Jumat, Mei 30, 2025
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 690

Pemerintah Daerah Diminta Segera Selesaikan Dua Masalah Besar Investasi

redaksi
-
0
Pemerintah Daerah Diminta Segera Selesaikan Dua Masalah Besar Investasi

BOGOR – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan pentingnya investasi sebagai salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023. Presiden pun meminta para kepala daerah untuk memberikan perhatian lebih terhadap investasi ini.

“Terus saya sampaikan agar investasi ini menjadi perhatian kita semuanya. Jangan lagi yang namanya izin masih berbulan-bulan,” ujar Presiden pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia, di Sentul International Convention Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023).

Presiden menyampaikan, saat ini terdapat dua masalah besar yang berkaitan dengan investasi yang dihadapi daerah, salah satunya adalah masalah tata ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Menurut Presiden, hampir separuh daerah di Indonesia belum menyelesaikan KKPR-nya.

“Saya minta di sini ada Ketua DPRD agar dengan pemda segera menyelesaikan urusan ini,” ujarnya.

Masalah kedua adalah terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang saat ini diganti dengan istilah baru yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Presiden Jokowi menekankan bahwa penyelesaian izin yang cepat lebih penting daripada pergantian nama.

“Namanya itu sudah gonta-ganti dan ini yang ruwet kita itu. Nama itu dua kata itu cukuplah. Izin Gedung, begitu saja sudah. Yang paling penting kan bukan namanya, penyelesaiannya yang cepat begitu lho,” ucapnya.

Presiden pun menegaskan kepada para kepala daerah untuk segera menyelesaikan dua masalah tersebut. Apalagi saat ini telah terjadi pemerataan investasi di mana 53 persen investasi pada tahun 2022 berada di luar Pulau Jawa dan investasi tahun 2022 berhasil mencapai Rp1.207 triliun dari target sebesar Rp1.200 triliun.

“Saya minta gubernur, bupati, wali kota, DPRD segera menyelesaikan yang belum. Jangan ditunda-tunda,” pungkasnya. (kn)

Jokowi Minta Pemerintah Daerah Turunkan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

redaksi
-
0
Jokowi Minta Pemerintah Daerah Turunkan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

BOGOR – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024 mendatang. Pada tahun 2022, kemiskinan ekstrem di Indonesia masih berada pada angka 2 persen dan 14 provinsi berada di atas angka nasional.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul International Convention Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).

“Semuanya sudah ada datanya, artinya targetnya siapa, sasarannya siapa, sudah ada semuanya. Penanganannya seperti apa, juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi. Intervensi apa yang harus dilakukan, semua pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan,” ujar Presiden.

[Simak Podkabs Episode Terbaru, Sandiaga: Pernah Di-PHK, Kita Target 4,4 Juta Lapangan Kerja]

Selain itu, Presiden juga meminta para kepala daerah untuk menekan angka gagal tumbuh pada anak atau stunting di daerahnya masing-masing. Hal tersebut penting mengingat Indonesia akan memiliki bonus demografi yang puncaknya pada tahun 2030-2035 sehingga pengembangan sumber daya manusia (SDM) harus terus dioptimalkan.

“Kalau SDM-SDM kita tidak berada pada posisi yang ininya [otaknya] baik, sehingga memiliki produktivitas baik, hati-hati, bukan keuntungan yang akan kita dapat, tetapi akan memberikan beban yang besar kepada negara, sehingga stunting harus menjadi target penyelesaian bagi pengembangan sumber daya manusia Indonesia,” ucapnya.

Kepala Negara mengungkapkan, angka stunting nasional terus mengalami penurunan dari 37 persen pada tahun 2014 menjadi 24 persen pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 diperkirakan berada di angka 21 persen. Meski sudah turun drastis, Presiden menargetkan prevalensi stunting mampu ditekan hingga berada di bawah 14 persen di tahun 2024.

“Bukan hal yang mudah tetapi sekali lagi kalau kerja keras kita seperti saat kita bekerja mengatasi pandemi, saya yakin ini bukan persoalan yang susah diselesaikan. Datanya ada,” ujarnya.

Presiden pun mendorong para kepala daerah untuk memanfaatkan teknologi dan platform aplikasi dalam memantau stunting di daerahnya. Presiden mencontohkan Kabupaten Sumedang yang telah sukses memanfaatkan dukungan teknologi informasi untuk menekan angka stunting dari kisaran 32 persen di tahun 2018 menjadi sekitar 7 persen di tahun 2022.

