JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terkait Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (13/10/2026). Dalam operasi yang menjadi OTT ke-22 sepanjang 2026 tersebut, sejumlah pihak telah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan.
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan adanya operasi tangkap tangan tersebut saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
“Benar,” kata Setyo.
Ia mengatakan sejumlah pihak telah diamankan untuk dimintai keterangan. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas maupun jabatan pihak-pihak yang ditangkap.
“Ada beberapa pihak yang sudah diamankan, dan sedang dimintai keterangan,” ujarnya.
Setyo mengatakan informasi lebih lanjut mengenai pihak yang diamankan akan disampaikan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
“Untuk detail siapa-siapa yang diamankan, nanti Jubir akan memberikan keterangan,” katanya.
Sesuai ketentuan hukum acara pidana, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap dalam operasi tersebut.
OTT di BNPB ini menambah rangkaian operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sepanjang 2026. Sebelumnya, lembaga antirasuah tersebut melakukan OTT terkait sejumlah perkara yang melibatkan pejabat pemerintah daerah, aparat peradilan, serta sejumlah instansi pemerintah.
Pada Januari 2026, KPK melakukan OTT terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, untuk periode 2021–2026. Dalam operasi pada 9–10 Januari tersebut, delapan orang ditangkap. Pada bulan yang sama, KPK juga menangkap Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo dalam operasi terpisah.
Pada Februari, KPK melakukan OTT terhadap Kepala KPP Madya Banjarmasin, pejabat Bea dan Cukai, serta pimpinan Pengadilan Negeri Depok. Operasi tangkap tangan juga berlanjut pada Maret dengan penangkapan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dalam perkara berbeda.
Pada April, KPK menangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Setelah tidak melakukan OTT sepanjang Mei, KPK kembali menggelar serangkaian operasi pada Juni dan Juli yang menyasar sejumlah pejabat daerah serta pihak dari instansi pemerintah.
Pada Agustus, KPK melakukan OTT terhadap jajaran rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Sementara pada September, KPK menggelar operasi terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta menangkap Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena.
Hingga berita ini disusun, KPK belum mengumumkan secara terperinci perkara yang mendasari OTT terkait BNPB tersebut maupun identitas pihak-pihak yang diamankan. (ANT/KN)
