafi

Pansus DPRD Kaltim Bergerak: Merancang Pokir untuk Pembangunan Berbasis Aspirasi

0
Foto: Ketua Pansus Pedoman Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran, DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle. (Ist)

BALIKPAPAN – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) yang bertugas membahas Pedoman Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) mengadakan rapat koordinasi di Ballroom Hotel Jatra, Balikpapan, Selasa (3/12/2024).

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Pansus, Sabaruddin Panrecalle, dan didampingi Wakil Ketua Pansus, Fadly Imawan. Turut hadir anggota Pansus, sejumlah pejabat DPRD Kaltim, serta perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

Ketua Pansus Sabaruddin menjelaskan, rapat ini bertujuan untuk menyinkronkan pedoman penyusunan Pokir DPRD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Kami mengacu pada hasil konsultasi dengan Kemendagri, di mana Pansus ini direkomendasikan untuk menghasilkan perda terkait pedoman penyusunan Pokir,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pansus juga telah melakukan kajian ke daerah lain seperti Yogyakarta, Padang, dan Banten untuk memperkaya referensi.

“Selain itu, kami mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan OPD terkait untuk menyerap masukan,” tambah politisi Gerindra tersebut.

Dari sisi eksekutif, Kepala BAPPEDA Kaltim, Yusliando, menekankan pentingnya harmonisasi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun program pembangunan daerah.

“Penyusunan Pokir harus selaras dengan prioritas pembangunan yang diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017. Kami juga telah menyiapkan kamus usulan untuk mendukung proses ini,” jelasnya.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menekankan bahwa pengintegrasian Pokir dalam anggaran daerah adalah kewajiban yang diatur melalui Musrenbang.

“Dengan terbentuknya Pansus ini, diharapkan seluruh aspirasi dapat diakomodasi dan terintegrasi dalam RKPD Pemprov Kaltim,” tegas politisi Golkar tersebut.

Hasanuddin juga menyebutkan pentingnya kunjungan ke daerah lain, seperti DI Yogyakarta dan Bantul, yang telah menerapkan pedoman penyusunan Pokir secara baik.

Langkah ini dinilai krusial untuk memperkaya draf pedoman yang sedang dirancang oleh Pansus.

“Dengan berbagai masukan dari pihak terkait, diharapkan penyusunan pedoman ini dapat berjalan lancar dan menjadi acuan penting dalam pembangunan di Kaltim kedepan,” pungkasnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

Kakao Lung Anai Menuju Pasar Global: Menteri Desa Soroti Hilirisasi dan Kendala Lahan

0
Kakao Lung Anai Menuju Pasar Global: Menteri Desa Soroti Hilirisasi dan Kendala Lahan
Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto mengunjungi Rumah Cokelat Lung Anai, Sabtu (7/12/2024) siang, (istimewa)

LUNG ANAI, desa kecil di Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara (Kukar), memiliki luas hanya 185 hektare. Namun, di balik keterbatasan itu, masyarakatnya menyimpan harapan besar.

Dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani kakao, mereka menghadapi tantangan regulasi lahan dan keterbatasan akses pasar. Meski begitu, asa mereka perlahan tumbuh bersama Rumah Cokelat Lung Anai, yang kini menjadi simbol perjuangan desa kecil untuk mandiri secara ekonomi.

Sabtu (7/12/2024) siang, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto, mengunjungi Rumah Cokelat Lung Anai. Kunjungan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk pengakuan pemerintah atas kerja keras masyarakat dan dukungan PT Multi Harapan Utama (MHU), yang membina desa ini melalui pendampingan intensif.

“Kami merasa ini seperti mimpi. Desa kecil kami didatangi langsung oleh Pak Menteri. Harapan kami kini terasa semakin nyata,” ungkap Kepala Desa Lung Anai, Lukas Nay, dengan mata berbinar.

Pada 2019, Rumah Cokelat Lung Anai mulai dibangun untuk memberdayakan petani kakao di desa tersebut. Namun, pandemi COVID-19 melumpuhkan hampir seluruh aktivitasnya. Baru pada 2023, setelah desakan dari berbagai pihak, Rumah Cokelat ini kembali bangkit, dengan dukungan dari MHU, pemerintah daerah, serta akademisi.

