KORANUSANTARA – Ditiadakannya debat untuk calon wakil presiden (cawapres) menimbulkan polemik. KPU sebagai penyelenggara pemilu jadi sasaran kritik. Bahkan disebut-sebut ada campur tangan pemerintah.
Belakangan, dua kubu yakni tim sukses Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Anies Muhaimin-Iskandar berseteru. Kedua pihak saling tuding terkait hilang debat cawapres.
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Dradjad Wibowo menyebut usulan agar capres dan cawapres hadir di setiap sesi merupakan usulan pihak Anies-Muhaimin. Pendapat itu dia sampaikan berdasarkan cacatan notulensi timnya saat menghadiri rapat di Kantor KPU RI pada 29 November 2023.
Dalam kesempatan itu, tim AMIN yang mendapat kesempatan memberi masukan lebih dulu menyampaikan ide itu. “Salah satunya berbunyi kira-kira sebagai berikut ‘Agar dalam setiap sesi debat, capres dan cawapres hadir bersama, pembagian waktu/porsi berbicara silakan diatur oleh KPU’,” ujarnya, Minggu, 3 November 2023.
Berangkat dari ide tersebut, lantas perwakilan tim Prabowo-Gibran yang menyampaikan masukan setelahnya memberikan tanggapan. “Ketika perwakilan Prabowo-Gibran mendapat giliran berbicara, Pak Burhan menyampaikan beberapa masukan usulan. Salah satunya adalah menyetujui usulan dari perwakilan Anies-Muhaimin,” imbuhnya.
Oleh karenanya, Djadjat menegaskan, wacana soal perubahan format debat bukan berdasarkan intervensi Presiden Joko Widodo maupun pihak Prabowo-Gibran. Ide itu muncul dari pembicaraan di rapat. “Paslon kami Pak Prabowo dan mas Gibran siap dengan format debat apa pun yang diputuskan oleh KPU,” tegasnya.
Sementara itu Co-Captain Timnas Amin Nihayatul Wafiroh memiliki versi berbeda. Dia menceritakan kembali perihal diskusi awal mengenai format debat capres-cawapres yang digelar KPU pada 29 November lalu. Nihayatul yang mewakili Timnas Amin dalam diskusi itu menyebut awalnya tim pasangan Prabowo-Gibran mengusulkan agar format debat hanya berupa pemaparan dan pendalaman dokumen visi-misi saja.
Format tersebut hanya berisi tanya-jawab antara paslon dengan moderator dan panelis, tanpa ada sanggahan antarpaslon. Menurut tim Prabowo-Gibran, debat dengan model saling menanggapi antarpaslon akan menghabiskan banyak waktu tanpa ada kesempatan menjelaskan visi-misi masing-masing paslon. ”Di kesempatan itu, kami dengan tegas menolak,” kata Nihayatul.
Dalam pertemuan diskusi itu, Nihayatul mengaku pihaknya yang mengusulkan agar pasangan capres-cawapres selalu dihadirkan dalam seluruh rangkaian debat. Namun, bukan menghilangkan debat antarcawapres. ”Dalam pemikiran kami, kehadiran paslon secara lengkap tetap penting sekalipun hanya capres atau cawapres saja yang tengah berdebat,” ungkapnya.
Nihayatul menjelaskan, yang dimaksud capres hadir dalam debat cawapres itu adalah hadir berpasangan lengkap. Bukan capres hadir untuk berdebat. ”Serta bukan berarti menghilangkan debat antara cawapres,” imbuhnya. Nihayatul menegaskan, dalam konklusi rapat waktu itu hanya menyepakati lokasi agenda debat dan waktu pelaksanaannya.
Sementara terkait format dan teknis debat akan digelar kembali dengan menghadirkan seluruh tim paslon. Berikutnya, timnas Amin mengirimkan surat berisi masukan tertulis untuk melaksanakan debat cawapres. ”Kami masih menunggu KPU untuk mengadakan rapat sebagaimana dijanjikan pada pertemuan 29 November,” terangnya. (*)
