Kemenhub Dorong Kebijakan Transportasi untuk Kendalikan Inflasi

JAKARTA – Kebijakan transportasi tak hanya berkaitan dengan kelancaran mobilitas, tetapi juga berperan dalam menjaga keterjangkauan harga dan mengendalikan inflasi. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong sinergi lintas sektor agar kebijakan transportasi mampu menjaga harga layanan, memperkuat industri penerbangan, dan mendukung konektivitas nasional.

Kepala Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub, Hermanta, menegaskan pengendalian inflasi kelompok transportasi membutuhkan kerja bersama lintas kementerian dan lembaga.

“Dalam penerbangan, kebijakan perlu menjaga keterjangkauan harga tiket sekaligus kesehatan industri agar layanan dan konektivitas masyarakat tetap berkelanjutan,” kata Hermanta dalam keterangan di Jakarta, Jumat (21/11).

Hermanta mengatakan, data inflasi perlu dibaca secara tepat sebelum diterjemahkan menjadi kebijakan. Sebab, kelompok transportasi dalam penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencakup beragam barang dan jasa yang pengaturannya berada di bawah kewenangan sejumlah instansi.

Berdasarkan bobot pengeluaran hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2022, kelompok transportasi memiliki bobot 11,94 persen terhadap total keranjang IHK nasional.

Cakupan kelompok tersebut meliputi pembelian kendaraan, pengoperasian kendaraan pribadi, jasa angkutan penumpang, hingga jasa pengiriman barang. Sejumlah komoditas, seperti bahan bakar kendaraan, pembelian kendaraan, suku cadang, dan biaya administrasi, juga melibatkan kewenangan lintas sektor.

“Dengan demikian, pergerakan inflasi kelompok transportasi tidak dapat seluruhnya dilekatkan sebagai tanggung jawab Kementerian Perhubungan, tetapi melibatkan kewenangan lintas sektor, sehingga memerlukan koordinasi kebijakan yang jelas,” ujarnya.

Dalam pemetaan BKT, jasa angkutan penumpang memiliki bobot 1,95 persen dan jasa pengiriman barang 0,11 persen terhadap total keranjang IHK nasional. Keduanya memiliki bobot gabungan sekitar 2,06 persen dan dikaitkan dengan bidang layanan Kemenhub.

Hermanta menegaskan, angka tersebut merupakan bobot pengeluaran dalam penghitungan IHK, bukan besaran sumbangan terhadap inflasi pada bulan atau tahun tertentu.

READ  Ribuan Honorer Belum Digaji, Dedi Mulyadi Tempuh Jalur Khusus ke Menteri PANRB

“Pemahaman ini diperlukan agar penentuan langkah dan pembagian peran kebijakan sesuai dengan sumber tekanan harga,” tuturnya.

Hermanta juga menyoroti angkutan udara yang memiliki bobot 0,72 persen terhadap total keranjang IHK nasional.

Berdasarkan analisis korelasi Pearson terhadap data Januari 2024 hingga September 2026, BKT menemukan hubungan linear yang sangat lemah dan tidak signifikan secara statistik antara inflasi bulanan angkutan udara dan inflasi umum nasional. Koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,009.

Menurut Hermanta, kebijakan penerbangan perlu menjaga sejumlah sasaran secara bersamaan, mulai dari keterjangkauan tarif, efisiensi biaya operasional, konektivitas antarwilayah, kualitas pelayanan, hingga keberlanjutan usaha.

Karena itu, upaya menjaga harga tiket tidak cukup hanya dengan menekan tarif. Pemerintah juga perlu memperhatikan faktor pembentuk biaya dan ketersediaan armada agar maskapai dapat mempertahankan kapasitas angkut, jaringan rute, serta layanan yang selamat dan andal.

“Kesehatan industri penerbangan pada akhirnya berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat untuk memperoleh layanan yang tersedia dan berkesinambungan,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Odo Manuhutu, menekankan pentingnya efisiensi pemanfaatan ruang udara.

Odo juga mendorong penguatan tata kelola, integrasi layanan dan data, serta peningkatan ketersediaan armada untuk memperkuat konektivitas nasional.

Menurutnya, keterjangkauan konektivitas, kualitas pelayanan, dan dukungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat perlu menjadi ukuran keberhasilan kebijakan transportasi udara. (ANT/KN)

⚠️ Peringatan Plagiarisme

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img