JAKARTA – Pengamat mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) Rupiah dipengaruhi serangan rezim Israel terhadap Iran.

“Kekhawatiran atas meningkatnya ketegangan di Timur Tengah secara tiba-tiba menyusul serangan Israel terhadap Iran memicu sentimen risk-off yang meluas,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (13/6/2025).

Pada Jumat, Israel melakukan serangkaian serangan besar-besaran ke sejumlah target militer di Iran, termasuk ke beberapa individu yang dikabarkan memiliki koneksi dengan program nuklir negara tersebut.

Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) Hussein Salami, komandan Markas Pusat Khatam al-Anbiya IRGC Gholamali Rashid, fisikawan Mohammad Mehdi Tehranchi dan mantan kepala Organisasi Energi Atom Iran, Fereydoon Abbasi, wafat akibat serangan Israel ke Iran.

Media siaran Iran Press TV melaporkan bahwa adanya korban jiwa, termasuk sejumlah perempuan dan anak-anak, yang tewas dalam serangan tersebut, meskipun tidak merinci berapa jumlahnya.

Otoritas Iran membatalkan seluruh penerbangan di bandara Imam Khomeini di Tehran menyusul serangan tersebut, lapor kantor berita ISNA mengutip juru bicara bandara.

Tentara Israel menyatakan bahwa jet-jet tempur mereka telah menyelesaikan tahap pertama dari operasi serangan mereka.

Pemimpin Revolusi Islam, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, mengatakan rezim Israel telah menetapkan takdir yang pahit dan menyakitkan bagi dirinya sendiri melalui serangan udara terhadap Iran pada Jumat dini hari waktu setempat.

Dalam sebuah pesan kepada bangsa Iran pada Jumat pagi, selang beberapa jam setelah Israel melancarkan serangan di Tehran dan kota-kota lainnya, Ayatullah Khamenei menegaskan bahwa rezim Zionis harus bersiap menunggu hukuman yang keras.

Di samping itu, investor turut khawatir atas tekanan tarif lebih lanjut pasca Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan akan segera menaikkan tarif otomotif.

“Ia (Trump) dapat segera menaikkan tarif otomotif (yang) memicu kecemasan baru atas perdagangan hanya sehari setelah mengklaim bahwa kesepakatan perdagangan AS-Tiongkok telah selesai,” ucap Ibrahim.

Nilai tukar Rupiah pada penutupan perdagangan hari ini di Jakarta melemah sebesar 61 poin atau 0,38 persen menjadi Rp16.304 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.243 per dolar AS.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Jumat juga melemah ke level Rp16.293 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.237 per dolar AS. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku optimistis bahwa Pemerintah Singapura menyetujui permintaan ekstradisi buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Paulus Tannos.

“Semuanya masih optimistis ekstradisi yang pertama ini mudah-mudahan bisa terealisasi dan terwujud, sehingga nanti mungkin bisa menjadi sebuah pembelajaran,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Jumat (13/6/2025).

Lebih lanjut Setyo menjelaskan bahwa optimisme tersebut dikarenakan Pemerintah Indonesia, termasuk KPK, telah memenuhi permintaan Pemerintah Singapura dalam proses ekstradisi Paulus Tannos.

“Apa yang menjadi kebutuhan Pemerintah Singapura, baik Itu dari dokumen, surat, semuanya kami serahkan. Kurang, kami tambahkan. Masih butuh apa, kami lengkapi,” jelasnya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa bila ekstradisi Paulus Tannos berhasil, maka dapat menjadi contoh untuk buronan kasus lain.

“Mungkin DPO-DPO (daftar pencarian orang) yang lain bisa akan lebih mudah kalau posisinya ketahuan di suatu negara, khususnya Singapura, untuk kami minta ekstradisi,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Hukum, terdapat sidang pendahuluan mengenai kelayakan ekstradisi Paulus Tannos yang akan berlangsung pada 23—25 Juni 2025. (ANT/KN)

JAKARTA – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali ingin memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista) kapal patroli dengan kapal selam tanpa awak pendeteksi ranjau.

Hal tersebut dikatakan Ali ketika mengunjungi salah satu booth milik Sangkuriang Internasional di gelaran pameran alutsista Indo Defence 2025, di Jakarta, Jumat (13/6/2025).

“Kalau kapal patroli baik yang berawak maupun tanpa awak, unmanned surface vehicle maupun yang unmanned underwater vehicle atau autonomous,” kata Ali.

Ali pun sempat melihat beberapa produk yang ada dijajakan dalam booth tersebut. Perhatian Ali pun tertuju pada satu produk yakni Jalarov S11.

