Beranda blog Halaman 656

Meski Efisiensi Anggaran, Menteri PANRB Sebut Pengangkatan Stafsus Sesuai Perpres

0
Menteri PANRB, Rini Widyantini dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI.

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa pengangkatan staf khusus (stafsus) menteri di masa efisiensi anggaran telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

“Karena di dalam struktur organisasi memang diperbolehkan di dalam Perpres ya,” kata Rini kepada wartawan usai menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Dikatakan, kemungkinan pengangkatan stafsus menteri pada masa efisiensi merupakan imbas keterlambatan.

“Jadi, mungkin mereka terlambat saja mengangkatnya. Jadi, mungkin baru sempat melakukan pengangkatannya,” jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan melantik enam staf khusus di saat pemerintah sedang getol melakukan efisiensi anggaran. Salah satunya adalah selebritas sekaligus mentalis, Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo, atau yang tenar dengan nama Deddy Corbuzier.

Deddy resmi mengemban jabatan baru itu setelah dilantik oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, pada Selasa (11/2/2025). Selain Deddy, empat orang lainnya juga dilantik sebagai Stafsus Menhan, dan satu orang dilantik bertugas sebagai Asisten Khusus Menhan.

Mereka yang dilantik adalah Mayjen TNI (Purn) Sudrajat sebagai Stafsus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan, Kris Wijoyo Soepandji sebagai Stafsus Menhan Bidang Tata Negara, dan Deddy Corbuzier sebagai Stafsus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik.

Kemudian, Lenis Kogoya sebagai Stafsus Menhan Bidang Kedaulatan NKRI, dan Indra Irawan sebagai Stafsus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan, serta Sylvia Efi Widyantari Sumarlin sebagai Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security.

Pewarta : Nicha R

Anggota DPR Sebut Pembatalan PHK Pegawai TVRI dan RRI Langkah Tepat

0
Ilustrasi Gedung TVRI Jakarta.

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menilai bahwa keputusan pembatalan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI terhadap sejumlah pegawainya merupakan langkah yang tepat.

Dia mengatakan bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 seharusnya dipahami seluruh jajaran pemerintah, karena efisiensi anggaran tidak termasuk belanja pegawai.

“Senang mendengar bahwa karyawan TVRI dan RRI batal di-PHK, batal dirumahkan, dan tak ada gaji yang dikurangi. Tak terbayang jika mereka harus berhenti kerja beberapa pekan jelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri,” kata Bane di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Komisi VII DPR RI pada Rabu ini menggelar rapat dengan sejumlah lembaga penyiaran, yakni TVRI, RRI, hingga LKBN ANTARA, dan juga Badan Standarisasi Nasional (BSN) guna membahas restrukturisasi dari efisiensi anggaran sesuai kebijakan pemerintah.

Dalam rapat itu, dibahas juga mengenai adanya PHK kepada sejumlah kontributor atau jurnalis lepas di TVRI dan RRI, karena hal itu disoroti publik. Terlebih lagi muncul unggahan di media sosial mengenai penyiar RRI yang “dirumahkan”.

Lewat rapat tersebut, Bane menilai bahwa “suara” penyiar RRI itu berdampak baik.

“Suara penyiar RRI yang viral saat bercerita kegundahan hatinya sepertinya didengar Presiden. Terima kasih Pak Presiden. Setahu saya sesungguhnya Presiden menyebut efisiensi ini bukan untuk menghilangkan atau mem-PHK karyawan, honorer, atau outsourcing,” kata dia.

Di sisi lain, dia pun menyoroti komunikasi publik pemerintah yang terkesan baru merespons masalah setelah “viral” di masyarakat. Jika tak segera dibenahi, menurut dia, suatu permasalahan akan menumbuhkan keraguan publik pada kemampuan pemerintah.

“Viralkan, pasti dibatalkan sepertinya jadi pilihan. Warung dilarang ecer LPG 3 Kg, protes viral, kebijakan pun batal. Rumahkan pegawai honorer, protes viral, kebijakan pun batal,” kata dia.

