MALINAU – Pemerintah menargetkan pembangunan jalan perbatasan Kalimantan sepanjang sekitar 2.300 kilometer rampung pada akhir 2028. Proyek yang membentang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, hingga Kalimantan Barat itu ditujukan untuk memperkuat konektivitas kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan target tersebut merupakan tindak lanjut arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Saya sebenarnya hanya menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Beberapa saat lalu beliau menelepon saya untuk menuntaskan jalan di perbatasan Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia itu sepanjang total kurang lebih 2.300 kilometer, bisa selesai di akhir 2028,” ujar Dody saat mengunjungi Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Kamis (22/10/2026).
Dalam kunjungan itu, Dody meninjau pembangunan ruas jalan dari Malinau menuju Krayan, Kabupaten Nunukan, yang berada di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.
Dari hasil peninjauan, ia menilai sejumlah bagian jalan masih kurang lebar. Karena itu, ia meminta agar lebar jalan tersebut distandarkan menjadi tujuh meter sesuai standar jalan nasional.
“Saya lihat itu kurang lebar. Saya minta itu tadi distandarkan jalan nasional jadi lebar tujuh meter,” katanya.
Dody menegaskan pemerintah berupaya menyelesaikan pembangunan jalan perbatasan sesuai target yang telah ditetapkan.
“Insya Allah, bismillah. Karena sudah arahan Bapak Presiden juga,” ujarnya.
Menurut Dody, pembangunan jalan perbatasan sepanjang 2.300 kilometer itu mencakup jalur dari bagian timur, utara, hingga barat Pulau Kalimantan. Di Kalimantan Utara, wilayah yang masuk dalam perhatian pembangunan antara lain Krayan dan Apau Kayan.
“Itu kita sebut sebagai Kalimantan Border, total 2.300 kilometer dari Kalimantan Timur, Kaltara dan Kalimantan Barat,” ucapnya.
Pembangunan jalur tersebut diharapkan memperkuat akses menuju kawasan perbatasan yang selama ini menghadapi tantangan konektivitas. Namun, pencapaian target penyelesaian tetap bergantung pada pelaksanaan pembangunan di setiap ruas.
Dody mengaku optimistis target penyelesaian pada akhir 2028 dapat tercapai karena adanya dukungan dari sejumlah lembaga dan kementerian, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, serta Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Menurut dia, koordinasi lintas lembaga diperlukan untuk mempercepat proses pembangunan jalan perbatasan tersebut.
“Kita saling support. Bappenas, Kementerian Keuangan juga support. Saya kok yakin 2028 akhir selesai. Pak Panglima TNI juga support untuk bisa membantu kita mempercepat proses pembangunannya,” kata Dody.
Dengan target tersebut, pembangunan jalan perbatasan Kalimantan menjadi salah satu pekerjaan infrastruktur yang dikejar pemerintah hingga 2028, terutama untuk menghubungkan kawasan perbatasan di tiga provinsi di Pulau Kalimantan. (ANT/KN)
