Minggu, Mei 18, 2025
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Beranda blog Halaman 683

Pemerintah Optimistis Ekspor 2023 Tumbuh Positif, Ini Alasannya

redaksi
-
0
Pemerintah Optimistis Ekspor 2023 Tumbuh Positif, Ini Alasannya

JAKARTA – Nilai perdagangan ekspor Indonesia pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan dengan nilai ekspor mencapai Rp268 miliar. Peningkatan ekspor tersebut ditunjang oleh berbagai komoditas utama seperti besi baja, bahan bakar fosil, dan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO).

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers, Rabu (11/1/2023), di Kantor Presiden, Jakarta, usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi Capaian Ekspor Tahun 2022 dan Target Tahun 2023 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Batu bara bisa mengompensasi impor dari minyak sehingga kita di bidang energi ini positif sebesar hampir USD6,8 billion secara year to date, sedangkan iron and steel USD29 billion, dan CPO sekitar USD30 billion. Sehingga tentu ini menunjukkan bahwa ekspor Indonesia relatif kuat,” kata Airlangga.

Pemerintah pun memproyeksikan pertumbuhan ekspor pada tahun 2023 ini akan tetap tumbuh positif meski lebih melambat daripada tahun lalu. Airlangga menuturkan, pemerintah memproyeksikan nilai ekspor naik di 12,8 persen dan nilai impor di 14,9 persen.

“Tahun 2022 ekspor kita tumbuh 29,4 persen, impor tumbuh 25,37 persen. Tahun depan [2023] diproyeksikan ekspornya, karena kita basisnya sudah tinggi, itu ekspornya naik di 12,8 [persen], impornya 14,9 persen,” ujarnya.

Airlangga mengungkapkan, di dalam ratas Presiden Jokowi menginstruksikan agar pertumbuhan ekspor yang positif ini diikuti dengan peningkatan cadangan devisa. Presiden juga meminta agar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam dapat diperbaiki.

“Saat ini hanya sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan yang diwajibkan masuk dalam negeri. Nah ini kita akan masukkan juga beberapa sektor termasuk sektor manufaktur. Jadi dengan demikian, kita akan melakukan revisi [PP Nomor 1 Tahun 2019], sehingga tentu kita berharap peningkatan ekspor dan juga surplus neraca perdagangan akan sejalan dengan peningkatan dari cadangan devisa,” kata Airlangga.

Terkait negara tujuan ekspor, Airlangga menyampaikan bahwa Republik Rakyat Tiongkok (RRT) masih menjadi negara dengan pangsa pasar yang tertinggi, diikuti Amerika Serikat, India, Jepang, serta Malaysia. Nilai perdagangan antarnegara anggota ASEAN (intra-ASEAN trade) juga masih cukup tinggi.

“Ini menjadi potensi bagi Indonesia untuk memperkuat pangsa pasar Indonesia di negara ASEAN dan berketetapan dengan Bapak Presiden memegang keketuaan ASEAN. Jadi ini menjadi prioritas yang diarahkan Bapak Presiden,” imbuhnya.

Selain itu, Presiden juga mendorong jajarannya untuk mengeksplorasi dan membuka pasar nontradisional.

“Bapak Presiden sudah mendorong pasar nontradisional, seperti di Afrika juga untuk dibuat dan dikejar, terutama di pantai timur melalui Nigeria dan di pantai barat itu Kenya. Dan, tentu LPEI (Lembaga Pembiayaan Ekspor [Indonesia]) untuk didorong agar bisa membantu ekspor kita,” pungkasnya. (kn)

Realisasi Investasi Tahun 2022 Diklaim Mampu Mencapai Target

redaksi
-
0
Realisasi Investasi Tahun 2022 Diklaim Mampu Mencapai Target

JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pada tahun 2022 realisasi investasi di tanah air mampu mencapai target. Hal tersebut disampaikan Bahlil di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/01/2023).

