Beranda blog Halaman 1073

THR bagi Aparatur Negara dan Pensiunan Diharapkan Dorong Ekonomi Masyarakat

redaksi
-
0
THR bagi Aparatur Negara dan Pensiunan Diharapkan Dorong Ekonomi Masyarakat

JAKARTA – Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 tahun 2023 bagi aparatur negara, termasuk pensiunan. Pemberian THR dan gaji ke-13 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2023 tersebut diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengenai pemberian THR dan Gaji ke-13 tahun 2023, Rabu (29/03/2023), secara daring.

“Ini tentu diharapkan dengan pembayaran tunjangan hari raya juga bisa ikut mendorong kegiatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan belanja menjelang atau selama Ramadan dan menjelang hari raya Idulfitri,” kata Sri Mulyani.

Menkeu menekankan, pemberian THR bagi aparatur negara dan pensiunan dilakukan dengan tetap menjaga berbagai aspek keseimbangan, program, dan kemampuan keuangan negara.

“Tahun ini 2023, seiring kembali dengan adanya penanganan COVID yang masih tetap terkendali, namun di sisi lain pemulihan ekonomi menghadapi tantangan global yang sangat tidak pasti, terutama dalam bentuk perlambatan ekonomi global, kondisi geopolitik yang mempengaruhi kondisi ekonomi, dan tren kebijakan moneter untuk menangani inflasi yang cenderung ketat, maka kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 disesuaikan dengan tantangan dan kondisi saat ini,” ujarnya.

Menkeu menyampaikan, THR pada tahun 2023 akan terdiri dari gaji pokok atau pensiunan pokok ditambah dengan tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiunan pokok. Tunjangan yang melekat itu terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan struktural, fungsional, atau tunjangan umum lainnya.

THR tahun ini juga ditambahkan komponen 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja.

“Seperti tahun 2022, maka THR tahun ini juga ditambahkan komponen 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang memang mendapatkan tunjangan kinerja,” kata Sri Mulyani.

THR yang tadi terdiri dari gaji dan pensiunan pokok, tunjangan melekat, dan 50 persen tunjangan kinerja juga diberikan bagi aparatur negara di daerah.

“Bagi instansi pemerintah daerah paling banyak 50 persen tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan dari fiskal daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Menkeu.

Pencairan THR direncanakan dimulai pada periode 10 hari sebelum hari raya Idulfitri. Namun, jika THR belum dapat dibayarkan pada periode tersebut karena masalah teknis, maka THR tetap dapat dibayarkan setelah Idulfitri.

“Namun, kami akan terus mengimbau bekerja sama dan bekerja bersama seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar diupayakan THR bisa diterima sebelum hari raya Idulfitri,” ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan, di dalam PP juga diatur mengenai pemberian gaji ke-13 yang dibayarkan dengan komponen yang sama dengan THR tahun 2023.

“Gaji ke-13 akan dibayarkan mulai bulan Juni 2023 di mana gaji ke-13 komponennya sama dengan THR tahun ini,” ujarnya.

Tahun ini, pemerintah juga memberikan THR dan gaji ke-13 tahun kepada guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan.

“Mereka akan diberikan 50 persen tunjangan profesi guru serta 50 persen tunjangan profesi dosen,” kata Menkeu.

Menkeu menyampaikan, pemberian THR dan gaji ke-13 merupakan wujud penghargaan dan kontribusi pengabdian para aparatur negara termasuk TNI-Polri dan juga pensiunan di dalam melaksanakan tugas dan melayani masyarakat.

“Dengan kebijakan pembayaran THR dan gaji ke-13 ini, tentu diharapkan perekonomian akan terus momentumnya berjalan, masyarakat bisa merayakan hari raya, dan tentu kita tetap menjaga protokol kesehatan, serta kita berharap keseluruhan kondisi masyarakat akan terus membaik,” tandas Sri Mulyani. (kn)

Pemerintah Buka Pendaftaran Sekolah Kedinasan Mulai 1 April

redaksi
-
0
Pemerintah Buka Pendaftaran Sekolah Kedinasan Mulai 1 April

JAKARTA – Pemerintah resmi membuka penerimaan calon taruna, praja, dan mahasiswa untuk jalur sekolah kedinasan. Masyarakat yang tertarik menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui sekolah kedinasan ini dapat mendaftarkan diri sejak tanggal 1 hingga 30 April 2023 melalui situs Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (SSCASN-BKN) di sscasn.bkn.go.id.

