JAKARTA – Buronan kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (e-KTP), Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po, tengah menjalani proses hukum di Pengadilan Singapura untuk menguji keabsahan penangkapannya oleh otoritas setempat.

“Saat ini, di Singapura sedang berlangsung proses pengadilan, yang mungkin mirip dengan Praperadilan di Indonesia. Namun, karena sistem hukum yang berbeda, tidak bisa dibandingkan secara langsung. Yang bersangkutan sedang menguji provisional arrest yang dilakukan otoritas Singapura atas permintaan Indonesia,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Meskipun masih menunggu hasil dari proses hukum di Singapura, KPK tidak tinggal diam. Lembaga antirasuah itu terus berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, Kejaksaan, serta Kementerian Luar Negeri, untuk melengkapi dokumen administratif yang dibutuhkan dalam proses ekstradisi.

“Seiring dengan proses hukum yang berlangsung, pemerintah Singapura melalui CPIB (Biro Investigasi Korupsi Singapura) juga meminta sejumlah dokumen dari pihak Indonesia. Saat ini, KPK bersama Kementerian Hukum, Polri, dan Kejaksaan sedang berupaya memenuhi persyaratan tersebut,” jelas Tessa.

Berdasarkan peraturan ekstradisi, Indonesia memiliki batas waktu maksimal 45 hari untuk melengkapi seluruh persyaratan. Jika melewati batas waktu tersebut, ada kemungkinan Paulus Tannos bisa lepas dari proses ekstradisi.

“Kami berharap proses ini bisa segera rampung,” tambahnya.

Sekadar diketahui, ekstradisi Paulus Tannos ini menjadi kasus pertama yang akan dijalankan antara Indonesia dan Singapura sejak kedua negara menandatangani perjanjian ekstradisi pada 2022, yang kemudian diratifikasi pada 2023.

“Kasus ini akan menjadi preseden serta patokan bagi proses ekstradisi berikutnya,” kata Tessa.

Paulus Tannos sendiri telah berstatus buronan KPK sejak 19 Oktober 2021 terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Setelah bertahun-tahun dalam pelarian, ia akhirnya ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi negara tersebut.

Sebelum penangkapannya, Divisi Hubungan Internasional Polri sempat mengirimkan surat permintaan provisional arrest kepada otoritas Singapura untuk membantu proses penangkapan.

Pada 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengonfirmasi bahwa Paulus Tannos telah berhasil diamankan. Saat ini, pemerintah Indonesia tengah menunggu keputusan final terkait ekstradisinya agar bisa dibawa kembali ke tanah air untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif bersama Menteri PANRB, Rini Widyantini membahas langkah penyelesaian penataan tenaga non-ASN serta kelanjutan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.

Pertemuan ini berlangsung di Kantor KemenPANRB, Jakarta, pada Jumat (31/01/2025), dan turut dihadiri pejabat pimpinan tinggi dari BKN serta KemenPANRB.

Dalam pembahasan tersebut, salah satu poin utama yang dibahas adalah seleksi PPPK tahap II, yang merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menangani tenaga non-ASN.

Menurut Zudan Arif, tahap seleksi PPPK II dijadwalkan berlangsung pada April 2025, dengan target penyelesaian seluruh rangkaian seleksi pada Juli 2025.

“Saat ini pemerintah masih fokus dalam penataan tenaga Non-ASN yang terdata dalam pangkalan data BKN. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya alternatif lain bagi tenaga Non-ASN di luar pangkalan data yang telah bekerja minimal dua tahun berturut-turut dan masih berstatus aktif,” jelasnya.

Selain itu, BKN dan KemenPANRB juga tengah membahas skema penyelesaian tenaga non-ASN serta perlindungan terhadap keberlanjutan pekerjaan mereka.

“Semua keputusan dan regulasi terkait penataan tenaga non-ASN sedang disiapkan pemerintah. Kami berharap agar hal ini dapat segera rampung, bersamaan dengan penyelesaian seleksi PPPK tahap II,” tutup Zudan Arif.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu‘ti, bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, guna membahas anggaran sekolah swasta serta penerapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Pertemuan ini berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Dalam diskusi tersebut, kedua menteri menegaskan komitmen bersama untuk menyukseskan implementasi SPMB di berbagai daerah.

