JAKARTA – Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, menyoroti langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai sengaja mempercepat pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Menurutnya, tindakan ini bertujuan untuk menghindari proses praperadilan yang masih berlangsung.

Dalam keterangannya usai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diskors pada Senin (10/3/2025), Ronny menekankan praperadilan adalah mekanisme hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Mekanisme ini memberikan hak bagi tersangka untuk menguji status hukumnya serta menjadi sarana kontrol terhadap proses hukum yang dijalankan.

“Hari ini kita melihat bagaimana hukum dipermainkan. Kami sudah sampaikan kepada pihak KPK untuk menghormati lembaga pengadilan. Praperadilan ini diatur di dalam KUHAP, memberikan ruang kepada tersangka untuk menguji status tersangkanya dan juga memberikan ruang untuk kontrol terhadap due process of law yang tidak sesuai dengan undang-undang,” ujar Ronny.

Ia mengungkapkan pihaknya telah meminta agar praperadilan didahulukan sebelum perkara masuk ke tahap persidangan pokok, tetapi justru melihat adanya upaya dari KPK untuk menunda praperadilan demi mempercepat pelimpahan berkas.

“Kami sudah sampaikan bahwa kita minta agar praperadilan ini didahulukan, tetapi yang sebelumnya apa yang kita sudah sampaikan berulang kali, kami menilai bahwa KPK dalam hal ini sengaja untuk menunda karena untuk mempercepat berkas,” tegasnya.

Selain itu, Ronny juga menyoroti bukti yang dihadirkan KPK dalam sidang sebelumnya. Menurutnya, barang bukti tersebut tidak terkait langsung dengan Hasto Kristiyanto, melainkan dengan terdakwa lain.

“Teman-teman, di dalam praperadilan ini yang sebelumnya kita sudah uji bersama bahwa bukti yang dihadirkan oleh KPK bukan bukti yang terkait dengan Mas Hasto Kristiyanto. Ini bukti untuk terdakwa yang lainnya, kemudian untuk indik yang lainnya, dan ini sudah diuji di dalam persidangan,” katanya.

Lebih lanjut, Ronny menyampaikan dugaan obstruction of justice dalam kasus ini. Ia mengungkapkan adanya kesaksian seorang saksi bernama Tio yang mengaku mengalami tekanan agar mengubah keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Obstruction of justice, ada kesaksian teman-teman, namanya Saudara Tio, di mana dia mendapatkan penekanan atau mendapatkan tekanan-tekanan terkait untuk mengubah BAP-nya. Itu sudah terungkap di sidang praperadilan sebelumnya,” ujarnya.

Ronny menegaskan proses praperadilan seharusnya dijalankan terlebih dahulu sebelum perkara masuk ke pokok persidangan, terutama jika bukti yang diajukan masih dipertanyakan dan saksi mengalami tekanan.

“Kita harapkan ayolah, harusnya kita hormati dulu praperadilan, kita uji dulu baru masuk pokok perkara. Kalau perkaranya buktinya lemah, saksinya dipaksa, kemudian saksinya keterangannya berdiri sendiri, bagaimana kita masuk ke pokok perkara? Ini kan sebenarnya ruang praperadilan inilah yang harusnya kita uji dulu dong, baru kita masuk kepada pokok perkara,” paparnya.

Selain itu, Ronny mengkritik sikap KPK yang menolak menghadirkan saksi fakta yang diajukan oleh tim kuasa hukum.

“Kita sudah sampaikan, kita minta KPK men-sortir dari Mas Hasto Kristiyanto sebagai tersangka untuk menghadirkan saksi fakta. Itu juga pun tidak dikabulkan. Apa yang mau kita harapkan, teman-teman, dari penegakan hukum yang ada di Indonesia seperti ini?” tanyanya.

Ia juga menyinggung kondisi hukum di Indonesia yang menurutnya menunjukkan tren negatif, di mana hukum bisa dipermainkan demi kepentingan tertentu.