“Masyarakat agar menyiapkan diri dan dokumen yang diperlukan dalam seleksi sekolah kedinasan ini,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, dalam pernyataan tertulisnya, Senin (27/03/2023).

Anas mengungkapkan, jumlah kebutuhan formasi yang disetujui saat ini adalah sebanyak 4.138 formasi yang terdapat di tujuh instansi pemerintah.

“Untuk sementara, sudah kami petakan ada 4.138 kebutuhan di sekolah kedinasan pada tujuh instansi. Masih ada sekolah kedinasan yang sedang kita kaji bersama kementerian terkait,” ujarnya.

Lebih lanjut Menteri PANRB menegaskan bahwa seleksi ASN melalui jalur sekolah kedinasan ini bersifat transparan dan objektif sesuai dengan kemampuan pelamar saat melakukan tes.

“Kami tegaskan bahwa tidak akan ada calo, atau bentuk kecurangan lainnya. Sebab sistem yang sudah kami bangun sangat transparan, bahkan nilainya bisa dilihat secara real-time. Jadi jangan percaya kalau ada yang menjanjikan bisa memasukkan ke sekolah-sekolah kedinasan,” tegasnya. (kn)

Soal Keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20, Jokowi Bilang Begini

redaksi
-
0
Soal Keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20, Jokowi Bilang Begini

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjamin keikutsertaan Israel pada Piala Dunia U-20 tidak ada kaitanya dengan konsistensi posisi politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina.

“Dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat,” tegas Presiden dalam pernyataan persnya, Selasa (28/03/2023), di Istana Merdeka, Jakarta.

Presiden menyampaikan, pemerintah Indonesia sependapat dengan Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun terkait Piala Dunia U-20.

“Dalam urusan Piala Dunia U-20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampuradukkan urusan olahraga dan urusan politik,” ucapnya.

Kepala Negara juga menegaskan Indonesia selalu konsisten dan teguh dalam memperjuangkan dan mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Selain itu, Indonesia juga mendukung penyelesaian two-state solution negara Israel dan negara Palestina merdeka.

“Ini sesuai dengan konstitusi, menolak penjajahan dalam bentuk apapun dan ini selalu kita sampaikan dalam forum-forum bilateral, forum multilateral, maupun forum internasional lainnya,” ujarnya.

Dalam pernyataannya, Presiden juga menyampaikan bahwa penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U-20 telah melalui proses bidding dan seleksi panjang hingga akhirnya Indonesia berhasil mengungguli dua kandidat lainnya yaitu Brasil dan Peru.

“Saat itu, semua pihak berjuang, bekerja keras bersama-sama agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Dan akhirnya, bulan Oktober 2019, Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 oleh FIFA,” kata Presiden.

Penunjukan tersebut, lanjut Presiden, merupakan kehormatan bagi bangsa Indonesia karena mendapat kepercayaan menyelenggarakan Piala Dunia U-20, event olahraga yang paling banyak penggemarnya di seluruh dunia.

Presiden menambahkan, saat ditunjuk menjadi tuan rumah, Indonesia belum mengetahui siapa yang akan menjadi tim peserta karena masih dalam proses prakualifikasi.

“Kepastian Timnas Israel lolos seleksi Piala Dunia U-20 baru kita ketahui pada bulan Juli 2022,” imbuhnya.

Terkait adanya penolakan terhadap keikutsertaan Timnas Israel pada Piala Dunia U-20, yang juga telah diketahui oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Presiden menyampaikan bahwa pemerintah bersama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tengah berupaya mencari solusi terbaik.

“Baik pemerintah maupun PSSI, masih terus berusaha agar ada solusi terbaik. Untuk itu, saya telah mengutus Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk bertemu dengan tim FIFA, untuk mencari penyelesaian yang terbaik, mencari solusi yang terbaik,” tandasnya. (kn)

Tak Boleh Dicicil, Pemberian THR Keagamaan Wajib Dibayar Penuh

redaksi
-
0
Tak Boleh Dicicil, Pemberian THR Keagamaan Wajib Dibayar Penuh

JAKARTA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE yang diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2023 tersebut ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.

