Beranda blog Halaman 691

AHY Klaim Pemerintah Berhasil Turunkan Harga Tiket Pesawat

0
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dalam acara Diskusi Inspiratif dalam Sinergi Alumni SMA Taruna Nusantara Angkatan V di Halte TransJakarta Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (8/11/2024). (ANTARA/Martha Herlinawati Simankjuntak)

JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan tiket pesawat menjelang liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) berhasil diturunkan guna mendukung mobilitas masyarakat yang tinggi pada periode tersebut.

“Di hari-hari yang memang kita harapkan akan terjadi mobilitas yang tinggi, masyarakat kita menjelang liburan Natal dan Tahun Baru, kita berharap ada upaya untuk pengurangan harga tiket pesawat. Dan ini Alhamdulillah sudah bisa terjadi,” kata Menko Agus dalam acara Diskusi Inspiratif dalam Sinergi Alumni SMA Taruna Nusantara Angkatan V di Halte TransJakarta Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2024).

Ia menuturkan pemerintah terus berupaya agar kebijakan yang dikeluarkan berfokus pada peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan kepada publik.

“Berhasil turun 10 persen kurang lebih, Nataru tapi, nah mudah-mudahan ke depan kita kawal lagi waktunya singkat tapi kita bisa melakukan public policy making yang juga mudah-mudahan bisa menyentuh langsung masyarakat,” tuturnya.

Menurut Menko AHY, pihaknya mengupayakan penurunan tiket pesawat melalui diskusi intensif dengan para pihak terkait dalam dua pekan terakhir.

“Kami selama dua minggu terakhir secara intensif membicarakan itu, agar maskapai penerbangan semuanya on board, termasuk juga dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang menjadi domain utama dari perusahaan ini,” tuturnya.

Ia mengatakan pembuatan kebijakan publik menyentuh langsung masyarakat dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemaslahatan masyarakat.

“Kita berharap ke depan juga selalu hadir kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat semakin baik, semakin nyaman, dan tentunya semakin bisa menjangkau transportasi di Indonesia, darat-laut maupun udara termasuk perkeretaapian,” ujarnya. (ANT/KN)

Harus Ada Langkah Strategis dari Pemkab Berau untuk Atasi Inflasi

0
FOTO: Anggota DPRD Berau, Oktavia.

TANJUNG REDEB – Inflasi di Kabupaten Berau tercatat tinggi pada bulan September 2024. Hal ini pun berdampak terhadap masyarakat menengah ke bawah. Tingginya angka inflasi yang mencapai 3,34 persen itu membuat anggota DPRD Berau, Oktavia meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk segera mencari solusi, guna menekan inflasi di Bumi Batiwakkal.

“Ini perlu langkah strategi untuk mengatasi inflasi di Kabupaten Berau, di mana pada September 2024, inflasi di Kabupaten Berau tercatat mencapai 3,34 persen,” beber Oktavia.

Oktavia, yang akrab disapa Okta, menekankan perlunya langkah-langkah strategis pemerintah yang harus segera diambil untuk mengatasi lonjakan inflasi, terutama pada kebutuhan pokok masyarakat.

“Kami sangat prihatin dengan angka inflasi di Berau yang sudah mencapai 3,34 persen,” tambahnya.

Ia juga menyoroti kenaikan yang signifikan di sektor makanan, minuman, dan tembakau yang mencapai 4,67 persen, serta sektor kesehatan yang melonjak hingga 5,57 persen.

Menurutnya, kenaikan di sektor-sektor ini menjadi beban berat bagi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah yang paling terdampak.

“Kenaikan di sektor makanan dan kesehatan sangat dirasakan oleh masyarakat. Ini menjadi beban besar bagi mereka yang memiliki daya beli terbatas,” ujarnya.

Oktavia mendesak Pemkab Berau segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok serta memastikan layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.

Ia juga menyarankan adanya sinergi antara Pemkab dan Badan Pusat Statistik (BPS) serta kolaborasi dengan stakeholder terkait untuk merumuskan kebijakan jangka pendek maupun panjang.

“Pemantauan harga di pasar dan pelaksanaan operasi pasar bisa menjadi solusi jangka pendek untuk mengurangi dampak inflasi,” pungkasnya.

