Beranda blog Halaman 1238

Singapura Nyatakan Dukungan atas Keketuaan Indonesia di ASEAN

0
Presiden Jokowi berjabat tangan dengan PM Singapura Lee Hsien Loong, Kamis (16/03/2023), di Singapura. (BPMI Setpres/Laily Rachev)

SINGAPURA – Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong menyatakan dukungannya terhadap keketuaan dan agenda prioritas Indonesia di ASEAN.

Hal tersebut disampaikan PM Lee dalam pernyataan pers bersama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Singapura, Kamis (16/03/2023), usai pertemuan kedua pemimpin.

“Presiden Jokowi dan saya juga membahas perkembangan di kawasan. Saya menunjukkan kepadanya dukungan penuh Singapura untuk kepemimpinan Indonesia dan prioritasnya sebagai ketua ASEAN,” ujar PM Lee.

PM Lee juga menegaskan bahwa Singapura mendukung penuh upaya keketuaan Indonesia untuk mendorong implementasi secara penuh five points consensus atau lima poin kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam penyelesaian isu Myanmar.

“Singapura akan terus bekerja sama dengan Indonesia, dan dengan Anggota ASEAN, ditambah dengan mitra ASEAN seperti PBB untuk mendorong implementasi penuh dari lima poin kesepakatan,” ujarnya.

Selain itu, PM Lee juga menuturkan bahwa Singapura dan Indonesia serta seluruh anggota ASEAN akan terus bekerja sama mengawal Timor-Leste sebagai anggota ASEAN.

“Kami juga akan bekerja dengan Indonesia dan anggota ASEAN mengenai peta jalan bagi Timor-Leste untuk menjadi anggota ASEAN dan berupaya untuk membantu Timor Leste mempersiapkan kewajiban dan komitmen, yang akan diambil ketika bergabung menjadi anggota ASEAN,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas dukungan Singapura terhadap Keketuaan Indonesia di ASEAN.

“Saya menyampaikan penghargaan atas dukungan Singapura terhadap Keketuaan Indonesia di ASEAN,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menegaskan beberapa prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN, di antaranya adalah untuk menjaga kesatuan dan sentralitas ASEAN.

“Prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN adalah menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi rakyatnya dan bagi dunia, menjaga persatuan dan sentralitas ASEAN sehingga tetap menjadi motor perdamaian, stabilitas kawasan, dan menjadikan Asia Tenggara tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi,” kata Presiden.

Sebagai pemegang keketuaan ASEAN, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia akan mendorong langkah implementasi five points consensus para pemimpin ASEAN dalam penyelesaian isu Myanmar.

“Terkait Myanmar, sebagai ketua ASEAN, Indonesia akan mendorong langkah maju implementasi five-point consensus dan melakukan engagement agar semua pihak untuk membuka jalan dilakukannya dialog nasional yang inklusif, kemudian juga pentingnya pengurangan ketegangan dan kekerasan, serta memastikan bahwa bantuan kemanusiaan dapat menjangkau semua pihak yang memerlukan,” pungkas Presiden. (kn)

Investor Singapura Berminat Ikut Serta dalam Pembangunan IKN

0
Presiden Jokowi memberikan pernyataan pers bersama PM Singapura Lee Hsien Loong, Kamis (16/03/2023), di Singapura. (BPMI Setpres/Laily Rachev)

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik minat para investor Singapura untuk ikut serta dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pernyataan pers bersama Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong, Kamis (16/03/2023), usai Leaders’ Retreat, di Singapura.

“Saya menyambut baik beberapa hasil Leaders’ Retreat ini. Yang pertama, besarnya minat investor Singapura dalam pembangunan IKN Nusantara,” ujar Prsiden.

Presiden mengungkapkan, dari pertemuan tersebut terdapat 20 perusahaan swasta Singapura yang menyampaikan surat ketertarikan atau letter of intent (LoI) untuk berinvestasi di IKN Nusantara.

“Dalam pertemuan kali ini terdapat 20 letter of intent milik swasta Singapura untuk investasi di IKN Nusantara,” ujar Presiden.

