BONTANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Saeful Rizal menyambut Hari Santri Nasional 2024 dengan menaruh harapan yang besar kepada santri di Kota Bontang.

Saeful yang memiliki latar belakang agama ini, merupakan salah satu politisi yang juga  penggiat agama di Kota Bontang.

“Saya ucapkan Selamat Hari Santri Nasional 2024 kepada seluruh santri, khususnya santri di Kota Bontang,” ujarnya, Selasa (22/10/2024).

Saeful mengimbau para santri bisa menggunakan sumber daya yang dimilikinya, termasuk pengaplikasian ilmu, guna meraih masa depan yang gemilang. Ia menjelaskan bahwa gelar santri merupakan sebuah almamater yang perlu dijaga marwahnya.

Penekankan untuk menjaga setiap batas-batasan yang ada, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi pesantren saat ini sedang marak dengan kasus-kasus yang tidak senonoh.

“Perlu adanya batasan diri bagi santri maupun pengelolaan pesantren bahkan pimpinannya,” tegasnya.

Lebih lanjut berharap, santri-santri yang ada di Kota Bontang bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri, orang lain, dan Kota Bontang. Hari santri juga harus dimaknai dengan penguatan umat berbagai organisasi keagamaan. (Adv/sya)

Pewarta : Syakurah
Editor : Nicha R

BONTANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Rustam kembali menduduki jabatannya di Komisi B dengan masa periode 2024-2029. Menurut dirinya, Partai Golongan Karya (Golkar) telah mempercayai bahwa dirinya lebih tepat berada di Komisi B DPRD Kota Bontang.

“Alhamdulillah hingga sampai saat ini, saya masih dipercayai oleh Partai Golkar untuk tetap berada di Komisi B,” ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (22/10/2024) kemarin.

Bagi Rustam, berada di bagian posisi Komisi B DPRD Kota Bontang sangat berharga, apalagi menjabat sebagai ketua dalam dua masa periode. “Semoga saya tetap bisa menjalankan amanah ini dengan baik, untuk ke depannya,” paparnya.

Menanggapi pergantian nama pada komisi, Rustam menjelaskan bahwa tidak ada yang berubah. Semuanya dan fungsinya pun masih tetap sama, tidak ada beda dari yang sebelumnya. “Ini hanya namanya saja ya yang berubah, menjadi A, B, dan C. Untuk fungsi dan yang lain, masih sama. Kita mencari sensasi baru aja, untuk periode ini,” tutupnya. (Adv/KN)

Editor : Nicha R

BONTANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam menanggapi realisasi anggaran yang dinilai sangat kecil, bahkan masih tersisa anggaran hingga Rp 2 triliun.

Andi Faiz menjelaskan, dirinya bersama dengan sekretaris daerah kota Bontang telah melakukan koordinasi untuk mendorong para OPD dapat segera melakukan resapan anggaran.

“Kami melakukan rapat kerja ke depannya dengan OPD-OPD, untuk segera mengevaluasi ataupun memonitoring angaran-anggaran mereka,” jelasnya, Senin (21/10/2024).

Diharapkan, ke depannya para OPD dapat benar-benar melaksanakan kegiatan yang terencana, yang bersumber daripada kebutuhan aspirasi dari masyarakat sehingga serapan anggaran bisa terlaksana dengan baik.

“Terutama kepada OPD yang berkontrak dengan pihak ketiga semoga secepatnya bisa di-push agar sesuai dengan target yang dijanjikan,” terangnya.

Ia juga menegaskan,  jangan lagi ada proyek-proyek yang menjadi SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) atau selisih antara defisit anggaran dengan pembiayaan netto.

Meskipun begitu, ia berharap akan makin banyak aspirasi masyakat yang bisa disampaikan kepada DPRD dan pemerintah Kota Bontang, sehingga pemanfaatan anggaran dapat tertuju lebih jelas. (Adv/KN)

Editor : Nicha R

BONTANG – Keberadaan anak jalanan dan kelompok punk di Kota Bontang kerap menimbulkan keresahan di masyarakat. Menyikapi hal ini, Anggota DPRD Kota Bontang, Muhammad Yusuf, mengusulkan agar penertiban tidak hanya berfokus pada tindakan represif, tetapi juga mencakup pembinaan terpadu yang melibatkan orang tua, tokoh rohani, dan dukungan komunitas.

Menurutnya, penertiban tanpa pendekatan edukatif hanya akan berdampak sementara dan tidak menyelesaikan masalah di akar persoalannya.

“Anak-anak ini mungkin terjebak dalam lingkungan pergaulan yang salah, tetapi mereka tetap memiliki masa depan. Sebaiknya kita tidak hanya menangkap mereka, tapi juga membimbing mereka agar bisa kembali ke jalan yang benar,” ujar Yusuf.

Yusuf menegaskan bahwa anak jalanan dan punk yang terjaring penertiban perlu mendapatkan pembinaan dan pendampingan. Ia mengungkapkan bahwa selama ini, penertiban sering kali hanya berakhir pada penangkapan sementara tanpa ada tindak lanjut.

