BERAU – Kinerja lembaga usaha milik pemerintah daerah kembali disorot. Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong, menilai sebagian besar Perusahaan Daerah (Perusda) belum menunjukkan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), bahkan cenderung menjadi beban keuangan daerah.
Menurut Rudi, keberadaan Perusda seharusnya menjadi ujung tombak peningkatan ekonomi dan kemandirian fiskal daerah. Namun, kenyataannya banyak Perusda di Berau belum mampu beroperasi secara efisien, sementara aset yang mereka kelola nilainya tidak kecil.
“Perusda itu merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi bukan hanya soal pelayanan, tapi juga bagaimana memberi kontribusi nyata terhadap PAD,” tegasnya.
Ia menyebut, dari beberapa Perusda yang dimiliki Berau — mulai dari PDAM, Perusda Bakti Praja, hingga Perusda Pertolongan Konsorsium yang terlibat dalam proyek PLTU Berau — hampir seluruhnya diprediksi tidak akan menyetor dividen pada tahun 2025.
“Hanya Perusda Hutan Sanggam yang mampu menyetor sekitar Rp28 juta, itu pun setara satu bulan gaji karyawan. Kondisi ini jelas tidak sehat,” ujarnya.
Rudi menegaskan, akar persoalan rendahnya kinerja Perusda terletak pada biaya operasional yang tinggi dan tata kelola yang tidak efisien. Banyak perusahaan, katanya, tidak memiliki strategi bisnis yang jelas sehingga tidak mampu bersaing di pasar maupun menghasilkan laba.
“Contoh paling nyata adalah PDAM. Harga jual air masih di bawah biaya produksi, artinya pengelolaan belum efisien. Kalau manajemen dikelola dengan baik, seharusnya bisa menghasilkan surplus dan menyetor PAD,” lanjut politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ia pun mendesak Bupati Berau untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh Perusda, termasuk aspek keuangan, operasional, dan manajerial. Menurutnya, evaluasi kinerja tidak boleh sekadar formalitas, melainkan menjadi dasar untuk mengambil langkah korektif yang tegas.
“Harus ada perbaikan manajemen dan strategi bisnis yang konkret. Jangan sampai aset daerah yang besar justru jadi beban tanpa hasil. Kalau memang tidak mampu, restrukturisasi harus dilakukan,” tegasnya.
Rudi juga menekankan pentingnya pembenahan sumber daya manusia dan pola rekrutmen di tubuh Perusda agar posisi strategis diisi oleh profesional dengan kemampuan bisnis dan integritas tinggi.
“Direksi Perusda harus benar-benar dipilih berdasarkan kompetensi, bukan karena kedekatan politik. Kalau salah urus, yang rugi masyarakat Berau sendiri,” tandasnya.
Ia berharap, hasil audit kinerja nantinya dapat menjadi momentum pembenahan total agar Perusda bisa kembali pada tujuan awalnya — menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan penopang PAD yang berkelanjutan.
“Perusda seharusnya menghasilkan, bukan sekadar menghabiskan anggaran. Kalau dikelola dengan baik, mereka bisa jadi aset yang produktif bagi daerah,” pungkasnya. (gs/ADV)
