BONTANG – Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, Komisi A DPRD Kota Bontang menggelar pertemuan dengan delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja pada Senin (21/10/2024).

Agenda ini menjadi momentum bagi OPD, memaparkan program, prestasi, dan kendala yang mereka hadapi. Seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Wakil Ketua Komisi A DPRD, Ubayya Bengawan, membuka pertemuan ini dengan menekankan pentingnya kerja sama yang solid. “Pertemuan ini langkah awal untuk membangun komunikasi yang lebih kuat antara DPRD dan OPD. Kami ingin memastikan setiap dinas mendapat dukungan dan perhatian yang diperlukan,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsospm), drg. Toetoek Pribadi Ekowati, menyampaikan program prioritas mereka, yaitu percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai instruksi Presiden.

“Target kami adalah mencapai nol kasus kemiskinan ekstrem di Bontang pada akhir tahun ini. Saat ini, ada 18 keluarga yang kami fokuskan dalam program percepatan ini,” jelas Toetoek.

Di bidang kependudukan, Kepala Disdukcapil, Budiman, melaporkan jumlah penduduk Bontang yang tercatat sebanyak 190.621 jiwa pada semester pertama 2024. Dari jumlah tersebut, 131.516 warga telah memiliki KTP elektronik.

“Kami terus berupaya agar seluruh warga dewasa dapat terdata dengan lengkap. Salah satu program kami adalah perekaman data digital untuk kependudukan, yang diharapkan meningkatkan efisiensi layanan publik,” kata Budiman.

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Retno Febriaryanti, menyampaikan prestasi yang telah diraih. Menurutnya, Dinas Perpustakaan Bontang berhasil menjadi perpustakaan terbaik di Kaltim, didukung oleh Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tertinggi di provinsi tersebut.

“Kami berterima kasih kepada pemerintah dan DPRD atas dukungan yang memungkinkan kami mencapai prestasi ini,” ujar Retno.

Sementara itu, Ketua Komisi A, Heri Keswanto, yang turut hadir dalam pertemuan ini, meminta setiap OPD untuk menyampaikan laporan tertulis mengenai kendala dan pencapaian mereka. “Kami akan mempelajari semua masukan ini dan memastikan DPRD memberikan dukungan yang optimal bagi setiap dinas,” tandas Heri. (adv/KN)

BONTANG – Keterlambatan proyek perbaikan Jalan Cipto Mangunkusumo di Kelurahan Belimbing, Bontang Barat, memicu kritik dari Anggota Komisi C DPRD Kota Bontang, Joni Alla Padang.

Menyikapi proyek yang belum juga rampung meski telah berjalan beberapa bulan, Joni mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) untuk segera menyelesaikan proyek tersebut dan menilai perlunya ketegasan dalam pengawasan agar proyek tidak mengganggu kenyamanan warga.

“Seharusnya, perbaikan jalan seperti ini tidak memakan waktu berbulan-bulan. Ini proyek yang relatif sederhana, namun minimnya ketegasan dalam pengawasan membuat pengerjaan terkesan lambat dan mengganggu aktivitas warga,” ujar Joni dalam rapat kerja bersama PUPRK, Senin (21/10/2024).

Ia menambahkan bahwa lambatnya penyelesaian proyek ini telah berdampak pada keamanan dan kenyamanan warga, bahkan sempat menimbulkan insiden kecelakaan di sekitar lokasi.

Menurutnya, jika kontraktor yang ditunjuk tidak mampu menyelesaikan proyek dengan baik, PUPRK seharusnya mempertimbangkan langkah tegas seperti penghentian kerja sama tanpa perlu proses peringatan yang berlarut-larut.

“Ketegasan ini penting agar proyek tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kami di DPRD juga siap berkoordinasi dan mendukung PUPRK untuk memastikan proyek berjalan lancar tanpa menambah beban warga,” tambahnya.

Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas PUPRK Bontang, Much Cholis Edy Prabowo, menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengatur ketegasan terhadap kontraktor sesuai dengan kontrak kerja yang berlaku.

Namun, pemutusan kontrak tidak bisa dilakukan secara sembarangan karena membutuhkan proses dan tahapan tertentu agar proyek tetap berlanjut dan tidak terhenti.

“Jika kontrak langsung diputus, proyek akan terhenti dan memerlukan lelang ulang, yang bisa memperpanjang waktu penyelesaian. Kami akan memastikan pengawasan tetap berjalan sesuai prosedur agar proyek ini segera memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Much Cholis.