Pada kesempatan yang sama, PM Singapura Lee Hsien Loong mengungkapkan dukungannya terhadap pembangunan IKN Nusantara serta visi Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan IKN sebagai kota pintar dan kota hijau.

“Singapura dengan senang hati mendukung visi Presiden. Kami akan berkontribusi melalui knowledge sharing dan bergabung dalam kegiatan RND [penelitian dan pengembangan],” ujar PM Lee.

PM Singapura mengungkapkan, salah satu nota kesepahaman atau MoU yang dihasilkan dalam pertemuan kedua pemimpin mencakup kerja sama peningkatan kapasitas, berbagi pengetahuan, dan penelitian untuk mendukung perencanaan dan pengembangan Nusantara sebagai kota pintar dan berkelanjutan.

Selain menyatakan ketertarikan para pelaku usaha Singapura terhadap pembangunan IKN, PM Lee menyampaikan pihaknya akan mendorong pelaku usaha Singapura untuk hadir dalam forum investor IKN yang akan dilaksanakan pada bulan Mei mendatang

“Saya menyampaikan kepada Presiden Jokowi, kami menantikan forum investor yang direncanakan pada bulan Mei untuk menunjukkan kepada para investor apa yang ditawarkan Nusantara dan untuk menarik minat mereka pada pembangunan tersebut. Kami akan mendorong pengusaha dan perusahaan Singapura untuk berpartisipasi dalam forum ini,” tandas PM Lee. (kn)

Penerimaan Pajak Februari 2023 Diklaim Sangat Kuat

0
Menkeu Sri Mulyani. (Humas Setkab/Rahmat)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak sampai dengan Februari 2023 masih sangat kuat dengan realisasinya Rp279,98 triliun atau 16,3 persen dari target APBN 2023, tumbuh 40,35 persen. Jumlah ini berasal dari PPh Nonmigas sebesar Rp137,09 triliun, PPN dan PPnBM sebesar Rp128,27 triliun, PBB dan pajak lainnya sebesar Rp1,95 triliun, dan PPh Migas sebesar Rp12,67 triliun.

Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik pada dua bulan pertama tahun 2023 ini dipengaruhi oleh harga komoditas yang masih lebih tinggi dibandingkan Januari-Februari 2022, aktivitas ekonomi yang terus membaik, dan dampak dari implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

“Ketiganya adalah yang memberikan pertumbuhan penerimaan pajak yang sangat baik. Kita tentu tetap waspada meskipun sampai dengan Februari ini sangat bagus karena tadi situasi dunia tidak dalam kondisi yang stabil dan baik. Jadi kita harus mewaspadai,” ungkap Menkeu, dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Kamis (16/03/2023).

Pertumbuhan Neto untuk Jenis Pajak dominan positif. PPh 21 masih kuat didukung utilisasi dan upah tenaga kerja yang menunjukkan kemampuan perusahaan memberikan tambahan pendapatan kepada pekerjanya dengan pertumbuhan penerimaannya 21,4 persen. PPh OP meningkat 22,3 persen disebabkan pembayaran PPh Tahunan. PPh Badan tumbuh 33,8 persen ditopang tingginya pertumbuhan setoran masa terutama Jasa Keuangan dan Asuransi. PPN dalam negeri tumbuh baik seiring dengan peningkatan konsumsi dalam negeri dan implementasi UU HPP.

Sementara itu, PPh Final terkontraksi pada bulan Februari karena adanya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela pada tahun lalu yang tidak terulang kembali pada tahun ini, serta PPh 22 dan PPN impor melambat pada bulan Februari sejalan dengan aktivitas impor yang menurun dibandingkan Januari.

Selain itu, pertumbuhan neto untuk seluruh sektor utama juga tumbuh positif. Sektor industri pengolahan tumbuh dengan kontribusi terbesar dari industri kendaraan bermotor dan pengilangan minyak bumi. Sektor perdagangan tumbuh dengan kontribusi terbesar perdagangan mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya. Sektor jasa keuangan tumbuh kuat didorong peningkatan suku bunga dan penyaluran kredit perbankan. Sektor pertambangan berkinerja baik karena masih terjaganya harga komoditas terutama batu bara.

