BERAU – Persoalan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Berau mulai menemukan titik terang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menyebut salah satu persoalan yang perlu segera dibenahi adalah kuota BBM yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan daerah.
Berdasarkan data Diskoperindag Berau, Pemkab Berau awalnya mengusulkan kuota jenis Pertalite sebesar 83.201 Kilo Liter (KL).
Namun, BPH Migas hanya merealisasikan 47.312 KL atau terpangkas sekitar 35.889 KL.
Nasib serupa juga terjadi pada jenis
Biosolar. Dari total 37.147 KL yang diusulkan daerah, kuota yang diturunkan hanya menyentuh angka 25 ribu lebih KL atau berkurang sekitar 12 ribu KL.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena kebutuhan BBM di Berau terus berkaitan erat dengan mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian. Ketika pasokan tidak sebanding dengan kebutuhan, antrean panjang di sejumlah SPBU pun berpotensi kembali terjadi.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan koordinasi untuk mencari tahu sumber persoalan yang menyebabkan distribusi BBM belum berjalan optimal.
Dari koordinasi tersebut, kata Gamalis, salah satu persoalan yang ditemukan berkaitan dengan kuota yang diterima daerah.
“Sudah mulai terurai permasalahan kita ini sebenarnya di mana. Ternyata ada di SKH Migas, yang tidak memberikan kuota sesuai yang diajukan oleh Pemerintah Daerah itu sendiri,” kata Gamalis, Senin (7/9/2026).
Menurutnya, Pemkab Berau sebelumnya telah mengajukan kebutuhan BBM daerah. Namun, jumlah kuota yang diberikan dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan tersebut.
Gamalis menegaskan, pemerintah daerah tidak sedang meminta tambahan kuota secara berlebihan. Pemkab Berau hanya ingin kebutuhan yang telah diajukan dapat dipenuhi sesuai perhitungan dan kondisi daerah.
“Bukan menambah, kita minta hak kita. Kita tidak menambah, cuma kita minta hak kita,” tegasnya.
Gamalis menilai persoalan kuota BBM tidak dapat dipandang sebatas persoalan antrean kendaraan di SPBU. Ketersediaan bahan bakar memiliki pengaruh terhadap berbagai aktivitas masyarakat.
Transportasi menjadi salah satu sektor yang paling bergantung terhadap kepastian pasokan BBM. Selain itu, sektor perdagangan, jasa hingga pariwisata juga membutuhkan distribusi bahan bakar yang lancar.
“Ini sangat erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi yang ada di Kabupaten Berau,” ujarnya.
Menurut Gamalis, kondisi geografis Berau yang memiliki wilayah luas dan sejumlah kawasan yang membutuhkan akses transportasi cukup tinggi juga menjadi pertimbangan dalam melihat kebutuhan BBM daerah.
Karena itu, penyesuaian kuota dinilai menjadi bagian penting dalam menyelesaikan persoalan BBM secara jangka panjang.
Pemerintah daerah berharap permasalahan tersebut dapat dibahas bersama pihak terkait sehingga kebutuhan BBM Berau tidak kembali mengalami persoalan serupa.
Pemkab Berau juga mendorong pembahasan persoalan BBM melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait.
Gamalis berharap forum tersebut tidak berhenti pada pembahasan mengenai antrean panjang dan keresahan masyarakat, tetapi dapat menghasilkan langkah konkret terkait kuota maupun distribusi.
“Kalau bisa diputuskan di dalam RDP karena di situ regulasi. Kita di sini aktual, yang mengeksekusi,” ujarnya.
Ia memastikan Pemkab Berau siap menjalankan keputusan yang nantinya dihasilkan melalui pembahasan bersama tersebut.
“Ketika apa yang diputuskan nanti oleh kawan-kawan di Dewan, benar-benar akan kita eksekusi,” tegas Gamalis.
Pemkab Berau berharap persoalan kuota dapat segera diselesaikan sehingga ketersediaan BBM di daerah lebih terjamin dan masyarakat tidak lagi menghadapi ketidakpastian ketika membutuhkan bahan bakar.
“Pemkab Berau memastikan kuota sesuai kebutuhan bukan sekadar upaya mengurai antrean di SPBU. Lebih dari itu, langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Berau,” pungkasnya. (adv)
