Dia menuturkan, saat ini masih banyak kinerja OPD yang perlu dievaluasi, salah satunya dalam mengelola keuangan daerah. “Karena kami sebagai pusat kontrol, maka perlu evaluasi mengenai permasalahan yang sedang terjadi,” katanya.
Dirinya menilai, evaluasi seluruh OPD menjadi suatu upaya untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik ke depannya. Dicontohkannya seperti masih tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang terjadi tiap tahun.
“Hal itu yang dievaluasi, perlu adanya duduk bersama, karena ini harus dicari tahu apa penyebabnya karena terjadi di setiap tahun,” tegasnya.
Madri menjelaskan, SiLPA merupakan indikator yang perlu dilakukan evaluasi secara rutin dan dalam tempo cepat. Hal itu, kata dia, agar mengetahui apa yang menjadi penghambat OPD.
“Eksekutif dan kami di legislatif seharusnya ada rapat koordinasi bupati, wakil bupati, sekkab dan OPD terkait sebulan sekali, atau tiga bulan,” jelasnya.
Politikus Nasional Demokrat (NasDem) ini menerangkan, jika ada rapat evaluasi yang dilakukan secara rutin, maka tidak ada alasan untuk tak bisa menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah.
“Terkecuali masalah teknis, hal ini juga saya dorong karena sering menerima keluhan mengenai kurangnya anggaran di OPD. Tetapi pada saat diberikan, justru kadang tidak terserap maksimal,” bebernya.
“Apakah ini soal birokrasi belum tertata dengan tepat dan benar, apakah karena banyak kekosongan jabatan, pengambil kebijakan,” tambahnya.
Kendati demikian, Madri Pani mengingatkan bahwa bentuk perhatian legislatif terhadap eksekutif adalah dengan menjalankan fungsi pengawasannya. Salah satunya mengingatkan masalah SiLPA.
“Harus bersama mencarikan solusinya. Jadi sekali lagi ini bukan untuk menyudutkan eksekutif, sama-sama menjalankan peran untuk kepentingan masyarakat,” tutupnya. (ADV/KN)