“Di Kampar juga sama, tapi tidak menggunakan platform aplikasi, tapi menitipkan anak-anak asuhnya kepada perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Kampar. Ini titipkan 100 anak titipkan, 200 anak titipan, 50 anak titipkan, itu juga berhasil menurunkan dari 27 [persen] ke angka kurang lebih 8 persen, ini juga penurunan yang sangat drastis sekali,” pungkasnya. (kn)

Komunitas Melayu-Banjar Sampaikan Dukungan Pembangunan IKN

redaksi
-
0
Komunitas Melayu-Banjar Sampaikan Dukungan Pembangunan IKN

JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapat repons baik dari komunitas Melayu-Banjar. Hal tersebut terungkap saat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima audiensi Panitia Muktamar Rabithah Melayu-Banjar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (17/1/2023).

“Dalam pertimbangan kami, kajian kami bersama, kita juga menilai adanya Ibu Kota Nusantara itu pilihan luar biasa untuk keseimbangan pembangunan. Jadi secara umum kita support, kita dukung adanya ibu kota baru,” jelas Ketua Panitia Muktamar Rhabithah Melayu-Banjar Syarbani Haora dalam keterangannya selepas pertemuan.

Di samping itu, Syarbani juga menyampaikan bahwa masyarakat Melayu-Banjar yang ada di Kalimantan ingin turut memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional.

“Harapan kami sebenarnya kita ingin bahwa masyarakat Banjar, masyarakat Melayu turut berkontribusi dalam pembangunan nasional, yang kita tahu nanti akan ada event-event kenegaraan, nah kita akan sukseskan,” ucap Syarbani.

Dalam pertemuan tersebut, Syarbani juga mengundang Presiden Jokowi untuk hadir pada acara Muktamar Rabithah Melayu-Banjar yang akan diselenggarakan pada Februari mendatang.

“Alhamdulillah kalau tidak halangan beliau berkenan hadir,” imbuh Syarbani.

Sekretaris Panitia Muktamar Rabithah Melayu-Banjar, Surya Fermana, menambahkan bahwa Presiden Jokowi juga mengapresiasi muktamar tersebut sekaligus kontribusi komunitas pada pembangunan nasional.

“Beliau mengapresiasi dengan adanya acara ini dan kontribusi dari masyarakat, komunitas Banjar-Melayu yang mayoritas di Kalimantan dan di ibu kota itu,” ujar Surya Fermana. (kn)

Kapolri Diminta Tindak Tegas Pelaku Bentrokan di Morowali Utara

redaksi
-
0
Kapolri Diminta Tindak Tegas Pelaku Bentrokan di Morowali Utara

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepolisian untuk mengungkap secara jelas dan terbuka atas peristiwa bentrok yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Selain itu, Presiden juga meminta agar para pelaku dapat ditindak secara tegas.

“Bapak Presiden, yang jelas beliau memerintahkan kepada kepolisian untuk menindak tegas terhadap para pelaku tindak pidana, kepada para pelaku perusakan, dan para pelaku pelanggar hukum. [Presiden meminta kepolisian] mengungkap ini seterang-terangnya dan juga menjaga, serta mengawal agar seluruh kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh perusahaan kembali bisa berjalan,” ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dalam keterangan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/1/2023).

Kapolri menyampaikan, saat ini pihaknya telah mengatasi kasus tersebut dan berhasil mengamankan sejumlah orang yang terlibat.

“Beberapa pelaku perusakan saat ini sudah diamankan, kurang lebih ada 71 [orang] yang telah diamankan dan 17 orang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Sigit, sejumlah pasukan dari Polri dan TNI juga telah ditugaskan untuk mengawal dan menjaga situasi agar kembali kondusif, sehingga kegiatan operasional pada perusahaan tersebut dapat kembali berjalan.

“Saat ini personel pengamanan baik dari TNI dan Polri sampai dengan saat ini telah diturunkan kurang lebih 548 orang dan akan kita tambah lagi dengan 2 SSK Brimob dari pusat,” ungkapnya.

Seperti diungkap Kapolri, peristiwa perusakan dan pembakaran yang terjadi di perusahaan nikel tersebut berawal dari adanya gerakan mogok kerja serta masalah industrial, kemudian ditambah dengan adanya provokasi oleh beberapa oknum.