Di Rumah Cokelat Lung Anai, biji kakao yang sebelumnya dijual murah sebagai bahan mentah kini diolah menjadi berbagai produk bernilai tinggi, seperti cokelat batangan dan bubuk kakao. Proses hilirisasi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga memberi peluang kerja bagi banyak warga.

“Ketika menjual biji kakao mentah, harganya hanya sekitar Rp120.000 per kilogram. Tapi, dengan diolah menjadi produk cokelat, nilainya bisa berlipat hingga Rp40.000 per batang,” jelas Yandri Susanto saat meninjau proses produksi.

Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Para petani menghadapi ketidakpastian karena sebagian besar lahan mereka berada di kawasan hutan yang status legalitasnya belum jelas.

“Kami ini petani yang taat aturan, tetapi kami dihantui regulasi yang membuat usaha kami terbatas,” ujar Lukas Nay dengan nada harap.

Yandri Susanto, yang hadir bersama sejumlah pejabat dan Presiden Direktur MHU, Margareta, berjanji akan membantu menyelesaikan persoalan tersebut.

“Petani adalah penopang ekonomi bangsa. Kita akan berkoordinasi dengan kementerian terkait agar para petani di Lung Anai tidak lagi menghadapi ketidakpastian ini,” tegas Yandri.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi peran MHU dalam mendampingi desa. “Ini adalah contoh kolaborasi yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Dengan pendekatan seperti ini, potensi desa bisa digali dan dikembangkan,” katanya.

Dalam kunjungan itu, Yandri juga menekankan pentingnya hilirisasi produk pertanian.
“Kakao Lung Anai punya potensi besar untuk diekspor. Bayangkan, teman saya di Belanda membutuhkan 5.000 ton kakao per tahun, sementara Lung Anai baru menghasilkan sekitar tujuh ton. Ini peluang besar yang harus kita maksimalkan,” ujarnya.

Di akhir kunjungannya, Yandri mengingatkan bahwa kunci keberhasilan desa adalah kolaborasi dan semangat masyarakatnya. “Jika desa bergerak, Indonesia akan maju. Rumah Cokelat Lung Anai adalah bukti bahwa dari desa kecil sekalipun, perubahan besar bisa dimulai,” katanya penuh optimisme.

Hari itu, Lung Anai tidak lagi hanya menjadi titik kecil di peta Kaltim. Desa ini telah menunjukkan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk menyerah. Di balik cokelat manis yang dihasilkan, ada perjuangan keras, kolaborasi, dan harapan yang terus mengalir, seperti cita-cita masyarakatnya untuk masa depan yang lebih baik. (kn)

Gugatan Dendi-Alif Gagal di Semua Tingkat, Edi-Rendi Serukan Hormati Demokrasi

0

TENGGARONG – Dengan suara yang membentang hingga 68 persen, pasangan calon nomor urut 1, Edi Damansyah-Rendi Solihin, tampaknya memenangkan hati mayoritas masyarakat Kutai Kartanegara dalam Pilkada 2024. Namun, kemenangan ini tidak berjalan mulus di tengah narasi gugatan yang terus digaungkan oleh pasangan calon nomor urut 3, Dendi Suryadi-Alif Turiadi.

Isu diskualifikasi dan sengketa hukum mengemuka, menciptakan polarisasi di masyarakat. Narasi ini menjadi perhatian serius tim hukum Edi-Rendi yang menilai hal tersebut tidak hanya menyesatkan, tetapi juga mencederai esensi demokrasi.

Erwinsyah, anggota tim kuasa hukum Edi-Rendi, menegaskan bahwa semua tahapan Pilkada telah berjalan sesuai aturan, mulai dari verifikasi administrasi hingga rekapitulasi suara. Proses ini, kata Erwinsyah, sudah diuji melalui jalur hukum, termasuk gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PT TUN) Banjarmasin yang berakhir dengan penolakan gugatan Dendi-Alif pada 23 Oktober 2024.

“Gugatan mereka ditolak karena tidak memiliki legal standing. PT TUN menilai bahwa pasangan Dendi-Alif tidak dirugikan oleh keputusan KPUD,” ungkap Erwinsyah.