Selain itu, dukungan terhadap sektor pertanian dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai penting untuk meningkatkan produksi lokal yang dapat membantu menstabilkan harga di pasaran. (ADV/KN)

Pemkab Berau Harus Maksimal Sosialisasikan Pentingnya Peningkatan Daya Produk UMKM

0
FOTO: Anggota DPRD Berau, Elita Herlina.

TANJUNG REDEB – Banyaknya pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Berau yang belum tahu cara mengekspor hasil produknya terutama produk olahan kerajinan tangan, menjadi perhatian tersendiri bagi Anggota DPRD Berau, Elita Herlina.

Ia meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau lebih getol mengedukasi dan meningkatkan daya produk hasil olahan UMKM Berau agar bisa merambah pasar ekspor.

Menurutnya, pengembangan usaha harus menjadi fokus utama, terlebih peluang ekspor sangat menjanjikan memajukan UMKM yang ada di Bumi Batiwakkal.

“Terutama terkait produk hasil kerajinan tangan. Ini perlu ada edukasi, apalagi pengusaha kecil banyak yang tidak tahu cara mengekspor produknya,” ujarnya.

Dalam upaya mewujudkannya, Elita menilai perlu adanya pendampingan secara berkelanjutan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Tak hanya pendampingan, namun juga edukasi yang masif perlu dilakukan agar pelaku UMKM dapat memasarkan produknya ke luar negeri.

“Edukasi bagi para pelaku UMKM itu sangat penting. Terutama tentang kualitas produk ekspor itu harus seperti apa. Untuk ekspor membutuhkan kualitas,” tuturnya.

Elita menambahkan, saat ini diketahui jika memang Dinas terkait terus berusaha memberikan pendampingan bertahap pelaku usaha, mulai dari mengembangkan usahanya hingga akhirnya nanti bisa merambah pasar ekspor, di antaranya olahan cokelat.

“Harapan kita ini ke depannya akan memberi efek yang bagus untuk para pelaku UMKM,” pungkasnya.

Elita berharap Dinas terkait bisa terus melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM secara merata, bahkan wilayah pesisir Berau. Hal ini untuk mempersiapkan produk-produk UMKM bisa tumbuh seiring potensi wisata yang kini semakin menggeliat. (ADV/KN)

Dorong Adanya Sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2019 Tentang SKPT

0
FOTO: Anggota DPRD Berau, Peri Kombong.

TANJUNG REDEB – Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang sebelumnya ditandatangani oleh kepala kampung, kini dokumen penting yang memuat informasi pertanahan, baik data fisik maupun yuridis, dan digunakan dalam berbagai keperluan, seperti jual beli tanah, lelang, hingga pengurusan sertifikat yang hilang tersebut ditandatangani oleh camat. Hal ini setelah diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Negara, SKPT.

Anggota DPRD Berau, Peri Kombong, menjelaskan bahwa setelah perda tersebut keluar mekanisme sudah berbeda. Karena, SKPT menjadi salah satu bukti legalitas yang kuat dalam kepemilikan tanah dan juga dapat menjadi dasar penerbitan sertifikat tanah.

“Mekanisme sudah berubah, dulu SKPT ditandatangani oleh kepala kampung, sekarang oleh camat. Jadi, perlu ada sosialisasi agar masyarakat memahami perubahan ini,” beber Peri Kombong.

Politisi Gerindra menambahkan, isu penguasaan tanah negara sebenarnya merupakan masalah lama yang kembali mencuat, dengan persoalan yang tak hanya terjadi di antara masyarakat, tetapi juga melibatkan masyarakat dan perusahaan.

“Menyelesaikan masalah tanah ini sangat kompleks, karena sering kali pihak yang bersengketa merasa memiliki hak atas tanah tersebut. Oleh karena itu, penyelesaian harus dilakukan dengan sangat hati-hati,” terangnya.

Lebih lanjut, Peri juga menyoroti adanya indikasi bahwa beberapa SKPT dibuat tanpa memerhatikan ketentuan yang jelas, sehingga proses pengurusannya sering tersendat.