Sektor konstruksi dan real estat mengalami pertumbuhan lonjakan yang tinggi sebesar 37,5 persen yang menggambarkan kegiatan yang punya multiplier efek paling besar dari sisi penciptaan kesempatan kerja. Sektor transportasi dan pergudangan dengan kegiatan masyarakat yang mulai menggeliat, lonjakannya sangat tinggi mencapai 60,5 persen.

“Jadi ini sektor yang tadinya kena scarring effect, sekarang menggeliat pulih luar biasa,” pungkasnya. (kn)

Sesuaikan Regulasi, Pemerintah Berikan Pupuk Subsidi pada Petani 9 Komoditas

0
Mentan Syahrul Yasin Limpo memberikan keterangan pers, Rabu (15/03/2023), siang, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. (Humas Setkab/Rahmat)

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajarannya untuk menjaga ketersediaan pupuk bagi para petani karena pupuk memiliki peran yang vital dalam menjaga produktivitas pertanian serta ketahanan pangan nasional.

Arahan tersebut diungkapkan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/03/2023), usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden.

“Presiden sangat mewanti-wanti kami yang berkait dengan pupuk, ada Pupuk Indonesia dari BUMN, ada Badan Pangan Nasional kita Pak Arief, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Pertanian, langsung ditanyai satu per satu oleh Bapak Presiden seperti apa pupuk ini. Karena setiap Bapak Presiden turun [ke lapangan] selalu pertanyaannya tentang pupuk,” ujar Mentan.

Mentan mengungkapkan, kebutuhan pupuk bersubsidi nasional sangat besar, mencapai di atas 20 juta ton jika dilihat berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Sementara itu, kesiapan anggaran pemerintah hanya mampu mencapai 8 hingga 9 juta ton saja. Untuk itu, Mentan mengatakan pihaknya menyesuaikan regulasi dengan memberikan pupuk subsidi bagi petani yang menanam 9 komoditas.

“Untuk tahun ini kita sudah sesuaikan Permentan itu, tidak 69 [komoditas], hanya 9 jenis saja, 9 jenis itu terkait dengan pangan strategis, satu, yang kedua pangan yang berkontribusi pada inflasi, dan pangan untuk memperkuat ekspor,” ungkapnya.

Selain itu, kata Mentan, pihaknya akan memperkuat koordinasi kelembagaan dengan pemangku kepentingan terkait, seperti dengan BUMN PT Pupuk Indonesia. Koordinasi dilakukan mulai dari mempersiapkan pupuknya di setiap lini dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga sampai ke petani.

“Mulai dari mempersiapkan pupuknya lini 1 di provinsi, lini 2 di kabupaten, lini 3 di kecamatan, sampai lini 4, seperti itu, kira-kira begitulah. Oleh karena itu, koordinasi ini harus lebih matang,” ujarnya.

Syahrul menyampaikan, Kepala Negara memberikan waktu 2-3 bulan untuk membenahi sistem pemberian pupuk subsidi ini. Dengan demikian, diharapkan penyaluran pupuk tersebut dapat sesuai dengan perencanaan dan tidak keluar dari standar operasional prosedur sehingga tepat sasaran.

“Kita berharap minimal yang memang berhak mendapatkan pupuk harus [dapat] dan tidak ada pupuk yang keluar dari konteks perencanaan atau menyeleweng dari SOP atau menyeleweng dari tempatnya,” imbuhnya.

Selanjutnya, Mentan mengatakan pihaknya akan memvalidasi data 9,1 juta ton pupuk sesuai dengan kondisi di lapangan. Mentan pun berharap bahwa semua pihak terkait bisa bekerja sama dalam menangani persoalan pupuk.

“Tentu saja ini membutuhkan kerja sama yang aktif pada para gubernur, bupati, bahkan sampai di desa, di kecamatan, ada PPL [penyuluh pertanian lapangan] kita, dan lain-lain,” ucapnya. (kn)

HPP Gabah Kering Panen Naik Jadi Rp5 Ribu Per Kilogram

0
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi memberikan keterangan pers, Rabu (15/03/2023), siang, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. (Humas Setkab/Rahmat)

JAKARTA – Pemerintah secara resmi menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani menjadi Rp5.000 per kilogram dari HPP semula Rp4.200 per kilogram.

