Beranda blog Halaman 1230

Jokowi Minta Jalur Logistik dan Jalan Produksi Jangan Sampai Rusak Parah

Penulis
redaksi
-
0
Presiden memberikan keterangan pers di SMK PPN 1 Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatra Utara, Rabu (17/05/2023). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

LABUHANBATU UTARA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan yang terus digenjot oleh pemerintah adalah agar jalan-jalan produksi dan logistik tidak terganggu. Karena jika jalur tersebut terganggu, maka berpotensi menaikkan ongkos logistik yang pada akhirnya bisa memicu kenaikan inflasi.

“Jangan sampai yang namanya jalur logistik, jalan-jalan produksi itu rusak parah, itu akan mengganggu dan akan menaikkan biaya logistik, menaikkan inflasi. Itu tujuan kita memperbaiki infrastruktur,” ujar Presiden dalam keterangannya di SMK Pertanian Pembangunan Negeri (PPN) 1 Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatra Utara, Rabu (17/05/2023).

Untuk itu, Presiden menyebut bahwa perbaikan infrastruktur jalan rusak yang berada di Provinsi Sumatra Utara akan segera dikerjakan oleh pemerintah. Perbaikan tersebut tidak hanya untuk ruas Jalan Gunting Saga yang ditinjau langsung oleh Presiden, tetapi juga jalan di Asahan.

“Ya langsung dikerjakan, nanti insyaallah bulan Juli sudah mulai semuanya, dan tidak hanya di Labuhanbatu Utara, termasuk di Asahan karena identifikasi kita sudah komplet,” imbuhnya.

Selain di dua jalan tersebut, Presiden juga menyebut bahwa perbaikan akan dilakukan di jalan lainnya di Provinsi Sumatra Utara (Sumut). “Tapi juga bukan hanya di Sumut saja, provinsi-provinsi yang lain juga semuanya akan kita cek satu per satu,” imbuhnya.

Lebih jauh, Presiden menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp800 miliar untuk perbaikan seluruh jalan di Provinsi Sumatra Utara. Presiden pun mengingatkan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tetap memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki jalan yang menjadi tanggung jawabnya.

“Ini kan kita mengambil jalan-jalan infrastruktur yang kabupaten/kota dan provinsi tidak memiliki kemampuan sehingga sebagian kita ambil, sebagian tetap tanggung jawab provinsi, kabupaten/kota. Jangan enak-enak diambil alih, yang kabupaten/kota malah tidur, ndak, bukan itu maksudnya. Kita ini ingin membantu, mempercepat, memperbaiki karena keluhan masyarakat,” tegasnya. (kn)

Sekolah Menengah Kejuruan Disebut Menjadi Kunci Kemajuan Negara

Penulis
redaksi
-
0
Presiden Jokowi saat melihat pembibitan kelapa sawit di SMK PPN 1 Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatra Utara, Rabu (17/05/2023). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

LABUHANBATU – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa sekolah menengah kejuruan (SMK) menjadi kunci kemajuan negara. Pernyataan ini disampaikan Presiden usai meninjau langsung SMK Pertanian Pembangunan Negeri (PPN) 1 Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatra Utara, Rabu (17/05/2023).

Oleh karena itu, Presiden berharap agar siswa SMK jurusan pertanian dan perkebunan ini dapat belajar dengan baik, termasuk mendapatkan pelajaran praktikum. “Di SMK mestinya 60-70 persen itu praktik, sehingga tempat praktik itu menjadi sangat penting,” kata Presiden.

Saat meninjau SMK PPN 1, Presiden antara lain melihat pembibitan tanaman, utamanya kelapa sawit. Presiden menilai bibitnya sudah cukup baik, tetapi tempat pembibitannya memerlukan peningkatan agar para siswa bisa melihat langsung bagaimana proses bertani yang baik.

“Anak-anak ini kan harus ditunjukkan bagaimana bertani yang baik, bagaimana berkebun yang baik sehingga memang ini akan kita bantu untuk memperbaiki,” ungkapnya.

Selain tempat praktik pertanian, Presiden juga akan membantu memperbaiki tempat praktik peternakan di SMK tersebut, terutama kandangnya. Presiden juga menyebut pihaknya akan membantu mengirimkan sejumlah ternak ke SMK PPN 1 untuk bisa dijadikan sarana pembelajaran.

