MAKASSAR — Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 50 persen penduduk Indonesia telah terdata dalam sistem digital Perlindungan Sosial (Perlinsos) hingga Desember 2026 sebagai bagian dari upaya pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.
Target tersebut didukung melalui integrasi berbagai basis data pemerintah untuk menghasilkan data sosial ekonomi masyarakat yang lebih akurat. Data yang diintegrasikan antara lain data kependudukan dari Dukcapil, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari BPS, serta data dari PLN, Kepolisian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Kementerian Hukum.
“Penggunaan teknologi harus mampu menghadirkan keadilan, bukan sekadar mempercepat proses administrasi. Karena itu, kualitas data dan partisipasi masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam memastikan bantuan sosial diterima warga yang berhak,” ujar Saifullah saat meluncurkan Program Gerakan Peduli Tetangga di Makassar, Minggu (4/10/2026)
Ia mengatakan integrasi data tersebut diharapkan membantu pemerintah menentukan penerima bantuan secara lebih tepat sekaligus mengurangi kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial.
Melalui Perlinsos Digital, masyarakat juga diberi kesempatan untuk melakukan registrasi ulang, mengusulkan warga yang dinilai layak menerima bantuan, serta menyanggah data penerima bantuan yang dianggap tidak sesuai.
“Kita memang terbuka dan kita buka. Masyarakat boleh usul, boleh menyanggah,” kata Saifullah yang akrab disapa Gus Ipul.
Untuk menjangkau masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses layanan digital, pemerintah membuka kesempatan bagi berbagai unsur masyarakat menjadi Agen Perlinsos. Mereka antara lain ketua RT/RW, pemuda, organisasi kemasyarakatan, komunitas perempuan, hingga insan pers.
“Diutamakan yang paling dekat, apakah itu saudaranya atau tetangganya, agar mereka yang selama ini terlewat oleh data bisa masuk dalam sistem dan kemudian mendapatkan perlindungan sosial sesuai dengan program-program yang pemerintah miliki,” ujarnya.
Selain registrasi ulang, sistem Perlinsos Digital dilengkapi mekanisme pengusulan dan sanggahan serta teknologi biometrik atau pengenalan wajah untuk memverifikasi identitas penerima bantuan.
Saifullah mengatakan digitalisasi bantuan sosial tersebut sebelumnya telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebelum diperluas secara bertahap ke 42 kabupaten/kota, termasuk Makassar.
Apabila tahapan tersebut berjalan sesuai rencana, sistem penyaluran bantuan sosial berbasis data digital yang lebih mutakhir ditargetkan mulai diterapkan secara nasional pada 2027. (ANT/KN)