Kenaikan itu diumumkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau NFA, Arief Prasetyo Adi, Rabu (15/03/2023), siang, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani Rp5.000, Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat penggilingan Rp5.100, Gabah Kering Giling (GKG) di penggilingan Rp6.200, Gabah Kering Giling (GKG) di gudang Perum Bulog Rp6.300,” kata Arief.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan HPP beras di gudang Perum Bulog dengan kadar air maksimum 14 persen, butir patah maksimum 20 persen, butir menir maksimun 2 persen seharga Rp9.950.

“Beras di gudang Perum Bulog dengan derajat sosoh 95 persen, kadar air 14 persen, butir patah maksimum 20 persen, butir menir maksimum 2 persen, harganya Rp9.950,” ujarnya.

Selain HPP, pemerintah juga menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras medium dan beras premium berdasarkan zonasi.

“Zona I untuk Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB [Nusa Tenggara Barat], dan Sulawesi. Zona II untuk Sumatra selain Lampung dan Sumatera Selatan, NTT [Nusa Tenggara Timur], Kalimantan. Zona III untuk Maluku dan Papua,” ujar Arief.

Berikut rincian HET berdasarkan zonasi:
1. Zona I: beras medium Rp10.900 dan beras premium Rp13.900.
2. Zona II: beras medium Rp11.500 dan beras premium Rp14.400.
3. Zona III: beras medium Rp11.800 dan beras premium Rp14.800.

Kepala Bapanas menyampaikan, pihaknya akan mengeluarkan peraturan terkait HPP beras dan gabah tersebut.

“Perundangannya dalam proses sehingga ini bisa dapat diberlakukan segera,” pungkasnya. (kn)

Pemerintah Siapkan Insentif dan Sanksi Dorong P3DN di Instansi

0
Presiden saat membuka Business Matching Produk Dalam Negeri Tahun 20223, Rabu (15/03/2023), di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta. (Humas Setkab/Agung)

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terus mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) di instansi pemerintah baik pusat mau daerah serta badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD). Presiden pun meminta jajarannya untuk mengkaji pemberian insentif maupun sanksi atau reward and punishment bagi instansi terkait belanja produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasanya.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka Business Matching Produk Dalam Negeri Tahun 20223, Rabu (15/03/2023), di Istora Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta.

“Sudah, pokoknya kalau yang masih beli, baik BUMN, BUMD, provinsi, kabupaten/kota, kementerian/lembaga masih coba-coba untuk beli produk impor dari uang APBN, APBD, BUMN, ya sudah sanksinya tolong dirumuskan, Pak Menko [Kemaritiman dan Investasi],” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden juga telah memerintahkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) untuk menghubungkan tunjangan kinerja (tukin) dengan tingkat pembelian produk dalam negeri.

“Itu akan kita hubungkan, saya sudah perintah ke Menpan RB untuk yang namanya tukin –ini kalau sudah masuk ke tukin pasti semuanya akan semangat– akan kita hubungkan dengan pembelian produk dalam negeri di kementerian/lembaga, kabupaten/kota, dan provinsi,” ujarnya.

Dengan adanya sistem reward and punishment ini Presiden berharap penggunaan produk dalam negeri di instansi pemerintah dan badan usaha milik negara/daerah terus meningkat.

“Biar semuanya, kita bekerja dengan sebuah reward and punishment,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan jajarannya untuk mewaspadai produk impor yang dikemas ulang dan dilabeli sebagai produk dalam negeri.

“Jangan sampai saya dengar ini ada hanya diganti kulitnya, dalamnya tetap barang impor, repackaging. Dipikir saya enggak tahu. Ini hati-hati. Saya perintahkan ini pada Polri, untuk dicek betul,” tandasnya. (kn)

KPU Tunjukkan Pemilu Tetap Berjalan Lewat Coklit Data Pemilih

0
Presiden Jokowi mengikuti proses coklit data pemilih pemilihan umum (Pemilu) 2024, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/03/2023) sore. (BPMI Setpres)

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Iriana Jokowi secara resmi telah terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 usai mengikuti proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih pemilu di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/03/2023). Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari menilai hal tersebut merupakan simbol bahwa Pemilu 2024 tetap berjalan.