Untuk itu, ia menegaskan perlunya koordinasi antara instansi terkait, termasuk dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Koordinasi harus dilakukan mulai dari tingkat RT, kampung, hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena beberapa pihak terlihat bergerak sendiri-sendiri,” tutupnya. (ADV/KN)

Program Bansos Lansia Harus Berkelanjutan

0
FOTO: Anggota DPRD Berau, Rahman.

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Rahman mengapresiasi Pemkab Berau yang telah mengambil langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyalurkan bantuan sosial uang kepada lansia dan anak yatim piatu yang kurang mampu, miskin, atau terlantar melalui Dinas Sosial Kabupaten Berau.

Dia menambahkan, jika sangat mendukung langkah yang dilakukan Pemkab Berau dalam membantu masyarakat yang kurang mampu.

Menurutnya, program yang menyentuh masyarakat kurang mampu ini harus terus dan dilanjutkan oleh pemerintah. Pasalnya, bantuan tersebut sedikit banyaknya cukup meringankan beban para penerima manfaat.

“Ini program yang memang dibutuhkan masyarakat. Dengan bantuan yang diberikan, pasti bisa meringankan masyarakat,” ujarnya.

Bantuan tersebut diharapkan Rahman, bisa meningkatkan kualitas hidup lansia dan anak yatim piatu di Berau yang kurang mampu. Di sisi lain, ia juga melihat Pemkab Berau terus menjalankan program-program sosial yang bertujuan menyejahterakan masyarakat.

“Jelas kita sangat mendukung sekali program-program bansos yang ada. Karena pemerintah harus ada disaat masyarakatnya sedang membutuhkan,” terangnya.

Meski begitu, Politisi PKS ini meminta Dinsos Berau selaku instansi penyalur bansos, melakukan pendataan dan verifikasi di lapangan. Supaya program bantuan tersebut bisa tepat sasaran.

“Koordinasikan dengan ketua RT setempat. Lalu cek kondisi calon penerimanya. Supaya benar-benar penerimanya layak dapat bantuan,” pungkasnya. (ADV/KN)

Dewan Tunggu Penempatan AKD, Abdulloh: Janji Kampanye Harus Mulai Diwujudkan

0
Anggota DPRD Kaltim, Abdulloh

SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Abdulloh, menyoroti pentingnya pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sebagai langkah awal agar anggota dewan dapat bekerja secara spesifik sesuai bidang masing-masing. Ia menegaskan bahwa penempatan AKD akan menjadi fondasi untuk merealisasikan janji-janji kampanye kepada masyarakat.

“Hingga saat ini, anggota DPRD belum mengetahui posisi atau bidang yang akan mereka tangani secara spesifik,” kata Abdulloh, Selasa (9/12).

Menurutnya, pembagian tugas melalui AKD akan memberikan arahan yang lebih terarah bagi setiap anggota dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Hal ini termasuk upaya memenuhi komitmen kampanye secara bertahap dan terencana.

“Pada prinsipnya, janji-janji kampanye saat pemilihan legislatif harus mulai diwujudkan. Kami akan bekerja keras untuk memenuhi komitmen tersebut,” tegasnya.

Meskipun penempatan AKD belum dilakukan, Abdulloh mengungkapkan bahwa anggota DPRD tetap aktif turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memahami permasalahan yang ada. Ia menekankan pentingnya menjaga tanggung jawab sebagai wakil rakyat, terutama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Kalimantan Timur.

“Tanggung jawab sebagai wakil rakyat harus dijalankan dengan baik, termasuk memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkat legislatif,” lanjutnya.

Lebih jauh, Abdulloh menyoroti perlunya sinergi antara DPRD, masyarakat, dan pemerintah untuk mewujudkan perubahan positif. Ia juga menegaskan bahwa pembagian AKD bukan hanya formalitas, tetapi sebagai landasan penting untuk menjalankan fungsi legislatif secara optimal.

“Kami harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat. Fokus dan prioritas menjadi penting agar kami bisa bekerja lebih efektif dan efisien,” tambahnya.

Abdulloh berharap pembentukan AKD dapat segera dilakukan untuk memaksimalkan kinerja dewan, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dengan struktur kerja yang solid, anggota DPRD diharapkan mampu menjawab tuntutan pembangunan lintas sektor di Kaltim. (adv)

IMI Kota Balikpapan Diminta Fokus pada Sport Tourism dan Pengembangan Atlet

0
Foto: Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Motor Indonesia. (Ist)

BALIKPAPAN – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kota Balikpapan periode 2024–2027 di Hotel Horison Ultima, Balikpapan, pada Jumat (6/12) lalu.

