JAKARTA – Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, menjalani sidang perdana terkait kasus dugaan korupsi impor gula di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (6/3/2025).

Sidang yang dimulai pukul 10.30 WIB tersebut digelar secara terbuka dan dihadiri sejumlah tokoh, salah satunya Anies Baswedan. Anies datang bersama juru bicaranya, Shahrin Hamid, untuk mengikuti jalannya persidangan, termasuk mendengarkan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung.

Setelah sidang berlangsung, Anies memberikan apresiasi kepada majelis hakim yang memberikan kesempatan kepada tim kuasa hukum Tom Lembong untuk secara langsung membacakan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan.

“Saya ingin sampaikan terima kasih kepada majelis hakim yang sudah memberikan kesempatan untuk eksepsi dibacakan hari ini juga,” ujar Anies seusai persidangan.

Menurutnya, keputusan tersebut penting agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih jelas dan lengkap mengenai perkara yang menjerat Tom Lembong.

“Sehingga kita semua keluar dari sidang hari ini dengan mendengar secara lengkap baik dari jaksa penuntut maupun dari penasihat hukum,” tambahnya.

Lebih lanjut, Anies berharap majelis hakim mempertimbangkan eksepsi yang telah disampaikan tim kuasa hukum serta mengambil keputusan yang objektif berdasarkan kebenaran dan keadilan.

“Tentu kita berharap agar majelis hakim mengambil keputusan dengan objektif, berdasarkan prinsip kebenaran, kepastian hukum, dan keadilan,” ucapnya.

Ia juga menilai bahwa izin pembacaan eksepsi merupakan langkah positif dalam menjaga transparansi proses hukum.

“Kami yakin majelis hakim akan mengambil keputusan yang benar. Hari ini mereka telah membuat keputusan yang sangat baik dengan memberikan kesempatan bagi tim kuasa hukum untuk menyampaikan eksepsi,” kata Anies.

Sebagai informasi, sidang perdana ini beragendakan pembacaan dakwaan oleh jaksa, dipimpin oleh hakim ketua Dennie Arsan Fatrika, dengan hakim anggota Purwanto Abdullah dan Ali Muhtarom.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan pada periode 2015–2016, di mana Tom Lembong didakwa telah merugikan negara hingga Rp578 miliar.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

BANDUNG – Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan sebanyak 16 daerah tidak sanggup membiayai Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024.

“Dari 24 PSU, ada sekitar 16 tidak sanggup membiayai sendiri PSU,” kata Dede seusai kunjungan kerja Komisi II DPR di Gedung Sate Bandung, Kamis (6/3/2025)

Dede yang tidak merinci daerah mana saja yang tidak sanggup membiayai PSU, menyebutkan bahwa Jawa Barat dengan adanya PSU di Kabupaten Tasikmalaya, berada dalam tingkatan aman di mana kebutuhan diperkirakan Rp60 miliar.

Pemprov Jabar bisa menyiapkan setengah dari anggaran Rp60 miliar,  sementara KPU dan Bawaslu Jabar masih memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dari penyelenggaraan Pilkada 2024.

“Jadi Jawa Barat sebetulnya dalam konteks ini aman,” ujar dia.

Terkait dengan cukup banyaknya daerah di Indonesia yang harus menggelar PSU,
Dede menyoroti bahwa hal tersebut berawal dari lemahnya kinerja KPU di tingkat daerah.

“Kalau mau jujur, kenapa bisa PSU, lemahnya penyelenggara di bawah. Kebanyakan kan masalah ijazah, ada yang tidak cermat kalau kami katakan. Ada yang mantan narapidana itu masih lolos, itu menurut saya yang kayak gini harus kita ubah,” katanya.

Menurut Dede, pembiayaan PSU di 24 daerah di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai Rp750 miliar, dan masih di luar dana pengamanan.

“Kalau plus biaya pengamanan, plus pilkada ulang, bisa mencapai Rp900 miliar sampai Rp1 triliun,” ucapnya.

Dede mengatakan soal pembiayaan PSU tersebut masih menunggu skema yang ditawarkan pemerintah yakni pembiayaan yang akan dibantu juga oleh pemerintah provinsi yang akan disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi II pekan depan.

“Saya dapat informasi, pemerintah sudah siap. Salah satunya menggunakan dukungan dari pemerintah provinsi seperti hari ini,” tuturnya.

Di lokasi yang sama, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan ada tiga isi putusan MK terkait dengan pilkada Kabupaten Tasikmalaya.

“Keputusan MK untuk Tasikmalaya intinya ada tiga, yang pertama membatalkan terkait dengan nomor urut, membatalkan juga masalah pasangan calon, dan membatalkan penetapan hasil pemilihan. Tentunya dalam kondisi tersebut kita diberikan waktu 60 hari,” ujarnya.

Dedi mengatakan untuk PSU tersebut, KPU membutuhkan biaya Rp40 miliar, dan kebutuhan pengamanan mencapai Rp12 miliar untuk Kodim, Polresta Tasikmalaya, dan Polres Tasikmalaya.

“Jadi total kebutuhan untuk PSU di Rp62 miliar, tapi ini sedang kita verifikasi dulu,” kata dia.