“Terkait dengan masalah-masalah hubungan industrial yang bisa diselesaikan secara aturan undang-undang, tentunya tahapannya itu silakan untuk dijalankan. Kita semua [aparat] keamanan akan mengawal proses tersebut, sehingga semua dapat berjalan dengan baik,” lanjutnya.

Kapolri menegaskan, Polri dan TNI siap untuk memberi pengamanan dan pengawalan karena industri tersebut tidak hanya berpengaruh bagi para tenaga kerja, tetapi juga untuk negara.

“Polri dibantu TNI siap untuk mengawal dan mengamankan karena ini tentunya juga berdampak kepada tenaga kerja-tenaga kerja Indonesia yang juga bekerja di situ, dan tentunya produk dari kegiatan smelter ini tentunya kan juga memiliki nilai tambah bagi negara khususnya dalam hal penambahan devisa terkait dengan program hilirisasi industri,” tegasnya. (kn)

Optimistis, Menkeu Sebut Pemerintah Tetap Waspada Hadapi Perekonomian 2023

redaksi
-
0
Optimistis, Menkeu Sebut Pemerintah Tetap Waspada Hadapi Perekonomian 2023

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk tetap optimistis dalam menjalankan perekonomian tahun 2023. Namun, rasa optimisme tersebut harus disertai dengan kewaspadaan karena situasi ekonomi global pada tahun ini akan menjadi tantangan dengan banyaknya negara yang diprediksi mengalami resesi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (16/1/2023), di Kantor Presiden, Jakarta usai mengikuti sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Tadi instruksi dari Bapak Presiden kita harus waspada, optimistis tapi waspada. Optimistis karena pencapaian kita luar biasa di 2022, waspada karena tahun 2023 sepertiga dari dunia akan mengalami resesi atau 43 persen negara itu akan mengalami resesi menurut proyeksi IMF,” ujar Menkeu.

Lebih lanjut, kata Sri Mulyani, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan sejumlah strategi. Pertama, menjaga ketahanan dan stabilitas pangan.

“Pertama, untuk belanja-belanja tahun 2023, terutama, satu, belanja untuk ketahanan pangan Rp104,2 triliun harus bisa menjaga pertahanan dan stabilitas pangan,” ujarnya.

Sementara itu, belanja pada sektor perlindungan sosial dianggarkan sebesar Rp476 triliun dalam APBN tahun 2023. Nominal tersebut hampir setara dengan apa yang dibelanjakan pemerintah pada sektor yang sama tahun 2022 yang berfungsi untuk melindungi masyarakat dari guncangan ekonomi.

“Ketahanan energi Rp341 triliun itu untuk menjaga agar guncangan yang terjadi di sektor energi dan tentu produksi energi kita dan ketahanan energi kita bisa berjalan. Infrastruktur tahun ini Rp392 triliun tetap akan dijaga,” ujarnya.

Sementara belanja untuk kesehatan, alokasi anggaran sebesar Rp178 triliun diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan.

“Itu adalah untuk non-COVID-19 sehingga memang akan meningkat untuk belanja non-COVID-19. Pendidikan Rp612 triliun, itu juga termasuk belanja yang sangat tinggi,” kata Sri Mulyani.

Pada APBN 2023, tutur Menkeu, pemerintah juga menganggarkan Rp21,86 triliun untuk tahapan pemilihan umum (pemilu). Selain itu, Rp23,9 triliun juga disiapkan untuk belanja dalam rangka mempersiapkan Ibu Kota Nusantara (IKN), terutama untuk infrastrukturnya sebesar Rp21 triliun.

“Itulah belanja-belanja yang penting di tahun 2023 yang sangat diharapkan bisa menjaga ekonomi Indonesia dari ancaman guncangan-guncangan yang terjadi di sisi global, baik karena kenaikan harga inflasi maupun pelemahan ekonomi dari negara-negara lain,” tandasnya. (kn)

Pemerintah Klaim Defisit APBN Lebih Rendah dari Target, Ini Buktinya

redaksi
-
0
Pemerintah Klaim Defisit APBN Lebih Rendah dari Target, Ini Buktinya

JAKARTA – Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022 mencatatkan kinerja yang baik, yang terlihat dari defisit yang lebih kecil dibandingkan angka yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Senin (16/1/2023), di Kantor Presiden, Jakarta, usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Defisit APBN di tahun 2022 2,38 persen dari target 4,5 persen. Ini menunjukkan konsolidasi fiskal lebih cepat dari amanat Undang-Undang 2 Tahun 2020,” ujarnya.