Dia pun khawatir bahwa keraguan itu akan dirasakan oleh para pelaku usaha. Jika keraguan itu terjadi di dunia usaha, menurut dia, maka hal tersebut akan berdampak pada visi Astacita Presiden Prabowo Subianto. (ANT/KN)

Erdogan Hadiahi Prabowo Mobil Listrik TOGG

0
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerahkan satu unit mobil listrik Togg T10X kepada Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraannya ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/2/2025). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)

JAKARTA – Pemerintah Turki melalui Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerahkan satu unit mobil listrik Togg T10X kepada Pemerintah Republik Indonesia yang diterima oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai simbol persahabatan kedua negara selama 75 tahun.

Berdasarkan keterangan resmi dari Biro Pers Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta, Rabu, Presiden Erdogan menyerahkan secara simbolis mobil listrik nasional pertama Turki itu dalam kunjungan kenegaraannya ke Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/2/2025).

Penyerahan mobil listrik tersebut dilakukan saat menjelang jamuan santap siang kenegaraan.

Presiden Erdogan memperkenalkan Togg T10X kepada Presiden Prabowo dengan penjelasan sekilas terkait kendaraan listrik Turkiye ini. Presiden Prabowo pun tampak tersenyum dan menyambut baik pemberian kendaraan listrik berwarna putih ini dari pemerintah Turki.

Presiden Prabowo bahkan secara langsung menjajal mobil tersebut dengan duduk di kursi kemudi yang berada di sisi sebelah kiri.

Setelahnya, kedua pemimpin negara saling tersenyum dan meyakini pemberian ini dapat menjadi salah satu langkah penguatan hubungan kerja sama antara Indonesia dan Turki.

Togg T10X merupakan kendaraan listrik yang dikembangkan oleh Turkiye’nin Otomobili Girisim Grubu (Togg), sebuah perusahaan otomotif nasional dari Turki.

Kendaraan ini dilengkapi dengan perangkat cerdas yang terhubung dengan ekosistem mobilitas Togg, termasuk jangkauan baterai hingga 523 km.

Penyerahan Togg T10X ini mencerminkan eratnya hubungan persahabatan Indonesia-Turki dan rasa saling menghormati di antara dua pemimpin negara.

Gestur hangat dan kedekatan yang ditunjukkan saat momen penyerahan menegaskan hubungan baik antara Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan tidak hanya bersifat diplomatis, tetapi juga personal. (ANT/KN)

Efisiensi, Anggaran Otorita IKN Tahun 2025 Dipangkas Rp1,15 Triliun

0
Foto: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara

NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI untuk membahas efisiensi anggaran dalam Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Otorita IKN tahun 2025. Rapat berlangsung pada Rabu (12/2/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan DIPA awal Otorita IKN untuk tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp6,39 triliun. Namun, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD, pagu anggaran Otorita IKN setelah dilakukan efisiensi diturunkan menjadi Rp5,24 triliun.

“Efisiensi anggaran ini merupakan hasil rekonstruksi bersama Kementerian Keuangan, yang menghasilkan pengurangan sebesar Rp1,15 triliun dari DIPA awal. Penghematan ini terutama berasal dari perjalanan dinas, kajian, seminar, forum diskusi (FGD), perjalanan dinas luar negeri, kegiatan seremonial, serta alat tulis kantor (ATK),” ujar Basuki.

Ia menambahkan bahwa sebagian anggaran tetap dialokasikan untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang telah dibangun sejak 2022 hingga 2024 serta untuk kelanjutan proyek baru di IKN.

“DIPA awal ini disusun sebelum rapat terbatas pada 21 Januari 2025, di mana saat itu Presiden menyetujui anggaran Otorita IKN sebesar Rp 48,8 triliun,” jelasnya.

Selain itu, dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun untuk percepatan pembangunan IKN, guna merealisasikan statusnya sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028.

