JAKARTA – Ketua MPR RI Ahmad Muzani optimistis target Presiden RI Prabowo dapat berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan menjadi Ibu Kota Politik dapat tercapai pada tahun 2028.

“Progres pembangunan yang dilakukan oleh otorita IKN untuk mengejar target sangat luar biasa. Saya kira cukup bagus. Oleh karena itu, Pak Basuki (Kepala OIKN Basuki Hadimuljono) pagi, siang, sore, malam terus-menerus bekerja membangun IKN tanpa kenal lelah. Target presiden berkantor pada tahun 2028 di IKN insyaallah tercapai,” kata Muzani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Hal itu disampaikannya saat berkunjung ke IKN bersama pimpinan dan anggota MPR RI di Sepaku, Penajam Paser Utara, Jumat.

Ahmad Muzani mengaku terkesan atas progres pembangunan IKN hingga saat ini yang seakan sudah tampak sebagai simbol negara Indonesia.

“Hari ini kami MPR RI berkunjung ke IKN untuk melihat progres pembangunan dan letak gedung parlemen. Kami sungguh terkesan dengan progres pembangunan IKN yang saat ini sudah terlihat sebagai ibu kota yang akan jadi simbol negara kita,” ujarnya.

Wakil rakyat ini mengatakan bahwa Presiden Prabowo telah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN sebesar Rp48,8 triliun.

Ia berharap anggaran tersebut cukup untuk membangun IKN yang akan mulai pindah dan beraktivitas pada tahun 2028.

“Itu sebabnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Basuki karena ini adalah pengalaman pertama kita bisa membangun sebuah ibu kota dari nol. Hampir tidak ada sebuah kota yang dibangun itu dari nol karena semuanya mayoritas pengembangan. Inilah pengalaman republik ini membangun kota dari nol dan pada tahun 2028 akan jadi Ibu Kota Politik,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa progres pembangunan IKN sejauh ini sudah sangat baik.

Basuki optimistis bisa mengejar target yang diberikan oleh Presiden berkantor di IKN pada tahun 2028.

“Setelah mendapat arahan dari Presiden kemarin, kami langsung memaksimalkan progres pembangunan IKN agar target yang Presiden berikan bisa berkantor pada tahun 2028 bisa kami penuhi,” katanya.

Dijelaskan pula bahwa kantor-kantor kementerian saat ini sudah disiapkan seperti kantor untuk para menteri koordinator yang berasal dari tujuh kementerian koordinator.

“Kita bisa lihat fisik untuk kantor menko sudah siap. Terdapat 16 tower, dan 14 towernya kita siapkan untuk menko-menko. Hunian untuk ASN juga beberapa sudah siap dan furnish, tinggal masuk,” kata Basuki. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya oleh LPS hingga akhir Desember 2024 mencapai 99,94 persen dari total rekening.

“Atau setara 608.850.379 rekening untuk nasabah bank umum,” kata Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Sementara itu untuk BPR/BPRS, hingga akhir November 2024, jumlah rekening yang dijamin mencapai 99,98 persen dari total rekening nasabah BPR/BPRS, atau setara dengan 15.817.553 rekening.

Pada periode penetapan reguler triwulan I-2025 (Januari 2025), LPS menetapkan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan (TBP) masing-masing sebesar 4,25 persen untuk simpanan rupiah di bank umum dan 6,75 persen untuk simpanan rupiah di BPR; serta 2,25 persen untuk simpanan valuta asing (valas) di bank umum.

TBP tersebut akan berlaku untuk periode 1 Februari 2025 sampai dengan 31 Mei 2025, namun tetap terbuka untuk disesuaikan dalam hal terdapat perubahan suku bunga pasar, kondisi perbankan dan perekonomian yang signifikan.

Purbaya melanjutkan kebijakan LPS terus diarahkan untuk mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan dan kinerja ekonomi nasional. Hal itu diwujudkan dengan memastikan kecukupan cakupan penjaminan simpanan dan melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap TBP agar tetap sejalan dengan perkembangan suku bunga, kondisi likuiditas perbankan, dan upaya mendukung kinerja ekonomi secara optimal.

LPS pun akan senantiasa berkoordinasi dengan otoritas lain untuk meningkatkan sinergi terkait program penjaminan simpanan dan pelaksanaan penanganan bank oleh LPS.

Selain itu, guna memperkuat pemahaman publik, LPS terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait fungsi, tugas dan wewenang LPS.

