JAKARTA – Indonesia kembali mencatatkan kinerja perdagangan yang positif dengan surplus ekspor selama 57 bulan berturut-turut hingga tahun 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan ekspor Indonesia mencapai surplus sebesar USD 31 miliar sepanjang tahun 2024. Tren positif ini mencerminkan daya saing produk Indonesia di pasar global yang semakin meningkat.

“Perdagangan kita dengan Amerika Serikat, negara-negara ASEAN, Eropa, China, India, dan Uni Eropa terus menunjukkan pertumbuhan yang baik. Alhamdulillah, semuanya menunjukkan tren positif, kecuali dengan China,” ujar Airlangga dalam konferensi pers Launching Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 di Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Selain itu, Purchasing Managers’ Index (PMI) atau Indeks Manager Pembelian Indonesia juga mengalami peningkatan ke angka 51,9, yang menunjukkan optimisme pelaku usaha terhadap iklim ekonomi nasional. Indonesia juga mencatat lonjakan dalam Economic Complexity Index (ECI), naik dari peringkat 75 ke 65 pada tahun 2023.

Menko Airlangga menekankan pentingnya diversifikasi pasar ekspor, terutama di tengah kebijakan perdagangan global yang semakin dinamis, termasuk kebijakan ekonomi Amerika Serikat di bawah Trump 2.0.

“Kita harus melihat perdagangan ke seluruh dunia. Saat ini, world trade di luar Amerika mencapai 83 persen, sehingga kita harus memperkuat kerja sama dengan pasar global lainnya,” jelasnya.

Pemerintah juga mendorong percepatan perjanjian perdagangan internasional, seperti SEPA dengan Kanada, kerja sama dengan Mercosur, Eurasia, dan GCC, serta aksesi Indonesia ke The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP). Langkah ini diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas, termasuk ke Inggris, Kanada, dan Amerika Latin.

Selain itu, Indonesia juga terus memperkuat hubungan dagang dengan negara-negara Global South melalui forum seperti BRICS dan aksesi OECD yang masih dalam proses.

Lebih lanjut Menko Airlangga menambahkan, sektor hilirisasi juga menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah ekspor. Menurutnya, produk berbasis mineral, manufaktur, serta sektor tekstil, makanan dan minuman, furnitur, serta produk berbasis plastik dan kertas harus terus didorong.

“Dengan hilirisasi, kita bisa meningkatkan daya saing produk ekspor. Ini harus terus kita dorong agar semakin banyak produk Indonesia yang masuk ke pasar global,” tambahnya.

Dukungan pembiayaan juga menjadi faktor penting dalam memperkuat ekspor. Pemerintah berharap perbankan nasional, termasuk Bank Mandiri, dapat terus mendukung skema kredit usaha rakyat (KUR) bagi pelaku ekspor, termasuk bagi pekerja migran yang ingin berwirausaha.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus menunjukkan optimisme dalam mendorong sektor ekspor dengan menargetkan transaksi perdagangan pada ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 mencapai USD 25 miliar. Tahun sebelumnya, TEI berhasil melampaui target dengan transaksi mencapai USD 22,73 miliar, lebih tinggi dari target awal yang sebesar USD 17,5 miliar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa meskipun target awal TEI 2025 sebesar USD 16,5 miliar, pihaknya optimis bahwa angka transaksi dapat melebihi USD 20 miliar, bahkan mencapai USD 25 miliar.

“Tahun ini, target awal TEI adalah USD 16,5 miliar, naik 10 persen dari target sebelumnya. Namun, kita optimis bisa mencapai lebih dari USD 20 miliar, bahkan hingga USD 25 miliar,” ujar Airlangga dalam konferensi pers Launching Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 di Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

TEI 2025 akan menghadirkan lebih dari 1.500 exhibitor yang memamerkan berbagai produk unggulan Indonesia, di antaranya sektor makanan dan minuman, manufaktur, serta jasa dan lifestyle. Pameran ini diharapkan dapat menarik sekitar 5.000 buyer internasional dan 30.000 pengunjung dari berbagai penjuru dunia.

Selain pameran produk, TEI 2025 juga akan dilengkapi dengan berbagai program pendukung, seperti business matching, business counseling, business forum, serta penandatanganan perjanjian bisnis dan investasi. Hal ini diharapkan dapat semakin memperluas jaringan perdagangan Indonesia dengan negara-negara mitra global.

Airlangga menegaskan bahwa TEI 2025 merupakan acara mandiri yang tidak menggunakan anggaran negara (APBN), yang semakin memperkuat komitmen pemerintah untuk mendorong ekspor nasional.
Dengan terus meningkatnya surplus perdagangan dan ekspansi pasar ekspor yang semakin luas, pemerintah optimis terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus menguat.