Terkait pembangunan infrastruktur tahap kedua, Basuki menegaskan bahwa Otorita IKN telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Sesuai dengan Surat Menteri PU Nomor CK0401-Mn/1245 tanggal 18 Desember 2024, telah disepakati bahwa Kementerian PU akan melanjutkan proyek infrastruktur yang telah berjalan, sementara Otorita IKN akan menangani proyek-proyek baru. (*/rls)

Pewarta : Robbi Syai’an
Editor : Nicha R

Erdogan Komitmen Libatkan Perusahaan Konstruksi Turki di IKN

0
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden RI Prabowo Subianto berjabat tangan usai memberikan pernyataan pers bersama di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/5/2025). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden.

JAKARTA – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan pemerintah Turki berkomitmen untuk turut sera dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, dengan melibatkan perusahaan konstruksi mereka.

“Kami juga berkomitmen untuk ikut serta dalam pembangunan proyek IKN dengan melibatkan perusahaan konstruksi kami dengan kelas dunia,” kata Presiden Erdogan dalam pernyataan pers bersama di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/2/2025).

Erdogan memandang penting perluasan kerja sama di berbagai bidang dengan Indonesia, mulai dari pertanian, industri halal, ekonomi yang penting untuk didiskusikan bersama.

Sejumlah kesepakatan dan kerja sama pun dihasilkan dalam kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia, yang selain melakukan pertemuan bilateral, kedua negara juga membentuk Dewan Kerja Sama Strategis Tingkat Tinggi (High Level Strategic Cooperation Council).

Dalam bidang perdagangan, Erdogan ingin meningkatkan nilai perdagangan dengan Indonesia yang saat ini mencapai 10 miliar dolar AS per tahun.

“Kami telah menandatangani 12 perjanjian, mulai dari bidang energi, kesehatan, pertanian, industri pertahanan, komunikasi, dan pendidikan,” kata Erdogan.

Dalam pernyataannya, Erdogan menyoroti hubungan diplomatis Turki dan Indonesia yang telah terjalin selama 75 tahun, namun hubungan sejarah kedua negara telah berlangsung sejak 400 tahun lalu.

Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah Indonesia dan Turki telah sepakat menyelesaikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dan memperluas akses pasar untuk produk kedua negara.

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan antara dua negara dengan saling menguntungkan kedua negara, juga mempercepat finalisasi kesepakatan CEPA di antara kita. Kami sepakat untuk memperluas akses pasar bagi produk-produk kedua negara,” kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menilai kemitraan Indonesia dan Turki ditujukan untuk kemakmuran rakyat kedua negara, serta untuk tatanan dunia baru yang lebih baik, yang mengarah pada perdamaian dan stabilitas dunia. (ANT/KN)

KPK Semakin Gencar Telusuri Dugaan Gratifikasi Eks Bupati Kukar Rita Widyasari, Sejumlah Saksi Segera Dipanggil

0
Foto: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Fajri/Mediakaltim.com)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperdalam aliran dana kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari. Dalam waktu dekat, rencanannya KPK akan memanggil sejumlah pihak terkait kasus tersebut.

Sebelumnya diketahui bahwa KPK telah menggeledah tiga lokasi, termasuk kediaman pemilik PT Sentosa Laju Energy, Tan Paulin. Selain itu, penyidik juga menggeledah rumah Politisi NasDem Ahmad Ali serta Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno. KPK akan mengklarifikasi barang-barang yang disita dari lokasi tersebut.

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, menyatakan bahwa setelah proses penggeledahan selesai, penyidik akan fokus pada klarifikasi alat bukti dengan saksi-saksi yang relevan.

“Jika penyidik telah menyelesaikan penggeledahan dan fokus pada klarifikasi alat bukti, pemanggilan saksi akan dilakukan,” ujar Tessa pada Rabu (12/2/2025).

Namun, Tessa belum dapat memastikan kapan pemanggilan akan dilakukan. Ia menegaskan bahwa kesaksian mereka diperlukan untuk melengkapi unsur perkara yang sedang ditangani.

“Pemanggilan saksi dilakukan semata-mata untuk kepentingan penyidikan kasus ini,” tambahnya.

Tessa menegaskan bahwa ketiga individu tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan perkara ini.

“Bukan sembarang saksi, mereka pasti memiliki hubungan dengan kasus ini,” tegas Tessa.

