SENDAWAR – Angka kemiskinan di Kutai Barat (Kubar) turun dari 9,56 persen pada 2024 menjadi 8,72 persen pada 2025. Meski membaik, pemerintah kabupaten masih menghadapi pekerjaan besar untuk menekan angka tersebut hingga 5,03 persen pada 2030. Salah satu langkah yang disiapkan adalah bantuan perkebunan kelapa sawit bagi keluarga miskin agar memiliki sumber penghasilan produktif.
Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengatakan penurunan angka kemiskinan sebesar 0,84 poin persentase dalam setahun menjadi perkembangan positif. Namun, capaian tersebut belum cukup untuk memenuhi target pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan.
“Penurunan angka kemiskinan dari 9,56 persen menjadi 8,72 persen merupakan kemajuan yang patut kita syukuri. Meski demikian, kita tidak boleh berpuas diri. Diperlukan langkah konkret dan kerja sama seluruh pihak agar angka kemiskinan dapat terus ditekan hingga mencapai target 5,03 persen pada 2030,” kata Frederick, Jumat (6/11/2026).
Menurutnya, upaya pengentasan kemiskinan tidak dapat hanya mengandalkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Pemerintah perlu memperluas kesempatan masyarakat memperoleh penghasilan melalui kegiatan usaha yang berkelanjutan.
Salah satu program yang disiapkan adalah pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan sasaran 172 kepala keluarga (KK) yang tercatat dalam Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Desil 1.
Kelompok tersebut menjadi sasaran bantuan pembukaan lahan dan penyediaan sarana produksi perkebunan.
Pemkab Kutai Barat menyiapkan 44.720 bibit kelapa sawit unggul, 20.780 kilogram pupuk, 1.032 liter herbisida, serta 184 unit alat semprot untuk mendukung kegiatan tersebut.
Program itu juga mencakup penyiapan lahan seluas 64 hektare yang tersebar di lima kampung, yakni Linggang Mapan, Long Iram Bayan, Kelian Luar, Balok Asa, dan Sakaq Tada.
Frederick mengatakan bantuan tersebut diharapkan menjadi modal awal bagi masyarakat penerima manfaat untuk mengembangkan usaha perkebunan dan meningkatkan pendapatan keluarga.
“Melalui program ini, kita ingin masyarakat penerima manfaat memiliki peluang untuk membangun usaha perkebunan yang produktif. Harapannya, bantuan yang diberikan dapat menjadi modal awal untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan mendorong mereka keluar dari kemiskinan,” ujarnya.
Selain sektor perkebunan, pemerintah daerah juga mendorong penguatan usaha masyarakat melalui pembinaan, fasilitasi akses permodalan, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi.
Pengembangan sektor perikanan, industri kecil dan menengah (IKM), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta ekonomi kreatif menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan berusaha.
Menurut Frederick, penguatan berbagai sektor ekonomi diperlukan agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan sumber penghasilan dan tidak hanya bergantung pada satu jenis usaha.
Di sisi lain, pemerintah daerah tetap memberikan perhatian terhadap daya beli masyarakat, terutama ketika harga kebutuhan pokok mengalami perubahan.
Melalui operasi pasar reguler dan pasar khusus, Pemkab Kutai Barat berupaya menjaga stabilitas harga serta membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Frederick menegaskan keberhasilan program pengentasan kemiskinan tidak cukup dilihat dari penurunan persentase penduduk miskin.
Hasil pembangunan juga harus tercermin dari meningkatnya kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh penghasilan, dan mengembangkan usaha secara mandiri.
Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memastikan program yang dijalankan tepat sasaran dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Dengan penguatan usaha produktif, pemberdayaan ekonomi, serta pengendalian harga kebutuhan pokok, Pemkab Kutai Barat menargetkan angka kemiskinan terus menurun hingga mencapai 5,03 persen pada 2030. (adv/diskominfo kubar)
Pewarta: Ichal
Editor: Agus S.