Menaker mengatakan, pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. THR keagamaan wajib dibayarkan secara penuh dan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

“THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Saya minta perusahaan agar taat terhadap ketentuan ini,” kata Ida, dalam Konferensi Pers Kebijakan Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2023, Selasa (28/03/2023) secara virtual.

Menaker menjelaskan, THR keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih, baik yang mempunyai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), termasuk pekerja/buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun besaran THR pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih adalah sebesar 1 bulan upah. Sedangkan bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional.

Menaker mengatakan, terkait ketentuan mengenai besaran THR, dimungkinkan perusahaan memberikan THR yang lebih baik dari peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 diatur bahwa bagi perusahaan yang dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB), atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan tersebut telah mengatur besaran THR yang lebih baik dari ketentuan peraturan perundang-undangan, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja/buruh tersebut sesuai dengan PK, PP, PKB, atau kebiasaan tersebut.

Terkait upah 1 bulan ini, lanjut Ida, ada kekhususan pengaturan bagi pekerja/buruh dengan perjanjian kerja harian lepas. Bila pekerja mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Adapun bagi pekerja harian lepas yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja tersebut.

Dalam SE ini tertuang ketentuan perhitungan upah 1 bulan bagi pekerja/buruh dengan upah satuan hasil. Untuk pekerja/buruh ini, perhitungan upah 1 bulan didasarkan pada upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Hal yang penting untuk digarisbawahi terkait dasar perhitungan THR yang menggunakan upah ini, kata Ida, bagi perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang melaksanakan penyesuaian waktu kerja dan upah sebagaimana yang diatur dalam Permenaker 5/2023 maka perusahaan tetap wajib membayar THR keagamaan. Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan THR adalah nilai upah terakhir sebelum dilakukannya penyesuaian upah tersebut.

“Ini penting untuk digarisbawahi karena THR dan hak-hak lainnya selain upah tidak termasuk bagian yang boleh disesuaikan oleh Permenaker 5/2023 tersebut,” ucapnya.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan pembayaran THR keagamaan tahun 2023, Ida meminta kepada para gubernur dan jajaran untuk mengupayakan agar perusahaan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota membayar THR Keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengimbau perusahaan agar membayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan.

“Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan, masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten/kota membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 di masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang terintegrasi melalui website https://poskothr.kemnaker.go.id,” tandasnya. (kn)

Arahan Tidak Buka Puasa Bersama Hanya untuk Pejabat Pemerintah

redaksi
-
0
Arahan Tidak Buka Puasa Bersama Hanya untuk Pejabat Pemerintah

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa arahan untuk tidak mengadakan buka puasa bersama hanya ditujukan bagi para pejabat di internal pemerintahan, tidak berlaku untuk masyarakat umum.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/03/2023).

“Arahan untuk tidak berbuka puasa bersama itu hanya ditujukan untuk internal pemerintah, khususnya para menko, para menteri, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian, bukan untuk masyarakat umum. Sekali lagi, bukan untuk masyarakat umum,” kata Presiden.

Presiden menyampaikan, arahan tersebut dikeluarkan pemerintah karena begitu banyaknya sorotan masyarakat terhadap kehidupan para pejabat pemerintah saat ini. Oleh karena itu, Presiden meminta jajaran pemerintah untuk mengedepankan semangat kesederhanaan dalam menyambut bulan Ramadan 1444 Hijriah/2023 Masehi.

“Saya minta agar jajaran pemerintah menyambut bulan puasa tahun ini dengan semangat kesederhanaan, tidak berlebihan,” ujarnya.

Presiden pun meminta jajaran pemerintah untuk mengalihkan anggaran buka puasa bersama untuk kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti pemberian santunan dan pasar murah.

