PASER – Desa Muara Telake di Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, menjadi saksi semangat kebangsaan yang diusung oleh Abdurahman KA, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Selasa (19/11/2024), ia menggelar Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Soswasbang), sebuah kegiatan yang menyoroti pentingnya empat pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

“Ini pertama kalinya saya mengadakan Soswasbang sejak saya dilantik untuk periode 2024-2029. Saya merasa kegiatan ini sangat penting untuk menyegarkan kembali semangat kebangsaan di masyarakat,” ujar Abdurahman.

Acara yang dihadiri lebih dari seratus peserta itu menampilkan narasumber Burhanuddin dan Hasanuddin, yang memberikan materi dengan gaya interaktif. Antusiasme peserta terlihat dari keseriusan mereka menyimak dan aktif berdiskusi.

Abdurahman mengungkapkan bahwa saat ini sebagian masyarakat mulai melupakan nilai-nilai dasar negara, seperti Pancasila dan UUD 1945. “Kedua hal tersebut bukan hanya simbol, melainkan pedoman hidup yang harus terus kita pegang teguh,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, ia berharap mampu menumbuhkan kembali kecintaan terhadap tanah air. “Jika rasa cinta tanah air sudah tertanam, semangat persatuan dan kesatuan bangsa akan tumbuh dengan sendirinya,” tambah politisi PKB tersebut.

Semangat dari Soswasbang ini tak hanya menjadi sekadar wacana. Bagi Abdurahman, ini adalah langkah awal untuk membangun masyarakat yang lebih sadar akan identitas dan tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia. Ia optimistis, Desa Muara Telake dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menghidupkan kembali semangat kebangsaan.

“Semoga dari sini, nilai-nilai kebangsaan dapat meresap ke setiap lapisan masyarakat, menjadikan kita lebih kuat dan bersatu sebagai bangsa,” pungkasnya penuh harap. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur membawa peluang besar sekaligus tantangan bagi masyarakat lokal.

Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal agar mampu beradaptasi dan bersaing dalam proyek besar tersebut.

Menurut Ananda, kesiapan masyarakat lokal menjadi kunci utama untuk mengoptimalkan peluang yang datang.

“Pemindahan IKN membuka peluang besar, tetapi pertanyaannya adalah, apakah masyarakat kita siap? Apakah mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan? Ini yang harus kita pastikan bersama,” ungkapnya saat ditemui di Samarinda.

Pelatihan Teknis dan Bahasa Asing Jadi Prioritas

Ananda menyoroti perlunya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk mempersiapkan SDM lokal agar mampu berperan aktif dalam pembangunan IKN. Salah satu solusi yang ia usulkan adalah pengadaan pelatihan teknis dan pengembangan keterampilan, termasuk kemampuan berbahasa asing.

“Langkah nyata sangat diperlukan, seperti pelatihan teknis dan program pengembangan kemampuan bagi masyarakat yang belum memenuhi kualifikasi. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk pemerintah, untuk memastikan masyarakat Kaltim tidak hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri,” tegas politisi PDIP tersebut.

Komitmen pada Persaingan Sehat

Meski membuka peluang bagi tenaga kerja dari luar daerah, Ananda berharap SDM lokal tetap menjadi pemain utama di tanah sendiri.

Ia menegaskan bahwa persaingan harus berlangsung secara sehat, namun warga Kaltim perlu memiliki keunggulan tersendiri.

“Kita tidak menutup pintu bagi tenaga kerja dari luar, tetapi masyarakat lokal harus lebih siap dan memiliki daya saing tinggi. Dengan begitu, mereka bisa mengambil peran signifikan dalam pembangunan IKN,” jelasnya.

Harapan untuk Masa Depan Kaltim

Sebagai wakil rakyat, Ananda berharap pemerintah segera mengambil kebijakan proaktif untuk mendukung pengembangan SDM lokal.

Ia yakin, dengan persiapan yang matang, masyarakat Kaltim dapat memanfaatkan peluang besar ini untuk memperbaiki taraf hidup dan memajukan daerah.