Presiden Prabowo Subianto sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai 8 persen dalam beberapa tahun mendatang.

“Kita harus terus meningkatkan kinerja perdagangan dan investasi agar bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius ini,” tutup Airlangga.

Pewarta: Nicha R

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pesan penting kepada 961 kepala daerah yang baru dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025). Ia menekankan pentingnya kerja sama demi kepentingan rakyat, meskipun mereka berasal dari partai politik yang berbeda.

“Saudara-saudara yang berdiri di depan saya berasal dari partai-partai berbeda-beda. Saudara-saudara telah melaksanakan suatu kampanye yang tidak ringan, Saudara telah turun ke rakyat, saudara telah meminta kepercayaan rakyat, dan alhamdulillah Saudara berhasil meraih kepercayaan rakyat masing-masing,” ucap Prabowo.

Presiden juga mengingatkan bahwa meskipun para kepala daerah memiliki latar belakang politik, agama, dan suku yang berbeda, mereka tetap berada dalam satu kesatuan besar sebagai bagian dari Republik Indonesia.

“Walaupun kita berasal dari partai berbeda-beda, agama berbeda-beda, suku berbeda-beda, tapi kita telah lahir di keluarga besar Nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, keluarga besar merah putih, keluarga besar Bhineka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tapi kita satu,” ujar Prabowo dalam pelantikan kepala daerah di Istana Kepresidenan, Kamis (20/2/2025).

Diketahui, total ada 961 Kepala Daerah dari 481 daerah yang dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo mengatakan, jumlah ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan berada di urutan keempat terbesar di dunia.

“Kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, dan demokrasi yang dinamis,” ujar Presiden Prabowo.

Prabowo sekali lagi mengingatkan bahwa meski berbeda kepentingan politik, ras, suku, dan agama, tetap harus bersatu dalam keluarga merah putih.

“Walaupun kita mungkin berasal dari partai yang berbeda-beda, dari agama berbeda-beda, dari suku berbeda-beda, tapi kita telah lahir dalam keluarga besar Nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, keluarga besar merah putih, keluarga besar Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tapi kita satu,” pungkas Prabowo.

Selain itu, Presiden Prabowo menyampaikan kepada seluruh Kepala Daerah terpilih bahwa mereka akan bertemu lagi dalam “retreat” yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Magelang, Jawa Tengah.

“Kita akan jumpa dalam retreat di Magelang yang diselenggarakan oleh Mendagri, mudah-mudahan saudara akan kuat digembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur, marilah kita mengabdi pada rakyat kita, berbuat yang terbaik buat rakyat kita,” tutup Presiden. (Fajri)

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi akhirnya menemui massa aksi “Indonesia Gelap” yang digelar di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/2/2025). Awalnya, Prasetyo hanya berdialog dengan peserta aksi dari balik pagar pembatas di Jalan Merdeka Barat dan meminta perwakilan mahasiswa untuk mendekatinya.

Namun, permintaan tersebut ditolak, dan mahasiswa meminta agar Prasetyo yang datang menemui mereka.

Setelah aparat kepolisian membuka jalan, Prasetyo akhirnya naik ke atas mobil komando bersama Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo. Dari atas mobil komando, ia menegaskan bahwa pemerintah mendengar dan menerima semua tuntutan mahasiswa serta akan mempelajarinya.

“Sore hari ini saya menyatakan bahwa kami pemerintah terbuka akan menerima tuntutan ini dan mempelajarinya,” ujar Prasetyo, yang langsung disambut tepuk tangan oleh para peserta aksi “Indonesia Gelap.”

Ia juga mengajak perwakilan massa aksi untuk berdialog dan mendiskusikan tuntutan yang mereka ajukan.

“Saya ingin menawarkan saudara tunjuk perwakilan saudara, kita berdialog, berdiskusi, yang konstruktif, beri masukan ke poin-poin yang saudara tuntut. Mana yang kurang tepat mari kita perbaiki bersama-sama,” kata Prasetyo.

Aksi “Indonesia Gelap” yang diinisiasi oleh BEM SI ini sendiri menyampaikan sembilan tuntutan utama, yaitu:

1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2025.
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat.
3. Evaluasi besar-besaran program Makan Bergizi Gratis.
4. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah.
5. Tolak dwifungsi TNI.
6. Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset.
7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional.
8. Tolak impunitas dan tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat.
9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

Aksi ini bertepatan dengan hari pelantikan kepala daerah di Istana Negara, sehingga situasi di sekitar lokasi menjadi ramai dengan massa aksi yang menyampaikan aspirasi mereka. (Fajri)

JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) harus diisi oleh orang-orang profesional.

