JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan pihaknya menganalisa terdapat total lahan sekitar 79 ribu hektare (ha) yang berpotensi dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah rakyat.

“Kami memiliki sekitar 850 ribu ha yang berpotensi dapat dimanfaatkan untuk transmigrasi, tanaman pangan, dan termasuk perumahan. Setelah kami analisis, sekitar 79 ribu ha bisa dipakai untuk perumahan,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Kendati demikian, dirinya belum mengetahui apakah lahan-lahan tersebut cocok untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau tidak, rumah komersial atau tidak mengingat hanya para pelaku perumahan yang lebih memahami hal tersebut.

“Kami berjanji dan berkomitmen pada kuartal pertama tahun depan akan kami paparkan dalam bentuk peta topografinya terkait lahan seluas 79 ribu ha lokasinya di mana saja, fotonya seperti apa, petanya kayak model bagaimana sehingga teman-teman pelaku perumahan dapat melihat,” kata Nusron.

Kementerian ATR/BPN memiliki tanah cadangan untuk negara yang diambil dari tanah-tanah eks HGU (Hak Guna Usaha) yang tidak diperpanjang maupun eks HGB (Hak Guna Bangunan) yang sudah tidak diperpanjang.

“Sebetulnya ini tanah negara dan bisa dimanfaatkan, mengingat semangat Pasal 33 UUD 1945 yakni bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena tanah-tanah milik negara tersebut tidak boleh menganggur dan telantar, makanya kami tawarkan,” kata Nusron.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengatakan pihaknya sedang menghitung total lahan di luar Pulau Jawa yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung program tiga juta rumah per tahun.

Hingga kini, potensi tanah telantar selama lima tahun ke depan disebut mencapai 1,3 juta hektare (ha). Namun, seluruh tanah tersebut tak hanya akan dipakai untuk kepentingan pembangunan perumahan, tetapi juga untuk urusan transmigrasi, membuka sawah, dan mendukung program “fish estate”.

Artinya, Kementerian ATR/BPN harus bisa memenuhi kepentingan dari berbagai kementerian yang membutuhkan tambahan lahan.

Berdasarkan hasil identifikasi, lahan idle/eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) dari Kementerian ATR/BPN yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan sekitar 14 ribu ha di Pulau Jawa. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengangkat Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (Wantanas) di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2024) siang.

Selain Sjafrie, Presiden juga melantik Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan sebagai Sekretaris Wantanas.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 87M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Harian dan Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD RI 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Sjafrie dan Donny saat membacakan sumpah yang dipandu oleh Presiden Prabowo Subianto.

Keduanya juga bersumpah dalam agama Islam, untuk menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan serta bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Laman Kementerian Sekretariat Negara, memuat tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Wantanas, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa keberadaan Dewan Pertahanan Nasional merupakan upaya memperkuat kebijakan pertahanan negara.

Dewan ini berperan penting sebagai penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan serta pengerahan segenap komponen pertahanan negara.

Wantanas memiliki tugas utama menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpadu pertahanan negara. Kebijakan ini dirancang agar instansi pemerintah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat bekerja sama dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan.

Selain itu, Wantanas bertanggung jawab menyusun kebijakan pengerahan komponen pertahanan, termasuk aspek mobilisasi dan demobilisasi, serta menganalisis risiko dari kebijakan yang akan diterapkan.

Struktur Wantanas terdiri atas anggota tetap dan tidak tetap. Anggota tetap meliputi Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Panglima TNI, sementara anggota tidak tetap dapat berasal dari pejabat pemerintah maupun tokoh nonpemerintah sesuai dengan kebutuhan.

Semua anggota, baik tetap maupun tidak tetap, diangkat langsung oleh Presiden dengan hak dan kewajiban yang setara.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin usai rapat bersama Komisi I DPR RI pada Senin (25/11/2024)) mengemukakan rencana Presiden Prabowo untuk membentuk Wantanas.

Menurut Sjafrie, pembentukan lembaga tersebut telah diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Pertahanan.

“Akan ada keluar Perpres tentang Dewan Pertahanan Nasional,” ujarnya kepada wartawan.

