SAMARINDA – Tiga anggota DPRD Kaltim mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk melakukan kunjungan luar negeri ke Jepang pada 5 – 11 November 2023. Mereka yang bertolak yakni Muhammad Adam (Hanura) dan Baharuddin Muin (Gerindra) dari Komisi II, serta H Abdul Jawad Sirajuddin dari Komisi III (PAN).
Izin tersebut diberikan melalui surat Sekretaris Jenderal Kemendagri, H Suhajar Diantoro, yang ditandatangani pada 18 Oktober 2023. Surat itu merupakan tindak lanjut dari permohonan Pemprov Kaltim yang diajukan oleh Pj Gubernur Kaltim. Tujuan dari studi banding ini adalah untuk mengembangkan wawasan komparasi terhadap peran dan organisasi pemerintahan di Jepang.
Salah satu materi yang akan dipelajari oleh ketiga anggota DPRD Kaltim adalah penetapan dan pembinaan peraturan dalam prefektur wilayah. Selain itu, mereka juga akan membahas unsur penyusunan RAPBD dan APBD yang telah ditetapkan.
“Biaya dari studi banding ini dibebankan pada APBD Kaltim Tahun Angggaran 2023,” kata Suhajar beberapa waktu lalu.
Ini bukanlah kunjungan luar negeri pertama yang dilakukan oleh anggota DPRD Kaltim. Sepanjang tahun 2023, sudah ada empat gelombang kunjungan luar negeri yang dilakukan oleh anggota DPRD Kaltim. Kunjungan-kunjungan tersebut meliputi Meksiko dan Belanda.
Kerjasama Kaltim dan Jepang
Kunjungan anggota DPRD Kaltim ke Jepang juga dimaksudkan untuk memperkuat kerjasama antara Kaltim dan Jepang dalam berbagai bidang, seperti pembangunan infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan, pertahanan, dan energi. Termasuk harapan untuk memperluan kerjasama menyambut Kaltim sebagai Ibu Kota Nusantara.
Dari berbagai sumber, Indonesia khususnya Kaltim dan Jepang sendiri sudah menjalin hubungan di berbagai sektor. Diketahui Pemprov Kaltim dan lima perusahaan Jepang telah sepakat untuk bekerja sama membangun Ibu Kota Baru di Kaltim.
Dikabarkan pula, Kota Balikpapan ingin belajar dari Kota Yokohama Jepang tentang cara membuat kota pintar, angkutan umum, dan pengelolaan sampah.
Pemerintah Indonesia dan Jepang juga merencanakan bekerja sama mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kaltim dengan melibatkan masyarakat. Termasuk sejumlah Kemeneterian yang menjadikan Kaltim objek kerjasama dengan Jepang, seperti Menteri Pertahanan Indonesia dan Jepang setuju untuk bekerja sama memindahkan senjata dan teknologi pertahanan. Dan Kementerian PUPR mengajak investor dan mitra bisnis Jepang untuk ikut membangun infrastruktur, energi terbarukan, dan kawasan hijau di Ibu Kota Baru.(adv/dprdkaltim/kn)