“Pengurus Danantara itu harus betul-betul orang yang profesional,” kata Luhut dalam acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Menurutnya, pembentukan Danantara merupakan suatu langkah yang sangat strategis. Aset yang dikelola oleh Danantara diyakini bisa ditingkatkan hingga 5-6 kali lipat, mengingat dana akan diinvestasikan kepada proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain.

Luhut pun meyakini Indonesia memiliki sejumlah proyek dengan prospek yang cerah, misalnya proyek rumput laut dengan perkembangan riset yang baik, potensi penyerapan tenaga kerja, serta biaya yang tak begitu tinggi.

Selain itu, juga ada proyek genome sequencing yang disebut bermanfaat untuk sektor ketahanan pangan.

Luhut juga optimistis dengan proyek digital di Indonesia. Dalam kesempatan itu, dia menginginkan Indonesia untuk membuat sistem kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) seperti DeepSeek dan ChatGPT.

Menurutnya, Indonesia memiliki talenta digital yang mumpuni untuk mengembangkan sistem teknologi serupa. Sebagai contoh, aplikasi seperti PeduliLindungi, Simbara, hingga e-katalog dikembangkan oleh talenta digital dalam negeri.
Maka dari itu, dia menekankan struktur organisasi Danantara perlu diisi oleh orang-orang yang berkapasitas baik.
“Dan juga mereka punya kewenangan untuk joint venture. Jadi perusahaan-perusahaan BUMN ini manajemennya harus transparan. Ini satu langkah lagi yang sangat baik dengan kita memasukkan standar manajemen internasional masuk di perusahaan-perusahaan negara ini,” ujarnya.
Luhut mengajak masyarakat untuk kompak mendukung Danantara.
“Saya sangat optimistis dengan hal ini semua. Saya ingin, ayo kita kompak bersama-sama membahu membuat Indonesia lebih bagus ke depannya,” tutur Luhut. (ANT/KN)

JAKARTA – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Arif Zudan mengatakan bahwa setiap instansi menentukan penerapan skema bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) dengan menyesuaikan karakteristik layanan publik masing-masing.

Hal ini, kata dia, karena setiap instansi punya karakteristik layanan tertentu yang tidak bisa disamakan satu dengan yang lain, misalnya layanan umum.

“Layanan-layanan publik yang membutuhkan on-site di lapangan, salah satunya seperti rumah sakit tidak dapat melakukan WFA,” kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Unit-unit yang menangani pelayanan publik, kebandaraan, kepelabuhan, kemudian jalan raya, menurut dia, sulit menerapkan WFA karena sifatnya harus melayani secara langsung.

Zudan menjelaskan bahwa unit-unit yang melayani pengelolaan administrasi manajemen ASN seperti BKN dapat lebih mudah melakukan sistem WFA.

Untuk BKN, kata dia, akan menerapkan WFA ini mulai pekan depan secara bertahap dengan evaluasi secara berkala.

Ia mengatakan bahwa penerapan WFA untuk pegawai BKN secara bertahap. Tahap pertama akan diterapkan WFA selama 1 hari, tahap berikutnya dicoba 2 hari setelah evaluasi WFA selama 2 bulan pertama.

“Jadi, ke depannya bisa 2 hari dengan catatan evaluasi bagus, kinerja tetap bagus, dan tidak ada komplain,” ujarnya.

Dikatakan pula bahwa penerapan WFA di BKN akan tetap diikuti dengan pemantauan kinerja harian berbasis sistem yang dirancang untuk evaluasi apakah target kerja setiap pegawai tercapai atau tidak secara periodik.

Apalagi, lanjut dia, layanan manajemen ASN di BKN sudah berbasis digital, mulai dari pengadaan ASN seperti penetapan NIP CPNS/PPPK, validasi formasi kebutuhan pegawai, penetapan kenaikan pangkat, status, mutasi, penerbitan pertimbangan teknis atau pertek, hingga pensiun, melalui SIASN–sistem pengelolaan ASN berbagi pakai antara BKN dengan seluruh instansi.

Tidak hanya itu, dia menekankan bahwa penerapan WFA secara bertahap di BKN ini juga berdampak positif karena dapat menjadi acuan untuk menguji keandalan sistem dan digitalisasi birokrasi yang ada di BKN.

“Jika sistem layanan digital di BKN sudah berjalan efektif, dapat direplikasi oleh instansi lain. BKN sendiri sudah investasi SDM digital dan sarpras layanan digital untuk menyesuaikan sistem WFA,” pungkas Zudan.

Adapun penyesuaian skema kerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN. (ANT/KN)