SAMARINDA – Hari pencoblosan Pemilu 2024 Rabu (14/2/2024) di beberapa daerah menjadi panggung bagi penyelenggara Pemilu untuk menampilkan kreativitas mereka.

TPS 4 dan 5 di Jalan Wiratama, Sidodadi, Samarinda Ulu, menjadi sorotan karena mengusung konsep kesenian kuda lumping untuk memikat warga sekitar agar menggunakan hak suara mereka.

Ketua RT 04, Mujiono, menjelaskan bahwa konsep kesenian kuda lumping dipilih untuk memberikan nuansa berbeda pada hari pemilihan.

TPS tersebut dihiasi dengan barongan dan kuda lumping sebagai pajangan gapura, sementara petugas KPPS memakai kostum khas kesenian tersebut.

“Dalam setiap lima tahun, kami selalu menciptakan konsep yang berbeda-beda di TPS ini. Kali ini, kami memilih mengusung konsep budaya, tepatnya seni kuda lumping,” ujar Mujiono.

Meski persiapannya dilakukan pada H-1 pencoblosan, dua TPS tersebut berhasil berdiri dengan konsep yang unik. Keputusan tentang konsep ini diambil setelah musyawarah bersama petugas KPPS, RT, dan masyarakat sekitar.

“Persiapannya satu hari sebelum pencoblosan. Dana untuk hiasan diperoleh dari KPU Kota Samarinda, sedangkan sisanya kami yang berkreasi untuk menghias dua TPS di sini,” tambah Mujiono.

Mujiono menegaskan bahwa TPS dengan konsep kreatif ini bukan hanya untuk memeriahkan suasana, tetapi juga untuk meningkatkan minat masyarakat datang ke TPS.

“Kami menyambut Pemilu dengan damai, dan hadirnya TPS kami ini paling tidak membuat masyarakat tertarik untuk datang ke sini,” ungkapnya.

Ketua KPPS TPS 05, Sholikin, melaporkan tingginya antusiasme pemilih yang datang ke TPS berkonsep kesenian kuda lumping. “Antusiasnya cukup tinggi, dari tadi pagi sampai sekarang masih banyak yang antre,” ujarnya.

Pewarta: Hanafi
Editor : Nicha R

BONTANG – Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di Jalan Irian, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, berani tampil beda dari TPS lainnya. Para petugas TPS 21 memakai pakaian adat sebagai simbol kemerdekaan.

Irham Mongilong, Ketua RT 19 Api-Api mengatakan tujuan dari petugas KPS yang mengenakan pakaian adat untuk mengangkat budaya Indonesia. Karena ini berada di wilayah Kaltim, maka para petugas TPS menggunakan pakaian adat Dayak.

“Karena ini event nasional, Pemilu 2024. Kami sepakat dengan warga yang lainnya, jika para petugas dengan kompak menggunakan pakaian adat Dayak,” ucapnya saat diwawancarai, Rabu (14/2/2024).

Perlu diketahui, ini bukan untuk pertama kalinya bagi warga di RT 19 Perumahan BTN KCY yang petugas TPS – nya menggunakan pakaian adat. Akan tetapi ini sudah kedua kalinya, setelah Pemilu 2019 lalu para petugas menggunakan pakaian adat Jawa.

“Ini sudah kedua. Kemarin adat Jawa, sekarang adat Dayak. Untuk petugas yang menggunakan pakaian adat Dayak ini juga mayoritas para ibu-ibu,” paparnya.

Tidak hanya petugas, di kawasan lingkungan TPS 21 ini ada juga yang menarik perhatian warga setelah pencoblosan atau ketika menunggu giliran pemanggilan. Yakno, adanya tempat untuk berfoto, seperti photobox.

“Kita mempersiapkan semuanya di H-2, dengan kerjasama para warga. Photobox ini ada hadiahnya, kita mencari foto yang terbaik dari kekompakan keluarga, yang telah antusias untuk mengajak keluarganya memberikan hal suara di Pemilu 2024,” tambahnya.