“Ini bisa terjadi sama siapa saja. Kalau Mas Hasto Kristiyanto bisa diginiin, semuanya bisa. Hukum dibolak-balik, hukum dipermainkan karena diorder, karena punya kepentingan kekuasaan. Ini yang mau kita harapkan? Penegakan hukum seperti ini? Kita sebagai Indonesia malu ditonton oleh jutaan mata yang ada di Indonesia dan maupun di luar negeri menilai penegakan hukum kita seperti ini,” ujarnya.

Menanggapi pernyataan dari tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi, Ronny menekankan undang-undang tetap harus menjadi rujukan utama dalam mengambil keputusan.

“Tadi dengan adanya apa, statement dari JPU yang bilang bahwa ada SEMA, kami pikir bahwa sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Kami tidak mengomentari tersebut, tetapi kami menilai bahwa undang-undang harusnya yang tertinggi menjadi patokan dalam mengambil keputusan,” tutupnya.

Saat ini, sidang praperadilan masih menunggu keputusan hakim terkait kelanjutannya setelah pelimpahan perkara ke Pengadilan Tipikor.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan suap.

Hakim tunggal Afrizal Hady menyatakan permohonan tersebut gugur karena berkas perkara telah dilimpahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di PN Jakarta Pusat.

“Permohonan pemohon dinyatakan gugur,” ujar Hakim Afrizal dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

Dengan putusan ini, status tersangka Hasto tetap sah dan proses hukumnya akan berlanjut di Pengadilan Tipikor.

Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, menilai keputusan tersebut menunjukkan adanya tindakan tidak adil dari KPK. Ia menuding lembaga antirasuah itu sengaja mempercepat pelimpahan berkas perkara untuk menggugurkan praperadilan.

“Ini cara KPK untuk menghindari uji keabsahan status tersangka Hasto. Mereka menunda kehadiran di sidang, lalu tiba-tiba melimpahkan berkas perkara agar praperadilan otomatis gugur,” ujar Maqdir.

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa KPK mengabaikan hak-hak Hasto, termasuk hak menghadirkan saksi yang dapat memberikan keterangan yang menguntungkan.

Ia juga mengkritik hukum seharusnya menjadi pembatas kewenangan penyidik, bukan alat untuk memperkuat tindakan sewenang-wenang.

“Hukum harus ditegakkan dengan adil, bukan digunakan untuk mempermudah penyalahgunaan kewenangan. Ini yang kami sayangkan,” tegasnya.

Meskipun praperadilan pertama telah gugur, Hasto masih memiliki satu gugatan praperadilan lain terkait dugaan perintangan penyidikan, yang akan disidangkan pada Jumat, 14 Maret 2025, di PN Jakarta Selatan.

Sementara itu, sidang pokok perkara kasus suap dan perintangan penyidikan Hasto akan dimulai di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada hari yang sama.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

SEMARANG – Satu jalur KA di ruas antara Stasiun Gubug dan Stasiun Karangjati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang terendam banjir akibat luapan Sungai Tuntang, sudah dapat dilintasi kereta pada Minggu (9/3/2025) siang.

Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Franoto Wibowo mengatakan ratusan petugas yang diterjunkan di lokasi kejadian telah menyelesaikan perbaikan salah satu jalur pada pukul 11.44 WIB.

“Satu jalur sudah dapat dilintasi dengan kecepatan terbatas,” katanya.

Menurut dia, kereta pertama yang melintas di jalur tersebut yakni KA Peti Kemas relasi Surabaya-Jakarta yang selanjutnya disusul KA Argo Bromo Anggrek.

Terbuka jalur yang sempat terendam banjir tersebut, kata dia, juga berdampak terhadap mulai normalnya perjalanan KA di jalur utara Jawa Tengah.

“KAI terus melakukan perbaikan dan normalisasi agar kecepatan KA yang melintas juga dapat segera kembali normal,” katanya.

Sementara akibat terputusnya jalur KA antara Stasiun Gubug dan Karangjati, terdapat 5 perjalanan KA yang harus dialihkan melalui jalur Brumbung-Gundih-Gambringan.