Dalam acara tersebut, Ekti memberikan apresiasi dan dukungannya terhadap kepengurusan baru yang diharapkan mampu membawa komunitas otomotif Balikpapan menuju prestasi yang lebih baik.

“Selamat kepada pengurus IMI yang baru dilantik. Semoga momentum ini menjadi awal kebangkitan komunitas otomotif di Balikpapan, dengan perencanaan dan inovasi yang mampu mengangkat olahraga otomotif ke level yang lebih tinggi,” ujar Ekti.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan, Ratih Kusuma, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya rencana kerja strategis untuk memaksimalkan potensi otomotif di Balikpapan.

“Kepengurusan baru diharapkan segera menyusun program kerja yang matang. Olahraga otomotif tidak hanya menjadi ajang prestasi, tetapi juga bagian dari industri olahraga yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi,” ujar Ratih.

Ratih menekankan bahwa sektor otomotif memiliki peluang besar untuk dikembangkan, terutama melalui penyelenggaraan kejuaraan tingkat lokal, nasional, hingga internasional.

Ia juga menyoroti konsep sport tourism sebagai strategi untuk mengintegrasikan olahraga otomotif dengan promosi pariwisata.

“Dengan semakin banyaknya event otomotif, ini menjadi kesempatan emas bagi Balikpapan untuk mempromosikan pariwisatanya. Dampaknya tentu akan dirasakan pada pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.

Ketua IMI Kaltim, Narto Bulang, turut hadir dalam acara ini dan mendukung visi pengurus IMI Balikpapan yang baru untuk membina atlet serta meningkatkan kualitas kompetisi.

Ia berharap IMI Balikpapan mampu mencetak atlet-atlet berprestasi yang dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional.

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk perwakilan KONI Kaltim, Forkopimda Kota Balikpapan, Ketua IOF Kaltim, serta pengurus IMI Samarinda dan KONI Balikpapan. (Adv)

Penulis: Hanafi

Upacara Hari Bakti ke-79: Momentum Tingkatkan Sinergi Pembangunan di Kaltim

0
Foto: Suasana Upacara Hari Bakti ke-79. (Ist)

SAMARINDA – Upacara memperingati Hari Bakti ke-79 Pekerjaan Umum (PU) Tahun 2024 digelar dengan khidmat di Lapangan Kantor Dinas PUPR-PERA Kaltim,beberapa waktu lalu.

Bertindak sebagai inspektur upacara, Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, memimpin jalannya prosesi yang dihadiri berbagai pejabat daerah.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel dan Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman, bersama Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim Fitra Firnanda, Danrem 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul, serta unsur Forkopimda lainnya.

Momentum peringatan ini dimeriahkan dengan pemberian penghargaan kepada Dinas PUPR-PERA kabupaten/kota se-Kaltim atas kontribusinya dalam pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan sunat massal juga digelar sebagai bagian dari rangkaian acara.

Dalam sambutannya, Ekti Imanuel mengapresiasi capaian Dinas PUPR-PERA dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.

“Selamat kepada PU atas hasil kerja kerasnya. Banyak yang telah dibangun, seperti jalan dan jembatan, namun kita masih memiliki pekerjaan rumah terutama di daerah perbatasan dan pedalaman,” ujar Ekti.

Ia juga menyoroti pentingnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana sebagaimana disampaikan dalam pesan Menteri Pekerjaan Umum yang dibacakan Pj Gubernur Akmal Malik.

Menurut Ekti, sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan untuk mendukung langkah ini. (Adv)

Penulis: Hanafi

Anggota DPRD Kaltim Akhmed Reza Pahlevi Dorong Akademi Catur untuk Tingkatkan Prestasi Atlet

0
Foto: Anggota DPRD Kaltim Akhmed Reza Pahlevi. (Foto: Hanafi)

SAMARINDA – Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kalimantan Timur (Kaltim), Akhmed Reza Pahlevi, yang juga anggota DPRD Kaltim, menekankan pentingnya pengembangan akademi catur untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang olahraga catur. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Percasi Kaltim 2024 yang berlangsung di Hotel Fugo, Minggu (8/12/2024).

