JAKARTA – Enam saksi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto yang menyeret empat personel Polri mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Ketua LPSK Achmadi mengatakan, permohonan tersebut masih dalam tahap penelaahan sejak 6 November 2026. LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri yang menangani perkara tersebut.
Dalam keterangan di Jakarta, Selasa (10/11/2026), Achmadi menjelaskan penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban.
Penilaian tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
“Perlindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi.
Dia menegaskan, LPSK akan terus memantau perkembangan penanganan perkara tersebut. Jumlah pemohon perlindungan juga berpotensi bertambah seiring berjalannya proses hukum.
Selain itu, LPSK akan mencermati seluruh aspek permohonan, mulai dari tingkat ancaman dan kerentanan saksi hingga bentuk perlindungan yang dibutuhkan.
Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Keempatnya berinisial LSP, AS, EH, dan SU.
Para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak, mulai dari Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Dugaan perbuatan tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Penyadapan diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik, lampiran laporan polisi (LP), maupun keterkaitan dengan proses penegakan hukum.
Para tersangka juga diduga menghapus hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.
Dalam perkara tersebut, tersangka SU diketahui berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. Dia diduga memberikan izin untuk melakukan penyadapan sekaligus menghapus hasil penyadapan. (ANT/KN)