“Ini merupakan simbol bahwa Pemilu 2024 tetap berjalan sesuai agenda dan ini merupakan rangkaian dari kegiatan pemilu diantaranya adalah pemutakhiran data pemilih,” ucap Hasyim Asy’ari dalam keterangannya.

Hasyim menyampaikan kegiatan pencocokan dan penelitian yang diikuti oleh Presiden dan Ibu Iriana juga menunjukkan partisipasi aktif Presiden dalam kegiatan Pemilu 2024.

“Iya saya kira ini simbolik ya bahwa Bapak Joko Widodo sebagai warga negara Indonesia yang juga kebetulan sebagai presiden berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemilu terutama dalam bentuk ikut dalam pencocokan penelitian data pemilih Pemilu 2024,” tandasnya.

Lebih lanjut, Hasyim menuturkan bahwa jumlah pemilih yang dijadikan dasar dalam proses pemutakhiran data tersebut terhitung sekitar 204 juta pemilih. Adapun jumlah tersebut diperoleh dari penyelarasan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dimiliki oleh KPU.

“Berdasarkan dua data tersebut itu disinkronisasi dan itulah jadi data pemilih yang digunakan sebagai alat atau instrumen atau alat kerja bagi teman-teman pantarlih ketika pemutakhiran data pemilih,” jelas Hasyim.

“Untuk data yang digunakan sebagai dasar pemutakhiran data pemilih sekarang ini tercatat adalah 204.559.713 pemilih,” sambungnya. (kn)

Zainudin Amali Mundur, Muhadjir Effendy Ditunjuk Jadi Plt Menpora

0
Menko PMK Muhadjir Effendy. (istimewa)

DENPASAR – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui pengunduran diri Zainudin Amali sebagai menteri pemuda dan olahraga (menpora).

“Menpora tadi pagi sudah bertemu saya. Surat pengunduran dirinya sudah disampaikan ke Setneg dan tadi saya sudah menyetujui,” ujar Presiden kepada wartawan, usai meresmikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kesiman Kertalangu, di Denpasar, Bali, Senin (13/03/ 2023).

Selanjutnya, Presiden menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebagai pelaksana tugas (Plt) Menpora.

Terkait pengganti Zainudin, Kepala Negara menyampaikan akan segera mengambil keputusan.

“Penggantinya ditunggu saja, nanti segera kita putuskan. Tapi sekarang sudah di-Plt-kan, Plt-nya Pak Menko PMK,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan izin kepada Zainudin Amali untuk berkonsentrasi dan fokus pada urusan sepak bola nasional. Diketahui, Zainudin Amali terpilih sebagai salah satu wakil ketua umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

“Saya sudah dapat izin dari Bapak Presiden untuk konsentrasi dan fokus mengurus sepak bola,” ujar Zainudin Amali dalam keterangannya usai bertemu dengan Presiden Jokowi bersama para pengurus PSSI di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/02/2023) lalu. (kn)

Bulog Diminta Serap Gabah Petani Sebanyaknya Saat Panen Raya

0
Ilustrasi.

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Perum Bulog untuk menyerap gabah petani sebanyak-banyaknya terutama di masa panen raya saat ini.

Hal tersebut disampaikan Presiden usai meninjau sekaligus meresmikan Sentra Penggilingan Padi Bulog, yang terletak di Kecamatan Masaran, Sragen, Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (11/03/2023) pagi.

“Dua hari yang lalu di Kebumen, kemudian tadi pagi di Kabupaten Ngawi, semua telah mulai panen raya tahun ini. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini saya minta kepada Bulog, Pak Dirut [Bulog], agar sebanyak-banyaknya menyerap gabah yang ada di petani,” ujarnya.

Pada tahun 2023 ini, Presiden menargetkan Bulog untuk dapat menyerap 2,4 juta ton gabah petani.

“Tahun ini saya perintahkan kepada Bulog untuk siap dengan angka 2,4 juta ton sehingga akan membawa stabilitas harga kita lebih baik,” ujarnya.

