OJK Prediksi Kinerja Perbankan 2027 Tetap Positif, Likuiditas Masih Kuat

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis kinerja industri perbankan Indonesia tetap positif pada 2027. Prospek tersebut ditopang oleh peluang membaiknya perekonomian global, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), serta kondisi likuiditas perbankan yang masih terjaga.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, perbaikan ekonomi global diharapkan mendorong penghimpunan dana perbankan di dalam negeri. Dengan pertumbuhan DPK yang meningkat, biaya dana atau cost of fund berpeluang menurun sehingga likuiditas bank semakin kuat untuk mendukung penyaluran kredit.

“Jika penghimpunan dana cukup positif, maka ketersediaan likuiditas akan terjaga dan membantu perbankan dalam melaksanakan penyaluran kredit,” kata Dian dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurut Dian, arah kebijakan perdagangan dan luar negeri global, termasuk setelah pelaksanaan pemilihan sela atau midterm elections di Amerika Serikat, juga menjadi salah satu faktor yang dicermati dalam melihat prospek ekonomi ke depan.

Dari sisi likuiditas, kondisi perbankan nasional hingga September 2026 masih tergolong memadai. Hal itu tercermin dari rasio liquidity coverage ratio (LCR) yang mencapai 181,91 persen, jauh di atas batas minimum 100 persen.

Sementara itu, rasio alat likuid terhadap simpanan noninti atau AL/NCD tercatat 105,7 persen. Adapun rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) mencapai 24,1 persen. Kedua rasio tersebut juga berada di atas ambang batas minimum masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

OJK, lanjut Dian, akan terus memantau kondisi likuiditas perbankan, baik secara industri maupun individual, melalui pengawasan berbasis risiko. Pengawasan lebih intensif dilakukan terhadap bank dengan penyangga likuiditas relatif terbatas atau rasio yang mendekati ambang batas.

OJK juga memastikan bank-bank tersebut memiliki langkah mitigasi untuk menjaga kecukupan likuiditas dan mengantisipasi potensi tekanan. Koordinasi dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) turut diperkuat melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

READ  AHY Pastikan SBY Hadiri Pelantikan Prabowo - Gibran

Selain likuiditas, OJK juga menguji ketahanan perbankan terhadap berbagai risiko melalui stress test secara berkala. Perbankan diwajibkan melakukan pengujian serupa secara mandiri dengan skenario yang mencakup kondisi ekonomi, pasar keuangan, hingga dinamika politik global dan domestik.

Dian mengatakan, hasil pengujian OJK maupun perbankan menunjukkan tingkat permodalan industri saat ini masih memadai untuk menghadapi risiko akibat perubahan signifikan kondisi makroekonomi Indonesia.

Di sisi penyaluran kredit, OJK mencermati permintaan pembiayaan akan dipengaruhi perkembangan ekonomi dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Tekanan daya beli, terutama pada kelompok menengah ke bawah, juga berpotensi memengaruhi omzet serta arus kas sektor riil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Karena itu, OJK menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara ekspansi kredit dan prinsip kehati-hatian. Penyaluran pembiayaan harus didasarkan pada kebutuhan riil serta kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

“Peningkatan penyaluran kredit harus didasarkan pada kebutuhan pembiayaan yang riil dan kemampuan membayar debitur,” ujar Dian.

Pada September 2026, kredit UMKM tercatat tumbuh 2,68 persen secara tahunan (year on year/yoy). Berdasarkan skala usaha, kredit usaha mikro tumbuh 3,05 persen, usaha kecil 1,62 persen, dan usaha menengah 3,61 persen.

OJK tetap optimistis kredit UMKM dapat tumbuh positif hingga akhir 2026. Terjaganya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) diharapkan turut menopang aktivitas usaha dan kebutuhan pembiayaan pelaku UMKM. (ANT/KN)

⚠️ Peringatan Plagiarisme

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img