JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif atas kemenangan dalam praperadilan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. KPK menilai bahwa putusan hakim dalam praperadilan tersebut sudah sesuai dengan harapan dan objektif.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, mengungkapkan keputusan hakim dan proses hukum yang dijalani sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami patut bersyukur, Alhamdulillah kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas putusan Hakim Bidang Praperadilan HK yang menurut kami sudah sesuai, sudah objektif sebagaimana yang rekan-rekan maupun masyarakat saksikan persidangannya beberapa hari ini,” ujar Tessa Mahardika kepada wartawan di Gedung KPK, Jumat (14/2/2025).

Tessa juga menjelaskan, KPK selalu berpedoman pada prosedur hukum yang berlaku dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, termasuk dalam perkara suap KPU dan menghalang-halangi penyidikan yang tengah berlangsung.

“Ke depan tentunya proses penyidikan akan tetap terus berjalan sesuai dengan fokus pemenuhan unsur perkara tersebut yang akan dilakukan oleh penyidik. Demikian pernyataan yang dapat kami berikan,” tegas Tessa.

Dalam hal ini, pihak KPK berharap agar masyarakat tetap memberikan dukungan dan pengawasan terhadap proses hukum yang berjalan, dan menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi akan terus dilakukan dengan penuh kehati-hatian serta berlandaskan pada prinsip keadilan.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Para petinggi DPP Partai Demokrat menyampaikan duka cita atas wafatnya Bendahara Umum DPP Partai Demokrat Renville Antonio karena mengalami kecelakaan di daerah Situbondo, Jawa Timur, pada Jumat (14/2/2025).

Ucapan duka cita pun disampaikan oleh Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani.
Menurut dia, Renville mengalami kecelakaan ketika sedang dalam perjalanan menuju Surabaya, dari arah Banyuwangi, Jawa Timur.

“Kami berduka cita yang mendalam atas berpulang Mas Renvile Antonio Bendahara Umum DPP Partai Demokrat. Informasi yang kami peroleh akibat kecelakaan,” kata Kamhar saat dikonfirmasi di Jakarta.

Selain itu, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY juga menyampaikan kabar duka kepulangan rekannya itu melalui akun media sosialnya.

“Semoga keluarga yang ditinggalkan dikaruniai keikhlasan, kesabaran, dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini,” kata AHY dalam unggahan di akun instagramnya.

Adapun Renville merupakan kader Partai Demokrat yang menjabat sebagai Bendahara Umum sejak tahun 2020. Politikus kelahiran Jakarta pada tahun 1977 itu berpulang di usia 47 tahun.
Kecelakaan lalu lintas yang menewaskan politikus Partai Demokrat itu terjadi di jalur pantura Desa Mojosari, Kecamatan Asembagus, Situbondo, Jawa Timur.

Peristiwa itu bermula saat korban mengendarai motor gede (moge) warna hitam nopol B-6789-A dari arah Surabaya ke Banyuwangi (dari barat ke timur), dan tepat di lokasi kejadian korban mengalami kecelakaan dengan kendaraan pikap dari arah yang sama.

“Kecelakaan yang melibatkan motor besar (moge) terjadi sekitar pukul 09.00 WIB pagi tadi,” kata Kapolres Situbondo AKBP Rezi Dharmawan di lokasi kejadian. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri tiba di bandara Al Bateen Executive Airport, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), Jumat (14/2/2025) sore, disambut secara langsung oleh utusan khusus setingkat menteri dari Ibu Suri Seikha Fatima binti Mubaraq Al Ketbi, Maitha Bint Salem Al Shamsi dan Duta Besar UEA untuk Indonesia Abdulla Salem Al-Dhaheri.

Berdasarkan keterangan yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat (14/2/2025) malam, disebutkan Megawati juga disambut Duta Besar Indonesia untuk UEA Husin Bagis, Dubes Indonesia untuk Tunisia Zuhairi Misrawi dan anggota DPR RI Ahmad Basarah, serta Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat PDIP, Andi Widjajanto.

Megawati datang bersama kedua anaknya yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dan Mohamad Rizki Pratama setelah sebelumnya menunaikan ibadah di Mekkah dan Madinah, Arab Saudi.

Megawati dan Puan kompak menggunakan hijab dan baju berwarna abu-abu bersama rombongan kemudian menuju hotel tempat menginap selama di Abu Dhabi.

“Di Abu Dhabi, Ibu Megawati dijadwalkan memenuhi undangan Seikha Fatima binti Mubaraq Al Ketbi, yang merupakan Ibu Suri dari Syeikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan dan juga bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab Pangeran Mohammed Bin Zayed,” kata Ahmad Basarah.

Sebelumnya, Megawati bersama Puan dan Pratama menjalani ibadah umrah di Mekkah dan dilanjutkan perjalanan ke Masjid Nabawi, Madinah.

Untuk diketahui, Maitha Bint Salem Al Shamsi merupakan sosok berpengaruh di pemerintahan dengan Pemerintah Federal pada tahun 2008 sebagai Menteri Negara.

Ia memimpin Dana Perkawinan hingga Februari 2016. Selanjutnya, pada tahun 2013-2014 dirinya dipercayakan sebagai presiden Universitas Zayed.