“Ini adalah momentum bagi kita. Jika SDM lokal unggul, maka manfaat dari pemindahan IKN akan dirasakan langsung oleh masyarakat kita,” pungkasnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Dalam upaya mempercepat penyusunan kebijakan penyelenggaraan jasa konstruksi di Kalimantan Timur, Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Hotel Grand Verona, Samarinda, pada Selasa (19/11/2024). Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan jasa konstruksi di daerah.

FGD tersebut menitikberatkan pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) di sektor jasa konstruksi, baik pelaksana maupun jasa konsultan. Sapto menilai, keberadaan Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 46 Tahun 2023 yang mengatur kebijakan jasa konstruksi harus dilengkapi dengan regulasi spesifik dalam bentuk peraturan daerah (perda).

“Perda ini akan lebih spesifik mengatur peningkatan kualitas SDM dan menjaga kearifan lokal. Kita perlu memastikan jasa konstruksi di Kaltim diisi oleh tenaga profesional yang siap bersaing,” ujar Sapto, yang juga menjabat Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Wilayah Kalimantan Timur.

Fokus pada Kesiapan dan Peningkatan Kapasitas SDM

Menurut Sapto, kualitas pekerjaan konstruksi sangat bergantung pada kesiapan SDM lokal. Dia menegaskan bahwa peningkatan kemampuan tenaga kerja lokal menjadi langkah strategis untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada di Kaltim. Dengan perputaran anggaran mencapai Rp70 triliun dari APBN, APBD, dan swasta, jasa konstruksi lokal harus mampu mengambil peran signifikan.

“Kita perlu mempersiapkan perusahaan-perusahaan jasa konstruksi lokal agar mampu bersaing. Jangan sampai peluang ini justru diambil pihak luar karena kurangnya kesiapan kita,” tegasnya.

Komitmen Peningkatan Daya Saing

Sebagai Ketua PII Kaltim, Sapto memastikan pihaknya siap memberikan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas profesional di bidang jasa konstruksi. Menurutnya, upgrade keterampilan bagi tenaga kerja lokal merupakan kewajiban agar mampu berkompetisi secara sehat dengan daerah lain.

“Pembinaan ini bertujuan menambah jumlah asosiasi profesi jasa konstruksi yang kompeten, sehingga SDM lokal dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya. Kaltim harus siap bersaing secara nasional,” tutupnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

BALIKPAPAN – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Kerja (Renja) DPRD Kaltim untuk Tahun 2026 mengadakan rapat perdana guna menyusun rancangan kegiatan strategis.

Bertempat di Ruang Daffodil Lavender, Lantai 6 Astara Hotel Balikpapan, Selasa (19/11), rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Renja, Sarkowi V Zahry, dengan didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, Wakil Ketua Pansus Muhammad Darlis Pattalongi, serta sejumlah anggota Pansus lainnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut tim ahli yang berperan sebagai penunjang pembahasan, yaitu Dadang Imam Ghozali, Farah Silvia, Masrul, dan Sutarno Wijaya.

Ananda Emira Moeis menegaskan pentingnya penyusunan Renja yang komprehensif dan detail. “Pada rapat ini, kita perlu membahas sedetail mungkin rencana kerja yang sudah dan belum terakomodasi. Asas kebersamaan harus menjadi landasan agar semua pihak merasa terpayungi,” ujar Ananda, politisi dari PDI Perjuangan.

Hasil dari Pansus Renja ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026, yang menjadi dokumen acuan strategis pembangunan Kaltim.

Dua Fokus Utama

Ketua Pansus Renja, Sarkowi V Zahry, mengungkapkan bahwa rapat perdana ini membahas dua poin utama.

Pertama, penyusunan tema dan alur kerja pansus yang memiliki waktu penyelesaian maksimal tiga bulan.

Kedua, pengkajian berbagai isu berdasarkan pengalaman lapangan, seperti kegiatan reses dan evaluasi program sebelumnya.

“Renja ini menjadi pedoman penting bagi DPRD, tidak hanya bagi para anggota, tetapi juga sekretariat yang mendukung seluruh kegiatan. Oleh karena itu, penyusunan ini harus matang dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” terang Sarkowi. (Adv)

Penulis: Hanafi