JAKARTA – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pertemuan tersebut berlangsung di tengah beredarnya isu pergantian Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto serta menguatnya dukungan kepada Dasco sebagai calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Namun, Sjafrie membantah kedua isu tersebut menjadi pembahasan dalam pertemuannya dengan Dasco. Ia menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana mengganti Panglima TNI.
“Tidak ada. Semua berjalan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Tidak ada rencana pergantian panglima,” kata Sjafrie kepada wartawan seusai pertemuan.
Sjafrie tiba di Gedung Nusantara III DPR sekitar pukul 13.50 WIB. Ia langsung menuju ruang kerja Dasco tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi.
Pertemuan berlangsung sekitar satu jam. Sjafrie kemudian keluar sekitar pukul 15.00 WIB didampingi Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto.
Kepada wartawan, Sjafrie menjelaskan kedatangannya untuk berkonsultasi mengenai sejumlah agenda pertahanan negara, terutama rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
“Saya hari ini datang ke DPR RI, tapi kebetulan ini tempatnya ada gedung MPR juga. Saya berniat bertemu dengan Koordinator Polkam dari DPR RI yang membawahi pertahanan, yaitu Pak Sufmi Dasco,” ujar Sjafrie.
Ia mengatakan konsultasi tersebut juga melibatkan Ketua Komisi I DPR yang membidangi pertahanan, luar negeri, dan komunikasi.
Menurut Sjafrie, Undang-Undang Pertahanan Negara perlu diperbarui karena sejumlah ketentuannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pertahanan nasional.
“Untuk apa? Adalah untuk tukar pikiran di dalam memperbaiki dan menyempurnakan Undang-Undang Pertahanan,” katanya.
Sjafrie menjelaskan UU Nomor 3 Tahun 2002 telah berlaku lebih dari dua dekade tanpa perubahan menyeluruh, sementara Undang-Undang TNI telah mengalami revisi.
Salah satu materi yang perlu mendapat perhatian adalah pengaturan strategi pertahanan negara, termasuk doktrin pertahanan defensif aktif.
Menurutnya, konsep tersebut perlu dirumuskan lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan agar memiliki dasar hukum yang sesuai dengan perkembangan ancaman dan kebutuhan pertahanan.
Selain revisi undang-undang, pertemuan juga membahas perkembangan pembangunan batalyon baru di sejumlah daerah.
Sjafrie menyebut koordinasi dengan DPR diperlukan agar pelaksanaan program pertahanan dapat berjalan sesuai kebijakan pemerintah dan mendapat pengawasan legislatif.
Di tengah pembahasan tersebut, wartawan juga meminta tanggapannya mengenai isu pergantian Panglima TNI.
Nama Jenderal Agus Subiyanto kembali menjadi perhatian setelah muncul spekulasi mengenai kemungkinan perubahan pucuk pimpinan TNI.
Sjafrie langsung membantah adanya rencana pergantian.
Pernyataan tersebut sejalan dengan keterangan pimpinan DPR dan pemerintah sebelumnya yang memastikan belum ada surat presiden mengenai pergantian Panglima TNI.
Ketua DPR RI Puan Maharani pada Selasa (10/11/2026) menyatakan DPR belum menerima surat presiden terkait pergantian tersebut.
“Surpres (Panglima TNI) belum ada karena ini memang juga baru pembukaan masa sidang,” kata Puan.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto sebelumnya juga menyampaikan bahwa pemerintah belum mengirimkan surat pengajuan calon Panglima TNI kepada DPR.
“Belum, belum ada sampai sekarang,” ujarnya.
Jenderal Agus Subiyanto hingga kini masih menjabat Panglima TNI. Ia dilantik pada November 2023 untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono.
Selain isu pergantian Panglima TNI, pertemuan Sjafrie dan Dasco turut mendapat perhatian karena berlangsung ketika nama Dasco menguat dalam bursa calon Wakil Presiden.
Sejumlah pengurus Partai Gerindra di daerah sebelumnya menyampaikan dukungan kepada Dasco untuk dipertimbangkan sebagai pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Dukungan tersebut antara lain datang dari DPD Gerindra Kalimantan Timur yang dipimpin Seno Aji, yang juga menjabat Wakil Gubernur Kaltim.
Namun, Sjafrie memastikan tidak ada pembicaraan mengenai pencalonan Wakil Presiden dalam pertemuannya dengan Dasco.
“Tidak ada pembahasan mengenai hal itu. Saya juga tidak berniat dan tidak berminat untuk bahas itu,” tegasnya.
Ia mengatakan kedatangannya ke DPR semata-mata berkaitan dengan tugas sebagai Menteri Pertahanan dan pembantu Presiden Prabowo Subianto.
“Yang saya bahas adalah peran, tugas, fungsi saya selaku Menteri Pertahanan dan selaku pembantu presiden di bidang pertahanan,” ujarnya.
Ketika ditanya mengenai dukungannya terhadap salah satu nama dari internal Gerindra, termasuk Sugiono, Sjafrie tidak memberikan jawaban mengenai pilihan politiknya.
“Saya kan sudah bilang, saya ini pembantu presiden, jadi jangan tanya soal yang di luar urusan peran, tugas, dan fungsi saya,” katanya.
Sementara itu, proses pengisian jabatan Wakil Presiden masih menunggu pengajuan dua nama calon oleh Presiden Prabowo kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Presiden dijadwalkan menyerahkan dua nama paling lambat 25 November 2026. MPR kemudian akan memilih Wakil Presiden dalam sidang paripurna yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026. (MK)
Editor: Agus S