“Yang peternakan juga kandang. Kandang yang baik seperti apa, yang bersih seperti apa, dan supaya kambingnya juga gemuk-gemuk seperti apa. Ini nanti akan saya kirim kambing, domba, kemudian ayam, bebek, semuanya, biar banyak contoh-contoh yang bisa diajarkan oleh bapak, ibu guru kepada murid-muridnya di sini,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa dirinya mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk memperbaiki kandang hewan, pembuatan irigasi, dan pembuatan ruang green house.

“Saya mendapat tugas untuk memperbaiki sarana dan prasarana di SMK, seperti kandang kambing, kandang sapi, irigasi pertanian, dan juga green house,” ucap Basuki.

Di awal keterangan persnya, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa kunjungan ke SMK ini dilakukan secara mendadak. “Saya hanya ingin melihat kegiatan belajar mengajar dan praktik juga di SMK. Semuanya dadakan. Saya ingin melihat apa adanya,” kata Presiden.
(kn)

Penantian Panjang, Timnas Sepak Bola Indonesia Raih Emas SEA Games 2023

Penulis
redaksi
-
0
Timnas Sepak Bola Indonesia U-22 usai pengalungan medali emas di SEA Games Kamboja, Selasa (16/05/2023). (Foto: PSSI)

MEDAN – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan apresiasi kepada para pemain tim nasional (timnas) Indonesia U-22 yang berhasil mendapatkan medali emas dalam laga sepak bola SEA Games 2023 di Kamboja. Presiden menilai hal tersebut merupakan hasil kerja keras dari seluruh pihak yang terlibat.

“Selamat kepada seluruh pemain, atlet, ofisial, semuanya, ini kerja yang betahun-tahun, yang berkesinambungan kompetisinya, kemudian masuk ke training camp saya kira ini sangat bagus sekali,” ucap Presiden dalam keterangannya di Si Bolang Durian, Kota Medan, Sumatra Utara, Selasa (16/05/2023).

Melihat kemenangan timnas Indonesia setelah menunggu selama 32 tahun untuk menjadi juara SEA Games, Presiden merasa sangat bahagia. Presiden pun menilai para pemain dalam laga tersebut bermain dengan mental juara.

“Sangat happy banget karena Indonesia-Thailand, 5-2, yang saya sampaikan kemarin mental pemenang, mental juara kelihatan sekali ada. Main tanpa beban mental, tapi ini kan sudah kita tunggu 32 tahun untuk menjadi juara di Asia Tenggara. 32 tahun kita nunggu,” kata Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga bercerita mengenai jalannya pertandingan antara Indonesia dan Thailand tersebut.

“Pertama, gol pertama tadi Ramadhan Sananta itu golnya satu, yang kedua, kemudian yang ketiga Irfan Jauhari, itu yang ketiga juga menimbulkan semangat lagi, untuk keempat tadi Fajar Fathur Rahman golnya juga, yang terakhir ditutup Beckham Putra ya udah lima rampung,” jelas Presiden.

“Karena memang sebelumnya juga saya keliru juga, sudah diselametin ternyata masih main dan [kemasukan] gol kaget juga gitu,” sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menonton laga final sepak bola SEA Games 2023 antara timnas Indonesia U-22 melawan timnas Thailand di Rumah Dinas Wali Kota Medan.

Di depan layar besar, Presiden Jokowi yang mengenakan kaus berwarna hijau terlihat beberapa kali mengangkat tangan sebagai bentuk selebrasi setiap kali timnas Indonesia berhasil mencetak gol ke gawang lawan.

Suasana saat itu sangat hangat dan bersemangat, Presiden yang didampingi oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama istri Kahiyang Ayu, dan putra sulung Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta sejumlah pasukan pengamanan presiden (Paspampres) yang juga ikut menonton, terlihat beberapa kali bersorak antusias menyaksikan laga antara Indonesia dan Thailand tersebut yang berlangsung cukup alot pada awalnya.

Puncak antusiasme bahagia saat itu terlihat ketika timnas Indonesia kembali bangkit pada masa extra time yang berhasil mencetak tiga gol sekaligus, yang akhirnya membawa Indonesia menang dengan skor akhir 5-2 melawan Thailand.

