JAKARTA – Sidang pemeriksaan lanjutan sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) 2024 kembali digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (13/2/2025). Sidang yang ketiga dalam perkara nomor 195/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini melibatkan pasangan calon nomor urut 03, Dendi Suryadi dan Alif Turiadi, yang menggugat hasil Pilkada tersebut. Agendanya adalah pemeriksaan saksi, ahli, serta pengesahan alat bukti tambahan.

Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, dengan menghadirkan saksi dan ahli dari masing-masing pihak. Paslon nomor urut 03, yakni Dendi Suryadi-Alif Turiadi, menghadirkan ahli Fitra Arsil dan beberapa saksi seperti Rudiansyah, Gunawan, dan Ramadhan. Sementara paslon nomor urut 01, Edi Damansyah-Rendi Solihin, menghadirkan ahli Zainal Arifin Mochtar, Herdiansyah Hamzah, Djohermansyah Djohan, dan saksi Chairil Anwar. KPU Kutai Kartanegara sebagai Termohon juga menghadirkan ahli Hasyim Asy’ari dan saksi Yani Wardhana.

Fitra Arsil, sebagai ahli Pemohon, menegaskan aturan pemilihan kembali kepala daerah harus ditegakkan untuk menjaga kualitas demokrasi. Mengacu pada berbagai putusan MK, termasuk Putusan Nomor 22/PUU-VII/2009, Fitra menyatakan bahwa seseorang yang telah menjabat lebih dari setengah masa jabatan dalam satu periode dianggap telah menjalani satu periode jabatan.

“Jika diteliti, sikap MK sangat konsisten dalam menolak perluasan makna satu periode masa jabatan yang bertujuan memperpanjang waktu menjabat. MK menolak tafsir yang tidak sesuai dengan hakikat jabatan yang telah dijalani, apa pun proses penerimaan jabatan tersebut,” tegas Fitra.

Selain itu, saksi Pemohon, Rudiansyah, yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara periode 2014–2019, menjelaskan periodesasi masa jabatan Edi Damansyah.

Ia mengatakan Edi Damansyah pertama kali ditugaskan sebagai Plt. Bupati pada 10 Oktober 2017 melalui surat tugas dari Gubernur karena bupati sebelumnya tersandung kasus korupsi.

“Kemudian pada 9 April 2019 ada pengukuhan Edy sebagai Plt. Bupati berdasarkan surat gubernur serta naskah pengukuhannya. Kemudian 14 Feb 2019 ada pengangkatan Edy sebagai Bupati definitif hingga 2021 (Periode 1) dan lanjut pada 2021–sekarang (Periode 2),” jelas Rusdiansyah.

Argumentasi itu tersebut diperkuat dengan kesaksian dari saksi Pemohon lainnya, Gunawan (Camat Sangasanga 2017–2021). Ia mengatakan Edy Damansyah telah menjabat sebagai Plt. Bupati sejak 10 Oktober 2017.

Dengan berbagai argumen tersebut, Pemohon menilai Edi Damansyah telah menjabat selama dua periode dan tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri kembali dalam Pilkada Kukar 2024.

Sehingga dalam permohonannya, pihak memohon meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan Edi Damansyah-Rendi Sholihin serta meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon lainnya, yaitu Awang Yacoub Luthman-Akhmad Zais dan Dendi Suryadi-Alif Turiadi.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pembuktian terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) 2024 pada Kamis (13/2/2025).

Agenda sidang ini berfokus pada pemeriksaan saksi dan ahli dari masing-masing pihak yang bersengketa, yaitu pasangan calon Dendi Suryadi-Alif Turiadi sebagai pemohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Kartanegara sebagai termohon, pasangan Edi Damansyah-Rendi Solihin sebagai pihak terkait, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kutai Kartanegara sebagai pemberi keterangan.