“Kita bantu mereka yang lebih membutuhkan, pemberian santunan untuk fakir miskin, pemberian santunan untuk yatim piatu, serta masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk juga bisa dipakai untuk mengadakan pasar murah bagi masyarakat,” tandasnya. (kn)

Rekayasa Lalu Lintas Terukur Bakal Diterapkan Antisipasi Kemacetan Arus Mudik

redaksi
-
0
Rekayasa Lalu Lintas Terukur Bakal Diterapkan Antisipasi Kemacetan Arus Mudik

JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa kementeriannya bekerja sama dengan Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas) dan Jasa Marga akan menerapkan rencana rekayasa lalu lintas yang lebih terukur daripada sebelumnya. Menurutnya, rencana ini diharapkan dapat lebih efektif dalam mengatasi kemacetan lalu lintas antisipasi mudik Idulfitri 1444 Hijriah/2023 Masehi.

Ia menjelaskan, masalah peningkatan lalu lintas selama musim liburan yang akan datang diatasi dengan penambahan kapasitas sistem transportasi seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat udara.

“Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami confident ya dengan apa yang kita lakukan di kereta api, di laut, di udara, bahkan di penyeberangan, karena kapasitas yang kita sediakan sangat signifikan tambah gitu,” kata Menhub dalam keterangan persnya usai Rapat yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik Idulfitri 1444 H di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (24/3/2023).

Namun, ia mengakui potensi kemacetan lalu lintas di jalan tol Cipali. Untuk itu, kerja sama dengan Korlantas dalam rencana rekayasa lalu lintas dapat mengatasi hal ini melalui arus lalu lintas satu arah, contraflow, dan aturan ganjil-genap.

“Cipali itu, Mas tahu bahwa dari Jakarta sampai kilometer 66 empat jalur, empat-empat, jadi delapan jalur. Dan, setelah kilometer 66 itu dua-dua jalur. Nah di situlah rekayasa lalu lintas akan dilakukan, baik itu one way, contraflow, atau satu lagi yang akan kita terapkan adalah ganjil genap. Ganjil genap ini memang kita hati-hati melakukan karena mengingat perjalanan dari Medan, dari Palembang, sampai Jakarta mesti tertunda tapi kita akan diskusikan,” jelasnya lagi kepada wartawan.

Menhub menyatakan bahwa rasio kapasitas terhadap volume (v/c rasio) sangat penting untuk menghindari kemacetan lalu lintas.

“Singkat kata, bahwa kalau dulu kita tidak terlalu menetapkan harinya, agak fleksibel, nah ini akan kita diskusikan VC Ratio, jadi kapasitas per volume. Jadi jumlah kapasitas dan volume yang lewat itu harus 0,6. Kalau dia di atas 0,6, 0,8 udah rendet. Kalau satu, itu macet. Tadi juga saya laporkan ke Pak Presiden bahwa untuk semuanya itu dalam exercise sudah 0,6. Insyaallah, kita bisa menjalani simulasi yang sekarang ini dan bisa terjadi pada saat itu, terutama berkaitan kendaraan darat di Cipali,” terangnya.

Untuk itu, imbuh Budi, Kementerian Perhubungan akan melakukan survei lagi dua minggu sebelum liburan untuk mengevaluasi kembali situasi.

Kemenhub, Korlantas, dan Jasa Marga terus melakukan manajemen lalu lintas di jalan arteri dan tol lintas utara atau jalur lintas pantau utara (pantura) untuk mengantisipasi kemacetan arus mudik Lebaran. Menhub menyampaikan jalan arteri yang tadinya sempit sudah diperlebar, sehingga efektivitas pantura dapat ditingkatkan.

“Jalan arteri ini relatif sudah lebih efektif karena kalau enggak salah tadinya ada jembatan yang menyempit, dari tujuh itu sudah lima atau enam selesai, jadi penyumbatan tinggal satu, sehingga efektivitas lintas utara/pantura itu bisa diandalkan,” tutur Menhub.

Ia juga mengapresiasi tinggi terhadap Korlantas dan Jasa Marga yang sangat kooperatif dalam menghitung rasio jumlah kendaraan yang melintas pada suatu jalan dalam suatu periode tertentu (volume) dibandingkan dengan kapasitas maksimum jalan dalam membuat alternatifnya.