Sebagai bentuk perayaan kemenangan timnas Indonesia dalam laga tersebut, Presiden pun kemudian mengajak seluruh rombongan yang ikut serta dalam kunjungan kerjanya untuk makan durian bersama.

“Tadi sore memang saya janjian, kalau menang, para menteri, Pak Gub, dan lain-lain, kalau menang mau saya traktir di Si Bolang untuk makan durian bareng-bareng, jadi karena menang ya harus traktir, janjiannya seperti itu,” ucap Presiden. (kn)

Jokowi Sebut Hubungan dengan Surya Paloh Biasa Saja

Penulis
redaksi
-
0
Presiden Jokowi (kiri) dan Ketua Umum Partai Surya Paloh di Jakarta, Senin, 2018. (istimewa)

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo membantah hubungannya dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di titik paling rendah.

“Biasa saja. Saya biasa saja,” kata Presiden Jokowi seusai menanam mangrove dalam acara Puncak Penanaman Mangrove Nasional di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Jakarta, Senin.

Presiden Jokowi juga merespons rencana Surya Paloh untuk menemui dirinya. Presiden memastikan belum ada rencana bertemu dengan Surya Paloh.

Selanjutnya Presiden Jokowi juga menjawab kemungkinan adanya reshuffle menteri-menteri asal Partai NasDem di kabinet.

“Ya, bisa saja,” jawab Presiden.

Sebelumnya, Surya Paloh mengungkap hubungannya dengan Presiden Jokowi tak baik-baik saja. Hal itu disampaikan menyusul tak diundangnya Surya Paloh oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan para ketua umum di Istana Kepresidenan Jakarta pada tanggal 2 Mei 2023.

Presiden Jokowi mengatakan tidak mengundang Partai NasDem karena partai itu saat ini sudah memiliki gabungan koalisi sendiri untuk Pemilu 2024 yang berbeda dengan parpol-parpol yang kemarin hadir.

“NasDem itu, ya, kita harus bicara apa adanya, ‘kan sudah memiliki koalisi sendiri, dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul itu ‘kan juga ingin membangun kerja sama politik yang lain,” katanya Presiden pada tanggal 4 Mei 2023.

Jokowi merujuk kepada Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang dideklarasikan oleh NasDem, PKS, bersama Partai Demokrat pada tanggal 25 Maret 2023.

Atas pertimbangan tersebut, Jokowi tidak mengundang Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pertemuan tersebut demi memberi kesempatan petinggi parpol yang hadir untuk membicarakan strategi besar lebih terbuka.

“Mestinya ini (parpol yang berkumpul) ‘kan memiliki strategi besarnya apa. Ya, masa yang di sini tahu strateginya, ‘kan mestinya enggak seperti itu,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Selasa (2/5) malam, Presiden Jokowi mengundang jajaran petinggi parpol koalisi melakukan pertemuan di Istana Merdeka. (kn)

Tahap Pelunasan Biaya Haji 1444 H Diperpanjang sampai 19 Mei 2023

Penulis
redaksi
-
0
Ilustrasi.

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) kembali memperpanjang waktu pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) bagi calon jemaah haji tahun 1444 H/2023 M hingga 19 Mei 2023.

“Tahap pelunasan biaya haji kita perpanjang lagi mulai hari ini hingga 19 Mei 2023,” ujar Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Kemenag, Saiful Mujab, di Jakarta, Senin (15/5/2023).

Kuota jemaah haji Indonesia tahun ini sebanyak 221 ribu yang terdiri atas 203.320 jemaah reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Saiful mengungkapkan, pada periode pelunasan Bipih dari 11 April hingga 5 Mei 2023, sebanyak 188.964 jemaah telah melakukan pelunasan dan setelah diperpanjang hingga 12 Mei 2023 sebanyak 196.377 jemaah telah melakukan pelunasan.

“Jemaah yang masuk kuota tahun ini namun belum sempat melunasi, kami harap pada perpanjangan kali ini bisa segera melunasi,” kata Saiful.