“Insyaallah target investasi di 2022 akan mencapai target, bahkan akan kemungkinan besar lebih, tapi angkanya dan breakdown-nya akan dijelaskan nanti pada saat rilis resmi Kementerian Investasi,” ujar Bahlil.

Pada tahun 2022, Indonesia menargetkan untuk menggaet investasi sebesar Rp1.200 triliun sementara untuk tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp1.400 triliun.

Bahlil menegaskan, pihaknya terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan iklim investasi di tanah air. Bahlil menambahkan, tidak ada kendala dalam pengurusan Nomor Izin Berusaha (NIB) melalui OSS untuk usaha menengah kecil , namun masih terdapat kendala untuk usaha besar terkait dengan rencana detail tata ruang (RDTR) dan rencana kerja pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (RKPPL).

“Kendalanya itu adalah yang kelas besar ini terkait dengan RDTR yang mana izin-izin lokasinya di daerah-daerah yang memang belum ada RKPPL-nya. Ini yang kami akan lakukan dalam kurun waktu 3-4 bulan ini agar kemudian proses pengurusan izin lokasinya bisa segera kita lakukan, termasuk amdal,” ujarnya.

Senada, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah akan melakukan sejumlah penyempurnaan regulasi untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

“Perlu ada beberapa regulasi yang disempurnakan, yaitu tentunya penyempurnaan peraturan pemerintah, kemudian juga penyempurnaan OSS RBI dan daftar prioritas investasi,” ujar Airlangga. (kn)

Ekosistem Industri Didorong Sediakan STB dengan Harga Terjangkau

redaksi
-
0
Ekosistem Industri Didorong Sediakan STB dengan Harga Terjangkau

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mendorong ekosistem industri untuk menyediakan set-top box (STB) dengan harga terjangkau.

“Kami sudah melakukan analog switch off di banyak wilayah dan banyak masukan dari masyarakat. Salah satu input yang kami monitor dan menjadi perhatian pemerintah adalah distribusi dan ketersediaan STB serta harga yang terjangkau,” ujar Johnny, Rabu (11/1/2023).

Lebih lanjut, Menkominfo mendorong ekosistem industri untuk memperhatikan distribusi STB dan ketersediaan perangkat untuk mendukung akses masyarakat ke siaran televisi digital.

“Kami minta ini dikoordinasikan bersama-sama dengan asosiasi untuk diperhatikan dan perlu ditindaklanjuti agar bagaimana dengan perusahaan-perusahaan memproduksinya sehingga tersedia supply side yang cukup,” ujarnya.

Menkominfo menjelaskan, sisi supply side akan berdampak pada harga STB di masyarakat sehingga diperlukan langkah strategis agar dapat menghadirkan harga STB yang terjangkau bagi masyarakat.

“Karena ada kelompok masyarakat yang membeli sendiri dan memasang sendiri sangat concern dengan ini, ada juga kelompok masyarakat yang harus mendapat STB gratis tetapi tidak atau belum didistribusikan dan diinstalasi,” tandas Johnny.

Penghentian siaran televisi analog atau analog switch off (ASO) sudah berlangsung di 265 wilayah dari 514 wilayah. Pemerintah akan terus melanjutkan migrasi siaran televisi analog ini ke digital untuk 249 wilayah lain. (kn)

Jokowi Klaim Pemerintah Serius Cegah Terjadinya Pelanggaran HAM Berat

redaksi
-
0
Jokowi Klaim Pemerintah Serius Cegah Terjadinya Pelanggaran HAM Berat

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kesungguhan pemerintah agar pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat tidak terjadi lagi di tanah air.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi usai menerima Laporan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu (PPHAM), di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/1/2023) pagi.

“Saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang,” ujar Presiden.

Presiden mengungkapkan, dirinya telah membaca dengan seksama laporan dari Tim PPHAM dan mengakui adanya pelanggaran HAM berat yang terjadi pada berbagai peristiwa.

“Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa,” ujarnya.

Presiden pun sangat menyesalkan 12 peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu. Kepala Negara juga menyampaikan rasa simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban.

“Saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden pun memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah dalam memulihkan hak korban serta menjaga agar pelanggaran HAM yang berat tidak terjadi lagi di masa mendatang.

“Saya minta kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar dua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik. Semoga upaya ini menjadi langkah yang berarti bagi pemulihan luka sesama anak bangsa, guna memperkuat kerukunan nasional kita dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya. (kn)

Jokowi Tanggapi Penangkapan Gubernur Papua oleh KPK, Bilang Begini

redaksi
-
0
Jokowi Tanggapi Penangkapan Gubernur Papua oleh KPK, Bilang Begini

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan berdasarkan fakta dan bukti. Hal tersebut disampaikan dalam keterangannya usai menghadiri acara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDI Perjuangan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Selasa (10/1/2023).

“Saya kira kalau KPK menangkap itu pasti sudah punya fakta, barang bukti yang ada itu pasti,” tegasnya.

Kepala Negara mengungkapkan hal tersebut sebagai respons atas penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe yang terjerat kasus korupsi.

Selain itu, Presiden juga kembali menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan harus menghormati segala proses hukum yang berlaku.

“Ya semua sama di mata hukum, itu kan proses penegakkan hukum yang harus kita hormati,” tuturnya. (kn)

Arab Saudi Sepakati 221 Ribu Kuota Haji untuk Indonesia di 2023

redaksi
-
0
Arab Saudi Sepakati 221 Ribu Kuota Haji untuk Indonesia di 2023

JEDDAH – Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi, di Jeddah, Ahad (8/1/2023). Salah satu isi kesepakatan yang ditandatangani oleh Menteri Agama (Menag) RI, Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq F Al Rabiah adalah mengenai kuota haji Indonesia tahun 2023 sebesar 221 ribu jemaah.

“Alhamdulillah misi haji 2023 dimulai. Saya hari ini menandatangani kesepakatan haji dengan Menteri Haji Saudi. Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221 ribu jemaah,” ujar Menag usai penandatanganan.

Menag merinci, kuota jemaah haji reguler sebanyak 203.320 orang dan jemaah haji khusus sebanyak 17.680 orang.

“Kuota itu terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Adapun untuk petugas, tahun ini kita mendapat 4.200 kuota,” ujarnya.

Selain kuota, lanjut Yaqut, kesepakatan juga mengatur tentang pendaratan (landing) pesawat di Jeddah dan Madinah serta beberapa kebijakan terbaru terkait pelayanan ibadah haji.

Menag mengungkapkan, dalam pembicaraan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi disepakati juga tidak adanya pembatasan usia jemaah. Sebelumnya pada tahun 2022, karena pandemi Arab Saudi membatasi usia jemaah haji di bawah 65 tahun.

“Sesuai kesepakatan, tahun ini sudah tidak ada pembatasan usia jemaah haji. Artinya, jemaah 65 tahun ke atas juga dapat berangkat haji tahun ini,” ucapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Menag juga menyampaikan harapan akan adanya tambahan kuota bagi Indonesia sehingga dapat mengurangi jumlah antrean jemaah haji yang sangat panjang saat ini.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah mengaku sangat senang untuk bisa memberikan tambahan kuota jemaah haji untuk Indonesia. Apalagi, Indonesia merupakan negara penting bagi Arab Saudi. Tawfiq juga menekankan bahwa Arab Saudi juga mengedepankan kenyamanan dan keselamatan jemaah haji.

