KORANUSANTARA – Sejumlah kepala daerah akan mengakhiri masa jabatannya mulai September. Seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menjadi bacapres PDIP serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang namanya masuk sebagai salah satu kandidat bacawapres. Tidak ketinggalan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor yang akan purna pada Oktober mendatang.
Saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggodok nama-nama yang bakal dipercaya sebagai penjabat (Pj) gubernur. Masa tugas Pj sampai terpilih gubernur hasil pilkada serentak November 2024. ’’Kami sudah melakukan penjaringan,’’ ujar Mendagri Tito Karnavian di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin, 31 Juli 2023.
Penjaringan dilakukan dengan sejumlah cara. Selain usulan pusat melalui kementerian/lembaga, ada juga masukan dari DPRD setempat. Pekan lalu, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah sudah melayangkan surat permintaan usulan Pj kepala daerah tersebut.
Tito menjelaskan, syarat Pj gubernur sudah diatur dalam undang-undang (UU). Yakni, mereka yang berstatus pejabat pimpinan tinggi madya atau eselon I struktural. ’’Bukan fungsional. Jadi dosen tidak bisa, yang struktural (bisa),’’ kata mantan Kapolri itu.
Soal nama-nama, lanjut Tito, pihaknya belum bisa membeberkan. Yang jelas, seusai mendapat masukan, nama yang masuk nominasi bakal dibahas dalam tim penilai akhir (TPA) yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. ’’Kemungkinan besar, Agustus pertengahan atau akhir untuk menentukan (Pj gubernur) itu,’’ tuturnya.
Kinerja Pj gubernur itu nanti dievaluasi berkala. Khususnya kerja-kerja prioritas pemerintah pusat seperti penanggulangan inflasi. Berkaca dari Pj kepala daerah yang lebih dulu ditunjuk, mereka yang tidak bekerja dengan baik sangat mungkin akan diganti. ’’Makanya, kalau Pj bagi saya, dalam waktu misalnya tiga minggu berturut-turut tertinggi terus (inflasinya), ya saya akan ganti,’’ tegas Tito. (*)
