JAKARTA – Sejumlah tokoh masyarakat, aktivis HAM dan organisasi masyarakat sipil menyampaikan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang saat ini tengah dibahas di DPR.

Petisi tersebut dibacakan secara bergantian di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, pada Senin (17/3/2025).

Tokoh-tokoh yang turut membacakan petisi ini antara lain Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto, cendekiawan Sukidi Mulyadi, keluarga korban pelanggaran HAM tragedi Semanggi I Maria Catarina Sumarsih, putri proklamator sekaligus Wakil Presiden pertama RI Halida Nuriah Hatta, serta aktivis HAM Smita Notosusanto.

Selain itu, perwakilan dari berbagai organisasi turut hadir, di antaranya YLBHI, Perempuan Mahardika, Imparsial, Human Rights Working Group (HRWG), Greenpeace Indonesia, Bijak Memilih, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Gerakan Buruh untuk Rakyat (Gebrak), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Lembaga Bantuan Hukum Pers, Transparency International Indonesia, dan Centra Initiative.

Petisi ini menyoroti beberapa permasalahan utama terkait revisi UU TNI. Salah satu poin yang ditekankan adalah pentingnya reformasi peradilan militer, yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintah dan DPR.

Mereka juga mengkhawatirkan kemungkinan kembalinya dwifungsi ABRI melalui penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil.

Selain itu, mereka menyoroti pelanggaran terhadap UU TNI yang telah terjadi terkait dengan penempatan prajurit aktif di berbagai jabatan sipil.

Isu lain yang menjadi sorotan adalah usulan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pemerintah mengenai keterlibatan TNI dalam penanganan narkoba, serta revisi klausul yang memungkinkan pelibatan militer dalam operasi militer selain perang (OMSP) tanpa persetujuan DPR.

Selain menolak revisi UU TNI yang dinilai bermasalah, mereka juga mendesak pemerintah dan DPR untuk memprioritaskan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), memastikan TNI mampu beradaptasi dengan ancaman eksternal, meningkatkan kesejahteraan prajurit, serta memperhatikan keseimbangan gender dalam struktur organisasi TNI.

Mereka juga menuntut jaminan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari diskriminasi di dalam institusi militer.

Dimas, Koordinator KontraS, menegaskan bahwa kelompok masyarakat sipil dengan tegas menolak revisi UU TNI yang dinilainya dilakukan tanpa kajian yang matang.

“Dengan petisi ini, kami menegaskan sekali lagi bahwa dengan proses percepatan pembahasan revisi Undang-Undang TNI, maka kami semua sepakat, kami kelompok masyarakat sipil menolak RUU TNI disahkan secara serampangan dan terburu-buru,” ujar Dimas.

Setelah pembacaan petisi, seluruh peserta yang hadir secara serempak meneriakkan penolakan mereka terhadap revisi UU TNI.

“Tolak RUU TNI! Tolak RUU TNI!” seru mereka bersama.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengeluarkan Peraturan Gubernur atau Pergub yang melarang alih fungsi lahan di seluruh Provinsi Jawa Barat dalam rangka mencegah banjir dan menjaga swasembada pangan.

“Gubernur Jawa Barat mengeluarkan peraturan gubernur yang melarang alih fungsi lahan di seluruh Provinsi Jawa Barat, lahan yang menggunakan areal hutan, alih fungsi lahan areal perkebunan, alih fungsi lahan areal persawahan, alih fungsi danau, dan alih fungsi sungai,” ujar Dedi Mulyadi di Jakarta, Senin (17/3/2025).

Pergub ini, lanjutnya, akan mempengaruhi seluruh regulasi Provinsi Jawa Barat dan nantinya seluruh areal ini akan berdampak pada peningkatan produktivitas tangan.

Dedi mengatakan bahwa di balik penanganan banjir terdapat upaya penanganan ketahanan pangan.

Hal ini dikarenakan efek dari sungai pada ujungnya adalah areal pertanian, dan dampak dari areal pertanian ujungnya adalah produktivitas beras.

