TENGGARONG — Persoalan listrik di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kini bergeser dari soal akses menjadi soal kapasitas. Seluruh 193 desa dan 44 kelurahan telah teraliri listrik, tetapi sembilan desa yang mengandalkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) masih menghadapi keterbatasan daya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, mengatakan sembilan desa tersebut telah mendapatkan pembangunan PLTS. Namun, kapasitas pembangkit yang tersedia belum sepenuhnya mampu mengikuti kebutuhan masyarakat.
“Yang sembilan desa itu sudah kita bangun. Namun kapasitasnya masih belum maksimal karena anggaran yang ada harus dibagi, sehingga kebutuhan masyarakat masih bisa ditingkatkan lagi,” kata Arianto, Rabu (30/9/2026).
Kondisi itu terutama ditemukan di wilayah yang berada jauh dari jaringan listrik konvensional. Di kawasan semacam ini, PLTS komunal menjadi salah satu solusi pemerintah untuk menghadirkan listrik bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil atau remote area.
Salah satu proyek yang masih berjalan berada di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana. Pembangunan tersebut menjadi bagian dari program Terang Kampungku yang digulirkan Pemkab Kukar untuk memperluas sekaligus memperkuat akses energi masyarakat.
Secara cakupan wilayah, Arianto memastikan persoalan “belum teraliri listrik” sudah tidak lagi menjadi masalah utama di Kukar.
“Pemenuhan listrik desa di 193 desa dan 44 kelurahan sudah terpenuhi semua. Baik yang dialiri listrik PLN maupun yang kita intervensi melalui pembangkit listrik tenaga surya,” ujarnya.
Namun, capaian tersebut belum otomatis menyelesaikan kebutuhan energi masyarakat. Ketika jumlah pelanggan dan aktivitas warga bertambah, kapasitas pembangkit yang sebelumnya mencukupi dapat kembali menjadi persoalan.
Karena itu, Pemkab Kukar kini mulai menggeser fokus dari pembangunan akses menuju peningkatan kapasitas pembangkit yang sudah tersedia.
Arianto mengatakan, pemerintah telah menyiapkan rencana untuk menambah daya pada sejumlah PLTS yang kapasitasnya masih terbatas.
“Yang kita bangun memang belum maksimal. Tenaga yang diproduksi oleh pembangkit surya itu masih kurang, sehingga ke depan akan kita rencanakan peningkatan kapasitas dayanya agar kebutuhan listrik masyarakat bisa terpenuhi,” katanya.
Upaya peningkatan kapasitas tersebut tidak sepenuhnya akan dibebankan kepada APBD Kukar. Pemkab juga menjajaki dukungan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kaltim, hingga PT PLN.
Menurut Arianto, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri telah membawa kebutuhan peningkatan kapasitas listrik desa dalam pembahasan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Pemprov Kaltim.
Kolaborasi dengan PLN dan Kementerian ESDM juga dibuka untuk memperkuat pasokan listrik di desa-desa yang masih bergantung pada PLTS.
Pemkab Kukar berharap dukungan tersebut mulai terealisasi pada 2027. Dengan begitu, sembilan desa yang saat ini masih menghadapi keterbatasan daya dapat memperoleh tambahan kapasitas tanpa harus menunggu pembangunan sistem kelistrikan dari awal.
“Mudah-mudahan desa-desa yang saat ini listriknya dipenuhi tenaga surya dan masih kurang kapasitasnya bisa mendapat tambahan pada 2027. Kita berharap ada dukungan dari pemerintah pusat untuk memaksimalkan daya yang sudah ada,” pungkasnya. (Adv)
Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Nicha R