Bagi jemaah lunas tunda tahun 2020 dan 2022, Saiful meminta agar jemaah tersebut segera melakukan konfirmasi pelunasan.

“Termasuk bagi jemaah lunas tunda tahun 2020 dan 2022 yang diberi kesempatan pada tahun ini hanya melakukan konfirmasi pelunasan saja, masih diberi kesempatan. Ini agar dimanfaatkan karena tahun depan belum tentu diberlakukan kebijakan yang sama,” ujarnya.

Pada tahap perpanjangan ini, kata Saiful, Kemenag juga memberikan kesempatan bagi jemaah haji reguler yang masuk dalam kategori cadangan untuk melakukan pelunasan Bipih.

“Jemaah yang melunasi biaya haji dengan status cadangan akan diberangkatkan jika sampai dengan penutupan seluruh tahapan pelunasan masih ada sisa kuota pada masing-masing provinsi. Jika mereka tidak bisa berangkat tahun ini akan menjadi prioritas untuk keberangkatan tahun depan,” tandasnya.

Jemaah cadangan yang berhak melunasi, kata Saiful, adalah mereka yang berada pada urutan nomor porsi berikutnya berdasarkan data SISKOHAT dengan ketentuan:
a) berstatus cicil aktif;
b) belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah menunaikan ibadah haji paling singkat sepuluh tahun; dan
c) telah berusia paling rendah 18 tahun pada tanggal 24 Mei 2023 atau sudah menikah.

“Jemaah yang tidak memenuhi kriteria ini, berarti belum berhak melakukan pelunasan haji 1444 H. Jangan tergiur jika ada pihak-pihak yang menjanjikan keberangkatan. Apalagi dengan meminta biaya pelunasan dengan dalih mereka yang akan membayarkan ke bank,” tegas Saiful.

Saiful menambahkan, pembayaran setoran lunas Bipih dilakukan pada BPS Bipih yang sama dengan setoran awal atau BPS Bipih pengganti. Jadwal pelunasan Bipih reguler dilakukan setiap hari kerja mulai 11 April sampai dengan tanggal 19 Mei 2023 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB.

“Hanya yang memenuhi kriteria yang berhak dan akan diterima proses pelunasannya,” tandasnya. (kn)

Selesaikan Masalah Pertanahan di IKN, Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Khusus

Penulis
redaksi
-
0
Kepala OIKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Donny Rahajoe memberikan keterangan pers, Senin (15/05/2023), di Kantor Presiden, Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk membentuk sistem terpadu guna menangani investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/05/2023).

“Jadi tadi diputuskan bahwa untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan investasi ini, kami diminta untuk membuat satu one stop shop yang akan juga diikuti lembaga/kementerian terkait lain, itu juga nanti akan berada di dalam one stop shop itu, jadi satu pintu saja,” ujar Kepala OIKN.

Bambang menegaskan, baik OIKN maupun Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan menjadi bagian dari sistem tersebut, begitu juga dengan kementerian/lembaga terkait lainnya.

“Kementerian Keuangan di situ akan ada, misalnya perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak, karena ada beberapa insentif tentang perpajakan yang memang harus dielaborasi dan implementasinya ini tentu akan ditunggu oleh para pelaku usaha, di samping tentu banyak data teknis juga yang akan kami mintakan ke Kementerian PUPR [Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat],” ujarnya.

Selain itu, kata Kepala OIKN, pemerintah juga akan membentuk satuan tugas khusus untuk menyelesaikan masalah pertanahan di IKN.

“Kita ingin agar segala sesuatunya clean and clear, istilahnya begitu, jadi yang akan ditawarkan kepada investor ini adalah tanah-tanah yang sudah matang dan kita ketahui harganya sehingga mereka bisa langsung menghitung berdasarkan kondisi topografi, kondisi geologi, akses, dan sebagainya,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala OIKN mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 209 letter of interest dari para investor terkait ketertarikan untuk berinvestasi di IKN.

“Sekitar 36 sudah menandatangani apa yang disebut non-disclosure agreement, jadi sudah meningkat pada tahap selanjutnya di mana pembicaraan akan lebih detail, karena data-data dan sebagainya kita pertukarkan dan mereka setelah itu biasanya akan melihat ke lapangan. Kemudian, setelah itu mereka membuat studi kelayakan dan tentu saja rencana bisnis yang akan diambil,” ujarnya.