“Kami sudah beberapa kali ke beberapa titik. Dan, minggu lalu saya dan Kakorlantas ke Cipali melihat sendiri bagaimana jalan itu sudah dibuat delapan jalur dan ada jalan yang masih empat jalur. Nah empat jalur, yang empat jalur ini atau dua-dua itu sudah ada tambahan rest area. Nah kita harapkan tambahan rest area itu Badan Usaha Jalan Tol itu juga kooperatif, me-manage itu dengan baik,” pungkasnya. (kn)

Jelang Lebaran, Pemerintah Jaga Ketersediaan dan Stabilitas Harga

redaksi
-
0
Jelang Lebaran, Pemerintah Jaga Ketersediaan dan Stabilitas Harga

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk melakukan langkah-langkah persiapan dan antisipasi terhadap ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok menjelang Idulfitri. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan saat ini pemerintah telah melakukan langkah-langkah persiapan salah satunya dalam menekan harga bahan pokok.

Demikian disampaikan Menko Perekonomian dalam keterangannya usai mengikuti rapat internal yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (24/03/2023).

“Saya rasa semua relatif aman. Tentu stok yang tergantung impor ada yang terkait tadi seperti yang disampaikan Pak Arief (Kepala Badan Pangan Nasional) (seperti) daging, yang berikut kedelai, tentu kita minta supaya pengadaannya segera,” ujar Menko Perekonomian.

Selanjutnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa saat ini langkah-langkah persiapan menjelang lebaran tersebut sudah berjalan hampir 90 persen.

“Persiapan lebaran tadi hampir 90 persen on the track, mudah-mudahan tidak ada masalah apa-apa. Ketersediaan pangan cukup sampai hari ini, harga masih terkendali,” ucap Mendag.

Lebih lanjut, Mendag mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah menginstruksikan Bulog untuk dapat menyerap beras hasil panen secara maksimal.

“Tadi arahan Presiden agar Bulog menyerap gabah atau beras hasil panen dari petani semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya,” tutur Mendag. (kn)

Palestina Apresiasi Dukungan Kemerdekaan Tak Henti dari Indonesia

redaksi
-
0
Palestina Apresiasi Dukungan Kemerdekaan Tak Henti dari Indonesia

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (24/03/2023). Dalam keterangannya selepas pertemuan, Dubes Palestina menyampaikan apresiasinya atas dukungan tak henti Indonesia pada perjuangan rakyat Palestina untuk mencapai kemerdekaannya.

“Presiden Indonesia juga senantiasa mengikuti dari dekat semua perkembangan yang terjadi di lapangan di Palestina, dan dalam hal ini pemerintah Indonesia menolak dengan keras berbagai macam pelanggaran dan kebijakan-kebijakan yang melanggar yang dilakukan oleh Israel, dan inilah yang disampaikan oleh Presiden Indonesia pada hari ini,” ujar Dubes Palestina.

Lebih lanjut, Dubes Palestina menjelaskan bahwa pihaknya juga menyampaikan kepada Presiden Jokowi tentang perkembangan terkini serta dinamika yang terjadi di Palestina. Ia juga meyakini dukungan yang konsisten tersebut tidak hanya datang dari pemerintah Indonesia, melainkan juga dari seluruh elemen bangsa.

“Kami meyakini bahwa Indonesia tidak akan pernah berubah dan kami melihat bahwa dukungan itu senantiasa konsisten baik dari sisi pemerintahan maupun seluruh elemen bangsa Indonesia. Kami sekali lagi menyampaikan salam hormat kami kepada Presiden Indonesia dan juga seluruh bangsa Indonesia atas dukungannya yang senantiasa konsisten terhadap isu Palestina,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Dubes Palestina juga mengucapkan selamat atas kedatangan bulan suci Ramadan bagi seluruh umat Islam di Indonesia.

“Saya merasa berbahagia bisa bertemu dengan Yang Mulia Bapak Presiden untuk menyampaikan ucapan selamat Ramadan atas datangnya bulan yang berkah ini dan kami berharap Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera,” ungkapnya. (kn)

Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1444 H Jatuh pada 23 Maret 2023

redaksi
-
0
Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1444 H Jatuh pada 23 Maret 2023

JAKARTA – Pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1444 Hijriah/2023 Masehi jatuh pada hari Kamis, 23 Maret 2023. Penetapan ini didasarkan pada keputusan Sidang Isbat (Penetapan) Awal Ramadan 1444 H yang dipimpin Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta, Rabu (22/03/2023).