LPS juga melanjutkan penyusunan kebijakan dan pengaturan yang mendukung pengembangan dan penguatan sektor keuangan terkait program penjaminan simpanan dan penanganan bank.

Misalnya, dengan menerbitkan peraturan mengenai premi program restrukturisasi perbankan, rencana resolusi bank umum, laporan bank peserta penjaminan simpanan, pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah, dan penanganan bank yang mengalami permasalahan solvabilitas.

LPS juga tengah mempersiapkan pengaturan, proses bisnis, infrastruktur, dan pengembangan SDM sebagai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terkait program penjaminan polis yang akan dilaksanakan pada tahun 2028 serta pengaturan terkait pelaksanaan program restrukturisasi perbankan dalam hal terjadi krisis sistem keuangan. (ANT/KN)

JAKARTA – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif membatalkan keputusan penjatuhan sanksi kepada 31 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Nias Barat. Pembatalan ini dilakukan sebagai langkah pengawasan dan pengendalian BKN terhadap penerapan manajemen ASN yang sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Zudan Arif menjelaskan, sanksi yang dijatuhkan kepada 31 ASN tersebut menyalahi kewenangan karena pejabat yang ditunjuk tidak memiliki hak untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, atau promosi hingga mutasi kepegawaian tanpa memperoleh Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Kepala BKN.

Oleh sebab itu, Zudan menegaskan BKN akan menindaklanjuti permasalahan kepegawaian ASN secara tegas sesuai aturan yang berlaku.

“Jika terdapat kebutuhan instansi, Pejabat yang ditunjuk dapat menyampaikan surat usul terlebih dahulu ke BKN agar mendapatkan validasi Kepala BKN,” terang Zudan Arif, Jumat (24/1/2025) di Jakarta.

Terkait permasalahan kepegawaian ini menurutnya bukan tanpa alasan, mengingat BKN telah diberikan mandat oleh Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen ASN.

“Jika ada keputusan PPK dan/atau pejabat yang ditunjuk menyalahi ketentuan NSPK manajemen ASN, maka BKN dapat melakukan tindakan administratif sesuai Perpres Nomor 116 Tahun 2022,” tegas Zudan Arif.

Sebagai informasi, pembatalan penjatuhan sanksi kepada 31 ASN Pemerintah Kabupaten Nias Barat ini telah melalui audit kepegawaian dan rekomendasi dari Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN, yang menyatakan bahwa terhadap temuan tersebut dapat dilakukan pembatalan oleh PPK definitif sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa terhadap keputusan yang cacat wewenang, prosedur dan/atau substansi maka dapat dilakukan pembatalan.

Sebagai penutup, batasan kewenangan dan mekanisme terkait usul kepegawaian oleh pejabat yang ditunjuk akibat adanya kekosongan PPK telah diatur dalam sejumlah ketentuan, di antaranya : Undang-Undang (UU) ASN; UU 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Tahun 2017 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS; dan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam aspek kepegawaian.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait kerja sama dalam pemberantasan korupsi. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, di Graha Pengayoman, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan kerja sama ini bertujuan memperkuat koordinasi antarinstansi untuk memberantas korupsi secara sistematis dan berkelanjutan.

“Penandatanganan MoU ini adalah wujud nyata komitmen bersama dalam pencegahan dan penindakan korupsi. Kami yakin kolaborasi ini akan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujar Setyo.

Dalam MoU tersebut, KPK dan Kemenkum menyepakati sepuluh lingkup kerja sama:

1. Pencegahan tindak pidana korupsi.
2. Pertukaran dan pemanfaatan data serta informasi.
3. Pembentukan peraturan perundang-undangan.
4. Bantuan timbal balik dalam perkara pidana (mutual legal assistance).
5. Pelaksanaan pelatihan dan asesmen.
6. Penyediaan tenaga ahli dan narasumber.
7. Dukungan di bidang kekayaan intelektual.
8. Pembinaan penyuluh antikorupsi.
9. Pengelolaan pengaduan melalui sistem whistleblowing dan penanganan indikasi korupsi.
10. Kerja sama lain yang disepakati kedua belah pihak.

Setyo berharap kerja sama ini mampu memperkuat upaya pemberantasan korupsi secara konkret, menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyebut kerja sama ini sebagai bagian dari upaya restrukturisasi kelembagaan pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Ini adalah langkah nyata untuk meningkatkan sinergi antarlembaga demi perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik,” ujar Supratman.