Bambang menyampaikan, Presiden Jokowi memerintahkan jajaran untuk mempercepat proses agar investasi tersebut dapat terealisasi sesuai dengan koridor dari peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk mempercepat realisasi investasi di IKN, kata Bambang, pemerintah juga akan membentuk satuan tugas yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Mengoordinir interdept dan juga semua lembaga terkait sehingga proses daripada percepatan investasi di IKN ini dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih efisien lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut Bambang mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan mengungkapkan sejumlah proyek investasi yang akan dijalankan di IKN

“Akan ada misalnya satu rumah sakit internasional, kemudian ada juga fasilitas pendidikan, dan sebagainya. Dan, ini nanti akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kami semua, tim ini untuk membuat satu ekosistem,” pungkasnya. (kn)

PPP Ajukan Sandiaga Uno sebagai Bakal Cawapres Ganjar

Penulis
redaksi
-
0
Sandiaga Uno. (istimewa)

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan bahwa pihaknya akan tetap mengajukan nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno untuk menjadi bakal calon wakil presiden (bakal cawapres) yang mendampingi bakal calon presiden (bakal capres) Ganjar Pranowo.

“Yang jelas, nama Pak Sandi itu tentu kami ajukan. Tetapi, kami juga harus menyiapkan nama-nama yang lain,” ujar Arsul Sani kepada wartawan di Gedung Istora Senayan, Jakarta, Minggu.

Adapun nama-nama lain yang dipersiapkan oleh PPP adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

“Nah, ada juga nama Menteri Agama Gus Yaqut,” ucap Arsul Sani setelah menghadiri puncak acara musyawarah rakyat (musra) relawan Jokowi.

Dalam acara tersebut, Ketua Dewan Pengarah Musra Indonesia Andi Gani Nena Wea menyebut panitia musra menyerahkan tiga nama calon presiden, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Sedangkan, nama-nama calon wakil presiden yang diserahkan adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menparekraf Sandiaga Uno, serta Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Arsjad Rasjid.

Hingga saat ini, PPP belum mengumumkan Sandiaga Uno sebagai kadernya. Pada Minggu (23/4), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno telah berpamitan dari Gerindra dan menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Pamitnya Sandiaga Uno dari Partai Gerindra terjadi di tengah mencuatnya isu Sandiaga Uno yang akan bergabung dengan PPP. Sandiaga beberapa kali mengatakan dirinya akan mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden. Namun, ia sering hadir dalam acara PPP.

Sebagai informasi, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dibuka mulai 19 Oktober 2023 s.d. 25 November 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (kn)

Urusan Pencalegan Menteri Diminta Jangan Ganggu Tugas Harian

Penulis
redaksi
-
0
Ilustrasi.

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju yang akan maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada pemilihan umum 2024 mendatang untuk tetap fokus dan tidak mengganggu kinerja dan tugas keseharian.

“Kalau dari saya yang penting tidak mengganggu tugas-tugas keseharian,” ucap Presiden dalam keterangannya kepada awak media setelah menghadiri acara Musyawarah Rakyat (Musra) di Istora Senayan, Jakarta, pada Minggu (14/05/2023).

Kepala Negara menjelaskan bahwa secara aturan, apabila seorang menteri akan maju sebagai caleg, diperbolehkan.

“Yang harus kita tahu ya secara aturan memang diperbolehkan,” tutur Presiden.

Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan akan selalu mengevaluasi tugas dan kinerja para menteri. Jika nantinya kinerja menteri tersebut terganggu, Presiden melanjutkan, posisi menteri tersebut bisa saja diganti.

“Selalu saya evaluasi, kalau memang mengganggu, kerjanya terganggu, ya ganti bisa,” tandas Presiden. (kn)

Pemerintah Klaim Dukung Pemenuhan Keterwakilan Caleg Perempuan

Penulis
redaksi
-
0
Ilustrasi.

JAKARTA – Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani mengatakan pemerintah mendukung pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2024.

“Pemerintah berkomitmen mendukung pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen sebagaimana amanat Pasal 245 dari UU Nomor 7 Tahun 2017,” ujar Jaleswari dalam keterangan resminya, Sabtu.