“Kenyamanan dan keselamatan ini prioritas. Namun saya katakan, Indonesia akan selalu mendapatkan prioritas dalam memperoleh kuota tambahan. [Mungkin] ada negara yang mengurangi jemaah hajinya sehingga kuota bisa diberikan ke Indonesia. Semua tentu sudah rindu berhaji [dalam kondisi normal],” ujar Tawfiq. (kn)

Jokowi Bertemu PM Malaysia Anwar Ibrahim, Tekankan Lima Hal Ini

redaksi
-
0
Jokowi Bertemu PM Malaysia Anwar Ibrahim, Tekankan Lima Hal Ini

BOGOR – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim, Senin (9/1/2023), di Ruang Teratai, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menekankan lima hal.

Pertama, Presiden menekankan mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Presiden menyambut baik komitmen PM Anwar Ibrahim untuk melindungi PMI yang ada di Malaysia dan berharap penerapan One Channel System (OCS) dapat dijalankan secara bersama.

“Saya sangat berharap One Channel System (OCS) untuk perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia benar-benar bisa kita jalankan bersama,” ujar Presiden dalam pernyataan pers bersama dengan PM Anwar Ibrahim.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menekankan mengenai kembali pentingnya pembangunan community learning center di Semenanjung untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia.

Kedua, terkait masalah perbatasan, kedua pemimpin sepakat untuk memastikan kesepakatan terkait perbatasan darat Sebatik, perbatasan darat Sinapad Sesai, serta perbatasan laut di Laut Sulawesi dan Selat Malaka dapat ditandatangani tahun ini.

“Tadi kita telah membicarakan dan bersepakat agar MoU perbatasan darat segmen Sebatik dan segmen Sinapad Sesai dapat ditandatangani tahun ini. Dan, juga perjanjian laut wilayah di Laut Sulawesi dan di Selat Malaka bagian selatan juga bisa disepakati tahun ini,” ujarnya.

Ketiga, Presiden Jokowi dan PM Anwar Ibrahim juga sepakat untuk memperkuat kerja sama untuk meningkatkan pasar dan memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit.

“Kita juga tadi bersepakat memperkuat kerja sama melalui Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) untuk meningkatkan pasar minyak kelapa sawit dan memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit,” imbuhnya.

Keempat, Presiden Jokowi juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Malaysia terhadap Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapura.

Kelimat, terkait isu kawasan, kedua pemimpin juga sepakat untuk terus memperkuat kerja sama ASEAN sekaligus meningkatkan peran ASEAN di kawasan Indo-Pasifik.

“Kita sepakat ASEAN harus dapat memainkan peran sentral dalam menjadikan kawasan Indo-Pasifik yang damai, sejahtera, dan stabil,” ujarnya.

Selain itu, Presiden Jokowi dan PM Anwar Ibrahim juga membahas mengenai perkembangan situasi terkini di Myanmar. Kedua negara memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya pelaksanaan Five Point Consensus.

“Indonesia dan Malaysia memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya pelaksanaan Five Point Consensus. Kita sepakat mendesak junta militer Myanmar untuk mengimplementasikan Five Point Consensus tersebut,” pungkas Presiden Jokowi. (kn)

Perpu Cipta Kerja Diklaim Lindungi Pekerja Hadapi Dinamika Ketenagakerjaan

redaksi
-
0
Perpu Cipta Kerja Diklaim Lindungi Pekerja Hadapi Dinamika Ketenagakerjaan

JAKARTA – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pada konteks ketenagakerjaan, Perpu ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memberikan pelindungan tenaga kerja dan keberlangsungan usaha untuk menjawab tantangan perkembangan dinamika ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa substansi ketenagakerjaan yang diatur dalam Perpu pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Penyempurnaan substansi ketenagakerjaan yang terkandung dalam Perpu 2/2022 sejatinya merupakan ikhtiar pemerintah dalam memberikan perlindungan adaptif bagi pekerja/buruh dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang semakin dinamis,” ujar Menaker, Jumat (06/01/2023).

