JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menata jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui sistem penilaian atau grading. Langkah ini menyasar wilayah yang jumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG)-nya dinilai telah melampaui kapasitas pelayanan maksimal.
Penataan tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan pangan sekaligus memastikan distribusi layanan MBG lebih merata. Pada tahap pertama, penilaian akan menyasar SPPG yang beroperasi di Pulau Jawa, wilayah dengan konsentrasi dapur relatif tinggi.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea, mengatakan grading menjadi instrumen untuk memastikan jumlah SPPG di suatu wilayah sebanding dengan kapasitas produksi dan kebutuhan penerima manfaat.
“Grading ini penting untuk memastikan jumlah SPPG di suatu wilayah sebanding dengan kapasitas dan kebutuhan penerima manfaat. Kami ingin memastikan bahwa setiap dapur yang beroperasi mampu memberikan pelayanan secara optimal, baik dari sisi kapasitas produksi, kualitas makanan, terutama pemenuhan standar keamanan pangan,” ujar Prima di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Menurut Prima, pertumbuhan jumlah SPPG perlu diimbangi dengan pengelolaan yang terukur dan berbasis kebutuhan di lapangan. Sebab, konsentrasi dapur yang terlalu tinggi di satu wilayah berpotensi memicu ketimpangan distribusi layanan.
Di sisi lain, masih terdapat wilayah yang membutuhkan tambahan akses pelayanan MBG. Karena itu, BGN akan memetakan kondisi operasional setiap SPPG berdasarkan kapasitas produksi dan jumlah penerima manfaat.
Hasil penilaian tersebut nantinya menjadi dasar bagi BGN untuk menentukan langkah penataan yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.
“Prinsipnya, kami ingin memastikan pelayanan MBG berjalan secara merata. Jangan sampai terdapat wilayah dengan jumlah SPPG yang terlalu padat, sementara di wilayah lain masih terdapat kebutuhan penerima manfaat yang belum terlayani secara optimal. Penataan ini harus dilakukan berdasarkan data dan kondisi riil di lapangan,” ucap Prima.
Pemilihan Pulau Jawa sebagai sasaran penilaian tahap pertama mempertimbangkan tingginya konsentrasi SPPG di kawasan tersebut. Evaluasi akan memperhatikan keseimbangan antara jumlah dapur, kapasitas produksi, jangkauan distribusi, serta jumlah penerima manfaat.
Melalui sistem grading, BGN berharap tata kelola MBG semakin terukur. Dengan demikian, perluasan program tidak hanya berorientasi pada penambahan jumlah dapur, tetapi juga memastikan layanan memenuhi standar keamanan pangan, kualitas gizi, dan pemerataan akses. (ANT/KN)