Dengan demikian Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya mengembalikan fungsi sungai, fungsi danau atau situ, dan juga mengembalikan fungsi rawa-rawa sebagaimana mestinya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengharapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat untuk ikut melakukan audit atas adanya alih fungsi lahan di Jawa Barat baik itu oleh negara seperti Perhutani, PTPN, atau pihak lainnya.

Menurut Dedi, alih fungsi lahan secara serampangan dapat mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar. Ketika bencana yang diakibatkan alih fungsi lahan datang, maka negara otomatis melakukan recovery.

Dia menyebutkan bahwa ada banyak dimensi yang mengalami kerugian akibat alih fungsi lahan, yang pertama kerugian akibat akibat hilangnya karbon dan sumber mata air, kemudian mendatangkan bencana, dan alih fungsi ini memberikan kerugian pada negara.

Dedi mengatakan negara mengeluarkan sejumlah uang baik APBN/APBD provinsi/ kabupaten/kota, yang tentunya memiliki implikasi terhadap menurunnya belanja pemerintah untuk sektor publik lainnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa tiga pasal perubahan yang ada pada Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, sudah dibahas dan mendapat masukan dari masyarakat.

Dengan begitu, dia menegaskan tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses penyusunan RUU tersebut. Tiga pasal perubahan itu yakni soal kedudukan TNI, perpanjangan usia pensiun, hingga penambahan jabatan sipil yang bisa diisi TNI aktif.

“Sudah tidak ada hal yang kemudian melanggar hal-hal yang dicurigai akan kemudian membuat hal-hal yang ke depannya itu tercederai,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Dia pun beranggapan bahwa sistem dwifungsi di TNI tidak akan bangkit melalui RUU tersebut.
Menurut dia, Panja Komisi I DPR RI pun sudah memaparkan perubahan-perubahan yang dimaksud.

“Jadi silakan dilihat hasil panja, tadi kan teman-teman juga sudah mendapatkan hasil dari panja yang akan kita putuskan bersama,” kata dia.

Menurut dia, RUU tersebut mengatur 15 jabatan sipil yang bisa diisi oleh TNI aktif. Namun jika bukan 15 lembaga atau bidang jabatan sipil itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun jika ingin mengisi jabatan.

“Sudah jelas bahkan sudah diberikan revisi tiga pasal yang kemudian menyatakan apa saja yang direvisi dan itu tidak merubah hal-hal yang kemudian dicurigai itu nanti dalam keputusannya,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto pun menyatakan bahwa pembahasan RUU itu sudah mendengar masukan dari berbagai pihak, mulai dari pakar, akademisi, purnawirawan TNI, hingga lembaga swadaya masyarakat. (ANT/KN)

GRESIK – Presiden Prabowo Subianto meresmikan smelter atau pabrik pemurnian logam mulia (PMR) milik PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur, Senin (17/3/2025).

Presiden datang  ke smelter milik Freeport itu pada Senin siang didampingi oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, kemudian ada pula Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmannirrahim, pada siang hari ini tanggal 17 Maret tahun 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan pabrik pemurnian logam mulia PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur,” kata Presiden yang disambut dengan riuh tepuk tangan tamu undangan dan para pejabat yang hadir.

Prabowo, dalam sambutannya saat acara peresmian, menekankan pentingnya keberadaan smelter yang mampu mengolah konsentrat menjadi logam-logam mulia seperti emas dan perak.

“Ini sungguh sesuatu yang sangat penting bagi negara dan bangsa kita. Ini yang kita kehendaki bahwa negara kita, bangsa kita, tidak hanya akan menjual bahan baku, tetapi kita ingin juga menjual barang-barang jadi, barang-barang produk akhir yang punya nilai tambah yang sangat besar,” kata Presiden Prabowo.