Mendikdasmen menyampaikan rancangan Peraturan Menteri terkait SPMB saat ini tengah dalam tahap uji publik dan telah mendapatkan persetujuan secara substansi dari Presiden serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

“Sehubungan dengan sistem yang sedang kami siapkan peraturannya, ada beberapa yang memerlukan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) khususnya yang berkaitan dengan alokasi anggaran daerah untuk sekolah-sekolah swasta dan ternyata itu sudah ada di Peraturan Mendagri tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah. Sehingga berdasarkan itu akan menjadi rujukan kami dalam konsideran Peraturan Mendikdasmen,” ujar Menteri Mu`ti.

Permendagri tersebut, kata Menteri Mu’ti, untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah guna meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan, (alokasi anggaran) bersumber dari dana transfer ke daerah melalui dana bantuan operasional satuan pendidikan.

Dalam kesempatan ini, Mendagri juga menyampaikan akan mendukung penuh SPMB.

“Kemendagri akan mendukung sepenuhnya pelaksanaan SPMB di daerah, serta memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan ini agar berjalan lancar,” tutur Menteri Tito.

Sebelum mengakhiri, Mendagri memastikan kembali komitmen pihaknya untuk berperan aktif membantu daerah untuk mengimplementasikan SPMB, memastikan pemerataan akses pendidikan, serta mendukung pengawasan pelaksanaan kebijakan.

“Dukungan teknis dan pemantauan di tingkat daerah akan menjadi prioritas,” tegasnya.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Refining and Petrochemical PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Unit Balongan, secara resmi meluncurkan produk terbarunya Diesel X yang merupakan bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan peluncuran Diesel X ini memperkuat posisi sebagai BUMN energi yang mengedepankan inovasi dan keberlanjutan, sekaligus bagian dari dukungan mewujudkan swasembada energi sesuai Astacita Presiden Prabowo.

“Peluncuran Diesel X merupakan jawaban atas tantangan dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada energi, di mana produk ini tidak hanya memberikan performa tinggi tetapi juga mengedepankan efisiensi bahan bakar dan emisi yang lebih rendah,” katanya di Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Menurut dia, Diesel X merupakan bentuk respons Pertamina terhadap tuntutan global untuk menyediakan energi yang lebih bersih.

Ia mengatakan, produk terbaru ini hadir dengan teknologi terkini yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menjadi solusi terbaik bagi para pelanggan di sektor industri yang menggunakan kendaraan berat seperti di pertambangan.

Dirinya turut mengapresiasi seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam mengembangkan produk Diesel X.

“Produk ini tidak hanya akan memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga akan berkontribusi besar dalam mewujudkan visi Pertamina untuk menjadi perusahaan energi yang berkelanjutan dan inovatif,” ujar Simon.

Lebih lanjut, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Taufik Aditiyawarman mengatakan Diesel X merupakan wujud nyata dari komitmen PT KPI untuk menghadirkan energi yang lebih bersih, efisien, dan ramah lingkungan bagi masyarakat dan industri di Indonesia.

“Kilang Balongan telah berhasil meningkatkan proses produksi hingga berhasil memproduksi Diesel X, memastikan kualitas dan performa terbaik untuk kendaraan bermesin diesel serta sektor industri lainnya,” kata Taufik.

Adapun Diesel X yang dihasilkan dari Kilang Balongan memiliki kandungan rendah sulfur kurang dari 10 ppm. Saat ini kapasitas Kilang Balongan untuk memproduksi Diesel X mencapai 200 ribu barrel per bulan dan pada momentum peluncuran akan dilakukan pengiriman perdana sebanyak 52 ribu barrel untuk sektor industri yaitu PT Freeport Indonesia.

Selain itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyatakan, inovasi Diesel X yang diproduksi dan dikelola PT KPI merupakan wujud upaya untuk menuju kemandirian energi dalam mendukung swasembada energi yang diprogramkan pemerintah.

Produk ini berstandar EURO V yang menjadikan Diesel X ideal untuk kendaraan alat berat yang digunakan dalam industri pertambangan. Selain itu, Diesel X juga menawarkan peningkatan efisiensi bahan bakar sekitar 7 persen.

“Produk ini merupakan hasil sinergi Pertamina Group, risetnya dilakukan di Laboratorium Research, Technology and Innovation Pertamina, produksinya di Kilang Pertamina Internasional kemudian dipasarkan melalui Pertamina Patra Niaga,” kata Fadjar.

Selain itu, Fadjar mengatakan pada kesempatan yang sama di periode Januari 2025, Pertamina juga meluncurkan produk lain yaitu BBM Diesel B40 dan bahan bakar penerbangan, Pertamina Sustainable Aviation Fuel (SAF) yang berbahan baku Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan bahwa telah menginstruksikan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk mengefisiensikan anggaran.