Melalui pendekatan yang lebih manusiawi, anak-anak ini diharapkan bisa memahami dampak negatif dari pilihan mereka dan termotivasi untuk beralih ke arah yang lebih positif.

“Kita perlu melibatkan orang tua, bahkan rohaniawan sesuai dengan agama masing-masing, agar pembinaan mereka benar-benar menyentuh aspek mental dan spiritual,” tambahnya.

Pembinaan terpadu ini juga perlu didukung dengan aturan yang jelas, termasuk peraturan daerah yang mengatur penanganan anak jalanan dan punk.

Yusuf menilai, dukungan hukum akan memperkuat langkah penanganan dan rehabilitasi sosial yang berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa banyak di antara mereka yang masih di bawah umur, putus sekolah, atau bahkan tidak memiliki dukungan keluarga yang cukup.

Yusuf berharap melalui pendekatan ini, anak jalanan dan punk di Bontang bisa mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki masa depan mereka. Ia mengimbau agar pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai lembaga terkait turut andil dalam mewujudkan pembinaan terpadu ini demi menciptakan lingkungan kota yang lebih aman dan harmonis bagi semua pihak. (adv/KN)

BONTANG – Minimnya penerangan di sepanjang Jalan Soekarno Hatta menuju Bontang Lestari memicu kekhawatiran terkait keamanan warga yang melintas, terutama pada malam hari. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Muhammad Sahib, mendesak Pemerintah Kota Bontang untuk segera memperbaiki dan menambah Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah tersebut guna mencegah terjadinya tindak kriminal, seperti pembegalan yang kerap terjadi belakangan ini.

“Situasi jalan yang gelap sangat berpotensi menjadi lokasi strategis bagi pelaku kejahatan. Untuk saat ini, saya sarankan masyarakat yang keluar malam untuk tidak bepergian sendirian,” ujar Sahib, Senin (21/10/2024).

Muhammad Sahib juga menegaskan pentingnya peningkatan keamanan di kawasan tersebut, baik melalui patroli rutin dari kepolisian maupun partisipasi warga dalam menjaga keamanan dengan memanfaatkan pos kamling. Ia menyayangkan bahwa ketidakhadiran PJU di beberapa titik menyebabkan meningkatnya kejadian pembegalan, yang bahkan mengancam nyawa warga.

“Pemerintah harus segera bertindak. Minimnya penerangan di jalan ini berbahaya, dan kejadian-kejadian seperti pembegalan sudah sering terjadi. Ini tidak bisa dibiarkan,” tambahnya.

Ia mendesak Pemerintah Kota Bontang untuk segera melakukan pengecekan dan perbaikan PJU dari simpang RSUD hingga perbatasan Bontang dengan Kutai Kartanegara (Kukar), serta memastikan lampu jalan berfungsi dengan baik di seluruh wilayah tersebut.

“Kita tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi di sepanjang jalan yang minim penerangan, apalagi dengan jarak antar rumah yang berjauhan. Lampu jalan adalah hal yang sangat penting untuk keselamatan warga,” tegasnya.

Selain penerangan, Sahib juga mengusulkan agar pos penjagaan ditambah di beberapa titik strategis, mengingat keterbatasan pemantauan terhadap aktivitas di jalan raya. Dengan langkah-langkah ini, ia berharap keamanan di kawasan tersebut dapat segera ditingkatkan.

“Jika penerangan sudah diperbaiki, pelaku kejahatan akan berpikir dua kali sebelum bertindak. Keamanan warga harus menjadi prioritas,” tutupnya. (adv/KN)

BONTANG – Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menekankan urgensi bagi Pemkot Bontang untuk segera menggali sumber-sumber pendapatan baru guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Saat ini, menurut Andi Faiz, PAD Bontang masih tergolong rendah, sehingga membuat kota ini bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor migas. Ketergantungan ini dinilai sangat berisiko mengingat potensi migas yang bisa saja menurun di masa depan.

“PAD kita saat ini hanya menyumbang sebagian kecil dari APBD, sementara sebagian besar masih berasal dari DBH migas. Ini sangat berisiko, karena kita tidak tahu sampai kapan potensi migas ini bisa diandalkan,” kata Andi Faiz.

Ia menambahkan, Bontang harus segera melakukan diversifikasi pendapatan untuk menjaga stabilitas fiskal di masa depan. Andi Faiz menilai bahwa pemerintah kota, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), harus berinovasi dalam menggali potensi PAD, termasuk dari sektor retribusi dan pajak yang belum digarap maksimal.

“Kita perlu fokus menggali sektor-sektor lain seperti retribusi dan pajak, serta terus berinovasi untuk menemukan cara yang lebih efisien dalam meningkatkan PAD. Kolaborasi antara DPRD dan pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang mendukung kemandirian fiskal,” ungkapnya.

Andi Faiz menegaskan, langkah ini sangat penting agar Bontang tidak lagi bergantung pada sektor migas semata. Kemandirian fiskal akan memungkinkan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan merata, tanpa mengkhawatirkan ketidakpastian dari sektor migas.

“Dengan PAD yang kuat, Bontang bisa menjalankan pembangunan tanpa ketergantungan penuh pada DBH migas. Ini langkah penting untuk masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan,” tutup Andi Faiz. (adv/KN)