Ia menekankan kolaborasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan hingga implementasi regulasi, dengan tujuan membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan.

Selain kerja sama dengan KPK, Kemenkum juga telah menandatangani MoU dengan 28 kementerian dan lembaga lainnya, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, hingga Kejaksaan Republik Indonesia.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat sebanyak 11 perjalanan kereta api (KA) terlambat di stasiun Daop 1 pada Kamis (23/1/2025) ini imbas banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (23/1/2025) menyebutkan KA yang terlambat antara lain KA 77F (Pandalungan) relasi Jember – Gambir yang terlambat 307 menit (sekitar lima jam 11 menit), KA 131 (Dharmawangsa) relasi Surabaya Pasarturi – Pasarsenen yang terlambat 306 menit, KA 219A (Kertajaya) relasi Surabaya Pasarturi – Pasarsenen terlambat 302 menit, serta KA 3 (Argo Bromo Anggrek) relasi Surabaya Pasarturi – Gambir terlambat 301 menit.

KA lainnya yang juga mengalami keterlambatan kedatangan yakni KA 185B (Blambangan) relasi Ketapang – Pasarsenen yang terlambat 237 menit, KA 129A (Gumarang) relasi Surabaya Pasarturi – Pasarsenen, (terlambat 145 menit), KA 235 (Airlangga) relasi Surabaya Pasarturi – Pasarsenen (terlambat 96 menit).

Lalu, KA 1 (Argo Anggrek) relasi Surabaya Pasarturi – Gambir (terlambat 95 menit), KA 107 (Jayabaya) relasi Surabaya Pasarturi – Pasarsenen (terlambat 87 menit), KA 57 (Brawijaya) relasi Malang – Gambir (terlambat 24 menit), serta KA 61 (Sembrani) relasi Surabaya Pasarturi – Gambir dengan estimasi tiba pukul 23.46 WIB.

“Saat ini, upaya percepatan perbaikan di lokasi terdampak telah dilakukan oleh tim teknis guna meminimalisir keterlambatan lebih lanjut,” kata Ixfan.

Selain itu, dia juga mencatat keterlambatan keberangkatan KA dari Stasiun Daop 1 Jakarta yakni KA 62A (Sembrani) relasi Gambir – Surabaya Pasarturi (terlambat 60 menit), KA 4 (Argo Anggrek) relasi Gambir – Surabaya Pasarturi (terlambat 10 menit), KA 112 (Brantas) relasi Pasarsenen – Blitar (terlambat 60 menit).

Sementara itu, KA 170B (Tegal Bahari) relasi Pasarsenen – Tegal, dibatalkan perjalanannya. (ANT/KN)

JAKARTA – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut, pihaknya tengah melakukan evaluasi secara periodik terhadap pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan capaian target pertumbuhan di bawah 10 persen.

Ia mengatakan, Ecowisata Tropical Coastland merupakan salah satu PSN di wilayah pesisir utara Tangerang, Banten, yang menjadi sorotan akhir-akhir ini, juga menjadi salah satu prioritas evaluasi.

“Evaluasi PSN sudah dilakukan dan sedang dimintakan tindaklanjutnya ke seluruh K/L teknis yang menyampaikan usulan atau rekomendasi,” ujar Susiwijono di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Ia menegaskan, evaluasi periodik telah dilakukan oleh KPPIP dan saat ini sudah pada tahap menyampaikan hasil evaluasi.

Pihaknya juga meminta kementerian teknis pengusul atau pemberi rekomendasi teknis untuk menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan evaluasi teknis dan menyampaikan rekomendasi keberlanjutan dan penyelesaian Proyek PSN di masing-masing sektor.

“Untuk PSN Ecowisata Tropical Coastland usulan atau rekomendasi teknis dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada saat itu, karena itu sekarang kita sedang mintakan evaluasi teknis dari kementerian Pariwisata,” tuturnya.

Sesmenko menambahkan, evaluasi terhadap seluruh PSN dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengharuskan dilakukan evaluasi periodik, dan sejalan dengan arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi terhadap PSN.

“Terutama untuk PSN yang capaian tingkat penyelesaiannya masih rendah, kementerian pengusul atau pemberi rekomendasi diminta melakukan evaluasi teknis dan rekomendasi keberlanjutannya,” tegas Susi.

Evaluasi ini dilakukan terhadap seluruh Proyek PSN, baik yang sudah selesai atau sudah beroperasi, akan selesai di tahun 2025 maupun proyek PSN yang akan selesai melewati tahun 2025.