Sebelumnya, pada Juli 2024, KPK telah menggeledah kediaman Tan Paulin, yang dikenal sebagai “Ratu Batubara,” dan menyita sejumlah dokumen penting yang berkaitan dengan kasus Rita Widyasari.

Selain itu, KPK juga menggeledah rumah Japto Soerjosoemarno dan Ahmad Ali. Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik menyita uang dalam jumlah miliaran rupiah, barang bukti elektronik, serta belasan kendaraan roda empat yang diduga terkait dengan kasus tersebut. (Fajri)

KPK Selidiki Peran PT Sinar Kumala Naga dalam Kasus TPPU Rita Widyasari

0
Foto: Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Fajri/Mediakaltim.com)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut transaksi tambang batubara di Kutai Kartanegara (Kukar) yang melibatkan PT Sinar Kumala Naga (SKN). Sebagai bagian dari penyelidikan, penyidik telah memeriksa Direktur Keuangan PT SKN, Rifando, sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari.

Menurut Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, pemeriksaan terhadap Rifando berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa (11/2/2025).

“Penyidik mendalami peran yang bersangkutan serta keterlibatan PT SKN dalam transaksi tambang batubara di Kukar,” ujar Tessa pada Rabu (12/2/2025).

Penyelidikan ini berfokus pada dugaan gratifikasi yang diterima Rita Widyasari, di mana ia diduga memperoleh lima dolar AS per metrik ton batubara. Rita sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka TPPU bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin, sejak 16 Januari 2018.

Mereka diduga juga menerima berbagai fee, termasuk dari proyek, perizinan, serta pengadaan barang dan jasa dalam APBD selama masa jabatan Rita sebagai Bupati Kukar.

KPK menduga Rita dan Khairudin menguasai hasil tindak pidana korupsi senilai sekitar Rp436 miliar. Dana tersebut diduga digunakan untuk membeli kendaraan atas nama orang lain, tanah, serta bentuk aset lainnya.

Khairudin sendiri merupakan mantan anggota DPRD Kukar sekaligus anggota tim pemenangan Rita, yang dikenal sebagai Tim 11.

Sekadar diketahui, Rita telah dieksekusi ke Lapas Perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur, setelah divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 6 Juli 2018. Ia terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110,7 miliar serta suap senilai Rp6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek. (Fajri)

Meriah! Pramono Anung, Rano Karno, dan Para Tokoh Hadiri Perayaan Cap Go Meh di Glodok

0
Foto: Deretan tokoh yang sedang menghadiri acara Cap Go Meh di Pancoran Chinatown, Jakarta Barat pada Rabu (12/2/2025). (Ist)

JAKARTA – Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, turut memeriahkan perayaan Cap Go Meh di Pancoran Chinatown Point, Jakarta Barat. Acara yang menjadi puncak perayaan Imlek 2576 Kongzili ini juga dihadiri oleh sejumlah mantan pemimpin Jakarta, menjadikannya momen penuh sejarah dan kebersamaan.

Pantauan di lokasi pada Rabu (12/2/2025), Pramono mengenakan busana berwarna perak, sementara Rano tampil dengan pakaian merah. Keduanya didampingi oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi.

Tak hanya itu, tokoh-tokoh lain seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (2017-2022), Fauzi Bowo (2007-2012), dan Sutiyoso (1997-2007), serta Wakil Menteri PPPA Veronica Tan hingga mantan Menkopolhukam Mahfud MD turut hadir dalam perayaan ini.

Kedatangan mereka disambut meriah oleh warga yang sudah menunggu di sepanjang Jalan Pancoran. Para tokoh tersebut mengikuti arak-arakan dari Gapura Chinatown menuju Pancoran Chinatown Point, mengenakan busana tradisional Tionghoa.

Di sepanjang jalan, sorakan seperti “Pak Anies, Pak Anies” dan “Pak Mahfud, Pak Mahfud” juga terdengar dari kerumunan yang didominasi oleh ibu-ibu.

Tak hanya itu, penampilan khas budaya seperti ondel-ondel, barongsai, dan marawis semakin menambah semarak suasana. Mayoritas warga Tionghoa yang hadir tampak kompak mengenakan busana berwarna merah sebagai simbol keberuntungan.