Selain itu, terdapat dua dua perjalanan kereta yang dibatalkan, yakni KA Kedung Sepur.

Ia menuturkan PT KAI menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan maupun pembatalan perjalanan sejumlah KA akibat bencana alam tersebut. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menegaskan bahwa musik Indonesia memiliki kekayaan sangat luas dan beragam, yang mencerminkan keanekaragaman budaya dan etnis di Nusantara, sehingga perlu diperkenalkan ke seluruh dunia.

“Musik Indonesia sangat kaya, baik dalam bentuk musik tradisional maupun genre musik modern yang berkembang pesat sejak tahun 1950-an, sehingga perlu terus diperkenalkan ke seluruh dunia,” kata Fadli Zon dalam acara peluncuran piringan hitam (vinyl) Indonesia Raya yang digelar di Jakarta, Minggu (9/3/2025).

Fadli menyatakan Indonesia tercatat memiliki lebih dari seribu jenis musik tradisional yang tersebar di berbagai daerah, serta lebih dari 200 alat musik tradisional yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa.

Adapun beberapa musik tradisional telah mendapatkan pengakuan dunia, seperti angklung yang diinskripsikan oleh UNESCO pada 2010 sebagai warisan budaya tak benda, disusul gamelan pada 2021, Tari Saman pada 2011, dan yang terbaru kolintang pada 2024.

Fadli juga menyatakan bahwa musik Indonesia seringkali menjadi objek penelitian dalam etno-musikologi dan terus dikagumi oleh komunitas global.

Menurut dia, hal ini menjadi bukti bahwa musik Indonesia memiliki daya tarik dan nilai yang luar biasa di mata dunia.

Melalui Kementerian Kebudayaan, Fadli memastikan akan terus mendukung pengembangan musik sebagai medium kebudayaan dan ekspresi budaya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan No 5 Tahun 2017 dan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

“Kementerian Kebudayaan berkomitmen untuk melindungi karya cipta seni, termasuk musik, dan memastikan bahwa hak moral dan ekonomi para pencipta terlindungi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fadli menjelaskan bahwa berbagai inisiatif dan program dari Kementerian Kebudayaan juga akan mendukung perkembangan ekosistem musik Indonesia, seperti program Cinta Lagu Anak Indonesia, Indonesian Music Expo, Festival Musik Tradisi Indonesia, serta lomba cipta lagu nasional dan digitalisasi musik tradisional.

Kementerian Kebudayaan, menurut dia, juga akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk para musisi, pencipta lagu, penyanyi, dan organisasi seperti LMKN, untuk menyelenggarakan kegiatan yang mendukung pengembangan musik Indonesia.

“Kami ingin memastikan bahwa musik Indonesia terus berkembang dan mendapatkan apresiasi yang layak, baik di tingkat nasional maupun internasional,” tegasnya.

Fadli Zon juga mengingatkan bahwa berdasarkan amanat Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara memiliki kewajiban untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia.

Musik Indonesia, kata dia, memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam gelombang budaya global, seperti halnya fenomena K-pop dari Korea Selatan atau budaya pop Jepang.

“Mudah-mudahan musik Indonesia bisa menjadi garda depan dalam menciptakan ‘Indonesian Wave’, seperti halnya musik dan film dari negara-negara tetangga kita. Ini adalah kesempatan besar bagi Indonesia untuk menunjukkan kontribusinya terhadap peradaban dunia,” katanya.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat termasuk musisi, seniman, dan pendidik untuk terus menghidupkan musik sebagai sarana edukasi, ekspresi budaya, dan pemersatu bangsa.

“Dengan semangat Hari Musik Nasional, mari kita semua terus mencintai musik Indonesia dan menjaga semangat kebangsaan dalam setiap alunan nada dan irama,” sebut Menbud Fadli Zon. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa politikus Ahmad Ali (AA) secara sukarela mendatangi penyidik untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari (RW).

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, menjelaskan bahwa AA memilih untuk diperiksa di Polres Banyumas karena penyidik yang menangani kasus tersebut tengah bertugas di wilayah tersebut.