“Berdasarkan hisab posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan telah memenuhi kriteria MABIMS serta laporan rukyatul hilal, tadi kita bersepakat secara mufakat bahwa 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023 Masehi,” ujar Menag dalam konferensi pers usai sidang isbat.

Menag berharap dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama.

“Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia, kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik,” ujarnya.

Menag juga berharap bulan Ramadan ini menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan bangsa Indonesia.

“Kita menggunakan momentum Ramadan ini, bersama-sama mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah,” ucapnya.

Sebelumnya Menag menyampaikan, sebelum menetapkan 1 Ramadan dalam sidang isbat lebih dahulu disampaikan laporan dari Tim Hisab Rukyat Kemenag.

“Disampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh Indonesia pada posisi antara 6 derajat 46,2 menit sampai dengan 8 derajat 43,2 menit dengan sudut elongasi 7,93 derajat sampai dengan 9,54 derajat,” ujarnya.

Posisi tersebut, ujar Yaqut, telah memenuhi kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanurrukyah yang disepakati oleh MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Menteri Agama RI, Menteri Agama Malaysia, dan Menteri Agama Singapura) sebagai pedoman menetapkan awal bulan kamariah.

“Di 124 titik rukyatul hilal yang di seluruh Indonesia tadi, ada beberapa orang yang telah melaporkan melihat hilal sebagaimana dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah,” imbuhnya.

Sidang isbat dihadiri antara lain, oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, perwakilan ormas Islam, sejumlah Duta Besar Negara Sahabat, serta Tim Hisab Rukyat Kemenag. (kn)

Jokowi Tegaskan Tanah Papua Jadi Salah Satu Prioritas Pembangunan

redaksi
-
0
Jokowi Tegaskan Tanah Papua Jadi Salah Satu Prioritas Pembangunan

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini bersifat Indonesia-sentris dan Papua menjadi salah satu prioritas pembangunan.

“Sekali lagi, ingin saya sampaikan bahwa pembangunan Indonesia sekarang bukan Jawa-sentris, tetapi Indonesia-sentris. Dan, tanah Papua menjadi prioritas dari pembangunan yang kita lakukan,” ujar Presiden saat meresmikan Papua Youth Creative Hub, di Kota Jayapura, Selasa (21/03/2023).

Presiden pun memaparkan sejumlah pembangunan yang telah dilakukan di Papua, mulai dari pembangunan Jalan Trans Papua dan jalan perbatasan, pembangunan dan revitalisasi bandar udara (bandara), hingga pembangunan kawasan perbatasan dan pos lintas batas negara (PLBN).

“Jalan Trans Papua 3.462 kilometer telah kita bangun di tanah Papua, jalan di perbatasan, 1.098 kilometer telah dibangun di tanah Papua, Jembatan Youtefa 1,3 kilometer ada di Jayapura, Bandara Domine Eduard Osok di Sorong juga kita perbaiki terminalnya, bandara di Wamena kita bangun, Jayawijaya. Kemudian juga, pembangunan lintas batas di tiga lokasi, seingat saya di Skouw, kemudian di Sota, kemudian yang terakhir di Yetetkun, di Boven Digoel. Semuanya telah kita selesaikan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara mengajak masyarakat Papua untuk turut mengawal proses pembangunan yang ada di Tanah Papua. Presiden mengungkapkan, sejak tahun 2014 hingga tahun 2022 alokasi anggaran yang keluar dari pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk pembangunan Papua mencapai Rp1.036 triliun.

“Saya minta kepada masyarakat di tanah Papua, tolong ini diawasi, dikawal, diamati terus, jangan sampai belok ke mana-mana nanti tidak akan jadi barang, hati-hati mengenai ini. Karena korupsi menjadi momok semua provinsi dalam rangka pembangunan di daerah-daerah kita. Sekali lagi, saya minta diawasi, dikawal terus, dilihat betul, karena duitnya gede sekali yang ada di tanah Papua,” tandasnya. (kn)

1...1,0721,0731,074...1,086Halaman 1,073 dari 1,086