BERAU – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan waktu lima hari kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk menyelesaikan penyesuaian dan perbaikan dokumen hasil pemeriksaan.
Batas waktu tersebut disampaikan setelah BPK RI merampungkan rangkaian exit meeting bersama jajaran Pemkab Berau, Selasa (10/11/2026).
Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengatakan lima hari yang diberikan auditor BPK RI menjadi kesempatan bagi masing-masing OPD untuk melengkapi berbagai dokumen maupun melakukan penyesuaian terhadap berkas yang masih memerlukan perbaikan.
Setelah seluruh proses tersebut dituntaskan, BPK RI akan menyampaikan laporan resmi hasil pemeriksaan.
“Ini terkait exit meeting. BPK RI memberikan waktu lima hari kepada kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan penyesuaian. Setelah itu selesai, mereka akan memberikan laporan resmi. Tinggal kita menunggu,” ujar Gamalis usai pertemuan.
Gamalis mengaku optimistis terhadap hasil akhir pemeriksaan tersebut. Berdasarkan perkembangan pemeriksaan sejauh ini, ia menyebut belum ada indikasi persoalan mendesak maupun temuan krusial yang perlu menjadi perhatian khusus pemerintah daerah.
“Insya Allah, mudah-mudahan sampai sejauh ini tidak ada hal-hal yang urgen yang ditemukan oleh mereka,” katanya.
Meski demikian, Pemkab Berau tidak ingin menganggap remeh tahapan penyelesaian pemeriksaan. Gamalis memastikan seluruh unsur pimpinan dan pejabat strategis di lingkungan pemerintahan telah dilibatkan dalam pertemuan bersama tim auditor BPK RI.
Mulai dari seluruh asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah, kepala bagian hingga kepala badan turut dihadirkan. Langkah tersebut dilakukan agar setiap perangkat daerah dapat memberikan penjelasan dan memenuhi kebutuhan data yang diminta auditor.
“Semua kita undang. Seluruh asisten, staf ahli, seluruh OPD, kepala dinas, kepala bagian hingga kepala badan hadir,” jelasnya.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan kali ini adalah tata kelola serta penyesuaian anggaran Pemkab Berau tahun 2026.
Menurut Gamalis, kondisi fiskal daerah yang mengalami tekanan membuat pemerintah harus semakin cermat dalam mengelola dan menyesuaikan belanja. Kondisi tersebut juga menjadi bagian dari hal-hal yang perlu dijelaskan dalam proses pemeriksaan BPK RI.
Ia menyebut, keterbatasan kemampuan keuangan daerah ke depan menuntut pengelolaan anggaran yang lebih terukur, sehingga program dan kegiatan pemerintah tetap dapat berjalan sesuai prioritas.
“Salah satunya itu terkait menindaklanjuti anggaran. Karena ini kan tahun 2026. Artinya ke depan dengan kondisi fiskal kita yang tidak memungkinkan untuk berbuat banyak, tentu mereka juga melakukan pelaporan-pelaporan klasik terkait hal ini,” ungkapnya.
Di sisi lain, Gamalis menegaskan tidak ada poin khusus yang sejauh ini dinilai memberatkan Pemkab Berau. Namun, BPK RI tetap mengingatkan pentingnya komitmen seluruh OPD dalam menjaga transparansi dan keterbukaan selama proses pemeriksaan berlangsung.
Setiap perangkat daerah diminta kooperatif, tidak menutup akses terhadap dokumen, serta tidak menghambat permintaan data yang dibutuhkan tim auditor.
Gamalis menekankan, kelancaran proses pemeriksaan sangat bergantung pada keseriusan masing-masing OPD dalam memberikan informasi secara lengkap dan terbuka.
“Poin khusus tidak ada, lebih pada imbauan kerja sama agar semua OPD dapat berkolaborasi dengan baik dan transparan. Menjawab semua keperluan dan memenuhi permintaan data mereka. Jangan sampai ada yang dihalang-halangi,” pungkasnya. (adv)