Ketua RT 19 ini juga menjelaskan bahwa bukan tanpa alasan menerapkan konsep TPS seperti ini. Dirinya ingin para warganya agar tetap kompak dan bersatu untuk segala hal apapun, termasuk memberikan hak suara untuk Indonesia merdeka di tahun yang akan datang.

“Kita inginnya pasti membawa negara ini semakin maju, damai, sejahtera, makmur, dan berkehidupan yang baik,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Nicha R

PPU – Keluarnya film dokumenter “Dirty Vote” di masa tenang pemilihan umum menyebarkan berbagai fakta menarik yang perlu diketahui publik. Salah satunya terkait dengan bagaimana sebaran suara sangat berpengaruh terhadap kemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Menariknya, salah satu taktik untuk mendapatkan sebaran suara yang penuh, dipaparkan bahwa Presiden RI, Joko Widodo melakukan kongkalikong dengan penunjukan Penjabat Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Dalam film tersebut juga kebetulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nya adalah Tito Karnavian.

Salah satu yang ditunjuk adalah Pj Bupati, Makmur Marbun yang menjabat di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Disinggung mengenai hal tersebut, Makmur mengatakan dirinya tidak ditunjuk secara langsung sebagai Pj Bupati. Dirinya harus melalui seleksi yang dilakukan Tim Penilai Akhir (TPA).

Ia jelaskan sebelum seleksi terbuka, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU harus mengusulkan. Setelahnya Gubernur juga mengusulkan. Lalu semua penilaian ditangani oleh TPA.

“Jadi, bukan ditunjuk tapi melalui seleksi, TPA juga berasal dari beberapa menteri,” terangnya.

Selain itu, Makmur juga jelaskan dirinya diperiksa dan dicek secara menyeluruh. Baik melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemampuannya, background pendidikan, track record kasus juga. Bahkan, diseleksi juga oleh Badan Intelejen Negara (BIN).

“Gak ada di belakang pintu, semua terbuka,” tegasnya.

Menurutnya tidak akan bisa tanpa proses seleksi. Bahkan sebelum masuk pada proses penilaian di TPA, pihaknya harus melalui seleksi dari Presiden, RI Joko Widodo dan setelahnya harus diseleksi 8 Menteri juga.

“Jadi ini bukan penunjukkan, semuanya melalui proses seleksi,” pungkasnya.

Pewarta: Nelly Agustina
Editor: Nicha R

SAMARINDA – Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, hanya memiliki hak pilih untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Hal ini disebabkan oleh status domisili Pj Gubernur yang masih berada di Jakarta, sehingga masuk dalam kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilu 2024 di Kaltim.

Dalam beberapa media online Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari, mengatakan aturan dalam UU No. 7/2017 (UU Pemilu), mengatur bahwa orang yang pindah domisili hanya dapat mencoblos pasangan calon presiden dan wakil presiden di luar daerah pemilihan, dan tidak diberikan hak untuk memilih legislatif atau anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dan Kota.

Akmal Malik menceritakan pengalamannya memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6 Jalan Gajah Mada, dekat rumah jabatan Gubernur Kaltim. Sebagai Pj Gubernur bukan warga asli Kaltim, dia hanya memiliki opsi untuk memilih presiden dan wakil presiden.

“Yang saya pilih adalah presiden dan wakil presiden saja,” ungkapnya.

Istilah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), merujuk pada daftar pemilih terdaftar di suatu TPS, namun tidak dapat memilih di TPS tersebut.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih, Pj Gubernur Kaltim berkomitmen untuk mendorong TPS-TPS agar menjemput masyarakat yang belum mencoblos. Pihaknya bahkan mengajak untuk mengumumkan di masjid agar masyarakat datang ke TPS terdekat. Pj Gubernur juga memberikan insentif, termasuk hadiah bagi TPS dengan partisipasi di atas 90 persen.

