SAMARINDA – Meskipun Kalimantan Timur (Kaltim) berhasil mencatatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 78,2 pada akhir 2023, yang menempatkannya sebagai provinsi dengan IPM tertinggi di Kalimantan dan ketiga di tingkat nasional, pencapaian ini tidak sepenuhnya mencerminkan pemerataan pembangunan.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, atau yang akrab disapa Hamas, mengkritisi ketimpangan yang terjadi antar kabupaten dan kota di provinsi ini.
Ia mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara Kabupaten Mahakam Ulu yang memiliki IPM terendah 69,59 dan Kota Samarinda dengan IPM tertinggi 82,32.
“Ketimpangan ini menunjukkan bahwa meskipun IPM provinsi tinggi, itu belum merata ke seluruh wilayah,” ujar Hamas.
Selain ketimpangan IPM, Hasanuddin juga menyoroti kontradiksi antara tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan angka kemiskinan yang masih tinggi, yaitu 6,11 persen pada 2023.
Dengan PDRB per kapita yang menempati posisi kedua tertinggi setelah DKI Jakarta, kondisi ekonomi Kaltim seharusnya sudah mampu menurunkan angka kemiskinan lebih jauh.
“Namun, kenyataannya kemiskinan ekstrem masih mencapai 1,55 persen, tertinggi di Kalimantan,” tegasnya.
Hasanuddin pun menyarankan perlunya strategi pembangunan yang lebih efektif dan terukur, bukan hanya berfokus pada angka PDRB yang tinggi.
Ia juga menilai bahwa upaya pemerintah provinsi selama ini masih kurang tepat sasaran.
Oleh karena itu, ia mendesak perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap penggunaan dana pembangunan agar bisa benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah.
Dalam hal ini, Hasanuddin mengusulkan agar DPRD Kaltim diberikan akses lebih besar dalam memantau program pembangunan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“DPRD perlu memiliki otoritas lebih dalam mengawasi perkembangan ini. Transparansi sangat diperlukan agar kami bisa melihat perkembangan usulan yang diajukan,” ujarnya.
Menjelang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2024-2029, Hasanuddin berharap agar pemerintah provinsi dapat memprioritaskan pembangunan manusia sebagai fokus utama.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan daerah dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengatasi kemiskinan,” tambahnya.
Hasanuddin menegaskan bahwa pembangunan Kaltim harus dinilai secara holistik, melibatkan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta keberlanjutan lingkungan hidup.
“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar memberi manfaat bagi semua lapisan masyarakat,” tutupnya. (Adv)
Penulis: Hanafi