Prabowo kemudian menyebutkan smelter Freeport Indonesia di Gresik itu diyakini sebagai pabrik pemurnian logam mulia terbesar di dunia, terutama yang pengolahannya dari hulu ke hilir.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga berterima kasih kepada Freeport Indonesia, dan Freeport McMoran yang telah beroperasi di Indonesia selama 50 tahun lebih. Prabowo, dalam sambutannya, memuji Freeport McMoran yang diyakini ikut berkontribusi membangun perekonomian nasional.

“Mereka juga, menurut saya, adalah contoh dari korporasi yang bertanggung jawab, yang baik, dan sekarang mereka buktikan dengan mereka buat hilirisasi di Indonesia,” kata Presiden Prabowo.

Prabowo tiba di Gresik sekitar pukul 13.00 WIB setelah terbang menumpang helikopter dari apron Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Jawa Timur, Presiden turut didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Selepas meresmikan smelter di Gresik, Presiden lanjut terbang ke Sidoarjo untuk meresmikan secara serentak 17 stadion di berbagai daerah Indonesia dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo. (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah Indonesia mempercepat proses pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) pada 2024, termasuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Pengangkatan CPNS ditargetkan selesai paling lambat Juni 2025, sementara PPPK tahap I dan II diselesaikan paling lambat Oktober 2025.

Pengumuman percepatan tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers yang digelar bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, di Gedung KemenPANRB, Jakarta, Senin (17/3/2025).

“Pengangkatan CASN dipercepat, yaitu CPNS diselesaikan paling lambat Juni 2025, sedangkan PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat Oktober 2025. Penyelesaian pengangkatan ini harus disesuaikan dengan kesiapan masing-masing kementerian, lembaga, dan pemda dalam memenuhi persyaratan yang ada,” ungkap Prasetyo.

Prasetyo mengimbau kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk segera melakukan analisis dan simulasi agar dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam proses rekrutmen ASN, yang bertujuan tidak hanya untuk membuka lapangan pekerjaan, tetapi untuk memastikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

“Rekrutmen ini adalah bagian dari langkah strategis dan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN. Kebijakan penataan non-ASN tahun ini merupakan kebijakan afirmasi terakhir, yang nantinya pengangkatan ASN hanya akan dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai peraturan,” tegas Prasetyo.

Prasetyo menambahkan bahwa kebijakan percepatan ini diambil setelah melakukan kajian mendalam dan berbagai pertimbangan matang. Presiden juga menekankan bahwa menjadi ASN bukan hanya sekadar pekerjaan, tetapi adalah pengabdian dalam melayani masyarakat.

“Pengangkatan ASN dilakukan untuk memastikan pelayanan yang optimal dan manfaat yang jelas bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan bahwa kebijakan penyesuaian pengangkatan ini bertujuan untuk melindungi CASN, dengan penataan yang lebih komprehensif dan memastikan kesiapan di lapangan. Penataan tersebut diharapkan dapat menghasilkan pengangkatan CASN yang berjalan optimal, dengan formasi dan kualifikasi yang tepat, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Rini menjelaskan bahwa sebelumnya, pengangkatan CPNS direncanakan akan dilakukan pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026. Namun, setelah melihat perkembangan terkini, pemerintah berhasil menemukan mekanisme percepatan untuk melaksanakan pengangkatan CASN.

“Alhamdulillah, pemerintah dapat menemukan mekanisme percepatan yang optimal. Bapak Presiden menyambut baik upaya ini, dan memberikan arahan yang sangat berpihak pada rakyat dan CASN,” ujar Rini.

Sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden, Rini mengingatkan agar Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah segera menindaklanjuti kebijakan percepatan ini dengan menyusun perencanaan pengangkatan CASN yang memperhitungkan kesiapan masing-masing instansi. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah besar dan sangat akomodatif, yang membutuhkan peran aktif dari K/L dan Pemda untuk menyelesaikan pengangkatan CASN ini sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“K/L dan Pemda harus segera menindaklanjuti kebijakan ini dengan menyusun perencanaan pengangkatan CASN melalui simulasi dan analisis yang mempertimbangkan kesiapan masing-masing,” kata Rini.

Pewarta : Nicha R