KORANUSANTARA – SGIE yang merupakan singkatan State of the Global Islamic Economy masih jadi topik hangat. Begitu juga dengan carbon capture storage. Dua istilah yang muncul dalam Debat Pilpres 2024 yang menampilan tiga calon wakil presiden, beberapa waktu lalu.
Sebagai penyelenggara debat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan evaluasi. Untuk debat selanjutnya, KPU meminta peserta debat untuk memanjangkan istilah singkatan yang disampaikan kepada lawan bicara.
Sebelumnya, polemik singkatan dalam debat mengemuka setelah cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mempertanyakan soal SGIE kepada calon nomor urut 1 Muhaimin Iskandar.
Muhaimin yang tidak mengetahui SGIE akhirnya kehilangan satu kesempatan menjawab di dua menit awal karena digunakan untuk menanyakan kepanjangan istilah itu.
Komisioner KPU August Mellaz mengatakan, kasus itu menjadi catatan pihaknya. Dari sisi aturan, penggunaan singkatan tidak menyalahi. Namun, ke depan, agar debat lebih optimal, calon diminta menyampaikan pertanyaan secara gamblang.
KPU sudah meminta perwakilan paslon untuk menyampaikan hal tersebut. ”Secara prinsip, tentu ini bagian dari tugas LO untuk melakukan brifing terhadap paslon masing-masing,” ujarnya.
Selain itu, Mellaz menyebutkan, dalam hal calon tetap menyampaikan pertanyaan dengan istilah singkatan, moderator akan meminta penjelasan tanpa memotong waktu calon lain yang menjawab.
”Kalau ada istilah atau singkatan itu biasanya disingkat atau tidak dipanjangkan. Nanti moderator juga akan bisa sampai arahnya perannya,” imbuh dia.
Selain polemik istilah singkatan, rapat evaluasi yang berlangsung Rabu, 27 Desember 2023, membahas soal aturan podium. Dalam debat cawapres pekan lalu, ada salah satu yang aktif bergerak ke banyak tempat, yakni Gibran. Karena itu, untuk debat ketiga dan selanjutnya, ada rencana untuk mengatur ruang lingkup calon hanya di sekitar podium. Hal itu sejalan dengan filosofi disediakannya podium dalam debat kedua. ”Podium itu kan sebenarnya prinsipnya jangkar ya,” jelasnya.
Persiapan debat ketiga akan dimulai hari ini. Rencananya, KPU mengundang pihak TV penyelenggara untuk membahas lokasi dan berbagai hal teknis debat yang digelar pada 7 Februari mendatang.
Sementara itu, Direktur Sengketa Proses Tim Hukum Nasional Amin Zaid Mushafi mengatakan, moderator perlu dioptimalkan. Pihaknya berharap moderator tidak hanya menjadi pengatur waktu, tapi juga memastikan debat tetap ke substansi. ”Kalau dia itu bahasnya soal ekonomi, ya tidak bahas topik yang lain. Nah, itu langsung harus di-cut,” ujarnya.
Dia juga menyoroti terlalu banyaknya mikrofon yang digunakan. Hal itu hingga memantik spekulasi dan pembicaraan yang luas di masyarakat. ”Kita minta cukup satu mikrofon ke depan,” imbuhnya. Hal lainnya, dia meminta aturan soal tata tertib ditegakkan dalam implementasinya. (*)