Sidang ini menjadi sorotan karena menghadirkan sejumlah tokoh ternama sebagai ahli. Di antaranya, Dr. Zainal Arifin Mochtar, pakar hukum tata negara yang juga dikenal sebagai salah satu figur dalam film dokumenter Dirty Vote, serta ada mantan Ketua KPU, Hasyim Asy’ari.

Sidang ini sendiri dipimpin oleh Majelis Hakim Panel I, dengan Suhartoyo sebagai ketua, serta anggota Daniel Yusmic Pancastaki dan Guntur Hamzah.

Daftar Saksi dan Ahli dalam Sidang Pembuktian MK Pilkada Kukar 2024

1. Pemohon (Dendi Suryadi – Alif Turiadi)
– Kuasa hukum: Prof. Yafid Rizhi, Gugum
– Ahli: Prof. Fitra
– Saksi fakta: tiga orang

2. Termohon (KPU Kutai Kartanegara)
– Kuasa hukum: Alam Fathan Gani dan Hifdhil Alim dari firma Haikon
– Perwakilan KPU: Mohammad Amin
– Ahli: Hasyim Asy’ari (mantan Ketua KPU)
– Saksi fakta: Yani Wardana

3. Pihak Terkait (Edi Damansyah – Rendi Solihin)
– Kuasa hukum: Rusdiyono dan Damang
– Ahli: Prof. Djuhermansyah Djohan, Herdiansyah Hamzah, Zainal Arifin Mochtar
– Saksi fakta: Chairil Anwar

4. Pemberi Keterangan (Bawaslu Kutai Kartanegara)
– Ketua Bawaslu Kutai Kartanegara: Teguh Wibowo
– Anggota: Fachrizal

Gugatan Dendi Suryadi – Alif Turiadi

Dalam sidang pendahuluan, pasangan Dendi-Alif mendalilkan bahwa calon petahana, Edi Damansyah, telah menjalani dua periode jabatan sebagai kepala daerah, dengan rincian:
– 9 April 2018 – 13 Februari 2019 sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati.
– 14 Februari 2019 – 25 Februari 2021 sebagai Bupati definitif.

Mereka berargumen bahwa dengan total masa jabatan 2 tahun 10 bulan 12 hari, Edi Damansyah telah memenuhi syarat dua periode dan tidak seharusnya mencalonkan diri kembali. Namun, KPU Kukar tetap menetapkan pencalonannya melalui Keputusan Nomor 1131 Tahun 2024 pada 22 September 2024.

Atas dasar ini, pemohon meminta MK untuk memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) se-Kabupaten Kukar. Pemungutan suara ulang ini diusulkan hanya diikuti oleh dua pasangan calon lainnya, yaitu Awang Yacoub Luthman-Akhmad Zais (nomor urut 2) dan Dendi Suryadi-Alif Turiadi (nomor urut 3).

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa gaji dan tunjangan untuk pegawai Kemendikdasmen tidak akan terpengaruh oleh langkah efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah. Selain itu, kegiatan pendidikan profesi guru (PPG) juga dipastikan tetap berjalan sesuai rencana pada tahun anggaran 2025.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Abdul Mu’ti dalam Rapat Kerja dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Dalam rapat tersebut, Mendikdasmen membeberkan Kemendikdasmen melakukan penyesuaian anggaran dari semula Rp33,5 triliun menjadi Rp26,27 triliun, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Abdul Mu’ti menyatakan meski ada efisiensi anggaran, pihaknya akan memastikan anggaran yang dialokasikan tetap dapat mendukung program-program pendidikan yang berjalan, termasuk untuk kesejahteraan tenaga pendidik.

“Langkah efisiensi ini tetap memperhatikan keberlanjutan program pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik,” ungkapnya.

Mendikdasmen juga menjelaskan bahwa meski terjadi efisiensi, operasional Kemendikdasmen dan layanan di unit utama serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah tetap berjalan lancar.

Selain itu, lanjut Abdul Mu’ti, anggaran juga akan dialokasikan untuk sejumlah program prioritas, antara lain peningkatan pendidikan vokasi guna menghasilkan lulusan siap kerja, pengembangan bahasa daerah agar tetap lestari, akreditasi sekolah untuk menjamin mutu pendidikan, dan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang akan digelar pada November 2025.

