JAKARTA – Dua massa dari aksi yang pro dan kontra terhadap kecurangan Pemilu 2024 melakukan aksi unjuk rasa secara bersamaan di depan Kantor KPU RI di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2024). Massa aksi dari yang kontra sempat melakukan bakar ban di lokasi kejadian.
Hingga pukul 17.00 WIB, massa aksi dari dua kubu itu masih terus saling timpal-menimpali orasi satu sama lain. Satu kubu yang kontra berada di arah menuju bundaran HI terus berorasi meminta agar KPU bersikap netral dalam penghitungan hasil Pemilu.
Mereka tak bisa masuk hingga ke area depan kantor KPU. Pasalnya, polisi sudah memblokade massa agar tak memasuki kawasan KPU tersebut.
Di sisi lain, massa yang kontra dengan narasi kecurangan dalam Pemilu berada di area lainnya yang di seberang KPU RI.
“Jangan lagi berspekulasi. Jangan lagi ada drama politik. Karena negara ini butuh ketenangan!” ujar orator dari massa yang kontra dengan narasi kecurangan itu.
Orator itu juga beberapa kali terdengar memuji Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari yang menurutnya memiliki rekam jejak yang baik.
Tak ada kericuhan yang terjadi. Polisi tampak sudah mulai rileks dan duduk-duduk di lokasi. Di sisi lain, kedua kubu itu masih tak berhenti berorasi.
Arus lalu lintas sendiri tampak tak terganggung meskipun jalan Imam Bonjol tak ditutup.
Sementara itu, Koordinator aksi dari Gerakan Keadilan Rakyat yang kontra, Ronal Mulia Ramos mengaku bahwa pihaknya berdemonstrasi untuk menyampaikan aspirasi adanya kecurangan dalam Pemilu.
“Bawaslu harus bisa menjadi wasitnya pertandingan dalam tanda kutip. Bawaslu harus bisa gagah, itu kalau huruf B nya hilang jadi Awaslu. Jadi Bawaslu harus bisa gagah, tidak peduli anak pejabat, tidak peduli anak presiden, tidak peduli anak jenderal, kalau terjadi pelanggaran terhadap Pemilu tindak dong. Jika perlu didiskualifikasi jika perlu didiskualifikasi,” ujarnya kepada wartawan, Senin (19/2/2024).
“Tadi kita sudah ke dalam dan diterima oleh Bawaslu. Jadi mereka menerima apa yang menjadi aspirasi kita,” sambung Ronal.
Namun begitu, ia menyebut bahwa memang anggota Bawaslu yang di dalam tidak dapat keluar menemui massa aksi. Pasalnya, ada blokade yang ditempatkan agar massa tak dapat menggeruduk begitu saja ke kawasan Bawaslu.
“Jadi Bawaslu sebenarnya harus keluar menyatakan sedikit saja bahwa Bawaslu sudah bekerja,” ucapnya.
“Kita akan dukung, masyarakat akan dukung kok. Jadi maunya kita Bawaslu gagah, tidak peduli mau itu anak pejabat, anak jenderal, maupun anak presiden sekalipun, bila menemukan pelanggaran tindak tegas,” tandas Ronal. (JP/KN)
