JAKARTA – Hakim konstitusi Saldi Isra menyoroti rute penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama masa kampanye Pemilu 2024. Salah satunya, kunjungan Jokowi dalam membagi-bagikan bansos di wilayah Provinsi Jawa Tengah (Jateng), yang lebih sering dibandingkan daerah lain.
“Apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan presiden memilih ke Jateng lebih banyak kunjungannya dibandingkan daerah lain?” kata hakim konstitusi Saldi Isra dalam sidang lanjutan hasil sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Saldi Isra, meminta para menteri untuk mengklarifikasi list perjalanan Presiden Jokowi dan pertimbangan untuk mengunjungi daerah tertentu saat pembagian bansos. Berdasarkan keterangan pemohon 03, sekitar 50 persen kunjungan Presiden Jokowi fokus di Provinsi Jawa Tengah dan total bantuan senilai Rp 347,2 miliar.
Hakim Saldi juga menanyakan alokasi untuk bansos yang dibawa Presiden dan dibagikan saat kunjungan, dan berasal dari pos Kementerian/Lembaga (K/L) apa.
Selain itu, Saldi Isra juga turut menanyakan kepada Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, apakah ada yang memperingatkan dalam rapat kabinet terkait pembahasan program bansos dan pembagiannya saat masa Pemilu.
“Tadi, Pak Menko PMK dan Menko Perekonomian katakan sering dilakukan pertemuan. Pertanyaan saya, adakah warning dari yang melakukan pertemuan ini mengenai sensitivitas pemilu jangan sampai agenda bansos yang ditetapkan di APBN ditafsirkan sebagai agenda politik?” tutur Hakim Saldi.
Sedangkan, untuk Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Hakim Saldi mempertanyakan urgensi penambahan dana perlindungan sosial, termasuk untuk bansos yang dilakukan di awal tahun, yang notabene berdekatan dengan tahapan pemungutan suara Pemilu 2024.
“Untuk Menkeu, automatic adjustment seberapa sering dalam 5-6 tahun terakhir hal itu dilakukan di awal tahun? Jadi tambahan dana dari automatic adjustment pada awal tahun ini yang kemudian dibagi dalam bengtuk bansos jelang Februari itu apa urgensinya?” ungkap Hakim Saldi.
Dia juga mempertanyakan, apakah ada perbedaan mitigasi untuk bantuan pangan dan bantuan sosial el nino. Serta bagaimana mitigasi yang akan dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“Kira-kira apa yang akan dilakukan pemerintah pusat agar nanti problem yang diceritakan kedua pemohon (pasangan calon 01 dan 03) tidak berulang kembali diceritakan ke mahkamah, ketika ada sengketa nantinya,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 hari ini, MK menghadirkan empat menteri Kabinet Indonesia Maju. Mereka yakni, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. (JP/KN)
