DOMPU – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), belum dapat dilanjutkan karena masih menunggu persetujuan penggunaan lahan milik pemerintah provinsi seluas sekitar delapan hektare di Desa Bara, Kecamatan Woja.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Yani Hartono, mengatakan pemerintah daerah masih menanti keputusan Gubernur NTB terkait pemanfaatan aset tersebut sebagai lokasi pembangunan fasilitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Ini soal waktu saja. Pemerintah provinsi masih memiliki sejumlah hal yang harus dituntaskan, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Sumbawa dan Bima,” kata Yani kepada ANTARA, Rabu (21/10).
Yani menjelaskan, informasi mengenai belum adanya persetujuan penggunaan lahan itu baru diterima secara lisan. Hingga kini, Pemkab Dompu belum menerima surat resmi mengenai keputusan pemerintah provinsi.
Meski demikian, ia menegaskan kondisi tersebut belum dapat diartikan sebagai penolakan terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Dompu. Pemerintah daerah masih berharap persetujuan penggunaan lahan segera diperoleh agar tahapan berikutnya dapat berjalan.
Sebelumnya, Pemkab Dompu telah mengajukan permohonan penggunaan lahan milik Pemprov NTB di Desa Bara. Dari dua alternatif lokasi yang diusulkan, lahan tersebut dinilai memenuhi kebutuhan pembangunan berdasarkan pertimbangan luas.
Dinas Sosial Kabupaten Dompu bersama tim Kementerian Pekerjaan Umum juga telah melakukan survei calon lokasi pada 24 Agustus 2026 untuk menilai kesiapan lahan.
Dalam survei tersebut, tim Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis NTB melakukan pengukuran lahan, memeriksa batas aset yang direncanakan untuk dihibahkan, serta meninjau kesesuaian lokasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK).
Pemeriksaan juga meliputi akses jalan untuk mobilisasi alat berat dan material konstruksi, kontur tanah, sistem drainase, serta jalur aliran air. Seluruh aspek itu menjadi bagian dari penilaian kelayakan teknis lokasi pembangunan.
Hasil survei direncanakan menjadi bahan laporan kepada Kementerian Sosial untuk mendukung proses verifikasi calon lokasi Sekolah Rakyat.
Yani tetap optimistis pembangunan Sekolah Rakyat di Dompu dapat direalisasikan setelah persetujuan penggunaan lahan diperoleh.
Menurut dia, kepastian status lahan menjadi tahapan penting sebelum pemerintah dapat melanjutkan proses pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.
Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Dompu. Program ini juga diharapkan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak.
Namun, hingga saat ini, jadwal pembangunan belum dapat dipastikan karena pemerintah daerah masih menunggu keputusan resmi mengenai pemanfaatan aset milik Pemprov NTB tersebut. (ANT/KN)