Adapun substansi ketenagakerjaan yang disempurnakan dalam Perpu ini antara lain:

Pertama, ketentuan alih daya (outsourcing). Dalam UU Cipta Kerja tidak diatur pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan, sedangkan dalam Perpu ini, jenis pekerjaan alih daya dibatasi.
“Dengan adanya pengaturan ini maka tidak semua jenis pekerjaan dapat diserahkan kepada perusahaan outsourcing. Nantinya, jenis atau bentuk pekerjaan yang dapat dialihdayakan akan diatur melalui peraturan pemerintah,” ujar Ida.

Kedua, penyempurnaan dan penyesuaian penghitungan upah minimum. Upah minimum dihitung dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Formula penghitungan upah minimum termasuk indeks tertentu tersebut akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Pada Perpu ini ditegaskan bahwa gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi (UMP) serta dapat menetapkan upah minimum UMK apabila hasil penghitungan UMK lebih tinggi daripada UMP.

“Kata ‘dapat’ yang dimaksud dalam Perpu harus dimaknai bahwa gubernur memiliki kewenangan menetapkan UMK apabila nilai hasil penghitungannya lebih tinggi dari UMP,” kata Menaker.

Ketiga, penegasan kewajiban menerapkan struktur dan skala upah oleh pengusaha untuk pekerja/buruh yang memiliki masa kerja satu tahun atau lebih. Keempat, terkait penggunaan terminologi disabilitas yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kelima, perbaikan rujukan dalam pasal yang mengatur penggunaan hak waktu istirahat yang upahnya tetap dibayar penuh, serta terkait manfaat Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Menaker menjelaskan, perubahan terkait substansi ketenagakerjaan tersebut mengacu pada hasil serap aspirasi UU Cipta Kerja yang dilakukan pemerintah di beberapa daerah antara lain Manado, Medan, Batam, Makassar, Yogyakarta, Semarang, Balikpapan, dan Jakarta. Bersamaan dengan itu telah dilakukan kajian oleh berbagai lembaga independen.

“Berdasarkan hal-hal tersebut pemerintah kemudian melakukan pembahasan mengenai substansi yang perlu diubah. Pertimbangan utamanya adalah penciptaan dan peningkatan lapangan kerja, pelindungan pekerja/buruh dan juga keberlangsungan usaha,” tandasnya. (kn)

Pakai Skema Normal, Pemerintah Lanjutkan Kartu Prakerja di 2023

redaksi
-
0
Pakai Skema Normal, Pemerintah Lanjutkan Kartu Prakerja di 2023

JAKARTA – Pemerintah melanjutkan Program Kartu Prakerja pada tahun 2023 dengan skema normal. Program ini menargetkan capaian hingga satu juta penerima.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers secara virtual, Kamis (5/1/2022).

“Program Kartu Prakerja ini dilanjutkan di tahun 2023 dengan skema normal. Sekali lagi, skemanya bukan semi bansos [bantuan sosial] lagi tetapi skema normal, yang diatur dalam Perpres Nomor 113 Tahun 2022 dan pelaksanaannya oleh Permenko Perekonomian 17/2022,” ujar Airlangga.

Airlangga menyampaikan, pada tahap awal dialokasikan anggaran sebesar Rp2,67 triliun untuk mencapai target sebanyak 595 ribu orang. Sedangkan untuk sisa target sebesar 405 ribu orang, pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,7 triliun.

Sejumlah penyesuaian dilakukan sejalan dengan implementasi Program Kartu Prakerja dengan skema normal ini. Salah satunya pelaksanaan pelatihan yang dilakukan secara luring, daring, maupun bauran. Pelatihan luring akan dimulai di sepuluh provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

“Ini pelatihannya secara offline secara bertahap diawali di sepuluh provinsi dan ini pembukaan gelombang pertamanya dilakukan di triwulan I-2023. Untuk tahap pertama ini di beberapa daerah, adalah DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Sumut, Sulsel, Bali, NTT, dan Papua,” ujarnya.