Airlangga memaparkan, pendapatan negara tercatat mencapai 115,9 persen dari target atau tumbuh 30,6 persen. Pertumbuhan tersebut didorong oleh penerimaan pajak yang 115,6 persen atau tumbuh 34,3 persen. Kemudian penerimaan pajak dua tahun berturut-turut melampaui target dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mencapai 122,2 persen atau tumbuh 28,3 persen.

“Belanja negara 95,5 persen (tumbuh 10,9 persen). Dan yang utama tentu belanja pemerintah pusat yang 98,8 persen. Ini terkait dengan subsidi energi, realisasinya tahun lalu 551,2 persen,” ujarnya.

Lebih lanjut Airlangga menjelaskan, realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp583,5 triliun atau turun 33,1 persen. Sedangkan realisasi pembiayaan utang sebesar Rp688,5 triliun atau turun 20,9 persen.

“Program PCPEN [Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional] telah dimanfaatkan secara optimal dan berdampak nyata untuk melindungi daya beli masyarakat,” ujarnya.

Menko Perekonomian mengungkapkan, dalam Sidang Kabinet Paripurna Presiden Jokowi menekankan agar belanja pusat dan daerah didorong untuk membeli produk dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk memitigasi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran dalam jangka pendek.

“Terkait dengan penyerapan tenaga kerja, [akan dilakukan] optimalisasi belanja pusat daerah untuk program padat karya, baik di kota maupun desa, memperluas kerja sama government to government dari program pekerja migran, kemudian inklusi keuangan, baik itu PNM maupun KUR, kemudian program upskilling maupun reskilling, seperti Kartu Prakerja,” imbuhnya.

Sementara dalam jangka panjang, Presiden menekankan agar terus dilakukan perbaikan industri secara struktural mulai dari hulu hingga ke hilir, yaitu rantai pasok, sumber daya manusia (SDM), riset dan pengembangan, hingga akses pasar.

“Terutama juga mempercepat perjanjian CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement), termasuk CEPA Eropa dan juga beberapa kerja sama dari pasar nontradisional,” imbuhnya.

Terkait peningkatan cadangan devisa, Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah akan melalukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

“Ini nanti akan terus dimatangkan oleh kementerian teknis,” pungkasnya. (kn)

Tegas! Jokowi Instruksikan Tindak Lanjuti Pengakuan Pelanggaran HAM Berat

redaksi
-
0
Tegas! Jokowi Instruksikan Tindak Lanjuti Pengakuan Pelanggaran HAM Berat

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan jajarannya untuk menindaklanjuti pengakuan adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu yang telah ia sampaikan pada 11 Januari lalu.

“Tadi pagi baru kita minta kepada seluruh menteri yang terkait, terutama dalam perspektif HAM, saya minta tindak lanjut dari apa yang saya umumkan minggu yang lalu,” ujar Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (16/1/2023), di Istana Negara, Jakarta.

Presiden pun meminta seluruh kementerian untuk ikut bersama menindaklanjuti rekomendasi dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (PPHAM).

“Seluruh kementerian ikut bersama-sama menindaklanjuti apa yang telah saya sampaikan mengenai pelanggaran [HAM] berat masa lalu yang non-yudisial.

Upaya ini, lanjut Presiden, adalah bagian untuk memperkuat fondasi stabilitas politik, demokrasi, kepastian hukum, dan rasa keadilan, serta penegakan HAM di tanah air.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan bahwa Presiden Jokowi akan mengeluarkan instruksi presiden (inpres) untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (PPHAM).

“Dalam waktu dekat Presiden akan mengeluarkan Inpres khusus untuk menugaskan kepada 17 lembaga/kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, plus koordinasi dengan lembaga independen di luar eksekutif untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi Tim PPHAM ini,” kata Mahfud.

Selain mengeluarkan inpres, Presiden juga akan membentuk satuan tugas yang akan mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan dari setiap rekomendasi ini.

“Ini semuanya masih dirancang mungkin tidak akan lewat dari akhir Januari ini nanti sudah diumumkan oleh Presiden,” ucap Mahfud.

Khusus penyelesaian yudisial, kata Mahfud, Presiden akan tetap memberi perhatian penuh dan meminta Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan Komisi Nasional (Komnas) HAM. Menurutnya, penyelesaian yudisial memiliki jalur tersendiri dan berbeda dengan penyelesaian non-yudisial yang sifatnya lebih kepada sisi kemanusiaan dengan memperhatikan korban.