Tidak berhenti di situ, Dendi-Alif membawa kasus ini ke Mahkamah Agung (MA) melalui jalur kasasi pada 7 November 2024. Namun, hasilnya tetap sama. MA menolak kasasi tersebut, menguatkan keputusan PT TUN yang menyatakan bahwa proses Pilkada sudah sah dan sesuai hukum.

Narasi Diskualifikasi, Framing Berbahaya

Erwinsyah menyoroti penyebaran narasi diskualifikasi yang dianggapnya berlebihan dan tidak berdasar. Menurutnya, pihak Dendi-Alif kerap menggunakan dalil pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bahan framing, tanpa memperhatikan amar putusan yang menjadi dasar hukum.

“Amar putusan adalah hukum yang harus dijalankan, sementara dalil hanya pertimbangan hakim. Tetapi, dalam video yang beredar, narasi yang dibangun justru menggiring opini seolah-olah pasangan Edi-Rendi bisa didiskualifikasi,” tegas Erwinsyah.

Narasi ini, lanjutnya, tidak hanya menyudutkan pasangan petahana, tetapi juga berpotensi memicu keresahan di masyarakat. Erwinsyah menyerukan semua pihak untuk menghormati proses hukum dan mengedepankan edukasi yang benar.

Sementara itu, Ketua KPUD Kukar, Rudi Gunawan, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada laporan gugatan yang diterima Mahkamah Konstitusi.

“Saya cek laman resmi MK sampai siang tadi, belum ada gugatan yang terdaftar. Kami masih menunggu hingga batas waktu pada Selasa mendatang,” ujar Rudi.

KPUD, kata Rudi, berkomitmen menjaga transparansi dan kredibilitas Pilkada, seraya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menghormati hasil yang sudah ditetapkan.

Di tengah berbagai tantangan, pasangan Edi-Rendi tetap menunjukkan optimisme. Mereka meyakini bahwa kemenangan ini adalah wujud kedaulatan rakyat yang murni. Pasangan petahana ini juga menegaskan komitmen mereka untuk melanjutkan agenda kerja membangun Kukar, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan ekonomi lokal.

Pilkada Kukar 2024 tidak hanya menjadi ajang kontestasi politik, tetapi juga ujian terhadap integritas demokrasi. Narasi yang dibangun oleh pihak yang kalah menggambarkan bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat untuk membentuk opini, sementara pihak yang menang harus terus berjuang menjaga legitimasi di mata publik.

Dalam proses ini, publik menjadi saksi sekaligus peserta dalam dinamika yang penuh tantangan. Akankah demokrasi tetap berdiri tegak, atau justru terguncang oleh polarisasi? Jawabannya terletak pada komitmen semua pihak untuk menghormati proses yang sudah berjalan, menjadikan fakta hukum sebagai pegangan, dan membangun masa depan yang inklusif bagi Kutai Kartanegara. (KN)

Sorot Lonjakan Kampung Rawan Pangan, Elita: Gali Potensi Pertanian

0
FOTO: Anggota DPRD Berau, Elita Herlina.

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Elita Herlina menyoroti sejumlah kampung berstatus rawan pangan di Kabupaten Berau.

Kondisi ini menjadi perhatian serius untuk dituntaskan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.

Elita menyebut jika dibiarkan, maka ketahanan pangan akan terus menurun. Sebab, pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak hanya mencakup aspek psikologis, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

“Masalah pangan bukan sekadar tentang kebutuhan pokok, tapi bisa menjadi pemicu krisis pangan dan masalah gizi,” ujar Elita.

Untuk itu, infrastruktur menjadi faktor utama dalam mendistribusikan bahan pangan ke daerah terpencil di Kabupaten Berau.

Guna mengatasi masalah ini, Elita menekankan pentingnya dukungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam menggali potensi setiap kampung agar terbebas dari status rawan pangan.

“OPD perlu meningkatkan semangat masyarakat dan menggali potensi yang ada di tiap kampung agar masalah pangan bisa tertangani,” tuturnya.