Jalarov S11 adalah kapal selam tanpa awak yang berfungsi untuk mendeteksi ranjau aktif yang ada di dalam laut. Tidak hanya itu, kapal selam buatan dalam negeri tersebut juga dapat berfungsi untuk meledakkan ranjau aktif dalam laut.

Direktur R&D Sangkuriang Internasional Agung Aswamedha mengatakan produk tersebut cocok untuk memperkuat TNI AL. Kapal tanpa awak itu dapat menunjang kerja dua kapal buru ranjau buatan Jerman, KRI Pulau Fani-731 dan KRI Pulau Fanildo-732.

“Jadi, memang ini dibutuhkan untuk kebutuhan mission profile. Karena kami sebagai grup perusahaan, kami fokus untuk men-support TNI AL,” kata Agung saat ditemui di lokasi.

Agung mengaku Ali sangat tertarik dengan produk karena fungsinya yang efektif dan diproduksi oleh perusahaan dalam negeri. Dengan diproduksi dalam negeri, lanjut Agung, Ali tidak perlu khawatir kesulitan mencari suku cadang dan ketika ingin meningkatkan (mengupgrade) teknologi drone bawah air tersebut.

Saat ditanya berapa jumlah unit yang akan dibeli oleh TNI AL, Agung belum bisa menjelaskan secara rinci kepada awak media. Dia hanya memastikan pengadaan unit tersebut sedang dalam proses hingga saat ini.

Sebelumnya, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan pihaknya berencana memperkuat pangkalan angkatan laut (Lanal) dengan alutsista baru buatan dalam negeri.

“Apabila (kapal patroli) itu bisa dibangun dari dalam negeri maka akan kita maksimalkan yang dari dalam negeri sehingga kita mudah dalam meng-upgrade peralatan tersebut,” kata Ali dalam jumpa pers pemusnahan narkoba seberat dua ton di Batam, Kamis (12/6).

Menurut Ali, penguatan alutsista di setiap pangkalan TNI AL  di beberapa daerah perlu dilakukan guna memperkuat sistem patroli laut di kawasan perbatasan.

Ali sendiri mengakui dalam gelaran pameran Indo Defence yang saat ini sedang berlangsung di Kemayoran, banyak pihak perusahaan asing yang menawarkan TNI AL produk kapal patroli dan teknologi pengawasan baru. (ANT/KN)

JAKARTA – Tim Pengawas Haji DPR RI menyatakan sorotan Pemerintah Arab Saudi atas tingginya angka kematian jemaah haji Indonesia harus menjadi bahan evaluasi mendalam bagi pemerintah dalam hal seleksi kesehatan calon jemaah, khususnya kelompok lanjut usia dengan penyakit penyerta.

“Masukan dari Pemerintah Arab Saudi ini harus menjadi perhatian serius. Mereka bahkan menyampaikan pertanyaan keras: ‘Why do you bring people to death here?’ Mengapa Anda kirim jemaah ke sini hanya untuk meninggal?” kata anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Edy Wuryanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (13/6/2025).

Hal itu disampaikan Edy Wuryanto usai kunjungan Timwas Haji DPR RI ke Daerah Kerja (Daker) Madinah, Arab Saudi, Kamis (12/6/2025).

Anggota Komisi IX DPR RI itu mengemukakan angka kematian jemaah haji Indonesia yang tinggi tersebut menandakan perlunya penguatan instrumen skrining kesehatan.

“Menteri Kesehatan dan seluruh jajarannya, termasuk Dinas Kesehatan di tingkat kabupaten/kota, harus lebih ketat dalam menyeleksi calon jemaah,” ucapnya.

Dia juga meminta agar proses seleksi kesehatan calon jemaah dilakukan secara ketat sebelum keberangkatan, bukan hanya saat pendaftaran haji.

“Syarat istitha’ah atau kemampuan fisik harus menjadi prioritas, terutama bagi lansia yang memiliki penyakit kompleks, apalagi penyakit terminal yang diprediksi tidak mampu menyelesaikan seluruh rukun haji. Mereka sebaiknya tidak diberangkatkan,” ujarnya.

Menurut Edy, pembayaran biaya haji yang dilakukan sejak 10–15 tahun sebelumnya pun tidak bisa dijadikan patokan untuk keberangkatan haji.

Hal itu karena pemeriksaan kesehatan harus dilakukan ulang menjelang keberangkatan sebagai bagian dari kewajiban negara dalam melindungi keselamatan jemaah.

“Skrining itu harus dilakukan sebelum berangkat. Kalau ternyata kondisi kesehatannya tidak memungkinkan, bisa digantikan oleh anak atau kerabatnya. Skema penggantian ini harus mulai disosialisasikan,” tuturnya.

Edy menekankan lebih dari 200 orang jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia pada pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci menjadi tanggung jawab bersama dalam menjaga martabat bangsa.

“Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk menekan angka kematian jemaah dan menjaga martabat bangsa dalam pelaksanaan ibadah haji,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa untuk menyelamatkan masa depan masyarakat dari dampak perubahan iklim.

AHY menegaskan bahwa perlindungan garis pantai bukan sekadar urusan infrastruktur, melainkan menyangkut kelangsungan hidup masyarakat dan eksistensi bangsa.

“Arahan Bapak Presiden RI bukan hanya merupakan respons teknis, tapi sebuah keputusan yang berani untuk menyelamatkan masa depan jutaan rakyat di pesisir utara Jawa. Bagi bangsa yang hidup di kepulauan, melindungi garis pantai adalah melindungi eksistensinya,” ujarnya di Jakarta, Jumat (13/6/2025).

AHY juga menyoroti pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Giant Sea Wall Pantura Jawa sesuai arahan Presiden, untuk melindungi kawasan pesisir dari dampak perubahan iklim.

Salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Pantai Utara Jawa, sebuah proyek raksasa yang telah direncanakan sejak 1995, namun kini mulai direalisasikan. Proyek sepanjang ±500 kilometer dari Banten hingga Gresik ini diperkirakan menelan biaya hingga 80 miliar dolar AS dan akan dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu 15–20 tahun.

Presiden RI Prabowo Subianto dalam waktu dekat berencana untuk membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa.

“Sekarang tidak ada lagi penundaan, kita akan segera mulai itu. Saya sudah perintahkan suatu tim untuk roadshow keliling, dan dalam waktu dekat saya akan bentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa,” kata Prabowo.

Giant Sea Wall, atau Tanggul Laut Raksasa adalah struktur besar yang dibangun di sepanjang garis pantai untuk memisahkan daratan dan laut, dengan tujuan utama mencegah erosi dan kerusakan akibat gelombang.

Di Jakarta, konsep ini diwujudkan melalui proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), yang dirancang untuk melindungi kota Jakarta dari ancaman banjir rob dan penurunan permukaan tanah. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto sempat mencari kehadiran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam penutupan konferensi infrastruktur ICI 2025, guna meminta Pemprov DKI agar mau patungan melalui APBD dalam pembangunan mega proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall).

Presiden menjelaskan bahwa proyek tanggul laut raksasa yang membentang sepanjang 500 kilometer di pantai utara Jawa, dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, membutuhkan biaya pembangunan sebesar 80 miliar dolar AS, termasuk di Teluk Jakarta secara khusus sebesar 8 miliar dolar AS sampai 10 miliar dolar AS.

“Khusus untuk Teluk Jakarta, kemungkinan 8 (miliar) sampai 10 miliar dolar (AS), kalau 8 sampai 10 miliar dolar, saya kira kita sendiri mampu. Di sini ada hadir Gubernur DKI? Tidak? Enggak hadir? Waduh. Coba diselidiki kenapa tidak hadir,” kata Presiden Prabowo seraya berkelakar, dalam sambutannya saat menutup International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Presiden mengatakan bahwa dirinya sudah bertemu dengan Pramono beberapa hari lalu, dan mengirim utusan untuk memastikan bahwa Pemprov DKI mendukung pembangunan mega proyek yang sudah direncanakan sejak 1995 itu.

Kepala Negara pun mendapat jawaban bahwa Pemprov DKI tentu saja mendukung tanggul laut raksasa yang sudah masuk dalam proyek strategis nasional.

“Saya dapat jawaban ‘dukung’. Alhamdulillah. Karena APBD-nya DKI sangat besar. Jadi saya bilang DKI harus urunan. Pemerintah pusat urunan,” kata Prabowo.

Prabowo pun memproyeksi APBD dari Pemprov DKI Jakarta untuk pembangunan tanggul laut raksasa setidaknya mencapai 8 miliar dolar AS, yang dapat dialokasikan per tahun sebesar 1 miliar dolar AS.

Menurut Presiden, pembangunan tanggul laut raksasa ini memang diprioritaskan untuk Jakarta, serta beberapa kota lain, seperti Semarang, Pekalongan dan Brebes.

“Air itu sudah mengancam kehidupan rakyat kita, harus segera. Dan ini suatu yang harus kita laksanakan dan kita terbuka,” kata Presiden.

Prabowo pun membuka sejumlah perusahaan asing, baik dari China, Jepang, Korea Selatan, hingga kawasan Eropa dan Timur Tengah untuk ikut berinvestasi dalam proyek tanggul laut raksasa.

“Tapi, kita tidak tunggu (kerja sama), kita akan gunakan kekuatan (anggaran) kita sendiri,” kata Presiden. (ANT/KN)