“Yudisial itu mencari pelakunya. Jadi antara korban dan pelaku kita bedakan, yang pelaku ya ke pengadilan sejauh itu bisa dibuktikan tinggal buktinya seberapa banyak bisa kita kumpulkan,” tandas Mahfud.

Pada 11 Januari lalu, selain mengakui adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu, Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah akan berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana, tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Selain itu, pemerintah juga akan berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. (kn)

Jokowi Minta APBN Fokus Ciptakan Lapangan Kerja dan Entaskan Kemiskinan

redaksi
-
0
Jokowi Minta APBN Fokus Ciptakan Lapangan Kerja dan Entaskan Kemiskinan

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 difokuskan untuk program-program yang produktif. Terutama dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna mengenai Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 serta Rencana Program dan Anggaran Tahun 2023, di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/1/2023) siang.

“APBN 2023 harus fokus menyelesaikan prioritas nasional, baik yang berkaitan dengan penurunan stunting, penurunan kemiskinan ekstrem, dan juga ketahanan pangan, serta agenda menjelang pemilu,” ujar Presiden.

Terkait transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD), Presiden mendorong agar penggunaan anggaran tersebut dapat memacu pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Dana-dana ini harus memberikan dan memacu ekonomi daerah. Jangan sampai dana yang ditransfer tidak memberikan efek memacu ekonomi di daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara meminta jajaran terkait untuk memastikan agar prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selaras dengan APBN.

“Artinya, sinkron dengan prioritas-prioritas nasional yang telah saya kira bolak-balik saya sampaikan, terutama yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, yang berkaitan dengan ekspor, dan yang berkaitan dengan investasi,” kata Presiden.

Dalam arahannya, Presiden juga meminta pihak terkait, pusat dan daerah, untuk bekerja sama dalam menekan laju inflasi agar berada di bawah lima persen.

“Saya yakin setelah saya keluar masuk pasar, saya lihat stabilitas harga, saya melihat peluang itu sangat mudah apabila dikerjakan bersama-sama, sama seperti pada saat kita menyelesaikan pandemi COVID-19 yang terjadi di negara kita,” ujarnya. (kn)

Menparekraf Sandiaga Uno Targetkan 4,4 Juta Lapangan Kerja hingga 2024

redaksi
-
0
Menparekraf Sandiaga Uno Targetkan 4,4 Juta Lapangan Kerja hingga 2024

JAKARTA – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Baparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan bahwa sebagai Menparekraf dirinya berkomitmen untuk menciptakan 4,4 juta lapangan kerja hingga tahun 2024.

Hal tersebut diungkapkan Sandiaga dalam bincang santai bersama host Benedicta Trixie di Podcast Kabinet dan Sekretariat Kabinet (Podkabs) yang tayang di YouTube dan Spotify Sekretariat Kabinet (Setkab).

“Saya berjanji kepada diri saya sendiri dan tim yang saya bentuk, saya bilang, kita akan memberikan upaya terbaik untuk mengembalikan lapangan kerja yang hilang saat pandemi,” ujar Sandiaga.

Menparekaf yang dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menggantikan Wishnutama Kusubandio pada 23 Desember 2020 tersebut meyakini, pengalamannya dalam membangun dan mengembangkan usaha menjadi modal berarti untuk mewujudkan target tersebut.

“Sebagai orang yang pernah nganggur atau pernah kena PHK, saya ini sangat bersimpati sama teman-teman yang barusan menghadapi pandemi kemarin. Saya ingin berjuang dengan pengalaman saya menciptakan usaha, membuka peluang bagi mereka,” ujarnya.

Sandiaga mengisahkan, ia pernah menelan pil pahit terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) saat krisis keuangan sekitar 25 tahun lalu. Meski demikian, lanjut Sandiaga, ia tidak putus asa dan mencoba untuk membangun usaha dengan dana dan karyawan yang terbatas.

“Di situ ternyata terbuka satu jalan/kesempatan di mana saya bisa memulai usaha dari hanya tiga orang karyawan, usahanya ini terus berkembang, alhamdulillah sekarang menjadi usaha nasional, sudah dipegang profesional, dan sudah membuka lapangan kerja bagi 30 ribu karyawan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sandiaga menyampaikan bahwa sektor parekraf yang sempat dihantam pandemi pada awal tahun 2020 perlahan kembali mengeliat dan lapangan kerja pun semakin terbuka.