Ia juga mendorong OPD untuk menjalin kerja sama lintas sektoral yang lebih aktif. “Kami di DPRD siap mendukung, baik melalui kebijakan maupun alokasi anggaran yang diperlukan,” pungkasnya. (ADV/KN)

Dorong Bahasa Berau Masuk Mulok

0
FOTO: Anggota DPRD Berau, Ratna Kalalembang.

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Kabupaten Berau, Ratna Kalalembang berharap agar bahasa Berau bisa ditetapkan menjadi mata pelajaran di sekolah.

“Hal ini dilakukan untuk memberikan pelajaran bagi anak sekolah betapa pentingnya budaya khas Berau melalui bahasa daerah, yakni bahasa Berau,” ucapnya.

Menurutnya, sudah seharusnya bahasa daerah Berau dipelajari sejak dini dengan membuat Muatan Lokal (Mulok) yang nantinya bisa dijadikan bahan ajaran di setiap sekolah.

“Selain itu, sebagai bentuk upaya agar Bahasa Berau tidak tergerus perkembangan zaman dan terhimpit oleh keberadaan bahasa yang lain. Bisa dimulai dari tingkat sekolah, seperti SD, SMP dan SMA,” sambungnya.

Politikus Partai Golkar itu menyebut, bahasa Berau sangat penting diajarkan di semua sekolah sebagai salah satu upaya pemerintah daerah memotivasi masyarakatnya untuk menjaga kearifan lokal dan memperkuat kecintaan atas daerah sendiri.

Sehingga Dinas Pendidikan (Disdik) Berau perlu mempercepat penerapan mulok bahasa daerah tersebut di sekolah-sekolah. “Sampai sekarangkan cuma sekadar wacana saja,” jelasnya.

Selain menjaga kearifan dan nilai-nilai kebudayaan lokal, pelajaran Bahasa Berau yang diajarkan pada semua sekolah dapat membentuk akhlak dan kepribadian para pelajar.

“Terutama dalam mencintai adat istiadat dan budayanya sendiri. Semoga pelajaran Bahasa Berau itu bisa terealisasi pada semua sekolah di Kabupaten Berau dengan tetap mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian terkait,” pungkasnya. (ADV/KN)

Respons Positif Jika Ada Wisata Gedung Galeri Sejarah Berau

0
FOTO: Anggota DPRD Berau, Oktavia.

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Oktavia menilai pemerintah daerah harus mulai menggagas konsep Wisata Gedung Galeri Arsip Sejarah Bumi Batiwakkal untuk mencerdaskan bangsa sejak dini.

Pihaknya mengusulkan pembangunan gedung tersebut bisa terealisasi ada di tengah kota Tanjung Redeb karena mudah terjangkau bagi wisatawan luar kota berkunjung.

“Menurut saya sudah sangat tepat Dispusip, Dinas Pariwisata bekerja sama membangun Wisata Galeri Arsip Sejarah Berau di tengah kota. Konsep tersebut sebagai bentuk pintu gerbang bagi pendatang agar tahu pengetahuan tentang Berau memiliki apa saja,” ucapnya.

Lebih lanjut Oktavia menjelaskan jika terealisasi Galeri Arsip Sejarah pertama di Kota Sanggam meminta Dispusip dan Dinas Pariwisata pun melibatkan Kesultanan Sambaliung dan Gunung Tabur.

“Ya menurut saya pun jika program tersebut serius dilakukan Dinas Pariwisata dan Dispusip melibatkan Kesultanan Sambaliung dan Gunung Tabur tentu pemahaman Arsip-Arsip langkah pun bisa ditemukan dan dipamerkan dalam Galeri,” ucapnya.

Bahkan pihaknya sangat mendukung Dinas terkait pun bisa melibatkan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman tentang sejarah di Berau

“Ditambah lagi lokasi Galeri Arsip Sejarah itu ada melibatkan sumber daya manusia berkompeten yang mengetahui sejarah Berau tentu punya nilai tersendiri bagi para pendatang untuk memahami,” bebernya.

Kendati demikian besar harapan Oktavia supaya penerapan Wisata Galeri Arsip Sejarah ada retribusi untuk perawatan sarana dan prasarana.

“Karena ini menyangkut dengan perawatan intensif tetap terjaga sarana dan prasarana yang ada dalam Galeri Arsip Sejarah di Berau,” pungkasnya. (ADV/KN)

Revitalisasi Drainase Harus Sampai Perkampungan

0
FOTO: Anggota DPRD Berau, Abdul Waris.

TANJUNG REDEB – Revitalisasi drainase yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau masih terus dilakukan di wilayah perkotaan.