Kemeriahan perayaan ini juga berdampak pada arus lalu lintas di sekitar lokasi. Beberapa pengendara bahkan rela berhenti sejenak untuk menyaksikan momen istimewa tersebut.

Perayaan Cap Go Meh 2025 ini diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Jakarta sebagai bagian dari upaya melestarikan tradisi sekaligus memperkuat keberagaman budaya di ibu kota.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

Sunggono Tegaskan Pemkab Kukar Tidak akan Terapkan Skema PPPK Paruh Waktu

0
Foto: Sekkab Kukar, Sunggono. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan tidak akan menerapkan kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Kepastian ini ditegaskan langsung oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono.

Sunggono menjelaskan bahwa kebijakan PPPK paruh waktu yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Republik Indonesia (RI) Nomor 16 Tahun 2025, yang memiliki kriteria tertentu bagi daerah yang menerapkannya.

“Sebenarnya, pertimbangan pengangkatan PPPK paruh waktu itu dilakukan jika pemerintah daerah dianggap melebihi ketentuan belanja pegawai yang telah ditetapkan, yaitu 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” jelasnya, Rabu (12/2/2025).

“Atau dengan kata lain, harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Artinya, jika keuangan daerah tidak mencukupi, maka harus diterapkan kebijakan paruh waktu,” tambahnya.

Untuk Kukar sendiri, Sunggono memastikan bahwa kondisi keuangan daerah masih cukup untuk melakukan pengangkatan PPPK waktu penuh. Mengingat jumlah APBD saat ini, belanja pegawai di Kukar masih berada di bawah angka 30 persen.

“Jadi, Insya Allah, untuk saat ini kita tidak akan menerapkan PPPK paruh waktu, karena keuangan daerah masih mencukupi untuk membayar Tenaga Harian Lepas (THL) secara penuh,” tegasnya. (Adv)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Muhammad Rafi’i

Kukar Siap Hentak 2025 dengan Deretan Event Spektakuler

0
Foto : Plt Kepala Dispar Kukar, Arianto. (Ady/MKG)

TENGGARONG – Tahun 2025 dipastikan akan menjadi tahun penuh kemeriahan bagi masyarakat Kutai Kartanegara (Kukar). Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar telah menyiapkan serangkaian event, mulai dari tingkat desa hingga berskala nasional, yang siap menghibur sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah.

Salah satu event yang paling dinanti adalah Kukar Land, festival musik ikonik ini akan kembali digelar tahun ini. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispar Kukar, Arianto, menegaskan bahwa Kukar Land bukan sekadar hiburan, tetapi telah menjadi identitas baru bagi daerah ini di mata pecinta musik.

“Setelah sukses besar di 2023, Kukar Land tahun ini akan kembali digelar. Kami ingin menghadirkan pengalaman yang lebih besar, lebih seru, dan tentunya menarik lebih banyak wisatawan,” ujar Arianto, Rabu (12/2/2025).

Dengan menghadirkan artis nasional, event ini diyakini akan menjadi magnet bagi masyarakat lintas generasi. Selain memberikan hiburan, event-event yang disiapkan juga diharapkan bisa menggerakkan sektor ekonomi kreatif, terutama bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri lokal.

“Kami sudah menyusun kalender event secara lengkap, mulai dari Januari hingga Desember 2025. Semua sudah terjadwal dengan matang agar dampaknya benar-benar terasa bagi masyarakat,” tambah Arianto.

Dispar Kukar juga memastikan bahwa setiap event akan terus dievaluasi agar tidak hanya menjadi ajang hiburan semata, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga.

Dengan konsep yang lebih matang dan dukungan penuh dari pemerintah daerah, tahun 2025 diperkirakan akan menjadi tahun penuh yang penuh warna bagi warga Kukar, baik dari sisi hiburan maupun pertumbuhan ekonomi.

“Kami ingin event-event ini berkontribusi pada perekonomian daerah, membuka peluang bagi UMKM, dan mendorong pertumbuhan industri kreatif lokal,” tutup Arianto. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i