Sjafrie menegaskan, pembentukan Wantanas bukan hal baru, melainkan pelaksanaan amanat undang-undang. Ia merujuk Pasal 15 dalam Undang-Undang Pertahanan yang menyatakan bahwa Dewan Pertahanan Nasional bertugas untuk mengelola urusan kedaulatan negara. (ANT/KN)

JAKARTA – Jajaran TNI AU mendukung proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), terutama di bidang pertahanan udara dan pembangunan infrastruktur Bandara IKN.

Salah satu bentuk dukungan yang dilakukan yakni pengerahan pesawat tanpa awak (drone) oleh Dinas Survei dan Pemotretan Udara TNI AU (Dissurpotrudau) untuk memetakan kawasan Bandara IKN.

Siaran pers TNI AU yang dikutip di Jakarta, Senin (16/12/2024), melaporkan langkah infrastruktur ini merupakan bentuk nyata komitmen TNI AU dalam mendukung pembangunan nasional melalui pemanfaatan teknologi survei udara modern yang akurat dan efisien guna mendukung percepatan pembangunan berkelanjutan.

Dalam siaran pers TNI AU itu dijelaskan pemetaan dari udara itu dilakukan agar pemerintah memiliki data lengkap terkait denah dan wilayah kawasan Bandara IKN.

Dengan denah dan informasi yang lengkap, pemerintah dapat melakukan pembangunan infrastruktur bandara dengan maksimal, apalagi dalam operasi ini TNI AU mengerahkan drone untuk memotret lahan ketinggian 900 kaki dengan cakupan area seluas 35 kilometer persegi.

Data berupa foto dari udara itu akan diolah lebih lanjut sebagai informasi geospasial untuk mendukung perencanaan pembangunan infrastruktur di IKN.

Kegiatan pemotretan tersebut sudah dilakukan TNI AU sejak 9 sampai 13 Desember 2024.
Dengan adanya upaya ini, TNI AU berharap pembangunan infrastruktur bandara IKN dapat dikerjakan secara maksimal dan tepat sasaran sesuai kebutuhan. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan optimis mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly (YSL) akan hadir memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa pada Rabu, 18 Desember 2024.

“Terkait saudara YSL ini, yang bersangkutan yang meminta untuk dijadwalkan hari Rabu. Tentunya seyogyanya beliau akan hadir di jadwal yang sudah diminta tersebut,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Mengenai apakah Yasonna telah memberikan konfirmasi kehadiran, Tessa menilai tidak perlu karena ada konfirmasi lebih lanjut karena jadwal tersebut adalah permintaan dari Yasonna.

“Jadi tidak perlu ada konfirmasi lagi, kita tunggu saja hari Rabu tanggal 18 Desember tahun 2024 saja,” ujarnya.

Tessa enggan berkomentar soal langkah KPK apabila Yasonna kembali tidak hadir, menurutnya saat ini masih terlalu ini untuk mengomentari hal tersebut.

“Ya saya pikir kita tidak perlu berasumsi terlalu jauh. Nanti pada saat hari Rabu ini, teman-teman bisa kembali menanyakan pertanyaan yang sama kepada saya kalau seandainya yang bersangkutan tidak hadir,” tuturnya.

Tessa menerangkan awalnya pemeriksaan terhadap Yassona dijadwalkan untuk hari ini pada pukul 10.00 WIB, namun yang bersangkutan mengajukan permohonan penjadwalan ulang.

“Yang bersangkutan menyampaikan pemberitahuan kepada penyidik tidak bisa hadir karena ada agenda lain yang sudah terjadwal sebelumnya,” ujarnya.

Juru bicara berlatarbelakang penyidik tersebut menambahkan pemanggilan terhadap Yasonna adalah terkait penyidikan dugaan korupsi untuk tersangka KPK yang masih buron, yakni Harun Masiku.

“Terkait penetapan saudara Harun Masiku, penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 -2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama -sama dengan Saiful Bahri. Jadi dasar pemanggilannya adalah surat perintah penyidikan yang tadi saya sebutkan,” tuturnya.

Untuk diketahui, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

KPK juga menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) terbaru Harun Masiku yang menampilkan foto-foto terbaru buronan kasus korupsi tersebut.

“Untuk ditangkap dan diserahkan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta (6/12/2024).

DPO terbaru tersebut menampilkan empat foto baru Harun dengan ciri-ciri tinggi badan sekitar 172 cm dengan ciri khusus berkaca mata, kurus, suara sengau dengan logat Toraja atau Bugis. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) menjajal uji coba direct train atau kereta api (KA) tanpa transit rute Jakarta-Yogyakarta.