“Penyidik sedang melakukan pemeriksaan di luar kota. Yang bersangkutan mendapat informasi bahwa minggu depan akan menjalankan ibadah umrah, sehingga bersedia diperiksa hari ini dan menemui penyidik di lokasi yang ditentukan,” ujar Tessa saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (8/3/2025).

Selain memeriksa Ahmad Ali, KPK juga meminta keterangan dari beberapa saksi lainnya, termasuk seorang ahli.

Tessa menegaskan bahwa penyidik masih terus mendalami informasi yang diperoleh sebelum mengambil kesimpulan terkait kasus ini.

“Saat ini belum ada kesimpulan yang bisa diambil,” tambahnya.

Sebagai informasi, KPK saat ini tengah menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh Rita Widyasari, setelah sebelumnya menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi.

Dalam proses penyidikan, KPK telah menyita sejumlah aset berharga, termasuk 91 unit kendaraan serta berbagai barang bernilai ekonomi lainnya. Selain itu, penyidik juga mengamankan lima bidang tanah dengan luas mencapai ribuan meter persegi, serta 30 jam tangan mewah dari berbagai merek.

Sebagian besar aset tersebut kini dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK di Cawang, Jakarta Timur, serta beberapa lokasi lainnya di Samarinda, Kalimantan Timur, untuk keperluan perawatan.

KPK berencana menelusuri asal-usul aset yang disita guna mendukung proses penyidikan. Jika terbukti berasal dari hasil tindak pidana korupsi, aset-aset tersebut akan disita untuk negara sebagai bagian dari upaya asset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara.

Rita Widyasari sendiri sebelumnya telah divonis 10 tahun penjara sejak 2017 setelah terbukti menerima gratifikasi senilai Rp110,72 miliar terkait perizinan proyek dinas di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selain hukuman penjara, ia juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp600 juta dengan subsider enam bulan kurungan.

Saat ini, KPK tengah mengembangkan penyidikan kasus TPPU yang melibatkan Rita sebagai upaya mengoptimalkan pengembalian aset negara yang diperoleh dari hasil korupsi. (Fajri)

JAKARTA– Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam beserta istrinya Ngo Phu’o’ng Ly tiba di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (9/3/2025), dan To Lam dijadwalkan bertemu Presiden Prabowo Subianto, Senin (10/3/2025).

Di apron Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, kedatangan To Lam disambut oleh upacara jajar pasukan serta diiringi oleh alunan musik dari Korps Musik TNI, dan dentuman meriam.

Tepat di pangkal karpet biru yang tergelar di ujung tangga pesawat, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, mewakili Pemerintah RI, menyambut kedatangan To Lam.

Di lokasi yang sama, ada juga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI Andy Rachmianto, dan Duta Besar RI untuk Vietnam Denny Abdi. Sementara itu, dari delegasi Vietnam, ada Duta Besar Vietnam untuk Indonesia Ta Van Thong.

To Lam melawat ke Jakarta dalam rangka kunjungan kenegaraan yang berlangsung pada 9–11 Maret 2025. Kunjungan kenegaraan itu merupakan yang pertama sejak To Lam menjabat sebagai Sekjen Partai Komunis Vietnam.

Setibanya di Jakarta, To Lam dijadwalkan langsung ke hotel untuk beristirahat, dan keesokan harinya, To Lam beserta istri akan menghadiri upacara penyambutan kenegaraan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Di Jakarta, To Lam juga dijadwalkan bertemu dengan Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden dalam siaran resminya di Jakarta, Minggu, menjelaskan kedatangan To Lam diharapkan menjadi momentum untuk memperkokoh kemitraan strategis antara Indonesia dan Vietnam.

“Kedatangan Sekjen PKV ke Indonesia juga dalam rangka kunjungan kenegaraan bertepatan dengan peringatan 70 tahun hubungan antara Indonesia dan Vietnam,” demikian siaran resmi BPMI Sekretariat Presiden. (ANT/KN)