Anggota DPRD Kabupaten Berau, Abdul Waris mengatakan pembangunan drainase seharusnya tidak hanya berfokus pada wilayah perkotaan saja.

“Di setiap kampung perlu diperhatikan terkait oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait,” ungkapnya.

Tak hanya itu, sepanjang jalan menuju daerah pesisir Berau, yang rata-rata tidak memiliki saluran drainase.

“Sehingga terjadi genangan air di tengah jalan dan merusak jalan. Setahu saya teorinya seperti itu. Karena genangan air ini bisa merusak jalan, jadi harus jadi perhatian kita,” ucapnya.

Lebih lanjut, dirinya juga terus menyuarakan persoalan pembangunan drainase di daerah perkampungan saat pembahasan anggaran.

“Intinya kami ingin pembangunan tidak di kota saja. Supaya pembangunan merata. Juga jadi perhatian OPD terkait supaya betul-betul diperhatikan,” ujarnya.

Kasus drainase ini, disebutnya terus menjadi usulan prioritas oleh aparat kampung pada kegiatan Musrenbang.

“Karena itu perlu mendapat atensi dari pemerintah guna mencari solusi. Percuma saja kita bangun jalan yang bagus tapi saluran drainasenya tidak memadai. Kan bisa merusak jalannya nanti,” tegasnya.

Waris berharap, pembangunan drainase di wilayah perkampungan bisa segera direalisasikan secepatnya, mengingat, anggaran yang diterima oleh Kabupaten Berau setiap tahun terus meningkat.

“Anggaran kita cukup besar, jangan sampai yang menjadi usulan setiap kampung untuk drainase tidak direalisasikan,” pungkasnya. (ADV/KN)

Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Digelar di Bontang, Shemmy Permata Sari Soroti Pentingnya Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan

0
Foto: Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Digelar di Bontang. (Ist)

BONTANG – Anggota DPRD Kaltim, Shemmy Permata Sari, menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan di Hotel Grand Raodah, Bontang, beberapa waktu lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Shemmy berharap, sosialisasi ini tidak hanya menjadi jargon semata, tetapi benar-benar dipahami dan dihidupi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam sambutannya, Shemmy menekankan pentingnya memahami dan mengimplementasikan empat pilar kebangsaan untuk membentuk bangsa yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

“Jangan sampai empat pilar kebangsaan kita ini berakhir jadi jargon saja. Harus dipahami secara menyeluruh dan dihidupi,” ujarnya.

Shemmy juga mengingatkan pentingnya sosialisasi empat pilar ini, terutama kepada generasi muda, agar mereka tetap memiliki jati diri dan memahami nilai-nilai kebangsaan meskipun dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang pesat.

“Empat pilar kebangsaan harus tetap menjadi tiang utama kokohnya Indonesia, dari masa lalu, masa kini, hingga masa depan,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Marhthen Minggu, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bontang, juga hadir sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Marthens menjelaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan kaya dengan 257 juta penduduk, 17.667 pulau, dan 1.340 suku bangsa. Untuk menjaga persatuan, Indonesia mengandalkan empat pilar kebangsaan yang menjadi konsensus bersama.

Marthens menjelaskan lebih lanjut tentang pentingnya pemahaman terhadap setiap pilar, seperti Pancasila yang berfungsi sebagai pijakan negara, Bhineka Tunggal Ika yang menegaskan pentingnya persatuan dalam keberagaman, UUD 1945 yang mengatur hak dan kewajiban warga negara, serta NKRI yang menjadi simbol keutuhan bangsa.

“Menjaga keutuhan NKRI adalah tugas seluruh anak bangsa. Bangsa kita adalah bangsa yang besar dan kaya, maka harus dijaga,” tegasnya.

Sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, dari berbagai usia dan latar belakang, yang antusias berdiskusi mengenai relevansi nilai-nilai kebangsaan dalam menghadapi tantangan zaman.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat komitmen masyarakat untuk menjaga dan mengimplementasikan empat pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari,” tutupnya. (Adv)

Penulis: Hanafi