“Targetnya, pada Pemilu 2024 ini, partisipasi masyarakat di Kaltim diharapkan meningkat hingga mencapai 80 persen lebih, karena ini target yang ditetapkan secara nasional, mudah-mudahan kita bisa melampaui target dengan perolehan diatas 80 persen,” tutupnya.

Pewarta : Hanafi
Editor : Nicha R

TENGGARONG – Sekitar pukul 09.00 WITA, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah bersama istri, melaksanakan pencoblosan. Tepatnya di TPS 41 yang berada di Jalan Arwana Blok D, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong. Bersama istri, kompak menggunakan baju putih.

Setelah mencoblos 5 surat suara, Bupati Edi dan istri pun mengangkat jari yang sudah dicelupkan ke tinta. Sebagai bukti telah melaksanakan hak pilih mereka pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

“Semoga berjalan lancar lah, yang punya hak pilih datang ke TPS dan pakai hak pilihnya,” ungkap Edi Damansyah, Rabu (14/2/2024).

Ia menyebut, sistem demokrasi yang diterapkan saat ini di Indonesia, memang menjadikan setiap pemilih harus berbeda. Namun ia mengingatkan, dengan perbedaan itu pula, masyarakat bisa saling menguatkan. Sehingga masyarakat jangan sampai terpecah belah, lantaran berbeda pilihan.

“Jaga keamanan dan ketertiban. Dari pantauan di Kukar kukar masih aman dan tenteram,” tutup Edi.

Selain Bupati Kukar Edi Damansyah, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar Sunggono pun menjalankan hak pilih di TPS 41 yang berada di Jalan Arwana Blok D, Kelurahan Timbau. Sementara untuk Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menyalurkan hak suaranya di TPS 13 Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja.

Penulis : Muhammad Rafi’i
Editor : Nicha R

TENGGARONG – Sebanyak 4 titik Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kutai Kartanegara (Kukar), dikunjungi oleh Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik. Ini menjadi rangkaian monitoring secara langsung oleh orang nomor satu di Kaltim ini, tepatnya di Samarinda dan Kukar.

4 titik TPS di Kukar yang dikunjungi diantaranya TPS 01 RT 5 Desa Bukit Raya Kecamatan Tenggarong Seberang, TPS 11 dan TPS 12 RT 6 Kelurahan Timbau dan TPS 08 RT 8 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong.

“Pukul 10.45 rata-rata sudah hampir mendekati 50 persen, kita berharap terus naik ini,” ujar Akmal Malik, Rabu (14/2/2024).

Berdasarkan pantauan monitoring dan komunikasi langsung dengan ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang menjadi titik kunjungan, mengaku tidak alami kendala apapun. Dengan hasil itu, Akmal optimis pemilik suara dapat dilayani dengan baik dalam melaksanakan hak suaranya.

Bahkan ia pun meminta seluruh ketua KPPS dapat mengimbau kepada masyarakat yang belum mencoblos, untuk bisa segera memberikan hak suaranya sebelum pukul 13.00 Wita.

“Targetnya (partisipasi pemilih) di Kaltim naik sesuai target nasional 79,5 persen, paling kurang atau 80 persen,” lanjut Akmal.

Diketahui, Samarinda dan Kukar menjadi lokasi monitoring secara langsung yang dilakukan oleh Akmal Malik. Selanjutnya bersama forkopimda akan melaksanakan Video Conference (Vidcon) bersama 10 kabupaten dan kota lainnya di Kaltim. Untuk memastikan jalannya pelaksanaan pencoblosan di masing-masing tempat.

“Tapi secara umum laporan dari Kapolda (Kaltim) sampai saat ini masih berjalan dengan baik,” tutup Akmal.

Penulis: Muhammad Rafi’i
Editor : Nicha R