“Kami sudah arahkan pemda-pemda yang kami monitor melalui SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, untuk memastikan, satu, terjadi efisiensi pengurangan untuk biaya-biaya operasional, makan minum, perjalanan dinas,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto usai menghadiri acara DKPP RI, di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Selain itu, Bima mengatakan bahwa Kemendagri telah memastikan komitmen pemda terhadap program-program prioritas, seperti ketahanan pangan, dan infrastruktur pendidikan.

“Presiden menggarisbawahi bahwa ya sebaiknya pemerintah daerah juga fokus untuk memperbaiki sekolah, kondisi sekolah, dan sebagainya,” ujarnya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa kebijakan efisiensi telah diterapkan di lingkungan Kemendagri dengan memotong perjalanan dinas hingga 50 persen.

“Kemudian, ada honor-honor untuk rekrutmen, misalnya, dengan pihak ketiga dan lain-lain, juga itu sudah kami kurangi,” jelasnya.

Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa Kemendagri sedang mengkaji dan menyinkronisasi kebijakan tersebut agar fungsi pengawasan terhadap pemda tetap berjalan, dan tidak terkendala karena efisiensi anggaran.

“Kami kan harus berkoordinasi, melakukan fasilitasi, sinkronisasi antara RPJMN (rencana pembangunan jangka menengah nasional), dan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah). Jadi, jangan sampai fungsi-fungsi Kemendagri ini juga kemudian terkendala karena anggaran dikurangi,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.

Target tersebut tertuang dalam dokumen salinan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dilansir di Jakarta, Kamis (23/1). (ANT/KN)

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Berau menyampaikan keterangan dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilkada Berau 2024. Dalam persidangan, Ketua Bawaslu Berau, Ira Kencana menjelaskan dari 18 temuan dan laporan yang masuk, 13 di antaranya diregister dan 5 tidak diregister.

“Dari 13 yang diregister, tiga merupakan temuan, satu pidana dan dua administrasi. Sedangkan 10 lainnya adalah laporan, satu di antaranya terkait hukum lainnya yang diteruskan ke Dewan Pers,” ujar Ira dalam sidang.

Lebih lanjut, Ira menjelaskan salah satu laporan yang diteruskan ke Dewan Pers tersebut terkait survei yang dianggap mengganggu jalannya proses pemilu.

“Yang diteruskan ke Dewan Pers adalah laporan survei dari Okegas, di mana itu dianggap mengganggu,” jelas Bawaslu.

Dalam persidangan, Bawaslu juga menanggapi laporan dugaan pelanggaran di sejumlah TPS, yang diajukan oleh Andi Muhammad Yunus pada 4, 6, dan 7 Desember 2024. Laporan ini sendiri menyoroti dugaan penggunaan hak suara oleh pemilih yang tidak hadir di TPS.

“Beberapa TPS yang didalilkan, bisa kami bacakan,” kata Bawaslu dalam sidang.

Salah satu kasus yang disoroti adalah laporan terkait TPS 011 Kelurahan Sabedungun, di mana seorang pemilih bernama Parmi disebut telah meninggal dunia, tetapi nama yang sama tetap tercatat hadir di TPS.

Namun, hasil investigasi Bawaslu menunjukkan orang yang hadir di TPS tersebut adalah individu berbeda dengan nama yang sama.

“Yang dilaporkan meninggal dunia adalah orang yang berbeda dengan yang hadir di TPS 011 untuk menggunakan hak pilihnya,” tegas Ira.

Selain itu, dalam laporan yang diajukan pada 7 Desember 2024, ditemukan beberapa nama yang diduga melakukan pelanggaran ternyata tidak hadir di TPS berdasarkan absensi.

“Terhadap empat nama tersebut berdasarkan hasil penanganan pelanggaran didapatkan fakta bahwa atas nama William Timoti dan Muhammad Alrafi benar hadir di TPS dengan membawa surat pemberitahuan dan KTP yang bersangkutan,” kata Ira.

Sementara itu, terhadap dua nama lainnya di TPS 09 Kelurahan Gayam, yaitu Jesiska Sepriana Limbas Teselim dan Eduardo Domingus Nevas, Bawaslu menyatakan bahwa mereka benar tidak hadir di TPS berdasarkan absensi.

Dalam sidang ini, Bawaslu Kabupaten Berau menegaskan bahwa seluruh laporan dugaan pelanggaran dalam Pilkada 2024 telah ditindaklanjuti sesuai prosedur. Dengan jawaban ini, Bawaslu berupaya memastikan transparansi dan integritas proses demokrasi di Berau tetap terjaga.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R