“Saya sangat bersyukur karena dua tahun ini lapangan kerja kembali tercipta, kita nambah 1,1 juta lapangan kerja akhir tahun 2022 ini, sehingga taraf penghidupan masyarakat sudah meningkatkan dan kesejahteraan di destinasi wisata sudah mulai dirasakan,” ujarnya.

Sandiaga menekankan, untuk mencapai target 4,4 juta lapangan kerja baru di tahun 2024 tersebut diperlukan kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan.

“Enggak bisa kita pecah-pecah enggak bisa egosektoral tapi harus semuanya bergabung. Makanya saya sama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pentahelix, dunia usaha itu harus terus berkolaborasi,” tandasnya. (kn)

Selesaikan Pelanggaran HAM Berat, Pemerintah Bakal Terbitkan Inpres

redaksi
-
0
Selesaikan Pelanggaran HAM Berat, Pemerintah Bakal Terbitkan Inpres

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (PPHAM) yang telah disampaikan kepada Presiden pada 11 Januari lalu.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD usai bersama sejumlah menteri bertemu Presiden guna membahas hasil temuan Tim PPHAM, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/1/2023).

“Dalam waktu dekat Presiden akan mengeluarkan inpres khusus untuk menugaskan kepada 17 kementerian dan lembaga negara nonkementerian plus koordinasi dengan lembaga independen di luar eksekutif untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi tim PPHAM ini,” ujar Mahfud dalam keterangan persnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah melaksanakan rekomendasi utama Tim PPHAM yaitu menyatakan pengakuan terjadinya pelanggaran HAM berat di masa lalu.

“Presiden atas nama kepala negara sudah menyatakan menyesal bahwa itu sudah terjadi di masa lalu dan Presiden berjanji untuk berusaha sedapat mungkin agar hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi di masa depan,” kata Mahfud.

Selain rekomendasi utama tersebut, lanjut Menko Polhukam, terdapat 12 jenis tindakan lainnya yang akan dilakukan oleh Presiden. Terkait hal tersebut, selain menerbitkan inpres, Presiden juga akan membentuk satuan tugas (satgas) baru yang akan bertugas untuk mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan dari setiap rekomendasi tersebut.

“Ini semuanya masih dirancang mungkin tidak akan lewat dari akhir Januari ini nanti sudah diumumkan oleh Presiden,” jelasnya.

Menko Polhukam menekankan, pemerintah bersungguh-sungguh dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM ini. Untuk itu, dalam waktu dekat Presiden akan berkunjung ke sejumlah daerah seperti Aceh dan Talangsari. Selain itu, untuk di luar negeri, Presiden telah menugaskan Menko Polhukam, Menteri Luar Negeri (Menlu), dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) untuk menyiapkan hal tersebut.

“Di luar negeri kami akan mengumpulkan korban-korban pelanggaran HAM berat di masa lalu karena mereka banyak sekali terutama di Eropa Timur untuk memberi jaminan kepada mereka bahwa mereka adalah warga negara Indonesia dan mempunyai hak-hak yang sama. Nanti mungkin akan dikumpulkan di Jenewa, atau di Amsterdam, atau di Rusia atau di mana Pak Menkumham dan Menlu bersama saya ditugaskan untuk menyiapkan itu, sehingga nanti pesannya juga ada di luar negeri tim ini tidak main-main,” kata Mahfud.

Sementara itu terkait penyelesaian yudisial, Mahfud mengatakan bahwa Presiden akan tetap memberi perhatian penuh dan meminta Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan Komisi Nasional (Komnas) HAM. Mahfud menegaskan, penyelesaian yudisial memiliki jalur tersendiri dan berbeda dengan penyelesaian non-yudisial yang sifatnya lebih kepada sisi kemanusiaan dengan memperhatikan korban.

“Yudisial itu mencari pelakunya. Jadi antara korban dan pelaku kita bedakan, yang pelaku ya ke pengadilan sejauh itu bisa dibuktikan tinggal buktinya seberapa banyak bisa kita kumpulkan,” tandasnya. (kn)

1...689690691692Halaman 690 dari 692

TENTANG KAMI

KORANUSANTARA.com, dipayungi PT DIGITAL KORAN NUSANTARA. Adalah Perusahaan Pers, Penerbitan Surat Kabar, Jurnal, Majalah, Buletin, dan Terbitan Lainnya.

REDAKSI: [email protected]

MARKETING: [email protected]

FOLLOW US

© Koranusantara @2022