Kemudian, pemerintah juga tetap memfokuskan perhatian pada pembangunan dan revitalisasi sekolah-sekolah di berbagai daerah, meski pengalihan anggaran ini masih menunggu penyelesaian Inpres terkait.

Dengan langkah efisiensi ini, pihaknya berkomitmen untuk memastikan bahwa pendidikan tetap berjalan dengan kualitas yang terjaga dan para guru serta tenaga pendidik lainnya tetap memperoleh hak-haknya sesuai dengan peraturan yang ada.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Suharti, menegaskan pentingnya menjaga transparansi dalam penyaluran dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) agar dana tersebut tepat sasaran. Pihak sekolah diharapkan untuk aktif menginformasikan kepada masyarakat terkait penerima PIP, yakni siswa dari keluarga tidak mampu yang telah menerima Surat Keputusan (SK) penetapan sebagai penerima bantuan.

Suharti mengingatkan agar sekolah mengumumkan siswa yang terdaftar sebagai penerima PIP, memfasilitasi proses aktivasi rekening, dan memberikan peringatan bahwa apabila dana tidak teraktivasi dalam waktu yang ditentukan, dana tersebut akan dikembalikan ke kas negara.

“Pihak sekolah wajib mengumumkan siswa penerima PIP, memfasilitasi aktivasi rekening, dan mengingatkan bahwa jika tidak teraktivasi sampai batas tertentu, dana akan dikembalikan ke kas negara,” tegas Suharti, merespons isu penyalahgunaan dana PIP di beberapa daerah.

Ia juga menegaskan bahwa dana PIP langsung disalurkan ke rekening masing-masing siswa yang tercantum dalam SK penetapan dan hanya siswa atau orang tua/wali yang bersangkutan yang dapat mengaksesnya, baik melalui teller bank maupun ATM. Namun, ada dispensasi dalam kasus tertentu, seperti jika siswa belum cukup umur atau tinggal di daerah terpencil yang belum memiliki akses perbankan, dimana pencairan dapat dilakukan melalui kuasa dari pihak sekolah.

“Pencairan dapat dilakukan oleh kepala sekolah jika siswa belum cakap hukum atau tinggal di daerah tanpa perbankan. Namun, itu harus disertai dengan surat kuasa dari orang tua,” ujar Suharti.

Namun, ia menegaskan bahwa pihak sekolah tidak diperbolehkan menarik biaya apapun untuk pengambilan dana PIP tersebut. Jika ada kegiatan yang melibatkan kepala sekolah atau guru dalam proses aktivasi rekening dan pencairan secara kolektif, dana operasional tersebut bisa diambil dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bukan dari dana PIP yang seharusnya 100% sampai kepada siswa penerima.

Suharti juga mengingatkan bahwa dana PIP hanya diperuntukkan untuk kebutuhan pribadi siswa dan tidak boleh digunakan oleh pihak sekolah. “Sekolah tidak boleh ikut campur dalam penggunaan dana PIP, semua hak siswa dan orang tua harus dihormati,” jelasnya.

Pada tahun 2024, sekitar 18.594.627 siswa di semua jenjang pendidikan menerima bantuan PIP dengan anggaran total sebesar Rp13,45 triliun, termasuk 666.000 siswa jenjang SMA dan SMK yang turut mendapatkan bantuan pada tahun ini.

Penyaluran PIP didasarkan pada data dari Dapodik, yang kemudian dipadankan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan data kependudukan dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Sekolah dapat mengusulkan nama siswa yang membutuhkan bantuan jika terdapat siswa kurang mampu yang belum terdaftar sebagai penerima PIP.