Reza menyatakan dukungan penuh terhadap usulan pembentukan laboratorium olahraga dan akademi catur seperti yang disampaikan Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kaltim, Rasman.

“Potensi catur muda di Kalimantan Timur sangat tinggi. Sekarang tinggal bagaimana kita meningkatkan SDM untuk atlet, pelatih, dan wasit agar lebih profesional,” ujar Reza.

Reza mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur di Kaltim terus meningkat.

Ia mencontohkan kejuaraan catur di Kutai Kartanegara yang berhasil menarik 200–300 peserta dari tingkat SD hingga SMA/SMK dan SLB di setiap event.

“Ini menunjukkan bahwa catur memiliki daya tarik yang besar di Kaltim. Kami ingin memastikan bahwa pembinaan atlet, pelatih, dan wasit terus berkelanjutan untuk menjaga momentum ini,” katanya.

Meski demikian, Reza tidak menutupi kekecewaannya atas keputusan catur tidak dipertandingkan dalam PON mendatang. Ia menilai keputusan tersebut berpotensi memengaruhi motivasi para atlet.

“Catur selalu menyumbangkan medali di PON maupun SEA Games. Bahkan, salah satu atlet kita baru saja menjuarai kejuaraan internasional di Kazakhstan dan membawa pulang hadiah 30 ribu USD,” ungkapnya.

Reza memastikan bahwa Percasi Kaltim akan berupaya keras memperjuangkan keberadaan catur di PON dan ajang internasional lainnya melalui koordinasi dengan Pengurus Besar Percasi Indonesia.

Langkah Strategis ke Depan
Dalam pengembangan olahraga catur, Percasi Kaltim akan terus melaksanakan seleksi atlet muda dan membina kerja sama dengan pelatih nasional maupun internasional.

Reza berharap sinergi antara pengurus Percasi, pemerintah daerah, dan provinsi dapat menciptakan lebih banyak atlet berprestasi di masa depan.

“Kami optimistis dengan potensi atlet kita. Dengan dukungan semua pihak, catur di Kaltim akan semakin maju dan menjadi kebanggaan daerah,” tutupnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

Akhmed Reza Fachlevi Serap Aspirasi Warga Kukar dalam Reses Masa Sidang I DPRD Kaltim 2024

0
Foto: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi. (IST)

TENGGARONG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, mengadakan reses Masa Sidang I tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung selama sepekan, dari 31 Oktober hingga 7 November 2024, dengan mengunjungi delapan desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Desa-desa yang menjadi tujuan reses meliputi Desa Tani Bakti, Loa Duri Ulu, dan Loh Sumber di Kecamatan Loa Janan; Desa Handil Terusan, Kutai Lama, dan Sungai Meriam di Kecamatan Anggana; serta Desa Sumber Sari dan Ponoragan di Kecamatan Loa Kulu.

Dalam kegiatan tersebut, Akhmed Reza Fachlevi mendapati lima persoalan utama yang dihadapi warga setempat, yaitu masalah limbah lingkungan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pertanian, dan air bersih.

“Reses ini adalah waktu yang sangat berharga untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat dan memahami isu-isu yang mereka hadapi,” kata politisi Partai Gerindra itu.

Menurutnya, reses merupakan sarana penting bagi anggota dewan untuk menyerap aspirasi warga di daerah pemilihan (dapil). Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politis kepada masyarakat, reses juga menjadi manifestasi komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan konstituen.

“Hasil reses ini akan saya laporkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim melalui Fraksi Partai Gerindra. Saya berkomitmen untuk membawa aspirasi masyarakat Kukar ini ke tingkat selanjutnya,” ujar Akhmed Reza Fachlevi.

Dia juga menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat di delapan desa tidak hanya akan berhenti pada laporan formal. Sebagai wakil rakyat, Akhmed Reza Fachlevi berjanji untuk memperjuangkan solusi konkret melalui kewenangannya di DPRD Kaltim.

“Reses ini bukan hanya waktu untuk mendengarkan, tetapi juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa suara mereka akan diperjuangkan,” pungkasnya. (Adv)

Penulis: Hanafi