Saat ini, dia konsultan Shaikha Fatima Bint Mubarak. Sebelumnya ia memegang beberapa jabatan administratif, akademis, dan penelitian di Universitas Uni Emirat Arab.

Maitha pun berpartisipasi dalam beberapa konferensi internasional dan mewakili UEA di beberapa organisasi PBB seperti UNESCO. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kegiatan retreat untuk kepala daerah terpilih yang akan digelar di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada Februari 2025, akan sepenuhnya didanai oleh APBN, tanpa melibatkan dana daerah atau APBD.

Prasetyo menyampaikan bahwa anggaran untuk kegiatan tersebut akan disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), memastikan bahwa tidak ada kepala daerah yang perlu mengeluarkan dana pribadi atau mentransfer biaya untuk retreat tersebut.

“Semua pakai APBN, di Kemendagri itu,” kata Prasetyo usai konferensi pers soal efisiensi anggaran di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (14/2/2025).

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto sebelumnya mengungkapkan bahwa setelah pelantikan pada 20 Februari 2025, kepala daerah yang terpilih akan mengikuti retreat selama sepekan, mulai dari 21 hingga 28 Februari 2025 di Magelang. Retreat tersebut akan dihadiri oleh 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur, dengan persiapan sudah mencakup pemasangan 189 tenda untuk para peserta.

Retreat ini menjadi bagian dari pembekalan bagi para kepala daerah terpilih, dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan mereka.

Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 sendiri akan dilaksanakan di Jakarta pada 20 Februari 2025, meskipun keputusan presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara belum terbit.
(ANT/KN)

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang sengketa hasil Pemilihan Bupati (Pilbup) Berau 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli dalam Perkara Nomor 81/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada Kamis, 13 Februari 2025. Sidang ini menjadi krusial lantaran selisih suara antara pasangan calon yang bersengketa tergolong tipis.

Ketua Penel sidang Hakim Saldi Isra menegaskan persidangan ini akan membahas bukti-bukti yang akan dipertimbangkan para hakim MK. Sehingga nanti menjadi acuan apakah Pilbup Berau telah berjalan sesuai aturan atau terdapat pelanggaran yang dapat berpengaruh terhadap hasil akhir.

“Karena selisihnya sangat kecil, cukup ada bukti dari dua atau tiga TPS saja yang sah, itu bisa berdampak besar dan berpotensi memicu pemungutan suara ulang. Jadi sekarang, kita fokus pada pembuktian di tingkat TPS,” ujar Saldi dalam persidangan.

Dalam perkara ini, selisih suara antara Pemohon, pasangan calon nomor urut 1 Madri Pani-Agus Wahyudi, dan Pihak Terkait, Sri Juniarsih Mas-Gamalis, hanya 696 suara atau 0,53 persen dari total suara sah sebanyak 130.484. Angka ini lebih kecil dari ambang batas 1,5 persen yang diperbolehkan untuk mengajukan sengketa, yakni 1.957 suara.

Dalam persidangan, Pemohon menghadirkan saksi Rachmat Aprianto Gega, seorang relawan pasangan calon nomor urut 1, yang mengungkap dugaan pelanggaran di sejumlah TPS. Ia menyebut adanya pemilih yang tidak berhak memilih tetapi tetap memberikan suara, seperti yang terjadi di TPS 002 Kelurahan Bugis, TPS 014 Kelurahan Gunung Panjang, dan TPS 009 Kelurahan Gayam.

“Di TPS 002 Kelurahan Bugis, terdapat pemilih bernama William Timotili yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap, padahal pada hari pemilihan ia sedang berada di luar negeri untuk kuliah di China. Namun, namanya tetap tercatat hadir dan memberikan suara,” kata Rachmat dalam kesaksiannya.

Ia juga mengklaim memiliki bukti bahwa beberapa pemilih di TPS lain tidak berada di alamat domisili mereka, bahkan berada di luar kota, tetapi tetap tercatat dalam daftar hadir pemilih.

KPU Berau Bantah Tuduhan, Hadirkan Bukti Daftar Hadir Pemilih

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau selaku Termohon lantas membantah tuduhan tersebut. Kuasa Hukum KPU, Ali Nurdin, menghadirkan bukti berupa daftar hadir pemilih di 10 TPS yang menjadi objek sengketa untuk menunjukkan bahwa pemilih yang disebut dalam dalil Pemohon sebenarnya tidak hadir dan tidak menandatangani daftar hadir.

“Bukti yang kami ajukan menunjukkan bahwa nama-nama yang didalilkan Pemohon tidak hadir di TPS dan tidak menandatangani daftar hadir,” ujar Ali dalam persidangan.

Hakim Saldi Isra kemudian meminta masing-masing kuasa hukum untuk maju ke depan meja persidangan guna membandingkan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Penyandingan bukti ini menjadi salah satu poin krusial dalam menentukan apakah dalil Pemohon cukup kuat untuk membuktikan adanya kecurangan yang berpengaruh terhadap hasil Pilbup Berau 2024.

Sidang ini menjadi penentu apakah Mahkamah akan mengabulkan permohonan Pemohon atau mempertahankan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPU.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R