Presiden menambahkan, pemerintah tengah merumuskan kembali harga pokok pemerintah (HPP) untuk gabah sehingga tetap memberikan keuntungan bagi para petani. Presiden pun meminta Bulog untuk membeli gabah kering panen (GKP) dengan harga tersebut.

“Kita ingin agar harga di petani itu wajar, kemudian harga di pedagang itu juga wajar, dapat untung semuanya, dan harga konsumen harga di masyarakat juga pada posisi yang wajar. Menjaga keseimbangan inilah yang tidak gampang,” ujarnya.

Terkait sentra penggilingan padi, Presiden mengungkapkan sampai saat ini Bulog telah memiliki tujuh sentra penggilingan yang beroperasi di berbagai sentra produksi padi di tanah air.

“Ini bukan hanya di Sragen saja tetapi juga tujuh lokasi yang telah beroperasi di Subang, di Kendal, di Karawang, di Lampung, di Bojonegoro, di Magetan, dan di Sragen,” ungkapnya.

Presiden optimistis keberadaan sentra penggilingan ini akan menjadi kekuatan Bulog dalam mengoptimalkan serapan gabah petani.

“Ini akan memperkuat kekuatan Bulog dalam menyerap gabah yang ada di petani dengan kapasitas yang sangat besar,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi pada kesempatan tersebut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (kn)

SK Perhutanan Sosial dan TORA Mesti Digunakan Secara Produktif

0
Presiden Jokowi menyerahkan SK Perhutanan Sosial dan SK TORA kepada masyarakat di Blora, Jawa Tengah, Jumat (10/03/2023). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

Presiden Jokowi menyerahkan SK Perhutanan Sosial dan SK TORA kepada masyarakat di Blora, Jawa Tengah, Jumat (10/03/2023). (Humas Setkab/Rahmat)

BLORA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan SK Perhutanan Sosial dan SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada masyarakat di Blora, Jawa Tengah, Jumat (10/03/2023).

Dalam sambutannya Presiden meminta kepada masyarakat untuk menggunakan lahan perhutanan sosial tersebut secara produktif, seperti untuk ditanami jati, jagung, hingga mahoni.

“Saya hanya titip, penjenengan sudah diberi nggih sudah diberi SK-nya, SK hijau sudah diberikan. Tolong betul-betul tanahnya dibuat produktif, jangan ditelantarkan,” kata Presiden dalam sambutannya.

Presiden pun mengingatkan pemerintah dapat mencabut SK lahan yang tidak dimanfaatkan secara produktif.

“Minta-minta setelah diberi, ditelantarke. Bisa saya cabut lho ini ya, kalau ditelantarkan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menyerahkan setidaknya 1.043 sertifikat tanah kepada masyarakat Blora.

“Dari 1.160 sertifikat yang harus diserahkan ini yang sudah jadi 1.043. Ada sisa sedikit, seratusan lebih yang belum selesai, tapi 1.043 sertifikat sudah diserahkan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian,” ujarnya.

Presiden menambahkan, sebanyak sekitar 120 sertifikat tanah yang belum selesai akan segera dituntaskan oleh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Nanti sisanya yang 123 segera akan rampung. Ini kita kerja ngebut loh, karena bukan ngurusin di Kabupaten Blora saja, tetapi di seluruh kabupaten kota, kita punya 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Presiden pun mengaku senang dapat menyerahkan sertifikat tanah yang sangat penting dalam menyelesaikan konflik tanah dan lahan di Blora yang sudah terjadi sejak lama serta mencegah terjadinya konflik serupa di masa yang akan datang.

“Tadi Pak Menteri BPN menyampaikan, konflik lahannya sudah terjadi sejak tahun ‘47. Oleh sebab itu, saya perintah sudah tahun yang lalu kepada Pak Menteri BPN untuk dilihat di lapangan, dicek betul terutama ini yang di Kelurahan Ngelo, Kelurahan Cepu, sama Kelurahan Karangboyo. Ini ada apa, kok enggak selesai-selesai? Ini mestinya BPN bisa menyelesaikan dan hari ini ternyata masalahnya bisa diselesaikan” tandasnya. (kn)