Permintaan evaluasi teknis dan rekomendasi keberlanjutan dimintakan kepada para menteri dan gubernur yang mengusulkan atau memberikan rekomendasi teknis seluruh proyek PSN. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto menegaskan bahwa masyarakat perlu mengetahui siapa dalang di balik proyek pagar laut Tangerang yang tengah menjadi perhatian publik.

Titiek Soeharto meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengungkapkan informasi terkait dalang pembangunan pagar laut tersebut agar publik mengetahui siapa yang terlibat dalam proyek itu.

“Kami minta supaya KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) mengungkapkan ini kepada masyarakat, karena masyarakat menunggu ini siapa (dalang pembangunan pagar laut Tangerang,” kata Ketua Komisi IV DPR RI seusai Rapat Kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

Komisi IV DPR RI terus mendorong agar KKP melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait siapa yang memiliki dan bertanggung jawab atas pembangunan pagar tersebut.

Penyelidikan yang transparan diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat terkait proyek pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) yang tidak mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut.

“Kami menuntut agar KKP terus melakukan penyelidikan agar diketahui siapa pemilik dan yang melakukan pembuatan pagar ini di lautan yang sebetulnya tidak boleh dipagar, dikapling oleh siapa pun,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan penyelesaian persoalan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang ada di perairan Tangerang, Banten, bisa terselesaikan dalam satu minggu ke depan.

“Kalau bisa seminggu ke depan bisa selesai (penyelesaian masalah pagar laut Tangerang). Kami akan segera selesaikan, pokoknya secepatnya, betul-betul secepatnya,” kata Trenggono.

Sebelumnya, ketika ditemui di Tangerang, Rabu (22/1), Trenggono mengungkapkan bahwa data hasil investigasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan dijadikan modal percepatan pengungkapan pemilik pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di kawasan pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten.

Menurutnya, dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN terkait adanya penerbitan ratusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) pagar laut ini telah membantu menemukan titik terang terhadap dalang atau penanggungjawab pelanggar kelautan tersebut.

Dia menyatakan telah terdapat beberapa perusahaan yang diduga terafiliasi sebagai pemilik dari SHGB/SHM pada garis pagar laut di sepanjang perairan Kabupaten Tangerang tersebut.

“Jadi kita akan cek izinnya. Tetapi siapa pun orangnya harus meminta izin terkait kegunaan atau penggunaan wilayah laut, setelah dapat itu proses selanjutnya pergi ke KLHK, dan seterusnya,” katanya.

Dia juga menegaskan selama ini pihaknya masih akan terus melakukan pendalaman penyelidikan dengan cara profesional dan transparan.

Di sisi lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan, penelusuran awal bahwa di lokasi tersebut telah terbit sebanyak 263 bidang, yang terdiri dari 234 bidang SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 bidang SHGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, 9 bidang atas nama perseorangan.

“Selain itu, ditemukan juga 17 bidang sertifikat hak milik (SHM) di kawasan tersebut,” Nusron di Jakarta, Senin (20/1/2025). (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap buronan kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-el) Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin di Singapura dan akan segera diekstradisi ke Indonesia.

“Benar, bahwa Paulus Tannos tertangkap di Singapura dan saat ini sedang ditahan,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Fitroh mengatakan saat ini KPK sedang berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk secepatnya mengekstradisi yang bersangkutan ke Indonesia agar perkara hukumnya bisa segera dituntaskan.

“KPK saat ini telah berkoordinasi dengan Polri, Kejagung dan Kementerian Hukum, sekaligus melengkapi persyaratan yang diperlukan guna dapat mengekstradisi yang bersangkutan ke Indonesia untuk secepatnya dibawa ke persidangan,” ujarnya.

Untuk diketahui, KPK pada 13 Agustus 2019 mengumumkan empat orang sebagai tersangka baru dalam pengembangan penyidikan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik.

Empat tersangka tersebut adalah Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos, Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2014–2019 Miryam S. Haryani, dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan KTP elektronik Husni Fahmi.

KPK menduga kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik tersebut sekitar Rp2,3 triliun.

Meski demikian salah satu tersangkanya, yakni Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin diduga melarikan diri ke luar negeri, setelah mengganti namanya dan menggunakan paspor negara lain.

Paulus Tannos diketahui telah masuk daftar pencarian orang (DPO) atau buron KPK sejak 19 Oktober 2021 dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik. (ANT/KN)