JAKARTA – Menanggapi pertanyaan mengenai food estate, Calon Wakil Presiden (Cawapres) pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka menegaskan, proyek lumbung pangan atau food estate merupakan program jangka panjang. Sehingga tidak bisa asal nilai dengan cepat.
“Jadi, memang yang namanya food estate lahan pertanian itu program jangka panjang, jadi tidak bisa dijudge sekali, dua, tiga kali panen,” kata Gibran dalam Debat Cawapres di JCC, Jakarta, Minggu (21/1/2024).
Menurutnya, hal biasa apabila dalam proyek food estate mengalami kegagalan pada masa panen pertama hingga ketiga kali. Biasanya, setelah enam hingga tujuh kali baru terlihat hasilnya.
“Panen pertama kedua dan ketiga itu pasti tidak pernah 100 persen, ini yang petani pasti paham, baru nanti panen keenam, ketujuh akan kelihatan hasilnya seperti apa,” pungkas Gibran.
Sementara itu, Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 Mahfud MD menyoroti program pangan yang dilakukan pemerintaah saat ini dalam Debat Cawapres 2024.
Salah satu yang disinggung Mahfud MD adalah program Food Estate. Dia menganggap program itu gagal dan tidak memberikan efek langsung kepada harga pangan.
“Kami punya program petani bangga bertani. Di laut juga nelayan sejahtera. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar saja, kita rugi dong,” ungkap Mahfud MD, Minggu (21/1/2024). Mahfud menyoroti, pemerintah harusnya memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia demi kesejahteraan rakyat.
Dia memandang untuk meningkatkan ketahanan pangan, petani menjadi salah satu kuncinya. “Kita punya petani bangga bertani, dan nelayan sejahtera,” ujar Mahfud.
Mahfud MD menyebut, sektor pertanian dalam negeri belum berdaulat, hal itu lantaran petani semakin sedikit tetapi subsidi pupuk semakin besar.
“Pasti ada yang salah. Kemudian laut kita juga berlimpah, tetapi udara kita meracuni. Investor masuk, industrialisasi terjadi, lingkungan rusak, rakyat menderita,” ucapnya.
Kemudian sumber daya alam juga menjadi sengketa rakyat antara rakyat. Mahfud MD pun menyampaikan bahwa sumber daya alam yang memihak pada rakyat itu memiliki 4 ukurannya, yaitu pemanfaatan, pemerataan, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan leluhur.
“Kita akan menggunakan keempat tolak ukur itu, tetapi saya tidak melihat Pemerintah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita,” sebutnya.
“Jangan misalnya seperti food estate, yang gagal dan merusak lingkungan..yang benar saja, rugi dong kita,” kata Mahfud MD, tanpa menyebut secara spesifik kekurangan pada kinerja di sektor tersebut. (lpt/kn)