PUPRK Bontang berkomitmen untuk memantau proyek dengan ketat dan terus mengawasi agar perbaikan Jalan Cipto Mangunkusumo bisa rampung tepat waktu, mengembalikan kenyamanan dan keamanan bagi warga yang beraktivitas di sekitar lokasi proyek. (adv/KN)

BONTANG – Anggota DPRD Kota Bontang, Saeful Rizal, mengajak seluruh masyarakat Bontang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan moralitas sebagai upaya menghadapi tantangan zaman.

Ia menekankan bahwa SDM Bontang masih perlu banyak pembenahan, terutama di sektor tenaga kerja yang kurang mampu bersaing dengan daerah lain.

“Banyak perusahaan besar di Bontang, seperti Pupuk Kaltim, masih lebih banyak merekrut tenaga kerja dari luar daerah seperti Jawa, Samarinda, dan Balikpapan. Padahal, jika SDM Bontang sudah memadai, kita bisa lebih mengutamakan tenaga kerja lokal, yang tentunya lebih efisien dari segi waktu, biaya, dan jarak,” ujar Saeful.

Saeful berbagi pengalamannya saat bekerja di Pupuk Kaltim, di mana mayoritas tenaga kerja berasal dari luar Bontang.

Menurutnya, hal ini bisa diubah jika SDM lokal memiliki kualitas yang lebih baik, sehingga perusahaan dapat lebih percaya diri untuk mempekerjakan tenaga kerja dari daerah sendiri.

Namun, Saeful menekankan bahwa peningkatan kualitas SDM tidak hanya cukup dengan pendidikan formal. Ia juga menyoroti pentingnya memperbaiki moralitas di kalangan masyarakat, baik generasi muda maupun generasi tua.

“Banyak yang hanya fokus pada moralitas generasi muda, tapi kita lupa bahwa generasi tua juga butuh perbaikan moral,” tuturnya.

Ia menyatakan keprihatinannya terhadap maraknya penyalahgunaan narkoba di Bontang yang mengancam moralitas masyarakat, termasuk anak-anak.
“Narkoba sudah disisipkan ke berbagai hal, bahkan hingga ke jajanan anak-anak dan dalam Al-Quran. Ini ancaman serius yang harus kita tanggapi dengan sungguh-sungguh,” tambahnya.

Saeful menegaskan, moralitas yang buruk akan merusak fondasi masyarakat, sehingga peningkatan SDM pun akan sulit tercapai. Ia mengajak pemerintah kota dan seluruh lapisan masyarakat untuk lebih waspada dan bersama-sama menjaga moralitas di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.

Sebagai anggota dewan, Saeful berharap pemerintah Bontang dapat lebih serius dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan SDM dan moralitas.

Baginya, sinergi antara kualitas SDM yang unggul dan moralitas yang kuat adalah kunci keberhasilan Bontang dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan, baik di sektor industri maupun kehidupan sosial. (adv/KN)

BONTANG – Kemacetan akibat parkir semrawut di Pelabuhan Umum Loktuan saat kapal penumpang tiba menjadi sorotan Anggota DPRD Kota Bontang, Ubayya Bengawan.

Ubayya menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi ini, yang dianggap sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat sekitar dan memerlukan tindakan cepat dari pemerintah.

“Setiap kali kapal penumpang tiba di Pelabuhan Loktuan, parkir menjadi sangat padat dan semrawut. Hal ini tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tapi juga menyebabkan kemacetan panjang di sekitar pelabuhan. Ini harus segera diatasi,” tegas Ubayya.

Menurutnya, masalah ini timbul akibat banyaknya kendaraan penjemput dan pengantar yang berbondong-bondong ke pelabuhan. Para penumpang yang tiba atau akan berangkat sering diantar oleh keluarga menggunakan kendaraan pribadi, sehingga menyebabkan parkir penuh dan lalu lintas tersendat.

“Kendaraan para penjemput dan pengantar penumpang sering kali membuat area pelabuhan penuh sesak, sehingga terjadi antrean panjang yang berujung kemacetan di sepanjang jalan menuju pelabuhan,” ungkapnya.

Ubayya mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk segera merumuskan strategi pengelolaan parkir yang lebih efisien di kawasan pelabuhan.

Pengaturan yang baik diharapkan bisa mengurai kemacetan dan memastikan masyarakat tetap bisa beraktivitas dengan lancar di sekitar pelabuhan, tanpa terganggu oleh kemacetan yang disebabkan oleh parkir yang tidak teratur.

“Pengelolaan parkir yang lebih baik sangat diperlukan agar mobilitas warga tidak terganggu setiap kali ada kapal penumpang yang berlabuh di pelabuhan,” tambah Ubayya.

Ia menekankan pentingnya solusi jangka panjang agar kemacetan ini tidak terus berulang di masa depan, yang akan berdampak negatif pada kenyamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat di Bontang. (adv/KN)