Besaran bantuan yang akan diterima peserta juga mengalami penyesuaian yakni senilai Rp4,2 juta per individu, dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pascapelatihan Rp600 ribu yang diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan batas minimal durasi pelatihan menjadi 15 jam.

Airlangga menegaskan, penerima bansos dari kementerian/lembaga lainnya, seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU), Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), dan Program Keluarga Harapan (PKH) diperbolehkan untuk menjadi peserta Kartu Prakerja yang berfokus pada peningkatan kompetensi kerja ini.

“Karena tidak lagi bersifat semi bansos, maka penerima bantuan seperti [Bantuan] Subsidi Upah, BPUM, dan PKH boleh menjadi peserta Kartu Prakerja karena itu untuk retraining dan reskilling bukan bansos lagi,” ujarnya.

Airlangga menyampaikan, implementasi skema normal ini akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang. Pelatihan ini merujuk pada berbagai kajian mengenai pasar kerja mendatang dalam Indonesia’s Critical Occupation List, Indonesia’s Occupational Tasks and Skills, Studi World Economic Forum “Future Job Report”, serta Riset Indonesia Online Vacancy Outlook.

Pemerintah berharap agar berbagai lembaga pelatihan dapat berpartisipasi menjadi bagian dalam ekosistem Prakerja dengan mengikuti sejumlah asesmen dan seleksi yag telah ditentukan.

“Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat dengan skema kemitraan yang merupakan [wujud] Public Private Partnership (PPP) di bidang pengembangan SDM di Indonesia,” tandasnya. (kn)

Tegas! Jokowi Ingatkan Pembangunan Infrastruktur Harus Ramah Lingkungan

redaksi
-
0
Tegas! Jokowi Ingatkan Pembangunan Infrastruktur Harus Ramah Lingkungan

PEKANBARU – Pembangunan infrastruktur di Tanah Air harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan menjamin keberlangsungan hidup satwa liar. Demikian disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) setelah melihat perlintasan gajah di KM 12 ruas tol Pekanbaru-Dumai, Provinsi Riau, pada Kamis (5/1/2023).

“Saya terus mengingatkan mengenai pentingnya juga memperhatikan lingkungan, seperti yang kita bangun Jalan Tol Pekanbaru-Dumai misalnya, ada terowongan untuk lintasan gajah sebanyak enam tempat,” ucap Presiden dalam keterangannya.

Sehingga, lanjut Presiden, pembangunan jalan tol ini tidak mengganggu perlintasan salah satu satwa yang dilindungi yaitu gajah Sumatra. Tidak hanya di Riau, Presiden menuturkan bahwa upaya pelestarian tersebut juga akan dilakukan di tempat lain agar pembangunan infrastruktur tidak mengganggu kelestarian satwa liar.

“Saya kira beberapa tempat memang kita membangun terowongan-terowongan, lintasan untuk hewan-hewan yang dilindungi tersebut,” tutur Presiden.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Riau Genman S Hasibuan juga menambahkan bahwa terowongan gajah ini merupakan langkah adaptasi atas pembangunan ruas jalan tol Pekanbaru-Dumai yang telah membelah habitat gajah di dua kota dan dua kabupaten dengan total populasi gajah sebanyak 76 ekor.

“Sebagai adaptasi dari pembangunan jalan tol ini terhadap keberadaan gajah di lokasi ini, maka kami dari Balai Besar KSDA Riau bekerja sama bersama Hutama Karya untuk membuat terowongan gajah sehingga gajah itu pergerakannya tidak terganggu,” ungkapnya. (kn)

1...682683684Halaman 683 dari 684

TENTANG KAMI

KORANUSANTARA.com, dipayungi PT DIGITAL KORAN NUSANTARA. Adalah Perusahaan Pers, Penerbitan Surat Kabar, Jurnal, Majalah, Buletin, dan Terbitan Lainnya.

REDAKSI: [email protected]

MARKETING: [email protected]

FOLLOW US

© Koranusantara @2022