JAKARTA – Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum mendapat kepastian di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum mendengar maupun melihat surat pengunduran diri Gibran, meski Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi sebelumnya telah membenarkan kabar tersebut.
“Saya belum dengar, saya belum lihat,” kata Muzani usai menghadiri peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Karena belum memperoleh informasi maupun dokumen resmi, Muzani menyatakan MPR belum dapat mengambil keputusan terkait kabar pengunduran diri orang nomor dua di Indonesia tersebut.
“Saya belum dengar saya belum lihat. Dengar aja belum apalagi lihat,” ujarnya.
Pernyataan Muzani ini muncul setelah Budi Arie membenarkan informasi bahwa Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Namun, Budi hanya memberikan jawaban singkat saat dikonfirmasi mengenai kabar tersebut.
“Betul,” kata Budi di Jakarta, Rabu.
Belum adanya surat yang diketahui MPR membuat status formal pengunduran diri Gibran masih menjadi perhatian. Sebab, proses pengunduran diri wakil presiden harus mengikuti mekanisme konstitusional sebelum kekosongan jabatan dapat ditindaklanjuti.
Di tengah perkembangan tersebut, DPR RI juga dijadwalkan membawa usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran ke rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan HMP sebagai bagian dari proses politik yang mempersoalkan kelayakan Gibran sebagai wakil presiden.
Rinciannya, 14 anggota Fraksi PDIP, 11 anggota Fraksi Golkar, 11 anggota Fraksi Gerindra, 19 anggota Fraksi NasDem, 18 anggota Fraksi PKB, 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, dan 18 anggota Fraksi Demokrat.
Dengan demikian, dua perkembangan politik kini berjalan bersamaan: kabar pengunduran diri Gibran yang belum diketahui secara resmi oleh MPR dan usulan HMP DPR yang dijadwalkan masuk pembahasan paripurna. (ANT/KN)