“Malam hari ini kita akan mencoba direct train atau kereta api tanpa transit rute Jakarta-Yogyakarta. Tadi disampaikan Pak Dirut KAI (Didiek Hartantyo) bahwa direct train dari (Stasiun) Gambir menuju Stasiun Tugu, Yogyakarta,” kata Menko AHY dalam Jumpa Pers Angkutan Natal dan Tahun Baru 2024/2025 di Jakarta, Senin (16/12/2024) malam.

Menurut Menko AHY, kereta api langsung tersebut dirancang untuk memangkas waktu perjalanan hingga enam jam, menawarkan kenyamanan dan menjadi alternatif transportasi yang efisien bagi masyarakat.

“Kurang lebih menempuh enam jam (perjalanan) saja yang bisa dikatakan nyaman untuk digunakan dan menjadi alternatif transportasi yang sangat baik. Jadi akan kita rasakan nanti bersama-sama,” ujarnya.

Ketika hendak menuju gerbong kereta langsung tersebut, Menko AHY didampingi Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo dan pejabat lainnya menyapa sejumlah calon penumpang.

Menko AHY mengaku bahwa pihaknya berencana meninjau sejumlah stasiun kereta di Yogyakarta dan Solo guna memastikan kesiapan infrastruktur transportasi menjelang libur panjang akhir tahun.

Selain stasiun kereta, terminal bus yang akan digunakan masyarakat selama Natal dan Tahun Baru juga menjadi fokus perhatian Menko AHY dalam rangka memberikan pelayanan maksimal.

“Sekaligus besok saya akan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah stasiun kereta di Jogja dan di Solo, termasuk terminal-terminal bus yang juga akan digunakan oleh masyarakat,” tutur Menko AHY.

Kunjungan kerja ini mencakup koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Menteri Pekerjaan Umum untuk mengecek kesiapan jalan tol fungsional yang mendukung mobilitas masyarakat.

“Dan saya secara khusus juga nanti bersama Menteri PU akan memeriksa jalan tol fungsional yang juga bisa digunakan selama Natal dan tahun baru,” kata dia.

Dia menegaskan bahwa Pemerintah memastikan kehadirannya dalam menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang andal meskipun menghadapi tantangan cuaca yang kurang bersahabat.

Upaya ini merupakan bagian dari komitmen untuk memberikan kenyamanan dan keamanan perjalanan bagi masyarakat selama periode libur akhir tahun.

Langkah antisipasi itu diharapkan dapat meminimalkan kendala di lapangan dan mendukung kelancaran arus transportasi sepanjang Natal dan tahun baru.

“Jadi prinsipnya kami ingin memastikan bahwa Pemerintah hadir di saat-saat yang memang membutuhkan perhatian dan dukungan penuh, termasuk ketika terjadi cuaca yang kurang bersahabat baik,” tegas Menko AHY.

Sementara itu, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan bahwa uji coba kereta langsung tersebut berangkat pada pukul 23.25 WIB dan sampai di Yogyakarta pada pukul 05.28 WIB.

“Jadi waktu tempuhnya 6 jam 3 menit. Bedanya apa dengan kereta reguler? Bedanya lebih cepat sekitar 20 menit karena kereta ini tanpa berhenti. Tentu saja ini sudah dipersiapkan segala aspek di kereta api terutama aspek selamatan,” kata Didiek.

Dia menjelaskan bahwa kereta api langsung rute Jakarta-Yogyakarta bersifat uji coba yang dilaksanakan selama dua hari yakni 16-17 Desember 2024. Hasilnya akan dilaporkan kepada Menko AHY, dan Menteri Perhubungan.

Didiek menyebutkan bahwa hasil uji coba nantinya sebagai tolak ukur apakah moda transportasi tersebut dilanjutkan atau tidak.
“Jadi nanti setelah sampai Yogjakarta hasil evaluasi uji-coba (kereta api) akan kami laporkan ke Pak Wamen (BUMN), ke Pak Menteri Perhubungan dan ke Pak Menko,” katanya.

“Kami akan evaluasi bersama-sama kalau semuanya berjalan dengan baik, maka ini akan kita operasikan selama Natal dan tahun baru,sambil nanti kita evaluasi apakah terus kita lakukan,” tambah Didiek. (ANT/KN)