SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak pemerintah pusat dan provinsi untuk segera merealisasikan pembangunan bendung gerak Sungai Talake yang berada di wilayah perbatasan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser. Pembangunan bendung gerak Sungai Talake dianggap penting untuk mendukung kedaulatan pangan di daerah tersebut.
Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi III DPRD Kaltim Bagus Susetyo, yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Balikpapan. Ia mengatakan bahwa pembangunan bendung gerak Sungai Talake sudah masuk dalam proyek strategis nasional, namun hingga kini belum terealisasi.
“Kami mengusulkan agar bendung gerak Sungai Talake bisa dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kaltim dengan anggaran sebesar Rp2 triliun. Dengan demikian, luas bendungan yang mencapai 74,307 hektare bisa diperluas, sehingga bisa menciptakan lahan sawah baru bagi petani di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser, sekitar 4.000 hektare,” ujar Bagus Susetyo.
Menurut Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini, pembangunan bendung gerak Sungai Talake tidak hanya bermanfaat untuk irigasi, tetapi juga untuk mengatasi banjir, mengendalikan sedimentasi, meningkatkan kualitas air sungai, dan membangkitkan listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas 1,5 MW.
Bagus menambahkan bahwa pembangunan bendung gerak Sungai Talake sangat dibutuhkan oleh petani di Kecamatan Babulu dan sekitarnya, yang selama ini mengandalkan sistem tadah hujan untuk mengairi sawah mereka. Ia berharap dengan adanya bendung gerak Sungai Talake, pengairan sawah bisa lebih terjamin dan hasil panen bisa meningkat.
“Kami tidak ingin bendung gerak Sungai Talake hanya menjadi wacana tanpa realisasi. Kami berharap pemerintah pusat dapat mendukung pembangunan bendung gerak Sungai Talake, karena ini merupakan kepentingan untuk masyarakat Kaltim, khususnya petani di Kecamatan Babulu dan sekitarnya,” tegasnya.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalihkan anggaran pembangunan fisik bendung gerak Sungai Talake untuk pembangunan pengambil air di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, memenuhi kebutuhan air bersih Ibu Kota Negara Indonesia baru bernama Nusantara. (Adv/DprdKaltim/KN)