Verifikasi yang dilakukan salah satunya memastikan pembiayaan untuk KPPS yang hanya bekerja selama 30 hari, sementara pada perhitungan pembiayaan PSU dihitung bekerja dalam 60 hari.

Dedi mengatakan bahwa pemerintah Jawa Barat dan Kabupaten Tasikmalaya menyanggupi masing-masing menanggung 50 persen dari biaya PSU tersebut.

Pemerintah provinsi Jawa Barat menyanggupi dan sudah menyiapkan dananya yang berasal dari Silpa penyelenggaraan Pilkada 2024 dari KPU serta Bawaslu Jawa Barat yang seluruhnya tersisa masing-masing Rp122 miliar dan Rp8,7 miliar.

Sementara pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terakhir hanya bisa menyediakan kurang dari separuh kebutuhan PSU yakni hanya bisa menyiapkan maksimal Rp25 miliar saja.

“Mudah-mudahan mencukupi karena masih menunggu hasil verifikasi kebutuhan anggaran yang akan kita koreksi,” kata dia menambahkan. (ANT/KN)

BEKASI – Banjir besar yang melanda wilayah Bekasi menyebabkan dampak signifikan terhadap sejumlah satuan pendidikan di daerah tersebut. Untuk menindaklanjuti kondisi ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, bersama Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Mahfudz Abdurrahman, melakukan kunjungan ke beberapa sekolah yang terdampak bencana banjir guna meninjau langsung kerusakan dan memastikan langkah-langkah pemulihan dapat segera dilakukan.

Dalam kunjungannya, Mendikdasmen mengunjungi SMA Negeri 6 Kota Bekasi, SD Negeri Pekayon Jaya IV, dan TK Aisyiyah Bustanul Athfal 44.

“Kami meninjau sekolah-sekolah yang terdampak banjir di wilayah Bekasi. Selain melihat kerusakan yang terjadi, kami juga memberikan bantuan dari pemerintah. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa musibah banjir ini,” ucap Abdul Mu’ti di Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (6/3/2025).

Adapun bantuan yang disalurkan bagi sekolah-sekolah yang terdampak meliputi 100 paket family kit, 50 paket school kit untuk PAUD, 50 paket untuk SD, 75 paket untuk SMP, dan 25 paket untuk SMA.

1 dari 9

Bantuan dana untuk jenjang PAUD sebesar Rp250 juta, untuk SD sebesar Rp80 juta, untuk SMP dan SMA masing-masing Rp250 juta, serta untuk SMK sebesar Rp25 juta. Total bantuan yang diberikan mencapai Rp855 juta. Selain itu, juga disediakan 1 paket tenda kelas darurat untuk SD.

Mendikdasmen menjelaskan bahwa total terdapat 114 satuan pendidikan dasar dan menengah yang terdampak banjir di wilayah Bekasi, yang mencakup 45 SD di Kabupaten Bekasi dan 45 SD di Kota Bekasi, 3 SMP di Kota Bekasi, 4 SMA di Kabupaten Bekasi, 5 SMA di Kota Bekasi, 5 SMK di Kota Bekasi, 2 SLB di Kabupaten Bekasi dan 5 SLB di Kota Bekasi, serta 54 PAUD yang terdampak di Kota Bekasi.

“Sekolah-sekolah yang rusak akan kami bantu dengan alokasi anggaran yang ada. Kami akan mengidentifikasi kerusakan dan memberikan bantuan sesuai dengan tingkat kerusakan yang ada. Ini bukan hanya bantuan dari pemerintah pusat, tetapi juga dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai penyelenggara pendidikan,” ujar Menteri Mu’ti.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Mahfudz Abdurrahman, juga memberikan apresiasi atas kunjungan ini dan berharap sekolah-sekolah yang terkena dampak dapat segera beroperasi kembali.

“Sebagai warga Kota Bekasi, saya berharap sekolah-sekolah ini segera kembali beraktivitas seperti semula,” tuturnya.

Salah satu kepala sekolah yang terdampak, Agus Hernala, Kepala SD Negeri Pekayon Jaya IV, menjelaskan banjir terjadi pada Selasa (4/3/2025) pukul 4.30 WIB. Meskipun kerusakan pada konstruksi bangunan tidak terlalu signifikan, berbagai fasilitas seperti buku, komputer, alat peraga, serta meja dan kursi rusak.

“Dampak yang lebih signifikan adalah pembelajaran yang terganggu. Seharusnya, tanggal 6 Maret 2025, siswa sudah kembali ke sekolah setelah libur, namun karena keadaan yang belum kondusif, kami memutuskan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh sampai sarana prasarana sekolah kembali dibersihkan,” jelas Agus.

Agus juga mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan yang diterima. “Alhamdulillah, kami sudah menerima bantuan dana sebesar Rp25 juta dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk operasional pembersihan dan pengadaan alat-alat yang rusak,” ujar Agus.

Dengan berbagai langkah pemulihan dan bantuan yang diberikan, diharapkan proses pendidikan di Bekasi dapat segera pulih dan berlangsung dengan baik, meskipun dalam situasi yang penuh tantangan pasca-banjir.

Pewarta: Nicha R