Ia menjelaskan afirmasi perempuan paling sedikit 30 persen tersebut merupakan produk komitmen bersama antara Pemerintah dan DPR serta berbagai elemen masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik.

“Partisipasi perempuan dalam berbagai ranah publik perlu terus didorong dan diperjuangkan,” katanya.

Tidak hanya itu, sambung Jaleswari, pemerintah turut mengapresiasi komitmen penyelenggara pemilu untuk melakukan revisi peraturan KPU. Hal ini guna memastikan mandat undang-undang Pemilu dapat terlaksana.

Menurut dia, selama dua kali penyelenggaraan pemilu, yaitu Pemilu 2014 dan 2019, keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR/DPRD telah diatur dengan baik dalam peraturan KPU.

Jaleswari juga melihat upaya KPU selama ini menjadi modal penting melembagakan afirmasi partisipasi perempuan dalam politik.

“Capaian itu perlu terus dijaga,” ucap dia.

Sebelumnya, Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan (MPKP) menyoroti kebijakan KPU yang akan melakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 harus dimaknai sebagai pengakuan adanya pelanggaran hukum dalam mengimplementasikan ketentuan Pasal 245 UU Nomor 7 Tahun 2017.

Adapun Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilu tingkat kabupaten/kota memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.

“Peristiwa pelanggaran hak politik perempuan sebagai calon anggota DPR dan DPRD tidak seharusnya terjadi apabila KPU mempunyai komitmen yang tinggi melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan KPU memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara,” ujar MPKP dalam keterangan resminya, Rabu (10/5).

Menurut dia, KPU dalam menggunakan kewenangan menerbitkan peraturan juga harus senantiasa mematuhi sumpah jabatan sebagaimana diatur Pasal 36 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi “memenuhi tugas dan kewajiban sebagai anggota KPU sesuai Peraturan Perundang-undangan dan UUD NRI 1945 serta melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh demi tegaknya demokrasi dan keadilan”.

Tidak hanya itu, sebagai Negara Peserta Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan (the Convention of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 7 Tahun 1984, Indonesia, dalam hal ini DPR dan Pemerintah berkomitmen mendorong keterwakilan perempuan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam parlemen. (kn)

DPR Bakal Proses RUU Perampasan Aset Sesuai Mekanisme

Penulis
redaksi
-
0
Sufmi Dasco Ahmad.

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa DPR akan memproses Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Kami akan ikuti mekanisme yang ada di DPR untuk melakukan proses-proses undang-undang apapun yang masuk di Prolegnas (Program Legislasi Nasional) sesuai dengan mekanisme yang ada,” kata Dasco kepada wartawan di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Hal tersebut, kata dia, juga berlaku sama sebagaimana DPR memproses RUU lainnya.

Namun, Dasco menampik bahwa DPR terkesan lamban dalam menggulirkan pembahasan RUU Perampasan Aset. Dia menyebut bahwa DPR sedianya menunggu langkah dari Pemerintah lantaran RUU Perampasan Aset yang telah masuk dalam Prolegnas 2023 itu merupakan usulan dari Pemerintah.

“Kami kan sudah sering dengar bahwa dibilang DPR itu menghambat RUU Perampasan Aset padahal surpres (surat presiden) dan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah)-nya belum pernah dikirim ke DPR, dan baru nyampe ke DPR,” ujarnya.

Sebelumnya, Senin (8/5), Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengatakan bahwa surpres RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana telah diterima oleh DPR RI pada Kamis (4/5).

“Iya betul, DPR sudah menerima surpres tersebut tanggal 4 Mei,” kata Indra dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, serta Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menjadi wakil Pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut bersama DPR RI.

Adapun pada Selasa (2/5), Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Syarif Hiariej mengungkapkan draf Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akan diserahkan ke DPR RI pada 16 Mei 2023 usai masa reses DPR berakhir.

“Direncanakan begitu masuk masa sidang pada 16 Mei akan diserahkan kepada DPR,” ujar Eddy, sapaan akrab Wamenkumham, di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Selasa. (kn)

1...1,2291,2301,231...1,249Halaman 1,230 dari 1,249