PIP ini ditujukan untuk siswa di jenjang pendidikan dasar, SMP, SMA, dan SMK di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), sementara siswa di madrasah, seperti MI, MTs, dan MA, menjadi bagian dari PIP yang disalurkan oleh Kementerian Agama.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa pengangkatan staf khusus (stafsus) menteri di masa efisiensi anggaran telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

“Karena di dalam struktur organisasi memang diperbolehkan di dalam Perpres ya,” kata Rini kepada wartawan usai menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Dikatakan, kemungkinan pengangkatan stafsus menteri pada masa efisiensi merupakan imbas keterlambatan.

“Jadi, mungkin mereka terlambat saja mengangkatnya. Jadi, mungkin baru sempat melakukan pengangkatannya,” jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan melantik enam staf khusus di saat pemerintah sedang getol melakukan efisiensi anggaran. Salah satunya adalah selebritas sekaligus mentalis, Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo, atau yang tenar dengan nama Deddy Corbuzier.

Deddy resmi mengemban jabatan baru itu setelah dilantik oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, pada Selasa (11/2/2025). Selain Deddy, empat orang lainnya juga dilantik sebagai Stafsus Menhan, dan satu orang dilantik bertugas sebagai Asisten Khusus Menhan.

Mereka yang dilantik adalah Mayjen TNI (Purn) Sudrajat sebagai Stafsus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan, Kris Wijoyo Soepandji sebagai Stafsus Menhan Bidang Tata Negara, dan Deddy Corbuzier sebagai Stafsus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik.

Kemudian, Lenis Kogoya sebagai Stafsus Menhan Bidang Kedaulatan NKRI, dan Indra Irawan sebagai Stafsus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan, serta Sylvia Efi Widyantari Sumarlin sebagai Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menilai bahwa keputusan pembatalan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI terhadap sejumlah pegawainya merupakan langkah yang tepat.

Dia mengatakan bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 seharusnya dipahami seluruh jajaran pemerintah, karena efisiensi anggaran tidak termasuk belanja pegawai.

“Senang mendengar bahwa karyawan TVRI dan RRI batal di-PHK, batal dirumahkan, dan tak ada gaji yang dikurangi. Tak terbayang jika mereka harus berhenti kerja beberapa pekan jelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri,” kata Bane di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Komisi VII DPR RI pada Rabu ini menggelar rapat dengan sejumlah lembaga penyiaran, yakni TVRI, RRI, hingga LKBN ANTARA, dan juga Badan Standarisasi Nasional (BSN) guna membahas restrukturisasi dari efisiensi anggaran sesuai kebijakan pemerintah.

Dalam rapat itu, dibahas juga mengenai adanya PHK kepada sejumlah kontributor atau jurnalis lepas di TVRI dan RRI, karena hal itu disoroti publik. Terlebih lagi muncul unggahan di media sosial mengenai penyiar RRI yang “dirumahkan”.

Lewat rapat tersebut, Bane menilai bahwa “suara” penyiar RRI itu berdampak baik.

“Suara penyiar RRI yang viral saat bercerita kegundahan hatinya sepertinya didengar Presiden. Terima kasih Pak Presiden. Setahu saya sesungguhnya Presiden menyebut efisiensi ini bukan untuk menghilangkan atau mem-PHK karyawan, honorer, atau outsourcing,” kata dia.

Di sisi lain, dia pun menyoroti komunikasi publik pemerintah yang terkesan baru merespons masalah setelah “viral” di masyarakat. Jika tak segera dibenahi, menurut dia, suatu permasalahan akan menumbuhkan keraguan publik pada kemampuan pemerintah.

“Viralkan, pasti dibatalkan sepertinya jadi pilihan. Warung dilarang ecer LPG 3 Kg, protes viral, kebijakan pun batal. Rumahkan pegawai honorer, protes viral, kebijakan pun batal,” kata dia.

Dia pun khawatir bahwa keraguan itu akan dirasakan oleh para pelaku usaha. Jika keraguan itu terjadi di dunia usaha, menurut dia, maka hal tersebut akan berdampak pada visi Astacita Presiden Prabowo Subianto. (ANT/KN)